Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penanganan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pengalaman pendamping hukum. Sebuah studi kasus yang memetakan pengalaman pendarnping hukum yang memiliki keberpibakan (perspektil) terhadap korban saat berhadapan dengan proses hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Pengalaman pendamping hukum yang digali dalam penelitian ini adalah dilihat dari sisi kendala-kendala yang dialami oleh pendamping hukum berkaitan dengan substansi bukum yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa, kendala-kendala berkaitan dengan proses hukum, dan akhimya bagaimana pendamping hukum menghadapi kandala-kendala tersebut. Penelitian ini adalah penelitian berperspektif feminis yang melihat pengalaman pendamping sebagai temuan utama yang akan menggambarkan sebuah realitas yang dipahami oleh perempuan, lewat sudut pandang perernpuan. Subjek penelitian ini adalah 5 (lima) orang pendamping bukum yang aktif berkiprah di sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang berperspektif perempuan. Semua pengalaman pribadi perempuan yang mcnjadi subjek penelitian ini dilihat dalam kadudukan yang sama, terkait spesifisitasnya. Tidak ada satu pun pengalaman subjek penelitian yang dianggnp lebih balk daripada yang lain. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masing-masing pendamping hukum menghadapi kendala-kendala yang beragam dan mereka memiliki cara yang hampir seragam dalam menghadapi kendala-kendala tersebut agar korban mendapatkan hak-haknya dalam setiap proses hukum.

---

This research is aimed to give picture the legal handlings of female child sexual abuse case based on legal advocate experiences. It is a case study which delineates such experiences before the legal processes commenced from the police, the judiciary, until the court level. The probing of the experiences are directed to discover the facts about the undergone problems related to the law substances, legal processes, and eventually on how the advocates deal with them. This research is an inquiry based on feminist perspective considering the experience of advocate as primary findings that would portray a reality understood by woman) through woman's view. Subjects of the research are five women advocates working actively in a Legal Advocacy Organization whose concerns chiefly with women issues. 'The whole of personal experiences that are gone through by these subjects regarded in equal stance. none of them considered higher or superior than other. The conclusion discovers that each of the advocates encounters various problems when doing advocatory process and they have almost uniform manner to deal with them."

"Eksploitasi seksual merupakan salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum di dalam Pasal 4 UU TPKS dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dari kekerasan ini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini disebabkan pola pengasuhan tidak optimal karena minimnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar terhadap anak. Hal ini mengakibatkan dampak buruk tidak hanya bagi fisik anak, namun juga psikis, dan sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penanganan kasus kekerasan eksploitasi seksual anak ini memerlukan intervensi khusus oleh Pekerja Sosial maupun Tenaga Ahli melalui pelayanan lembaga sosial perlindungan anak. Melalui metode socio-legal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam hukum perlindungan anak bekerja dalam penanganan korban kasus eksploitasi seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual wajib menempuh upaya pemulihan dan penguatan kejiwaan untuk lanjut menempuh penyelesaian melalui jalur upaya hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat APH mengenyampingkan keberpihakannya terhadap prinsip terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian hukum sehingga berisiko bagi ketahanan mental anak saat sedang memberikan kesaksian di hadapan persidangan. Penanganan korban anak kekerasan seksual juga membutuhkan sinergisitas antar lembaga-lembaga sosial terkait. Dalam penelitan ini juga akan diberikan saran antara lain penambahan keterangan yang lebih rinci dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan hak-hak korban eksploitasi, peningkatan pelayanan penanganan dari lembaga-lembaga sosial terkait dan pembekalan perspektif mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bagi para APH dan seluruh pekerja sosial.

---

Sexual exploitation is one of the types of sexual violence listed in Article 4 of the TPKS Law and children are vulnerable to becoming victims of this violence. Factors that influence the occurrence of this phenomenon are due to suboptimal parenting patterns due to the lack of parents' understanding of the basic rights of children. This results in adverse impacts not only on the child's physical, but also psychological, and social well-being that affects the child's growth and development. Handling cases of child sexual exploitation violence requires special intervention by social workers and experts through the services of child protection social institutions. Through the socio-legal method, this research aims to see how far the principle of the best interests of the child applied in child protection law works in handling victims of sexual exploitation cases. The results found that the handling of children who are victims of sexual exploitation must take efforts to restore and strengthen their psychology to continue to take legal remedies. However, in reality, there are still law enforcement officers who put aside their alignment with the best principles for children in the legal settlement process, which puts the child's mental resilience at risk when giving testimony before the court. Handling child victims of sexual violence also requires synergy between related social institutions. In this research, suggestions will also be given, among others, the addition of more detailed information in the Child Protection Law related to the rights of victims of exploitation, improving handling services from related social institutions and briefing perspectives on the principle of the best interests of children for law enforcement officers and all social workers."

"Tesis ini menggambarkan perlindungan hukum, dan upaya penyidik dalam hal ini Unit PPA Polrestro Jakarta Utara terhadap praktek-praktek tindak kejahatan kejahatan seksual yang terjadi atas anak dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan oleh Syanwani alias Iwan seorang marbot penjaga mushollah Al-Barkah di Kelapa Gading Jakarta Utara. Perlakuan cabul yang dilakukan tersangka terhadap 26 orang anak laki-laki itu dilakukan di dalam kamar yang ada di mushollah tersebut. Selain itu dijabarkan dan dijelaskan pula dalam tesis ini mengenai kendala apa saja yang dialami penyidik dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di wilayah hukum Polrestro Jakarta Utara. Penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pelecehan, pencabulan dan atau pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai korban. Kurangnya jumlah personil unit PPA Polrestro Jakarta Utara, ditambah dengan minimnya penyidik dan penyidik pembantu yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan PPA. Aggaran unit PPA yang belum memadai dan masih harus menginduk pada Satreskrim Polrestro Jakarta Utara ini menjadikan penanganan kasus-kasus yang masuk ke unit PPA mengalami kendala. Termasuk didalamnya adalah anggaran visum untuk korban dari keluarga tidak mampu yang memang tidak sedikit. Sarana dan prasarana yang minim. Seperti belum terpisahnya ruang penanganan anak dari Polres dalam hal ini perlunya shelter atau save house yang lokasinya di luar Polres atau Polsek dan dibuat senyaman mungkin dan ramah bagi anak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah perlunya pendamping yakni psikolog anak untuk menangani trauma anak pasca pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi, dan juga peran serta masyarakat atau keluarga untuk berkerjasama melaporkan segala sesuatunya jika terdapat anak atau anggota keluarga yang menjadi korban pelecehan dan tindak kekerasan seksual. Sehingga proses penyidikan bisa langsung dilakukan oleh polisi.

