Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin. Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan.Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.

---

This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program).

In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies.

The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services."

"ABSTRAKProgram Keluarga Harapan (PKH) adalah satu program nasional yang bertujuanmenanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga sangatmiskin (KSM). PKH merupakan model conditional cash transfer (CCT) atauprogram bantuan tunai bersyarat dengan bidang pendidikan dan kesehatan yangmenjadi syarat bagi peserta program. Kabupaten Bekasi menjadi menjadi lokasiPKH pada tahun 2013 dengan cakupan di 19 lokasi kecamatan dari 23 kecamatanyang ada. Baru pada tahun 2015 seluruh kecamatan tercakup dalam pelaksanaanPKH. Tesis ini meneliti dan mengukur dampak PKH terhadap perubahanpartisipasi KSM yang mendukung pada peningkatan modal manusia melaluikomponen pendidikan antara sebelum dan sesudah KSM menjadi peserta PKHserta efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KSM. Penelitiandilakukan di lima kecamatan yaitu : Cabangbungin, Sukakarya, Sukatani,Sukawangi dan Tambelang, dengan jumlah responden sebanyak 226 KSM. Hasilpenelitian secara agregat, dari duabelas komponen partisipasi bidang pendidikanyang diteliti mayoritas menunjukkan adanya dampak PKH yang signifikanterhadap perubahan partisipasi KSM dalam bidang pendidikan, hanya padakomponen partisipasi rata-rata jam belajar anak di rumah tidak menunjukkandampak yang signifikan. Efektivitas bantuan tunai PKH menunjukkan hasil yangkurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup KSM, bantuan tunaimelalui PKH tidak berhasil mengeluarkan KSM dari batas garis kemiskinan

---

ABSTRACTThe family hope program (PKH) is a national program aimed at reducing povertythrough improving the welfare of the very poor family (KSM). PKH is a model ofconditional cash transfer (CCT) program with education and health care asrequirements for program participants. Bekasi district becomes host of PKH in2013 with coverage in 19 out of 23 sub-districts locations. By 2015, all subdistrictsfinally covered in the implementation of the PKH.This thesis examines and measures the impact of PKH to changes of KSMparticipation in the improvement of human capital through education componentbetween before and after KSM participated in PKH and its effectiveness inimproving the welfare of KSM. The study was conducted in five sub-districtsnamely: Cabangbungin, Sukakarya, Sukatani, Sukawangi and Tambelang, withthe number of respondents was 226 KSM. The results of the research in theaggregate, of the twelve components of participation in education researched, themajorities indicate a significant PKH impact on the changes of KSM participationin education, only the component of average participation of children in the homestudy hours showed no significant effect. PKH cash aid effectiveness showed lesseffective results in improving the welfare of KSM, cash assistance through PKHnot able to lift KSM from the edge of poverty line"

"Pembangunan yang berorentasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN. Namun demikian, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar intemasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu program pembangunan kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok sehingga sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret, pemerintah meluncurkan program kompensasi pengurangan Subsidi BBM yang disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BL T). Oleh karena itu, penelitian ini memilih judul lmplementasi Program Bantuan Langsung Tunai Kepada RumahTangga Miskin di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survey dan penjelasan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin Tahap I di Kota Medan. Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Program Bantuan Langsung Tunai (BL T) merupakan program yang diberikan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Rumah Tangga Miskin yang dimaksud adalah Rumah Tangga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000,00/ bulan. Secara berjenjang pembagian BL T dimulai dari Pusat ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desai Kelurahan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan telah mencapai sasaran, sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan pemerintah. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T telah tepat sasaran dan diterima oleh Rumah Tangga Miskin dengan tepat. Salah satu ciri penting dari kebijakan adalah purposive atau goal-oriented yaitu suatu kebijakan dibutuhkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk pengadaan kebijakan. Dari hasil penelitian dapat diambil saran bahwa pelaksanaan program harus mengambil data penduduk sesuai dengan syarat yang ada sehingga Rumah Tangga Miskin yang mendapat BL T dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima."

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."

"Masalah yang diteliti dalam penclitian ini adalah biaya pelayanan kcschatan rawat inap di rumah sakit dalam program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin), oleh karcna biaya rawat inap di rumah sakit mcncapai 66 % dari seluruh biaya pelayanan kesehatan program JPK Gakin sehingga dalam pelaksanaammya hams ada keseragaman dalam biaya pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta yang melayani peserta JPK Gakin.Untuk ilu melalui Paket Pelayanan Esensial (PPE) dengan tarif kcsepakatan, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program JPK Gakin sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian ini adalah kuantitatifi Data diambil dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit yang telah disetujui pembayarannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kelompok rumah sakit, yang terbanyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah rumah sakit vertikal terdapat 4 variabel yang mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap, variabcl jender perempuan lebih banyak memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan rawat inap meskipun kasusnya lebih sedikit dari pada laki-laki,demikian pula dengan Iama rawat inap dan umur, sementara variabel diagnosis hanya di kelompok rumah sakit umum daemh saja yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan biaya rawat inap Dari 4 variabel yang diperkirakan ada hubungan dengan biaya pelayanan kesehatan rawat inap hanya 3 variabel yang mempunyai hubungan, yaitu variabel umur, jender dan Iama rawat inap, namun variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya pelayanan kesehatan rawat inap adalah variabel umur yang berlaku baik di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit umum daerah. Kesimpulan dari penelitian ini : Karakteristik dari pasien JPK Gakin yang mcmbuat biaya pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tinggi adalah :Rata-rata biaya rawat inap yang terbanyak dimanfaatkan oleh rumah sakit vertikal, distribusi diagnosis penyakit terlinggi biaya rawat inapnya adalah penyakit TB Paru, rata-rata biaya rawat inap tertinggi untuk 5 diagnosis penyakit terbanyak adalah CHF.Dari 4 variabel yang diuji, yang mcmberikan pcngaruh terhadap tingginya biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabei umur, Iama rawat dan jender namun Variabel yang paling dominan mempengaruhi biaya rawat inap di rumah sakit adalah variabel umur. Penulis menyarankan untuk : (1) Penerapan pedoman tarif PPE diberlakukan sama pada semua provider sebagai dasar pembayaran peiayanan kesehatan di rumah sakit, (2) Pcrlu diinjau kembali kesepakatan ikatan keujasama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan rumah sakit yang selama ini berjalan. Sudah saatnya provider dibatasi pada rumah sakit yang banyak dimanfaatkan oleh peserta Gakin saja rerutama RSUD diselaraskan dengan tujuan pengembangan sena optimalisasi peningkatan rumah sakit umum daerah, (3) Pelayanan kesehatan sebaiknya diberikan kepada peserta yang telah memiliki kartu .IPK Gakin, hal itu selain dapat mengantisipasi adanya percaloaan dalam pengurusan SKTM dapatjuga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan pada program JPK Gakin dan (4) Perlu promosi melalui berbagai mcdia yang Iebih intensif kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan keschatan pada program JPK Gakin.

