Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDepartemen Perhubungan adalah salah satu Departemen yang memiliki resiko krisis yang sangat tinggi karena membawahi empat moda transportasi yaitu Perhubungan darnt, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian. Krisis terjadi ketika kecelakaan pesawat atau kapai lout atau moda lain dengan lrorban yang begitu banyak yang juga menarik perl!atian publik. Saat itu leljadi kepanikan, kesedihan, dan ketidakpastian me!anda stakeholder tennasuk para korban. Alur pencarian infurmasi menjadi sangat tinggi ketika para korban ingin mendapatkan infromasi tentang kecelakaan tersebut Krisis ini membawa dampak negatif bagi reputasi dan citra Departemen Perhubungan. Dalam situasi inilah kebcradaan humas sangat penting dalam menyampaikan infonnasl yang tepat kepada publik.Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui komunikasi krisis yang dilakukan Puskom Publik Departemen Perbubunga.n pada saat kecelakaan tcJ:jadl; kedua, untuk mengetahui bagaimana Puskom PubUk menghadapi pemberitaan negatif dari media massa dan ketiga bagaiamana peran Puskom PubJik daiam menjaga citra lembaga. Konsep yang dipakai adalah gabungan teori dari beberapa pakar komunikasi terkait dtngan komunukasi krisis yang dielaborasi menjadi bcberapa aspek dan indikator. Metode yang digunakan adalah deskriptifkualitatif dengan strategi studi kasus tunggal dimana data didapat dari wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan arsip terkail Temuan dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi krisis yang dilakukan Puskom Publik belum optimai, masihjauh dari kondisi ideal. Namun demikian Puskom Pubiik sudah cukup baik dalam menangani pemberitaan negatif dari media massa. Begitu juga Puskom Publik melalui program-programnya sudah cukup dalam menjaga citra Departemen Perhubungan mcskipun masih harus ditingkatan.

---

Abstract

Ministry of Transportation is one of risky institution in which it hand!es four major transportation sectors namely land transport, sea transport, air transport and railways. Crisis happens when accident occurs with many victims and arouse public attention and curiosity. There are uncertainty~ panic, hatred and sadness among the stakeholder including the victim and the family. They need all information about the accidents quickly and accurately. In this bad circumstances then the presence of public relation is very significance.

The goals of this thesis are first to know how the crisis communication he!d by Public Communication Center (Puskom Publik) Ministry of Transportation; Secondly to know how Puskom Publik handles the bad news exposed by the press during the crisis and thirdly to know how the role of Puskom Publik in managing good image of institution in the crisis situation. The writer use concept of crisis communication elaborated from several experts in crisis communication into some aspects and indicators. The methodology to use in this thesis is descriptive qualitative with single case analysis. The data is collected from deep interview with info!TI1ant and key informant, document analysis and also from related archives. The results of the thesis show that the crisis communication held by Puskom Publik during the crisis is not good enough, there still some weaknesses. However in the crisis Puslrom Publik could manage the bad news exposed by press well and also Puskom Publik through the program is able in handling good image and reputation Ministry of Communication, especially the crisis situation."

"Penelitian ini menjelaskan proses adaptasi strukturasi humas pemerintah di Indonesia dalam penerapan humas digital. Teori yang digunakan adalah Adaptive Structuration Theory AST untuk menjelaskan proses produksi dan reproduksi struktur sosial baru dalam penerapan humas digital di organisasi birokrasi. Penelitian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para agen humas pemerintah menerima secara positif penerapan humas digital sebagai tuntutan tugas dan lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan melibatkan struktur sosial lain yang mempunyai dimensi: tugas, lingkungan organisasi, gaya kepemimpinan, pengetahuan dan pengalaman, kepercayaan terhadap kemampuan agen lainnya, kesenjangan generasi dan outputs. Para agen mengapropriasi struktur humas digital secara unfaithfull karena keterbatasan seperti anggaran yang kurang, terbatasnya jam kerja, infrastruktur yang tidak memadai, dan kualitas serta kuantitas SDM yang kurang. Sehingga agen melakukan penyesuaian agar penerapan humas digital dapat berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi agen menghasilkan struktur sosial baru yang diproduksi dan direproduksi menjadi pedoman para agen dalam melakukan tindakan. Struktur baru tersebut yaitu 1 pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan humas digital, 2 pengunggahan konten dalam humas digital dilakukan secara kondisional sesuai penugasan peliputan, 3 penggunaan perangkat digital milik para agen dan direktorat lain yang memiliki anggaran lebih besar, 4 menjemput bola ke direktorat terkait dalam hal penyediaan konten publikasi, dan 5 para agen senantiasa belajar sendiri dengan memperhatikan cara kerja pihak ketiga dalam pengelolaan konten yang menarik.

