Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon. Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin."

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim.Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim.

---

The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments."

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim.

---

The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments."

"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia. Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

---

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.

First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.

The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.

The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center."

"Akses kesehatan yang merata merupakan hak asasi bagi setiap manusia, namun akses kesehatan yang merata masih menjadi masalah sehingga salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan asuransi kesehatan nasional seperti program Askeskin. Mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia masih rentan terhadap shock dari kesehatan karena biaya kesehatan yang tinggi, maka mereka akan melakukan pinjaman dan menggunakan tabungan untuk membiayai biaya tersebut. Studi ini akan membahas hubungan program Askeskin dengan tingkat pinjaman dan tabungan rumah tangga menggunakan data IFLS 2000 dan 2007. Dengan menggunakan metode PSM-DID, hasil estimasi menunjukan bahwa program Askeskin menyebabkan tingkat pinjaman dan tabungan rumah tangga menurun secara signifikan. Namun, untuk hubungan antara program Askeskin terhadap tingkat tabungan rumah tangga yang berpendapatan rendah tidak ditemukan dampak secara signifikan.

---

Equal distribution of healthcare access is a human right, but it is still a problem and have some issues. One example to overcome this problem is to provide national health insurance such as the Askeskin program. Given that most Indonesians are still vulnerable to health shocks due to high health costs, they will borrow and use their savings to finance these costs. This study will discuss the relationship between the Askeskin program and the level of household loans and savings using IFLS 2000 and 2007. Using the PSM-DID method, the estimation results show that the Askeskin program causes the level of household loans and savings to decrease significantly. However, the relationship between the Askeskin program and the savings rate of low-income households was not found and do not have a significant impact."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Kota Bekasi melalui program Askeskin dan Jamkesmas. Penelitian ini merupakkan penelitian kualitatif dengan memilih RSUD sebagai tempal Studi kasus. Data diperoleh dari dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan dan wawancara mendalam dengan perugas rumah sakit, petugas PT Askes, petugas verifikasi independen. Dari hasil oleh data diketahui bahwa pada kunjungan gakin RSUD untuk tahun 2008 turun dibandingkan tahun 2007 tetapi biaya pelayanan, meningkat. Ditinjau dari tujuan program dlkaitkan dengan efektifitas pembiayaan, tujuan proram Askeskin dan Jamkesmas tidak tercapai, untuk itu penulis menyarankan untuk kembali menata pelaksanaan program Askeskin dan Jamkesmas di RSUD kota Bekasi untuk pelaksanaan tahun 2009 mulai dari kebijakan kota dan kebijakan RS yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan gakin, kepesertaan, penghinmgan kembali unit cost masing masing jenis pelayanannya lengkap mulai dari biaya administrasi, biaya pelayanan, biaya tindakan, dan biaya obat. Perlu dilakukan sosialisasi program baik pada masyarakat dan pelaksana kegiatan, meningkatkan fasilitas pelayanan yang khusus disediakan untuk gakin di RSUD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan utnuk perawatan di Rumah sakit, sehingga masayarakat miskin kota Bekasi Mendapat pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga negara.

