Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat minangkabau tidak lagi menjadi suatu entitas independen, demikian juga halnya Karapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tertinggi di nagari. Namun, terlepas dari semua pengurangan peran yang dialami KAN, ada satu peran yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yakni peran untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Skripsi ini membahas mengenai peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di nagari Sintuak , kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan kacamata pluralisme hukum. Dari pembahasan skripsi ini dapat dilihat bahwa KAN merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa alternatif yang dapat dipilih masyarakat nagari untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Masyarakat nagari akan memilih apakah KAN merupakan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan da kondisi mereka hal mana yang dikenal dengan istilah forum shopping. Karapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa berperan sebagai mediator sosial (social network mediator) yang mengusahakan perdamaian antara keduabelah pihak tapi terkadang juga dapat berperan layaknya arbitor yang memutus sengketa para pihak dan kedudukan hukum objek sengketa menurut hukum adat yang ada. Walau bagaimanapun, nagari saat ini tidak lagi menjadi "negara mini" yang mempunyai otonomi penuh,ia menjadi suatu lapangan sosial semi otonom (Semi Autonomous Social Field) yang dapat membuat aturan sendiri tapi sangat rentan dengan pengaruh luar. Begitu pula halnya dengan Karapatan Adat Nagari yang dapat membuat keputusan atas sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di masyarakat, namun keputusan tersebut tidak mengikat dan sangat rentan untuk tidak ditaati jika salah satu pihak membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri.

---

Since joining with the Republic of Indonesia, the indigenous people of Minangkabau is not a full independent entity anymore, and so is Karapatan Adat Nagari (KAN). Karapatan Adat Nagari is no longer holding the executive,legislative and judicative power at once. Despite all the reduction of role which KAN has been experienced, there is one role which has not changed until now. It is the role to resolute land (pusako tinggi) dispute among nagari society. This undergraduate thesis analyzes the role of KAN in land (pusako tinggi)dispute resolution in Nagari Sintuak, Sintoga District Padang Pariaman Region.

This undergraduate thesis uses juridical-empirical research method with the perspective of legal pluralism. Based on the analysis, KAN is one of alternative forum for dispute resolution of pusako tinggi which can be chosen by society in nagari. The society will choose whether KAN is the right forum suitable with their needs and condition, which activity known as forum shopping. Karapatan Adat Nagari in land dispute resolution takes role as social network mediator who aims for the peaceful agreement between parties. However, sometimes KAN also can take role as an arbiter who decide the verdict for parties and decide the status of object of dispute according to adat law.

Nagari today is no longer a" mini country" which has full autonomy; it has become a semi-autonomous s social field which is able to generate its own regulation but very vulnerable to external influence. The same thing for Karapatan Adat Nagari, which can make the decision for land (pusako tinggi) dispute resolution but the decision is not legally binding and very vulnerable of the negligence if one of the parties decides to take the case to the court."

"Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami kemerosotan.

---

Minangkabau tribe who settled in West Sumatra recognizes the Matrilineal kinship systems, which draw from the female lineage and prioritize women's rights than men’s, including rights in terms of management Pusako. Issues regarding communal land involved some disputes which frequently arise among people in Minangkabau. One of mechanism of these disputes settlement are done through Kerapatan Adat Nagari which stipulated under Law No. 13 of 1983 regarding Nagari As Indigenous Peoples Unity In the Province of West Sumatra. Aforementioned issue is interesting to be studied further under the question of how is the role of Kerapatan Adat Nagari in resolving communal land problems or disputes in Minangkabau especially in Nagari Sulit Air. The method used in this research is socio-juridical approach which based on primary data and secondarydata. Hence, the research result is that nowadays the role of Kerapatan Adat Nagari Sulit Air is weakening and declining."