---

The focus of this study is about structuration adaptation of government public relations in Indonesia in digital public relations implementation. This study is interpretive paradigm, qualitative, case study methode, and uses Adaptative Structuration Theory AST to describe the process of production and reproduction of new social structure in digital public relations implementation. The result showed that Government Public Relations GPR accepted the implementation of digital public relations positively as a task and environment demands. Agent rsquo s adaptation involved other social structures that have dimensions task, organizational environment, style of leadership, knowledge and experience, perception of other rsquo s knowledge, agreement of appropriation, gap generation, and the outputs. The government public relations reflected the structure of digital public relations with unfaithfull appropriation because many limitations from the institution such as less budget, limited working hours, inadequate infrastructure, lack of quality and quantity of human resources. So that they adjusted rules, resources and other social structures to make digital PR works as it should. That interaction forms new social structure that produced and reproduced as agents rsquo s guidence to make actions. The new social structures are 1 third party engagement in digital public relations implemenation, 2 upload digital contents conditionally, 3 use agents rsquo s private digital devices and other divisions that have bigger financial support, 4 contact other divions directly to support publication contents, and 5 agents always learning by observing the digital content management by that third party."

"ABSTRAKKrisis bisa menimpa siapa saja, baik individiu, organisasi, bahkan negara. Dalam krisis ekonomi yang melanda suatu perusahaan, banyak perusahaan menerapkan manajemen krisis sebagai salah satu fungsi yang harus dimiliki dalam manajemen organisasinya. Krisis yang meluas dan tidak segera diatas akan mengganggu kinerja dan reputasi perusahaan. Padahal membangun reputasi organisasi tidak mudah dan perlu kerja keras selama bertahun-tahun yang dapat rusak dalam sekejap jika krisis yang melanda tidak ditangani dengan baik. Masalahnya, ada organisasi yang menangani isu dengan bagus dan berhasil, sementara organisasi lain gagal bahkan berakibat fatal bagi perusahaan. Dengan berkembangnya teknologi digital saat ini, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan dalam hal menyikapi krisis dan komunikasi dalam suatu kondisi krisis. Teknologi digital dan internet memungkinkan organisasi memonitor potensi terjadinya krisis, dan sekaligus sebagai medium yang signifikan bagi organisasi untuk meng-counter krisis yang menyebar secara viral melalui media social. Oleh karena itu, teori tentang krisis dan komunikasi krisis di era digital perlu terus dikembangkan dalam manajemen krisis suatu perusahaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."

"Pertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaan perangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakan fenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobile government diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-government adalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaan aplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatif berupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini. Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasi pemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untuk menjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasi pemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhan warga. Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasi mobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta di level kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi di kelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasi penelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalam manajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadap penerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas.

---

The rapid growth of internet technology and the penetration of mobile communication devices usage, especially in urban areas, have created the phenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology through mobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs of residents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernment is the usage of mobile app as the media of government communication. This research was conducted by taking a case study of the usage of mobile applications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods with interviews and observations are used to answer this research.

An important inding is Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to the people. Qlue is not only used to carry out the core function of government communication such as government socialization media, but it also becomes a canal aspiration of citizen needs. Changes that occur in government communication that is facilitated by mobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at the sub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people.

The adaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobile technology apps. Based on the information discovered in two locations of this study, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especially in management process, employee involvement and coordination. In the context of good governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of the participation principles, equality and accountability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial secara aktif. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang bagaimana pemanfaataan media sosial dapat mendukung kinerja birokrasi di institusi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang akan dilihat adalah dari sisi: internal dan eksternal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa media sosial yang dimanfaatkan secara aktif untuk kepentingan komunikasi pemerintahan mampu mendorong terjadinya komunikasi partipatif baik secara internal di organisasi pemerintahan maupun eksternal dengan masyarakat.

---

This research aims to determine governmental communication that uses social media actively. Using qualitative research approach with case study strategy, this research seeks to obtain in-depth overview of how the use of social media can support the performance of the bureaucracy in government institutions. Governmental communication that will be discussed are from the side of: internal and external. The survey results revealed that social media is used actively for the benefit of government communications were able to encourage communication in the organization both internally and externally with the public."

"Jumlah krisis dan insiden yang terjadi pada perusahaan semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya teknologi, masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Dengan meningkatnya jumlah society's watchdog, hanya sedikit krisis yang tidak terpublikasi, karena satu hal yang pasti : Media Massa akan selalu tepat berada dibelakangnya, karena krisis, bencana atau situasi gawat darurat lain adalah news-worthy.TOTAL E&P INDONESIE adalah anak perusahaan dari Grup TOTAL - perusahaan minyak dan gas bumi nomor 4 terbesar di dunia yang berkantor pusat di Paris, Perancis - dan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968 sebagai Kontraktor Bagi Hasil Pertamina. Pada tanggal 1 Maret 2002, sumur gas Tunu E5 di desa Sepatin, Kalimantan Timur yang dikelola perusahaan migas Perancis itu meledak dan terbakar. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut dikarenakan cepatnya evakuasi para karyawan dan lokasi sumur migas yang berada pada kawasan yang tak berpenghuni. Namun, banyak pemberitaan di koran baik lokal maupun nasional tentang insiden tersebut.Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana kecenderungan pemberitaan di surat kabar lokal (Kaltim) dan nasional tentang insiden tersebut, dan efektivitas pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Korporat TOTAL E&P INDONESIE. Untuk itu kerangka konsep yang akan diacu melingkupi konsep tentang Krisis, Komunikasi Krisis, Manajemen Komunikasi Krisis, Komunikasi Korporat, Media Relations, Employee Communications, Community Relations dan Government Affairs.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan model single-case mulfy level analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode analisa kecenderungan isi surat kabar, studi dokumen skunder dan wawancara mendalam.Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan populasi sumber beritanya adalah seluruh surat kabar harian Iokal maupun nasional yang meliput tentang insiden meledaknya sumur gas TI dari tanggal 2 Maret 2002 hingga 24 April 2002. Karena menggunakan model single case multy level analisis, maka unit analisisnya adalah berita yang dimuat di surat kabar yang berkaitan dengan insiden di Rig Maera pada tanggal 1 Maret 2002 dan strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Korporat TI pada saat dan setelah krisis terjadi.Hasil dari analisa pemberitaan terhadap kecenderungan yang ditimbulkan oleh keberpihakan isi pesan media dalam tajuk, artikel dan berita adalah negatif (64,6%) dan positif (35,4%). Jadi secara umum kecenderungan pemberitaan media pada saat itu bersifat negatif. Dan dari temuan penelitian didapatkan bahwa manajemen komunikasi krisis yang dilaksanakan oleh Divisi Komunikasi Korporat TI dianggap kurang efektif dikarenakan keterlambatan pelaksanaan. Kesalahan utama dari penanganan komunikasi krisis tersebut terletak pada sistim koordinasi dan komunikasi internal yang tidak berjalan dengan baik, sistem kontrol yang berlapis-lapis serta Manajemen yang belum menganggap komunikasi itu penting hingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan manajemen komunikasi krisis itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan respon media yang negatif.Jadi penyebab dari kecenderungan pemberitaan yang negatif tersebut adalah pelaksanaan manajemen komunikasi krisis yang lambat, yang bersumber dari kurang baiknya koordinasi dan komunikasi internal serta sistem kontrol dan pengambilan keputusan yang berbelit-belit.Namun kesalahan tersebut hanya terjadi di awalnya atau waktu dimulainya manajemen komunikasi krisis, sedangkan keseluruhan penanganan komunikasi krisis pada saat dan setelah krisis terjadi tergolong cukup baik."