---

This thesis describes the legal protection and investigation efforts particularly of the Women and Child Protection Unit (PPA Unit) of the North Jakarta Metro Police, in handling sexual crimes against children, which in this case are the obscene acts committed by Syanwani alias Iwan, keeper of Musholla Al-Barkah in Kelapa Gading, North Jakarta. The obscene acts committed by the suspect against 26 boys were conducted inside a room in the musholla. Furthermore, this thesis also elaborates and explains the obstacles faced by the investigators in handling cases of sexual harassment and violence in the North Jakarta Metro Police jurisdiction. Investigation as a form of legal protection for child victims of sexual violence (harassment, obscenity and/or rape) must refer to Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to fulfill children's rights as victims. The lack of personnel in the PPA Unit of the North Jakarta Metro Police, as well as the inadequate number of investigators and investigative assistants who have undertaken vocational education in Women and Child Protection, and also the PPA Unit budget which is insufficient and still under the Criminal Investigation Unit of North Jakarta Metro Police cause obstacles in handling the PPA Unit cases. This includes medico-legal examination budget for victims from poor families which is quite considerable. The facilities and infrastructure are sparse. For example, the room for handling children is not separated from the police station. Thus a shelter or safe house located outside the station is needed, providing maximum comfort and ease for children. Another point that requires attention is the need for the accompaniment of a child psychologist to handle the child's trauma after sexual harassment or violence, and also community or family participation to work together and report any events in which children or family members fall victim to sexual harassment and violence. In this way, the police can immediately conduct the investigation process."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas gambaran kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Pusat Krisis Terpadu RSUPN dr. Ciptomangunkusumo berdasar temuan dari 49 data rekam medis tahun 2016 ndash; 2017 yang dikumpulkan peneliti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban berusia 6 ndash; 11 tahun 38,8 , berstatus pendidikan SD/ tamat SD, dan datang dengan permintaan visum. Jenis kekerasan seksual terhadap anak perempuan didominasi kasus pemerkosaan oleh pelaku berusia 25 ndash; 40 tahun berjenis kelamin laki ndash; laki yang dikenal dan memiliki hubungan kedekatan dengan korban, seperti tetangga, pacar, teman, guru, dan pengasuh. Mayoritas korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan memiliki status ekonomi menengah ndash; menengah ke bawah, status perkawinan orangtua dan hubungan dengan orangtua baik tetapi kurang pengawasan. Diketahui mayoritas kemampuan sosialisasi dan kondisi psikis korban dalam kategori baik ndash; cukup. Kejadian kekerasan seksual mayoritas dilakukan di tempat privasi dan tertutup pada jam 10.01 ndash; 16.00 saat orangtua bekerja dan 16.01 ndash; 22.00 saat anak bebas bermain dan lepas dari pengawasan orangtua. Sebanyak 59,2 korban mengaku mendapatkan paksaan/ ancaman/ iming ndash; iming, unsur pornografi, dan obat/ alkohol menggunakan makanan atau minuman dari pelaku. Mayoritas korban menyatakan tidak memberi perlawanan karena adanya ancaman/ iming ndash; iming dari pelaku, atau tidak tahu hal yang ia lakukan adalah salah, atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Diharapkan bagi orangtua melakukan upaya ndash; upaya untuk mencegah anak menjadi korban maupun mencegah kejadian kekerasan seksual terulang kembali dengan mengajarkan anak tentang batasan antara lawan jenis, menggunakan baju yang sopan dan tidak terbuka, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, cara memberi respon penolakan, perilaku seksual yang berisiko dan akibatnya, serta orangtua meningkatkan pengawasan terhadap anaknya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the description of child sexual abuse on girls in Integrated Crisis Center RSUPN dr. Ciptomangunkusumo based on the findings of 49 medical records from 2016 to 2017 collected by researcher. This research is a quantitative research with descriptive design. The results showed that the majority of victims aged 6 11 years 38.8 , in elementary school education primary school, and come with a visum request. Types of sexual abuse are dominated by rape cases by perpetrators of 25 40 year old who are known and have close relationships with victims, such as neighbors, boyfriends, friends, teachers, and caregivers. The majority of victims have lower middle to lower economic status, parental marital status and good parent relationship but lack of parental supervision. Given the majority of socialization skills and the psychological condition of the victim in either good ndash enough category. The majority of sexual abuses conducted in private place and happen at 10.01 a.m 04.00 p.m. when parents are working and 04.01 p.m. 10.00 p.m. when children are free to play out and out of parental supervision. As many as 59.2 of victims claimed to have coercion threat lure, pornography, and drugs alcohol using food or drink from the perpetrators. The majority of victims said they did not give any rejections caused by the threats lures of the perpetrators, or not knowing what she was doing was wrong, or done the sexual activity on the basis of loving each other. It is desirable for parents to make efforts to prevent children from becoming victims and prevent the occurrence of sexual abuse from recurring by teaching children about the boundaries between the opposite sex, using proper dresses, untouchable body parts, part of ldquo permitted touch rdquo and ldquo not permitted touches rdquo , how to give rejections, risky sexual behaviour and these consequences, also increase parental supervision of their children. "