"Penelitian ini membahas mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman di tengah-tengah kenyataan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dilakukan pendaftaran tanah serta adanya anggapan bahwa pendaftaran tanah dapat memusnahkan keberadaan tanah pusako tinggi karena dikhawatirkan akan mempermudah pengalihan hak atas tanah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitan ini ialah mengenai signifikansi pendaftaran tanah pertama kali terhadap kelestarian tanah pusako tinggi dan akibat hukum pendaftaran tanah tersebut bagi kedudukan mewaris keturunan dalam suku/kaum di Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan tipe penelitian preskriptif analitis dan hasil penelitian dianalisis secara kualitatis. Bahan analisis bersumber pada data primer melalui proses wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa diadakannya pendaftaran tanah mampu menjaga kelestarian tanah pusako tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan diperoleh bukti tertulis yang kuat dan mampu mempertahankan hak ulayat masyarakat meskipun masih sangat sedikit masyarakat yang memahami mengenai hal tersebut. Pendaftaran ini tidak memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kedudukan mewaris keturunan suku/kaum, karena tidak akan merubah sistem pewarisannya. Namun, dengan diadakannya pendaftaran terhadap tanah pusako tinggi maka akan muncul kewajiban membayar pajak pada saat berlangsungnya turun waris.

---

This study discusses the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi lands in Padang Pariaman Regency in the midst of the reality of the lack of public awareness about the importance of land registration and the assumption that land registration can destroy the existence of pusako tinggi land because it is feared that it will facilitate the transfer of land rights. The problems raised in this research are regarding the significance of land registration for the first time on the sustainability of pusako tinggi land and the legal consequences of land registration for the position of inheriting descendants in Padang Pariaman Regency. The research method used is empirical juridical with prescriptive analytical research type and the research results are analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from primary data through an interview process and secondary data in the form of laws and regulations, books and other sources. Based on the results of the study, it was found that land registration can maintain the sustainability of pusako tinggi land, because by doing so the community will be able to defend their ulayat right on the land although most of the community do not have the knowledge about it. This registration does not have a significant legal impact on the customary inheritance system. However, with the registration of pusako tinggi land, there will be an obligation to pax taxes at the time of inheritance."

"Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, masyarakat Pariaman memiliki kebiasaan yang agak berbeda dengan daerah lain di Minangkabau. Dalam perkawinan tersebut pihak perempuan yang melakukan lamaran terhadap pihak laki-laki, juga hangs menyediakan persyaratan yang disebut dengan uang jemputan. Namun dalam perkembangannya uang jemputan ini mengalami perubahan menjadi uang hilang yang awalnya hanyalah merupakan suatu gejala. Sehingga lama-kelamaan menjadi suatu tradisi yang sudah berlaku dalam seluruh masyarakat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sosial budaya uang hilang ini dalam perkawinan masyarakat matrilineal dewasa ini. Kedua, menjelaskan fungsi tradisi uang hilang ini terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Ketiga, mengetahui faktor penyebab masih berlakunya uang hilang dalam perkawinan adat masyarakat Pariaman di tengah era kemajuan sekarang ini.Penelitian yang mengambil kajian di Nagari Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dengan alasan ini Nagari ini masih kuat memegang tradisi dan adat-istiadat yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian di daerah ini terlihat bahwa uang jemputan yang mendasari lahimya uang hilang ini awalnya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan status sosial dalam suatu kaum. Namun dalam perkembangannya uang hilang ini berfungsi sebagai pengesahan status sosial, sarana mobilitas sosial, prinsip resiprositas dan fungsi terhadap peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat.Di era kemajuan sekarang ini dengan adanya proses modernisasi, uang Hilang masih tetap berlaku di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan perubahan fungsi dan makna dari uang hilang itu sendiri. Sedangkan pengaruh modernisasi seperti yang dikemukakan oleh Chodak dengan teori modernisasinya yang menyebutkan pada induced modernization masyarakat dihadapkan pada transfomlasi struktur sosialnya melalui sistem pendidikan yang mengajarkan norma-norma dan nilai-nilai baru, tidak berpengaruh banyak terhadap uang hilang ini. Ini disebabkan masih besarnya pengaruh orang tua, ninik mamak serta lingkungan masyarakat yang masih menghendaki berlakunya tradisi ini.Dari studi ini disimpulkan bahwa uang hilang yang berlaku di tengah masyarakat seiain berpengaruh negatif juga membawa pengaruh posistif dalam kehidupan masyarakat. Mengingat pengaruh negatif ini, penulis menyarankan agar kebiasaan uang hilang ini paling kurang secara bersama-sama dihilangkan dampak negatif yang timbul dari uang hilang ini."

