Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melakukan simulasi pembagian peran (work-sharing) negara anggota ASEAN dalam pengembangan ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Sebagai studi kasus, Armored Personnel Carrier (APC) Anoa 6x6 Pindad dipilih menjadi objek kolaborasi. Pembagian peran dilakukan pada struktur komponen tingkat 2 Anoa 6x6 Pindad, yang terdiri dari 76 komponen. Pembagian dilakukan secara ideal, yaitu didasarkan pada keunggulan komparatif yang tercermin dalam perhitungan empat indeks Revealed Comparative Advantage (RCA), yaitu (1) Indeks RCA Balassa (BI atau BRCA); (2) Indeks Symmetric RCA (SI atau SRCA); (3) Indeks Additive RCA (AI atau ARCA); dan (4) Indeks Normalized RCA (NRCA). Hasilnya, Thailand dan Singapura muncul sebagai ?pemenang‟ dengan mendapatkan hak pengembangan dan produksi atas masing-masing 40 dan 21 dari total 76 komponen yang disimulasikan.

---

This study simulates work-sharing of ASEAN member countries in the development of ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). As case of study, Armored Personnel Carrier (APC) Anoa 6x6 Pindad is choosen as object of collaboration. The work-sharing is conducted on second tier of Anoa component structure, which consists of 76 components. The work-sharing is conducted in ?ideal‟, which is based on comparative advantage that is showed by the calculation of four Revealed Comparative Advantage (RCA) indices, (1) Balassa RCA (BI or BRCA); (2) Symmetric RCA (SI or SRCA); (3) Additive RCA (AI or ARCA); and (4) Normalized RCA (NI or NRCA). The result of this study conludes Thailand and Singapore as the ?winner‟ which get right to develop and produce each 40 and 21 of total 76 component."

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC.

---

This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively."

"Meski literatur bisnis internasional telah menemukan pentingnya pengaruh pemerintah negara asal dalam internasionalisasi pasar negara berkembang, hanya ada sedikit penelitian tentang pengaruh pemerintah terhadap wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan ini dengan mengamati apakah investasi luar negeri perusahaan Indonesia dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Studi ini juga berargumen bahwa kemampuan perusahaan dapat memoderasi hubungan ini. Kami menggunakan beberapa metode penelitian dan menemukan dampak dari hubungan antara kepemilikan pemerintah dan investasi luar negeri. Namun, dampak tersebut tidak signifikan. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji masalah ini dengan lebih seksama untuk menemukan bukti yang lebih substansial.

---

Though International business literature found the urgency of the home country's government influence in emerging market internationalization, there is still a limited research about the government influences on the Southeast Asian region, especially Indonesia. This study tries to address this oversight by looking at whether Indonesian companies’s overseas investment could be influenced by the government. The study also argue that the firm capabilities could moderate this relationship. We carried out multiple methods and found an effect on the relationship between government ownership and overseas investment. Yet, it is insignificant. Future research could investigate this further to gather more substantial evidence."

"Bahwa partisipasi UMKM dalam pasar internasional masih rendah dikarenakan terdapat hambatan-hambatan perdagangan internasional yang dihadapi oleh UMKM. Perjanjian Perdagangan Internasional memiliki peran penting untuk mengatur ketentuan untuk mengatasi hambatan perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini menganalisa bagaimana pengaturan terkait UMKM dalam Perjanjian Perdagangan Internasional Bilateral maupun Regional Negara Indonesia dalam upaya mengatasi hambatan perdagangan internasional? Bagaimana peran pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi ketentuan UMKM dalam Perjanjian Perdagangan Internasional dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa beberapa Perjanajian Perdagangan Internasional baik tingkat Bilateral dan ASEAN yang telah diimplementasikan oleh Indonesia berdasarkan kerangka teori Small Business Lens Principles. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Small Business Lens Principle dalam pengaturan UMKM di Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia di tingkat ASEAN lebih komprehensif dan konkret dibandingkan pengaturan UMKM di tingkat Bilateral. Bahwa peran pemerintah perlu dioptimalkan agar Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dapat mengatasi hambatan perdagangan UMKM dan pemberdayaan bagi UMKM, yaitu memperkuat peran Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dengan memperluas tugas dan fungsi Direktorat Perunding Multilateral dan Direktorat Perunding Bilateral Kementerian Perdagangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor UMKM dan memasukkan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai bagian dari keanggotaan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

---

That participation of MSMEs in the international market is still low because there are several international trade barriers faced by MSMEs. International Trade Agreements have an important role to play in setting provisions for overcoming trade barriers. Thus, this study analyzes how the provisions related to MSMEs in the Bilateral and Regional International Trade Agreements of the State of Indonesia in an effort to overcome international trade barriers? What is the role of the Indonesian government to accommodate the provisions of MSMEs in International Trade Agreements and national law. This study uses a normative juridical method by analyzing several international trade agreements both at the bilateral and ASEAN levels that have been implemented by Indonesia based on the theoretical framework of the Small Business Lens Principles. The results of the study state that the application of the Small Business Lens Principle in the regulation of MSMEs in the Indonesian International Trade Agreement at the ASEAN level is more comprehensive and concrete than the regulation of MSMEs at the Bilateral level. The role of the government needs to be optimized so that the Indonesian International Trade Agreement can overcome trade barriers to MSMEs and empower MSMEs, namely strengthening the role of the International Trade Agreement Negotiating Team by expanding the duties and functions of the Directorate of Multilateral Negotiators and the Directorate of Bilateral Negotiators of the Ministry of Trade to organize the formulation and implementation of policies in the MSME sector and include the Ministry of Trade Cooperatives and SMEs as part of the membership of the International Trade Agreement Negotiating Team."

"Serangkaian penyerangan dan pengepungan di Gaza yang dilakukan oleh Israel pada 7 Oktober 2023 lalu menyebabkan aksi boikot konsumen kembali muncul dan dilakukan oleh masyarakat dunia, salah satunya di Indonesia. Konsumen di Indonesia melakukan boikot kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap menunjukkan dukungannya kepada Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksi boikot konsumen sebagai bentuk partisipasi politik merujuk pada teori Micheletti tentang konsumerisme politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada aksi boikot Israel, masyarakat sebagai konsumen telah memanfaatkan pasar sebagai arena politiknya. Namun, berbeda dengan aksi boikot konsumen pada umumnya, aksi boikot Israel memiliki motivasi agama dibelakangnya yang mendorong konsumen di negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dalam melakukan aksi boikotnya. Berbagai perusahaan terdampak di Indonesia pun memberikan respons dengan melakukan beberapa strategi, seperti bekerja sama dengan organisasi dan lembaga keagamaan dan melakukan strategi stonewall dalam mengatasi aksi boikot Israel yang terjadi di Indonesia.

---

A series of attacks and sieges in Gaza carried out by Israel on October 7th, 2023 caused consumer boycotts to emerge again and were carried out by the world community, one of which was in Indonesia. Consumers in Indonesia are boycotting companies that are seen as showing their support for Israel. This research aims to explain consumer boycotts as a form of political participation referring to Micheletti's theory of political consumerism using a qualitative approach. This research shows that during the boycott of Israel, people as consumers have used the market as their political arena. However, unlike consumer boycotts in general, Israel's boycott has a religious motivation behind it, which encourages consumers in Muslim-majority countries, such as Indonesia, to carry out boycotts. Various affected companies in Indonesia also responded by implementing several strategies, such as collaborating with religious organizations and institutions and implementing a stonewall strategy to overcome the Israeli boycott that occurred in Indonesia."

"Serangkaian penyerangan dan pengepungan di Gaza yang dilakukan oleh Israel pada 7 Oktober 2023 lalu menyebabkan aksi boikot konsumen kembali muncul dan dilakukan oleh masyarakat dunia, salah satunya di Indonesia. Konsumen di Indonesia melakukan boikot kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap menunjukkan dukungannya kepada Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aksi boikot konsumen sebagai bentuk partisipasi politik merujuk pada teori Micheletti tentang konsumerisme politik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada aksi boikot Israel, masyarakat sebagai konsumen telah memanfaatkan pasar sebagai arena politiknya. Namun, berbeda dengan aksi boikot konsumen pada umumnya, aksi boikot Israel memiliki motivasi agama dibelakangnya yang mendorong konsumen di negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dalam melakukan aksi boikotnya. Berbagai perusahaan terdampak di Indonesia pun memberikan respons dengan melakukan beberapa strategi, seperti bekerja sama dengan organisasi dan lembaga keagamaan dan melakukan strategi stonewall dalam mengatasi aksi boikot Israel yang terjadi di Indonesia.