"Kampus merupakan lingkup akademik yang seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Namun, realitanya ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi di kampus. Studi ini bertujuan untuk melihat respons kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Studi ini menggunakan analisis data sekunder dari 32 kasus berita yang bersumber dari media di Indonesia dan juga pengakuan korban di media sosial dari tahun 2015 hingga 2021. Hasil temuan data menunjukkan bahwa kampus cenderung memberikan respons yang buruk kepada korban yang secara langsung melaporkan kasusnya ke pihak kampus. Respons buruk yang dilakukan kampus merupakan bentuk dari institutional betrayal. Hasil temuan dalam studi ini juga menemukan bahwa institutional betrayal yang dilakukan kampus menunjukan bahwa rape culture hadir dalam kampus melalui penutupan kasus yang dilaporkan korban. Selain itu, studi ini menggunakan teori viktimologi kritis untuk melihat respons institutional betrayal dan kekerasan seksual yang terjadi di kampus melalui adanya ideal victim dan mahasiswi yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

---

University as an academic setting should have been free from any form of sexual violence. However, it is found that sexual violence occurs in universities. This study aims to see campuses’ responses to sexual violence against their students. This study uses secondary data analysis from 32 cases from online news and the victims’ confessions on social media from 2015 through 2021. The data findings show that campuses tend to give inadequate responses to students who directly report their cases to the campus. The inadequate response by the campus is a form of institutional betrayal. This study also found that institutional betrayal by campuses showed that rape culture is present on campus with how they tend to deny the victims’ experience. In addition, this study uses critical victimology theory to see institutional betrayal responses and sexual violence that occurs on campus through the existence of ideal victims and female students who are more vulnerable to being victims of sexual violence."

"Perempuan seringkali menjadi korban pelecehan seksual karena adanya konstruksi gender pada masyarakat patriarki. Apabila berbicara mengenai hukum terdapat istilah “dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum” yang menjadi elemen penting dalam tatanan masyarakat. Pada masa majapahit, raja mengatur rakyatnya menggunakan kitab hukum, salah satunya yaitu Kitab Kutara Manawa dan data lainnya yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Metode dalam penelitian sejarah kuno ini dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama dilakukan dengan pengumpulan data seperti prasasti, tinggalan arkeologis, naskah, dan berita Cina. Tahap kedua dilakukan analisis dengan mengaitkan beberapa data. Tahap ketiga dilakukan penafsiran data dengan penggabungan dan perbandingan data yang merujuk pada kesimpulan. Tahap keempat menggunakan historiografi dalam memaparkan hasil penelitian. Hasil dari kajian ini dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan antara hukum perundang-undangan Majapahit dengan hukum nasional Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang tidak relevan pada masa kini, namun nilai-nilai dalam Kitab Kutara Manawa dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan produk hukum yang lebih efektif.

---

Women often become victims of sexual harassment due to gender construction in the patriarchal society. There is a term that wherever there is society, there is law, which indicates that law is an important element in overcoming community problems in society. During the Majapahit era, the king used a law book called Kutara Manawa and others data to govern his people, which also consisted of regulations related to the protection of women. The methodology used in this ancient history research consists of 4 stages. The first stage is data collection, such as inscriptions, archaeological data, manuscripts, and Chinese chronicles. The second stage is an analysis of data linking. The third stage is data interpretation by combining and comparing, resulting in a conclusion. The fourth stage is a presentation of research results using historiography. This study's results have proven a relationship between Majapahit legislation and Indonesian national law. Despite regulations that are no longer relevant today, the values ​​in the Book of Kutara Manawacan inspire the creation of more effective legal products."

