Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Kerjasama Nuklir Sipil Amerika-India melalui 123 Agreement. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pragmatis Amerika Serikat dalam pencapaian kepentingannya. Penelitian ini adalah penelitian deskritif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan nuklir sipil AS-India dalam 123 Agreement merupakan bentuk kontrol terhadap perkembangan nuklir India. Perkembangan India dijadikan penyeimbang kekuatan bagi dominasi Cina di Kawasan Asia.

---

This thesis discusses Civil Nuclear Agreement between United States of America and India in 123 Agreement. It's a pragmatic policy of USA in achieving its interest. This research is a descriptive research and the result of the research shows that USA-India Civil Nuclear Agreement is a control that USA did over Indian Nuclear development. The development of India becomes the balance of China domination in Asian region."

"Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam perekonomian dan juga menahan agresi Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Internasional. Hasil dari temuan penelitian ini adalah India-United States Civil Nuclear Agreement memiliki keuntungan yang didapat Amerika dan India dan perjanjian ini dinilai sebagai jalan Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional negaranya, perjanjian tersebut juga membuat hubungan kedua negara tersebut semakin erat dari sebelumnya.

---

This research explain Bilateral agreement between the United States and India as well as the US national interest in nuclear development in India, the agreement is called India-United States Civil Nuclear Agreement. The India-United States Civil Nuclear Agreement is an agreement focusing on the development of nuclear technology for civilians and also the military agreed by India-US in 18^th July  2005. This research argues that America makes India a partner in cooperation because it has a certain motive to rival China in economy and also withstand China aggression. This research uses qualitative method with data obtained from literature study. The theory used to analyze is the National Interest Theory and Theory of International Cooperation. The result of this research is that India-United States Civil Nuclear Agreement has the advantage of America and India and this agreement is considered as the United States road to realize the national interests of the country, the agreement also makes the relationship between the two countries more closely than ever."

"Skripsi ini membahas akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2. Serta perjanjian kerjasama lanjutan dengan ruang lingkup lebih luas setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berkahir, yakni Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data baik primer maupun sekunder, serta bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 banyak yang tidak dilakukan terutama oleh pihak Amerika Serikat. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 yang merupakan kerjasama lanjutan setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dari Perjanjian NAMRU-2 1970.

---

This thesis discusses legal consequences arising from NAMRU-2 1970 Agreement on personnel and activities. Also, The Science and Technology Cooperation Agreement 2010 that has larger scope than NAMRU-2 1970 Agreement. Research carried out by finding the juridical-normative data both primary and secondary data, as well as legal materials relating to the title. The study states that the obligations arising under the NAMRU-2 1970 Agreement many were not carried out, mostly by the United States. After the NAMRU-2 1970 Agreement ended, cooperation in scientific and technological fields was continued through the Scientific and Technological Cooperation Agreement in 2010 which gives better law protection compare to NAMRU-2 1970 Agreement."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"The PTA is a basic type of economic integration. Indonesia needs bilateral PTA with the other countries to minimize its market losses. FTA, if used strategically, can be a tool to enhance Indonesia?s competitiveness and economic growth. One of potential partner country for Indonesia is India, because India is the seventh biggest export destination and India as one of country which the fastest growing economies in the world. The focus of this study is to analyze the trade flow and trade potential between Indonesia and India then it examines the impact of tariff elimination as one of FFA condition toward export and import of selected commodities between Indonesia and India.From the trade flow and trade potential analysis, there are 42 product groups which have great potential to improve in Indian market. The products which have great potential are Mineral Fuels and Oils, Electrical Equipments, Ores, Slag and Ash, Machinery, Fats. Oils and Waxes. The Indonesian and Indian tariff has significant impact to trade between them. The tariff elimination simulation result show that commodity or product which have high percentage of increasing the export are Fats, Oils And Waxes (15), Mineral Fuels And Oils (27), and Ores, Slag And Ash (26).whereas, in increasing of import are Plastics & Plastic articles (39), Iron and steel (72), and Cotton (52). The general conclusion is FT A between Indonesia and India will give more gain to Indonesia than India, This is because of high tariff regime in India and low tariff regime in Indonesia. So, Indonesia was expected to gain more from the FTA than the India, at least for the first phase because of its much less tariffs compared to India.

---

FTA merupakan salah satu bagian dasar dan integrasi ekonomi. Saat ini, Indonesia membutuhkan bilateral FTA dengan Negara lain untuk meminimalisasi hilangnya pasar. FTA, jika dilakukan dcngan strategi yang baik and terencana akan sangat berguna untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu negara yang sangat potensial untuk membentuk kexjasama dengan Indonesia adalah India, karena India merupakan tujuh besar negara tujuan utama ekspor Indonesia dan India merupakan salah satu Negara dengan pertumbuhan ckonomi tercepat di dunia. Tujuan utama dari studi ini adalah pertama untuk menganalisa arus perdagangan antara Indonesia dan India, yang kemudian mencati produk dari Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk di pcrdagangkan dengan India, kedua menganalisa faktor-fakor yang mcmpengaruhi arus perdagangan antara keduanya, kemudian memprediksikan kemungkinan keuntungan dan kerugian dari dampak penurunan tariff sebagai persyaratan utama dan sebuah kerjasama FTA.Berdasarkan hasil dari analisa perdagangan, terdapat 42 kelompok komoditi yang mempunyai potensi besar untuk di perdagangnkan dengan India. Kelompok komoditi tersebut diantaranya, Bahan akar Mineral, Mesin atau Peralatan Listrik, Ores, Biji Karak dan Abu Lngam, Machinery, Lemak dan Minyak Hcwan/Nabati. Sccara garis besar, FTA anlara Indonesia dan India akan membeiikan keuntungan lebih kepada Indonesia daripada India. Ini dikarenakan tingginya bca masuk yang dikenakan di India dibanding bea masuk di Indonesia yang relatif sudah kccil. Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama perdagangan antara Indonesia dan India akan membenkan keuntungan lcbih pada Indonesia, setidaknya pada jangka pendek di karenakan perbedaan tariff yang cukup tinggi dengan india."

"Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membandingkan pengaturan di Texas, Amerika Serikat yakni Texas Family Code dan Uniform Premarital Agreement Act. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk melakukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran agar prosedur, akibat hukum, serta legalitas dari perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki kepastian.

---

Prenuptial agreement is still not widely known by the Indonesian people. However, marriage agreements can be considered important, especially in mixed marriages, considering the significant impact of the marriage itself. This thesis discusses the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia namely in the Indonesian Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974 and compares the with those in Texas, United States namely Texas Family Code and Uniform Premarital Agreement Act. The research used in this thesis is doctrinal research to compare the regulations between Indonesia and Texas, United States. The results of this study are that the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia requires legal certainty because in practice there are still inconsistencies related to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages. This can be done by the government as the authorized institution to pay more attention to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages so that the procedures, legal consequences, and legality of the prenuptial agreement themselves have certainty."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge."

"Tesis ini membahas mengenai kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dalam Joint Operating Agreement antara Pertamina dengan ExxonMobil. Permasalahan yang diangkat yaitu latar belakang keterlibatan pemerintah Amerika Serikat, padahal semestinya JOA diselesaikan dengan Business to Business. Pengaruh dari Multi National Corporation ExxonMobil menjadi salah satu perhatian dari Tesis ini dalam melihat hubungan MNC dan National Interest dalam hal mempengaruhi sikap pemerintah Amerika Serikat di Blok Cepu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan pencarian diinternet. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kepentingan pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaan transnasional yang berasal dari negaranya.

---

This thesis discusses the U.S. government interests on the Joint Operating Agreement between Pertamina and ExxonMobil. Issues raised that background the U.S. government 39 s involvement, whereas the JOA should be completed by the Business to Business. Influence of Multi National Corporation ExxonMobil became one of the concerns of this thesis in the relationship of MNC and National Interest in influencing the attitude of the U.S. government in Cepu. Data collection camed out of the literature study and the internet searching. From the research, it was found that the interests of the U.S. government is to maintain the continuity of transnational companies from their own country."