---

The subject of the study is the cost of the in-patient health services payment at the hospital of the program of health service assurance for the poor family (I-ISA-PF). As the cost for in-patient payment at the hospital has reach 66% from all fees on health services of the HSA-PF program, there is a need for govemment and public hospital that work for patient of HSA-PF program, to make an agreement on the cost for in-patient services. Therefore, trough the Essential Service Package (ESP/PPE) with the agreement cost, it can be use for a program monitoring and evaluation the HSA-PF that expected will lead to a more effective and efficient policy for the issue.

The study is a quantitative study which data are collected from a monthly report of the expense claim of the in-patient of HSA-PF program at the hospital and 'thc study found that fiom two groups ot' hospital, the vertical hospital is mostly utilizing the cost of payment of' in-patient health services. There are four variables that influence the cost of payment of in-patient health services, which are: women are mostly utilizing the facility even the cases are lower than those in men, the length of stay in hospital, and age. The diagnosis variable is only found in the group of the district general hospital (RSUD) which has significant relationship with the cost of in-patient services. From those variables above, only three variables are assume to have relationship, i.e. age, gender and length of stay, and the most dominant factor that influence the cost of payment for in-patient services, whether at vertical hospital or RSUD, is age.

To conclude, the characteristic of the I-ISA-PF patient that make up a high Cost of in-patient payment are: the average cost for in-patient payment services is mostly utilized by the vertical hospital, the cost for in-patient payment is mostly used for lung-TB treatments, and the average cost for in-patient payment services for 5 highest diseases is Cl-LF.

Suggestions from the study: l) Implementation for ESP tariff should be applied to all providers as a base for payment of health services at the hospital; 2) The memorandum of agreement between the DHA ot`DKI Jakarta province and hospitals should be reviewed. Providers should be limited to the hospital that mostly chosen and utilized bythe patient of HSA-PF program, particularly the RSUD which should be adjusted with the purpose of the hospital development; 3) The health service suppose to be delivered towards patient who have the HSA~PF card only, this can anticipate the scalper practice on SKTM arrangement, as well as to control the cost of health services on HSA-PF program; and 4) There is a need to promote intensively trough any kind of media towards community for the procedure on how to obtain."

"Paradigma pembangunan telah menghasilkan kondisi yang tidak seimbang antara kota dan desa, dimana kota menjadi pusat pertumbuhan, sedangkan desa hanya menjadi wilayah marginal dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah perkotaan. Dengan tidak berkembangnya wilayah perdesaan maka persoalan kemiskinan lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan. Kondisi kemiskinan diperdesaan diperparah dengan meningkatnya petani kecil. Rendahnya kepemilikan lahan telah menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian, sehingga tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya petani miskin umumnya melakukan berbagai cara, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan jaringan sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha yang selama ini dilakukan oleh rumah tangga petani miskin di desa dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya, sehingga dapat dirumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat untuk dapat membantu rumah tangga petani miskin dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan analisa SWOT untuk mencapai tujuan penelitiannya.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran mengenai beberapa upaya yang selama ini telah dilakukan rumah tangga petani miskin di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Upaya yang selama ini dijalankan adalah melakukan pengaturan pengeluaran dengan memanfaatkan ekonomi subsisten dan meminta bantuan pada jaringan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan untuk membantu rumah tangga petani miskin meningkatkan pendapatannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah tangga petani miskin dan meningkatkan peran kelembagaan dalam mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga petani miskin. Strategi tersebut dilakukan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, yang meliputi peningkatan keterampilan dibidang pertanian dan non pertanian, dan peningkatan pendidikan formal maupun informal.

---

The development paradigm of Indonesia is currently emerges any imbalancing growth between city as epicentrum and village as marginalized area with highdependency rate where that underdevelopment caused any poverty problems in most of villages as further consequency of land for farms inavailabilities or other subsequents. This qualitative research is aimed to explore any kind of farmer?s income enhancement efforts in those destitute villages using SWOT analysis and Participatory Rural Appraisal (PRA) methods where enable all policy makers in all level of government to formulate an poverty alleviation strategy in next step.Conclusion of this research explains that most of poor farmers in destitute villages exploit their economical subsistence and social network to gain any financial aids. There is need to improve human resources quality and financing institution involvement to supports any poor?s economic activity as short-term or longterm poverty alleviation strategy where includes any kind of formal and informal life-skill training program, either in farming or non farming sector."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."