---

The background of this research is to know the comparison of health service implementation of government policy in public service for poor people/families that has been doing since 1998. According to its development, this activity has changed few times. In 2007 the activity was named Askeskin Program and 2008 became Jamkesmas Program. This activity constitutes the central government program and followed up by the local government including Kota Bekasi. One of executors of this activity is RSUD Kota Bekasi. Based on the changes of this program, l wanted to exactly know the implementation of Aslceskin and Jamkesmas in RSUD Kota Bekasi. This research is qualitative research by choosing RSUD as the place of the case study. The data were compiled from documents, implementation reports, in-depth interviews with the hospital officers, PT Askes officers and independent verification officers. Based on the data, the number of visit from poor families in 2008 decreased compared witl1 in 2007, but the cost of service increased. Looking at if from the aim of the program related to the effective cost, the goal of Askeskin and Jamkesmas were not achieved so that I suggest to rearrange or reorganize the implementation of Askeskin and Jamkesmas Program in RSUD Kota Bekasi for 2009 started from local government policy, RSUD policy used in implementing health service for poor people/families, membership to the recalculation of unit cost of each service complete with the cost of administration, service, treatment and medicine. In addition, the socialization of the program not only for Community but also for the executor should be done properly. Parallel with that, the facilities of the services specifically provided for poor people/families in RSUD should be improved accordance with the minimum service standard stipulated for the hospital with the intention that the poor people in Kota Bekasi can get the proper health service as human kind."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"ABSTRAKLatar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena meningkatnya persalinan sejak dilaksanakannya Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati tahun 2011.Metode penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 297 responden, diambil sebelum dan setelah dilaksanakan Program JAMPERSAL. Studi kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan peserta JAMPERSAL dan karyawan RSUP Fatmawati serta audit klinik pada peserta dengan selisih biaya tertinggi setiap tahun.Ketidaktepatan rujukan ditunjukkan dengan rujukan yang dominan dari Puskesmas DKI Jakarta serta dari RSUD Depok, tingginya persalinan spontan (25,25%- 35,4%) dan ketidaksesuaian diagnosis antara perujuk dan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan (14,8%- 22,9%). Didapatkan rerata selisih biaya persalinan spontan sebesar Rp 1,286,079.82 - Rp 4,306,453.02 dan sectio caesarea Rp 4,076,727.07 - Rp 6,280,824.40. Diperlukan penyempurnaan pelaksanaan Program JAMPERSAL didukung kebijakan lain secara terintegrasi.

---

ABSTRACT

This sudy is conducted due to uprising number of labor in Fatmawati General Hospital (RSUP Fatmawati) as a referral hospital in Jakarta ever since the Labor Insurance Programme (JAMPERSAL) initiated in the year 2011.

Descriptive analytic method was used with quantitative and qualitative approach. The total sample of 297 correspondents was taken from the labeor bofore and after the JAMPERSAL is launched. The qualitative study is achieved by interviewing the JAMPERSAL participant, the staff of RSUP Fatmawati, and also by conducting the clinical audit on patient with the highest cost difference annually.

Imprecision of the referral system is shown accordingly to the dominant referral from Puskesmas DKI Jakarta (21%-49,4%), RSUD Depokoverload quota as a reason (before JAMPERSAL 78,6% - after JAMPERSAL 90,5%), high number of spontaneous delivery (25,25%- 35,4%) and the dissimilarity between the diagnosis of the refers and the Obstetric Gynecologist (14,8%- 22,9%). It is drawn that the mean of cost difference in spontaneous delivery is 1,286,079.82 - 4,306,453.02 IDR while in caesarean section 4,076,727.07- 6,280,824.40 IDR. Improvement of the JAMPERSAL guidance is needed, supporting by other integrated policy."

"Skripsi ini membahas mengenai alur pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan metode simulasi event diskrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan yang berjalan saat ini dan mengetahui kemungkinan intervensi operasional yang dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan alur pelayanan dari sistem yang sudah ada. Indikator yang menjadi penilaian mengenai kinerja pelayanan adalah waktu total yang dibutuhkan pasien mulai dari masuk hingga keluar sistem (length of stay) yang dihitung dengan satuan dasar menit. Dengan dua skenario alternatif yang diusulkan yaitu perubahan waktu buka poli dan penambahan jumlah petugas administrasi, didapatkan hasil bahwa perubahan waktu buka poli dapat mengurangi length of stay secara signifikan.

---

This study investigates the flow of BPJS Kesehatan patient service at RSU Kota Tangerang Selatan by using disecrete event simulation. The aims of this study are to analyze the current flow of BPJS Kesehatan patient service at RSU Kota Tangerang Selatan, and to identify the operational interventions which can be implemented to improve the patient flow. The indicator to measure the service flow performance is the total time needed for patient to walk through the system (or length of stay) based on minutes. Between two alternative scenarios, which are the alteration of polyclinic opening times and the addition of administration staffs, the result shows that the alteration of polyclinic opening times may decrease the patient length of stay significantly."

"Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim.Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim.

---

This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant.

The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims.

In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims."