Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."

"Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal.

---

The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO."

"ABSTRAKPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga merupakan bentuk peg'anjian yang memberikan kewenangan kepada pengusaha atau kontraktor untuk melakukan usaha pertambangan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor I I Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan peralihannya, pemegang PKP2B harus menyesuaikan Pe{anjian dalam waktu 1 (satu) tahun. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan klausula bea keluar dalam amandemen.Permasahan yang timbul dalam penulisan ini adalah posisi PT XXX dengan Pemerintah dalam renegosiasi terkait penambahan klausula bea keluar dan bagaimana agar renegosiasi dapat dicapai dengan musyawarah mufakat.Metode dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Pendekatan yang ditempuh dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif.Dalam kajian ini, Penulis mengambil kesimpulan bahwa bea keluar dapat dimasukkan dalam amandemen apabila ada kesepakatan dan para pihak menghargai dan menghormati isi PKP2B yang telah ditandatangani. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemegang PKP2B generasi ketiga untuk menemukan solusi sehingga amandemen yang telah tertunda enam (tahun) dapat segera ditandatansani.

---

ABSTRACT

The 3rd generation of Work Agreement on Coal Mining Exploitation (PIG2B) is a form of agreement which granting authorization to the employer or contractor to engage in mining exploitation work in accordance with Law Number 11 of 1967 on Basic Mining Regulation. Law Number I I of 1967 was later amended by Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Under the transitory provisions, the holder of PKP2B is required to amend the Agreement within a period of I (one) year. One of such amendments is to supplement the clause of export duty set forth in an amendment.

The subject matter which arises in this paper is the position of PT XXX with the Government in the renegotiation on the addition of clause of export duty and how such renegotiation can be concluded deliberately.

The method applied in the process of completing this paper is juridical normative literature study. The type of research is prescriptive and data collection instrument used in this research is documentary study or literary study. The approach taken in this paper is qualitative approach.

In this study, the writer has drawn conclusion that the clause of export duty can be incorporated into the amendment upon mutual agreement and honor of the parties of the substance of upon which PKP2B is signed. This study is expected to provide input for the govemment and holders PKP2B third generation to find a solution so that the amendments that had been delayed six (years) could be signed soon."

"Kategori non-tariff measures (NTMs) cukup beragam, salah satunya adalah export related measures yang penggunaannya semakin berkembang dan tersebar di banyak produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan export related measures ada pada ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang notabenenya adalah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Export related measures itu sendiri memiliki jenis beragam dimana salah satu jenisnya adalah penilaian kesesuaian yang kebijakannya mengalami perubahan pada kegiatan ekspor komoditas tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan export related measures secara keseluruhan dan pemberlakuan perubahan pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Pendekatan inventory, maupun indirect country characteristic digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh export related measures terhadap volume maupun nilai ekspor, serta ad-valorem equivalent (AVE) untuk mengidentifikasi tariff equivalent dari penerapan export related measures pada ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya ke semua negara tujuan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan export related measures yang diterapkan pada kegiatan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya memiliki efek memfasilitasi perdagangan walaupun terdapat efek hambatan yang berasal dari AVE, serta pemberlakuan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian memiliki pengaruh yang tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum perubahan terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

---

The non-tariff measures (NTMs) categories are quite diverse, one of which is export-related measures whose use is growing and spread across many traded products. One of the implementations of export-related measures is in the export of palm, crude palm oil (CPO), and its derivative products, which incidentally is one of Indonesia's leading export commodities. Export-related measures have various types, one of which is conformity assessment, whose policies have changed in the export activities of these commodities. This study analyzes the effect of the overall export-related measures policy and the implementation of policy changes related to the conformity assessment on exports of palm oil, CPO, and derivative products. Inventory and indirect country characteristic approaches are used to identify the effect of export-related measures on the volume and value of exports, as well as ad-valorem equivalent (AVE) to identify the tariff equivalent of implementing export-related measures on exports of palm, CPO, and its derivative products to all export destination countries. The results show that overall export-related measures applied to export activities of palm, CPO, and its derivative products facilitate trade even though there is a barrier effect originating from the AVE. Implementing policy changes related to the conformity assessments has an effect not much different from before the changes to exports of palm oil, CPO, and its derivative products."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Crude Palm oil (CPO). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah juga memilki kewenangan untuk menetapkan tarif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menahan laju ekspor. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran internasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan program hilirisasi industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur proses formulasi penetapan tarif progresif dilakukan oleh tim tarif dimana departemen terkait memberikan usulan harga patokan ekspor kepada kementerian perdagangan, kemudian kementerian perdagangan menentukan harga patokan eskpor berdasarkan harga CPO bursa Malaysia dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional selanjutnya menetapkan harga referensi CPO berdasarkan hasil rata-rata harga patokan ekspor serta menetapkan tarif Bea Keluar yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat hambatan dalam proses formulasi kebijakan tarif progresif atas ekspor CPO.

---

This thesis discusses the analysis formulation of tax policy towards crude palm oil (CPO). The government has the authority to shape public policy. The goverment also has the authority to set rates as an instrument of fiscal policy in order to restrain of export. Progressive tariffs set out aims to anticipate the surge in prices in the international markets, to meet the needs in the country, and improve the downstream industries program. This research used the qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research indicate that the groove process formulation progressive rate-setting did by tariff team where the related department make a export benchmark price proposal to the Ministry of trade, then the Ministry of trade determine export benchmark price based on Malaysia and Rotterdam CPO price that calculate with CPO international price. Further, set CPO reference price based on average benchmark price of exports and decide duty tariff that legal by Minister of Finance. and also, there are obstacles in process formulation progressive tariff policy."

"Penelitian ini membahas kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan oleh kegiatan usaha jasa maklon dengan kegiatan usaha manufaktur. Tujuan penelitian adalah menggambarkan latar belakang munculnya kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon dan kegiatan usaha manufaktur, menganalisis kebijakan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon jika ditinjau dari konsep taxable supplies dan menggambarkan perbandingan kebijakan perlakuan PPN atas kegiatan impor dan ekspor BKP sehubungan dengan kegiatan usaha jasa maklon menurut kelaziman internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitan deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya kapastian dalam pengkreditan pajak masukan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh pengusaha penyedia jasa maklon guna mendukung daya saing. Konsep supplies of goods sulit diterapkan pada transaksi lintas negara karena pendekatan arus barang yang melintas batas yurisdiksi menjadi overrule dan lebih kuat penggunaannya dibandingkan dengan pendekatan arus hak. Kebijakan perlakuan PPN atas impor dan ekspor BKP sehubungan dengan jasa maklon yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di negara lain.

---

This study discusses the equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia. The purpose of this study is to describe the background of equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia, analyze the policy of VAT treatment on exported goods produced under toll manufacturing based on taxable supplies, and describe the policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity based on international customary. This study used a quantitative approach to the type of descriptive research.

The study concluded that the policy triggered by the certainty problem on input VAT caused by the import activity conducted by toll manufacturers. The supplies of goods concept becomes irrelevant on cross border transaction because the flow of rights is being overuled by the flow of goods when goods pass the custom boundaries. The policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity that applied in Indonesia is different than in the other countries."

"Permasalahan yang dibahas dalam penetitian ini dibatasi pada pola-pola kemungkinan terjadinya restitusi pada PPN atas barang ekspor yang fiktif serta terjadinya hal tersebut sebagai akibat pola hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kurang baik. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini mencakup sistem pembayaran pajak. Self Assessment System merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori lain yang digunakan adalah teori koordinasi. Koordinasi merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktititas individu maupun kelompok yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain dan memberikan sumbangan yang maksimal pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi koordinasi dalam organisasi perlu mendapatkan dukungan yang optimal dari bagian-bagian di dalam organisasi. Bentuk-bentuk koordinasi dalam organisasi antara Iain koordinasi berantai, koordinasi timbal balik dan koordinasi dalam memanfaatkansumber daya (Hill, C.W.L. dan John, G.R. 1995 : 115); Penelitian ini mengganakan metode deskriptif. Dengan metode ini penulis membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis dalam kaitannya dengan pola hubungan kerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemberian restitusi PPN. Dengan metode ini juga penulis mencari fakta dengan mengadakan observasi Iapangan sebagai upaya memperoleh data yang mengakibatkan terjadinya restitusi PPN atas barang ekspor fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan transaksi sebenarnya tidak terjadi, baik nama/jenis barang/jasa yang menjadi obyek transaksi jumlah nilai dan harga yang ada di faktur pajak serta PPN yang dipungut semuanya fiktif. Pola penerbitan Faktur Pajak tiktif dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. PKP, merupakan Pengusaha Kena Pajak yang identitasnya fiktif (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP, dan Kode Seri Faktur), 2. PKP yang identitasnya (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP dan Kode Seri Faktur, dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pelayanan Pajak, tetapi identitas ini hanya bersifat sementara saja yang sewaktu-waktu dapat pindah lokasi dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan cara: a) Tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa; b. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, tetapi tidak ada transaksi; c. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, ada transaksi tetapi Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan; d. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, menyetor pajak dengan jumlah kecil. Untuk melaksanakan pemrosesan dan pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas barang ekspor sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak pada bagian/seksi PPN baik di daerah (KPP) maupun di wilayah (Kanwil DJP) dan kantor pusat telah memiliki tingkat pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan yang baik sehingga memiliki tingkat kemampuan, teknik dan kinerja juga baik. Pada pelaksanaan sistem dan prosedur kadang tidak terstruktur atau tidak berurutan, bahkan masih ada ditemukan kekurang-telitian. Sistem dan prosedur restitusi PPN atas barang ekspor mensyaratakan dokurnen yang dikeluarkan oleh instansi Iain seperti PEB dan persetujuan ekspor dari kepabeanan Bea dan Cukai, tanda penerimaan barang yang di ekspor atau Bill of Lading /Airway Bill dari jasa pelayaran. Karena instansi tersebut berjalan sendiri-sendiri maka kondisi ini sering dimanfaatkan oleh eksportir nakal untuk meiakukan praktek restitusi pajak PPN dengan ekspor fiktif. Disamping kurangnya koordinasi, cek dan ricek yang jelas dan prosedur restitusi pajak PPN atas barang ekspor, juga rentannya petugas terhadap godaan untuk berbuat curang dengan imbalan uang dari eksportir nakal.

---

The matters being discussed in this research is limited to the possible pattern of how the fictive VAT restitution on exported goods happens related to problems in the cooperation between the General Directorate of Taxation and the General Directorate of Custom and Excise. The theory taken as the reference for this thesis includes the tax payment system theories. Self Assessment System is a system which lays confidence on the tax payers to count, to pay, and report their own tax according to the applicable taxation law. Other theory being used is coordination theory. Coordination is the proper term that may be translated as the process of assuring that related individual and group activities run concurrently so that they supplement each other and give an optimal contribution to the achievement of organizational objectives. In carrying out its tasks, coordination function in an organization must have an optimal support from each entity in it. The forms of coordination within an organization such as: chain coordination, mutual coordination, and coordination in using resources (Hill, C.W.L. and John, GR., 1995:115). The research uses descriptive method. By which the writer made description, systematical illustration, using factual and accurate facts, characteristics and relationship between the analyzed phenomenon and the cooperation pattern of both General Directorates in VAT restitution application. By using this method the writer also conducted some observation to look for some facts and data of the causes of this phenomenon. A fake Tax invoice is one that is made without any submission of Taxable Goods or Services. It means that the whole transaction has never happened; all names/types of goods/services as the object of the transaction as well as prices/values written on the invoice are artificial. The modus of the issue of this fictive invoice can be identihed as follows: 1. PKP, the Taxable Businessman uses a fake identification such as (NPWP, the Tax Payer Verification Number and Invoice Serial Number), 2. The PKP is a real one, issued by the Office of Tax Service, but it is only valid for a short period and can be transferred quickly to other places at anytime by: a) Not including the Period Notiiication Letter; b. including the Period Notification Letter, but without any transaction; c. including the Letter of Notification, with a transaction but the value of the Output Tax is equal to the Input Tax; d. including the Letter of Notification, paying only a small amount of tax. To carry out the tax processing and examination in order to apply the VAT restitution on exported goods, human resources available in the General Directorate of Taxation especially in the VAT unit in the District Office (KPP) or Territorial Office (Kanwil DJP) already possess the required formal and informal education such as adequate trainings so that they have a good capability, techniques and also performance. During the performing their duties, whenever there is a problem in doing the tasks, the resolution to the problem still has not been made in a tactful, responsive and thorough manner. As an example, they still can not come up with an answer at the time of clarification. Furthermore, in the execution of systems and procedures sometimes done in an unsystematic and unorganized ways, even there are still evidences of carelessness. The system and procedure of VAT restitution on exported goods requires document issued by others instances such as the PEB and export approval from the Custom and Excise service, Bill of Lading/Airway Bill from the airways services. Besides the lack of coordinat a thorough check and re-check and a flawless procedure of implementation is obviously needed, also the tendency of the official getting seduced to corrupt or take a bribe from the naughty exporters. The fictive export VAT restitution is a form of organized crime where the crime cannot be conducted without the involvement of officers from custom, tax service, airwayslshipping companies and the bank. This kind of crime is classified into some modus which are: VAT mark-up on raw materials for export; documents counterfeiting; mark-up or fake the content and/or volume of exported goods; and also the goods is not being transported to the destination country but come back to the exporter's warehouse."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti mengenai efektivitas dari implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara sebagai instrumen tindakan pengamanan sementara atas produk kain dalam negeri. Kebijakan ini diatur melalui aturan PMK No. 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain. Penetapan kebijakan ini dilatar belakangi oleh permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) atas dasar bukti adanya lonjakan impor kain yang mengakibatkan injury terhadap industri kain dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data , yaitu studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan BMTPS yang diatur dalam PMK No. 162 tahun 2019 belum mencakup keseluruhan pos tarif produk kain yang menderita injury akibat lonjakan impor. Namun, implementasi kebijakan BMTPS ini cukup efektif dalam menekan lonjakan impor produk kain. Dalam kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan lonjkan impor kain. Namun, tindakan safeguard ini belum dapat dikatakan efektif dalam memulihkan kerugian serius yang diderita industri dalam negeri, karena hanya berlaku selama 200 hari. Untuk dapat melihat apakah tindakan safeguard ini telah efektif dalam memulihan kerugian serius yang di derita industri dalam negeri, maka perlu diterapkan secara definitif selama tiga tahun.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the effectiveness of the implementation of import duties provisional safeguard measures on fabric products. The policy set through the Minister of Finance Regulation that is PMK No. 162 / PMK.010 / 2019 regarding The Imposition of The Implementation of Imports of Duties Provisional Safeguard Measures Againts Fabric Import Products. The determination of the policy is motivated by the application of the Indonesian Textile Association on the basis of evidence showing a surge in imports which resulted in serious injury to the domestic industry. This thesis uses a post-positive approach with data collection techniques is field reserch through in-dept interview and literature study. The result shows that the tarrif posts are specified in the PMK No. 162/2019 do not cover all fabric products that have suffered serious injuries due to the surge in imports, which makes some fabric entrepreneurs feel disappointed. Even though, the implementation of provisional safeguard measures duties on fabric product import duties are quite effective in suppressing the surge in fabric imports. In other words this policy is the right policy to overcome the surge in fabric imports which is detrimental to the domestic industry. However, the safeguard measures cannot yet be said to be effective in recovering the serious injury suffered by the domestic industry, because it is only for 200 days. To be able to see whether this safeguard measure has been effective in recovering serious injuries to the domestic industry, it must be applied definitively for three years.