"Krisis adalah peristiwa yang dapat kapan saja terjadi pada setiap perusahaan, Baik yang sudah diprediksikan ataupun yang belum. Setelah melewati krisis hanya dua hal yang akan terjadi, perusahaan tidak dapat memanajemen dengan baik yang mengakibatkan kehancuran atau perusahaan semakin berjaya karena telah terbukti kemampuannya setelah melewati masa-masa sulit. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tentang bagaimana PT. AXAMandiri Financial Services (PT. AMFS) melaksanakan manajemen krisis.Penulis tertarik untuk meneliti PT. AMFS karena penulis ingin mengetahui bagaimana sebuah perusahaan keuangan melakukan strategi komunikasi manajemen krisis dengan tidak adanya PR pada perusahaan. Oleh karena itu pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan manajemen krisis yang dilakukan, bagaimana penyebab krisis diidentifikasi, bagaimana strategi komunikasi dilaksanakan, bagaimana model komunikasi yang diterapkan dan gangguan komunikasi apa saja yang timbul, dan bagaimana penilaian pelaksana dan khalayak komunikasi terhadap program yang dilaksanakan.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan strategi komunikasi manajemen krisis pada perusahaan keuangan dan menganalisis efektifitas strategi komunikasi manajemen krisis, sehubungan dengan tidak adanya PR atau departemen komunikasi di dalam struktur perusahaan.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma postpositivism. Desain penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus turtggal dengan multilevel analisis. Dalam hal ini level analisis penulis adalah manajemen PT. AMFS dan Financial Advisor/FA (sebagai khalayak). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber sebagai data primer dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen perusahaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data adalah teknik analisa studi kasus kronologi (time series). Sebagai penentu kriteria keabsahan data penulis meminta pada narasumber untuk meninjau draft tesis sebagai validitas internal dan menggunakan protokol studi kasus sebagai ukuran reliabilitas.Pada bab analisa data penulis menggambarkan kronologis krisis yang terjadi di PT. AMFS, bagaimana cara manajemen PT. AMFS menggunakan strategi komunikasi manajemen krisis sebagai upaya peredaman krisis dan gambaran penilaian baik dari manajemen maupun FA sebagai evaluasi dari pelaksanaan strategi komunikasi manajemen krisis PT. AMFS.Ditemukan hal yang menarik dari penelitian ini bahwa teori Public Relations (PR) tidak hanya dapat dilakukan dengan baik oleh seorang PR officer, tetapi dapat diterapkan dilevel mana saja bagi yang membutuhan. Terutama bagi level yang langsung berhubungan dengan publik perusahaan.Tanggapan yang cepat diperlukan pada saat menghadapi krisis. Sebaiknya perusahaan sudah memiliki crisis planning tersendiri, meskipun krisis belum terjadi. Sehingga apabila terjadi krisis, mama kepanikan yang terjadi pada internal perusahaan dapat segera diatasi. Informasi yang jujur dan terbuka merupakan kunci dan upaya penenangan kepanikan publik. Memberikan informasi yang tidak benar hanya menjadi bumerang di kemudian han.Penciptaan komunikasi dua arah dengan pemberian informasi yang jujur dan terbuka. Mebuat tercapainya pemahaman bersama yang menghasilkan keputusan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pembinaan komunikasi dengan konsumen yang sudah membeli produk dapat menciptakan hubungan baik. Sehingga bila terjadi goncangan pada perusahaan, konsumen tidak langsung panik dan memberi justifikasi tertentu pada perusahaan. Disinilah peran penting seorang PR untuk membina hubungan baik dengan publik yang pada akhirnya menciptakan kesetiaan pada konsumen.Dari hasil penelitian penulis melihat banyak teori PR yang diterapkan secara praktis oleh PT. AMFS dalam membuat dan melaksanakan strategi komunikasi manajemen krisis. Hubungan baik itu merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang yang memang tidak bisa diukur lewat hasil pada jangka pendek. Apabila tidak ada seorang PR. Paling tidak pada level yang langsung berhadapan dengan publik atau konsumen diberikan keterampilan seorang PR.Sebagai rekomondasi dari hasil penelitian ini adalah perlu diadakan penelitian kepada FA tentang tingkat kepuasan kerja FA terhadap manajemen PT. AMFS, karena bagaimanapun FA adalah ujung tombak perusahaan. PT. AMFS perlu melakukan kontrol informasi yang diberikan FA pada nasabah. Misalnya dengan menghubungi nasabah secara acak untuk mencek informasi yang dilakukan oleh FA. Perlu adanya standart informasi tersentral meskipun cara penyampaiannya berbeda-beda disesuaikan oleh keadaan cabang, tetapi isi pesan yang disampaikan sama sehingga tidak membuat nasabah kebingungan."

"Penelitian ini membahas strategi komunikasi dalam program pengembangan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada instansi birokrasi pemerintahan, bail( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kerangka penelitian ini rnengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang berorientasi pada upaya menciptakan pola pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang bersih, sehat, dan bertanggungjawab. Secara hukum, Inpres ini merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas -KKN. Pemahaman dan pelaksanaan Sistem AKIP dan Laporan AKIP di lingkungan pemerintah dapat rnempercepat proses good governance yang sedang dikembangkan.Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program pengembangan Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rnelalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah dalam upaya mendulcung penyebaran ide baru di bidang akuntabilitas kinerja pemerintah. Beberapa konsep yang digunakan di sini adalah konsep dasar komunikasi dan strategi komunikasi, konsep komunikasi organisasi, serta konsep difusi inovasi dalam organisasi.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Satuan analisis yang digunakan adalah single case-multi level analysis dengan tujuan untuk menyediakan pengertian yang mendalam tentang program AKIP. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam Sosialisasi dan Asistensi Sistem AKIP. Level analisis yang digunakan adalah multi level analysis di mana obyek analisisnya individu sebagai anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi Sistem AKIP dan organisasi sebagai pihak yang melakukan sosialisasi tersebut. Maka metode penelitian yang akan penulis gu_na.kan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh LAN dalam kerangka Sosialisai dan Asistensi AKIP memilih menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Pilihan saluran komunikasi interpersonal ini dipandang lebih persuasif dibandingkan dengan menggunakan saluran media massa. Saluran komunikasi interpersonal sudah tepat dan mencapai pada sasaran yang dituju, berupa dipahaminya materi-materi AKIP oleh peserta. Melalui saluran ini, terjadi interaksi langsung antara Tim Fasilitator LAN dengan peserta, yaitu pejabat-pejabat baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/kota. Namun demikian, kurangnya perhatian LAN atas saluran media massa menyebabkan Sosialisasi dan Asistensi AKIP bersifat internal dan hanya ditujukan pada institusi pemerintah semata. Akan jauh lebih baik bila pemanfaatan media massa tetap diperlukan sebagai saluran yang bersifat massal dan dapat menyampaikan pesan dalam jumlah yang besar dan bagi pengirim pesan (LAN) merupakan upaya yang efisien namun terarah.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh LAN lebih menitikbertakan penggunaan saluran komunikasi interpersonal bila dibandingkan dengan pemanfaatan saluran rnassa. Karena itu, secara praktis penelitian ini merekomendasikan bahwa strategi komunikasi hares ditekankan pada keseimibangan pada penggunaan saluran interpersonal dan saluran melalui media, sehingga program SAKIP dan LAKIP tidak hanya fokus pada birokrasi pemerintah, tetapi bersifat luas baik bagi coorporate (perusahaan), NGO, Orrnas, Ormawa, Orsopol, dan sebagainya. Sedangkan secara akadernis, penelitian ini merekomendasikan bahwa kajian Komunikasi Organisasi dalam penelitian ini dapat menjadi khazanah sekaligus rujukan dalam menjelaskan fenomena organisasi modem yang kini telah mengalami banyak perubahan."