"ABSTRAKTulisan ini difokuskan pada situasi pasar nagari sebagai arena sosial dalam proses penyelesaian sengketa. Studi kasus pasar Nagari Moto Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat.Penelitian mengenai Pasar Nagari dilihat sebagai pasar tradisional yang unik dan menjadi arena sosial, yang dapat memunculkan berbagai kegiatan. Misalnya menjadi ajang pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, sumber dimensi komunikasi dan informasi, sumber gosip, tempat rekreasi atau tempat hiburan, tempat ngrumpi, tempat pertemuan sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Sernua ini memungkinkan sekali timbul sengketa.Sengketa yang muncul akan diselesaikan dengan cara-cara warga masyarakat setempat, yang bersumber pada budaya Minangkabau dan tidak terlepas dari sistem matrilineal.Begitu kompleknya masalah-masalah yang muncul di pasar nagari, sehingga pasar Nagari menjadi suatu arena sosial dalam proses penyelesaian sengketa. Tidak semua sengketa pada tahap basil akhir diselesaikan di pengadilan formal, tetapi justru sebagian besar sengketa dapat diselesaikan di pengadilan non formal, dengan hasil kompromistis dan berupaya memuaskan kedua belah pihak. Hal ini dipilih para pihak karena dapat rnengembalikan, memulihkan atau menjaga keseimbangan hubungan persaudaraan yang telah terjalin. Lebih-lebih para pihak tersebut sesama mitra usaha yang selalu memperhitungkan hubungan yang bersifat kolegalitas atau kebersamaan."

"Luambek is a performance art tradition which is an integral part of socio-cultural life of Nagari Kepala Hilalang. For the people, this social ceremony enlivened by Luambek called Alek Pauleh, which create a social force in the nagari and reflect direct relationship within social structure. The existence of Luambek is related to the ownership of art itself. Furthermore, Luambek is positioned as "suntiang niniak-mamak, pamenan anak-mudo mudo" (jewelery of ninik-mamak or traditional leaders, elders, and children's game)."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial perubahan kepemilikan tanahpusako di Nagari Cubadak dan kaitannya dengan faktor-faktor yangmempengaruhinya. Dari tahun ketahun selau terjadi perubahan kepemilikan tanahpusako yang dijual, meski menurut adat Minangkabau hal ini sama sekali tidakboleh terjadi. Tujuan penelitian ini adalah; 1) pola perubahan kepemilikan tanahpusako 2) kaitan antara faktor yang mempengaruhi perubahan kepemilikan tanahpusako. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan pengumpulandata data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dari DirjenPajak Kanwil II DPJ Sumbagteng KPPBB Solok tahun 1997. Sedangkan dataprimer diperoleh langsung dari informan kunci dan survey lapangan. Unit analisisadalah keseluruhan kavling tanah pusako, geomer adalah Nagari Cubadak.Perubahan kepemilikan tanah pusako karena penjualan mencapai 43,17 ha.Penggunaan tanah yang signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikan, adalahtegalan yang kemudian diubah menjadi perumahan. Jarak terhadap pusatpelayanan berkontribusi signifikan pada perubahan kepemilikan tanah pusako,perubahan kepemilikan tanah pusako lebih banyak pada jarak tengah ke pusatpelayanan, dijarak antara 4.925 m sampai dengan 5.375 m. Kemudian, ketikakeberadaan penjual tanah pusako tidak ada, perubahan kepemilikan tanah pusakomenjadi lebih besar, namun korelasi antara keberadaan penjual dengan perubahankepemilikan tanah pusako tidak signifikan. Berdasarkan jaringan jalan, perubahankepemilikan tanah pusako paling banyak terjadi pada jarak 45-135 m dari jalan,namun jarak ke jalan tidak signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikantanah pusako.

---

ABSTRACT