"

"ABSTRAK

Terdapat anggapan dan bukti luas jika aktivitas internasional memiliki pengaruh dan menjadi salah satu faktor penentu pemilihan struktur modal usaha. Performa ekspor dilihat menjadi salah satu faktor dan indikator kritis penentu performa dan keberlangsungan perusahaan yang memiliki kegiatan internasional secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ekspor dan faktor-faktor spesifik perusahaan profitabilitas, tangibilitas aset, ukuran, likuiditas, dan risiko terhadap struktur modal. Penelitian menggunakan model regresi data panel terhadap 95 observasi penelitian seluruh perusahaan di industri kelapa sawit Indonesia yang tersedia datanya secara publik dalam periode 2011-2015. Dengan menggunakan variabel Total Debt sebagai proksi struktur modal, hasil penelitian membuktikan jika ekspor di perusahaan kelapa sawit non-listed signifikan berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan hasil berbeda didapatkan untuk perusahaan kelapa sawit listed dimana ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

---

ABSTRAK

There is a widespread assumption and evidence if the international activities have an influence and become one of the determinants of the choice of company rsquo s capital structure. Export performance is seen as one of the critical factors and indicators determining the performance and sustainability of the company who has international activities in general. The objective of this paper is to analyze the effect of export activities and firm rsquo s specific factors profitability, assets tangibility, size, liquidity, and risk on capital structure. This research use regression models with panel data and using 95 observations of all firms in Indonesia rsquo s crude palm oil industry which the data is available on public from 2011 2015. Using Total debt as the capital structure proxy, the result shows that export has significant effect on the capital structure in non listed palm oil companies. Different results are obtained for listed palm oil companies where exports have insignificant effect on capital structure."