"Pada Maret 2020, terjadi kasus praktik anti persaingan Apple di Perancis. Salah satu dari tindakannya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Skripsi ini membahas terkait penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Apple di Perancis dengan melihat kepada penerapan serta antisipasi hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus di Perancis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penerapan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan di Perancis, dapat diketahui bahwa tindakan Apple belum dapat memenuhi unsur dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, hal ini karena dalam kasus ini Apple dijatuhkan dengan ketentuan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasar internal yakni penyalahgunaan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pengaturan di Indonesia berbeda dengan di perancis yang harus memenuhi ketentuan penguasaan pangsa pasar berdasarkan pasar bersangkutan. Mengenai antisipasi hukum persaingan usaha Indonesia apabila terjadi kasus serupa Apple di Perancis, maka mengacu kepada UU No.5 Tahun 1999, tindakan Apple termasuk kedalam dugaan Pasal 9 tentang Pembagian wilayah, Pasal 8 tentang Pelanggaran Penetapan Minimum Harga Jual Kembali dan karena hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal seperti di Perancis, maka dapat dikenakan dugaan Pasal 19 D tentang Praktek Diskriminasi.

---

In March 2020, there was a case of Apple's anti-competitive practices in France. One of the actions taken by Apple is the abuse of dominant position. This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of Apple's dominant position in France by looking at two issues, namely the law enforcement and the anticipation of Indonesian competition law to the case in France. This study used normative literature study method. Based on the research it can be seen that Apple's actions have not been able to fulfill the elements in Article 25 of Law No. 5 of 1999, is because Apple was penalized with the provision of abuse of dominant position in the internal market, namely the abuse of economic dependence. Meanwhile, the regulation in Indonesia is different, which must comply of controlling market share based on the relevant market. Regarding the anticipation of Indonesian competition law in the event of similar case to Apple's in France, referring to Law No. 5 of 1999, Apple's actions can be included to Article 9 concerning Regional Division, Article 8 concerning Violation of the Minimum Resale Price and as an allegation of Article 19 D concerning Discriminatory Practices."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana pihak sekolah memberikan reaksi atas penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid murid perempuan di SMA X Jakarta Reaksi yang sekolah berikan merupakan suatu bentuk implikasi dari proses pendefinisian tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif feminis dengan melakukan wawancara mendalam kepada 5 subjek korban dan 11 subjek non korban Ke lima subjek korban adalah para murid dan alumni SMA X Jakarta serta 11 subjek non korban adalah teman korban guru guru SMA X Jakarta warga sekolah dan pejabat dinas pendidikan Peneliti menggunakan kajian feminis radikal dan feminis multikultural oleh Rosemarie Putnam Tong untuk menjelaskan bentuk distorsi yang terjadi pada proses pendefinisian kasus kekerasan seksual Lalu terkait dengan bagaimana sekolah memberikan reaksi dalam penanganan kasus peneliti menggunakan analisis state crime berdasarkan pemikiran Raymond Michalowski dan Ronald C Kramer Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendefinisian kekerasan seksual merupakan tahapan awal yang penting dan berpengaruh terhadap reaksi yang diberikan pihak sekolah kepada para korban Pendefinisian kasus kekerasan yang baik dapat berimplikasi pada reaksi sekolah yang bersifat menguntungkan bagi pihak korban begitu pula sebaliknya

---

ABSTRACTThis research describes how the school provides a reaction of handling child sexual abuse cases that committed by teachers against female students in X Senior High School Jakarta The reactions were given by the school is an implications form of definition process of sexual abuse that occurred This research uses feminist qualitative method by conducting in depth interviews to 5 victims and 11 non victims The five victims are senior high school students and alumni of X Senior High School Jakarta 11 non victims who are friends with the victims teachers of X Senior High School Jakarta school community and the education department councils Researcher uses a radical feminist studies and feminist multicultural by Rosemarie Putnam Tong to describe distortion form that occurs in the process of defining sexual abuse case Then related to how schools reacted in the handling child sexual abuse case researcher uses state crime analysis based on Raymond Michalowski and Ronald C Kramer The result of this research indicates that the process of defining sexual abuse is an important in the early phase and affect to the reaction that given by the school Good definition about violence cases may be implicated the school reactions that are opportune to the victim and vice versa "