---

A series of attacks and sieges in Gaza carried out by Israel on October 7th, 2023 caused consumer boycotts to emerge again and were carried out by the world community, one of which was in Indonesia. Consumers in Indonesia are boycotting companies that are seen as showing their support for Israel. This research aims to explain consumer boycotts as a form of political participation referring to Micheletti's theory of political consumerism using a qualitative approach. This research shows that during the boycott of Israel, people as consumers have used the market as their political arena. However, unlike consumer boycotts in general, Israel's boycott has a religious motivation behind it, which encourages consumers in Muslim-majority countries, such as Indonesia, to carry out boycotts. Various affected companies in Indonesia also responded by implementing several strategies, such as collaborating with religious organizations and institutions and implementing a stonewall strategy to overcome the Israeli boycott that occurred in Indonesia."

"Kajian mengenai peran anak perusahaan milik perusahaan multinasional di luar negeri dalam mengelola praktik tanggung jawaban sosial jumlahnya masih terbatas. Tujuan dilakukannya riset ini adalah untuk menganalisa suatu alternatif lain dalam pengelolaan praktik tanggung jawab sosial yakni dengan mengalihkan fungsi pengelolaan (outsourcing) praktik tanggung jawab sosial perusahaan ke tangan anak perusahaan di luar negeri. Kajian pustaka sistematis digunakan dalam riset ini dengan tujuan untuk menganalisa pustaka-pustaka yang ada lalu mengevaluasi kontribusi untuk membuat preposisi atau teori lanjutan. Seluruh analisa skripsi ini merujuk kepada teori transaction cost economics dan institutional theory. Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dengan mengalih fungsikan tanggung jawab pengelolaan praktik tanggung jawab sosial ke tangan anak perusahaan milik multinasional di luar negeri. Di akhir skripsi ini beberapa preposisi dan model konseptual disajikan untuk riset dan tes empiris lebih lanjut.

---

There is lack of study on the roles of foreign subsidiary in managing CSR practices. The purpose of the research is to analyze an alternative to manage CSR practices in MNE through outsourcing the CSR practices and management to MNE?s foreign subsidiary. Systematic literature review is employed in order to analyze published studies, evaluate contributions then develop propositions. Throughout the analysis, mainly transaction cost economics and institutional theory are utilized. We concluded that there are several advantages of managing CSR practices through foreign subsidiary. Finally, several propositions and a conceptual model are provided for further empirical testing."

"Era ekonomi global mendorong banyak perusahaan untuk memperluas jaringan bisnis mereka dalam lingkup lintas antar negara. Di sisi lain, strategi internasionalisasi perusahaan juga perlu mempertimbangkan tekanan yang terus meningkat dari pemangku kepentingan stakeholder lokal, seperti pemerintah lokal dan klien lokal. Menanggapi tekanan ini, perusahaan telah mengembangkan praktik CSR global untuk memenuhi tuntutan etika lokal yang dapat diterapkan melalui anak perusahaan nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara yang paling sesuai untuk mempertahankan praktik CSR global. Untuk menganalisis dan menghubungkan studi yang telah dikembangkan sebelumnya, dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, tinjauan literatur diadaptasi. Selain itu, untuk mengembangkan analisis yang lebih baik tentang bagaimana mempertahankan praktik CSR global, studi ini menggunakan teori kelembagaan, teori pemangku kepentingan, dan kemampuan dinamis organisasi berbasis sumber daya. Studi ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan konsep, pengaturan diri, manajemen pemangku kepentingan stakeholder , dan kemampuan dinamis akan dapat membantu perusahaan mempertahankan praktik CSR global.

---

Global economy era has pushed many firms to expand their business across national borders. On the other hand, firm rsquo s internationalization strategy also needs to consider a growing pressure from the host country rsquo s stakeholders, such as the local Government and local customers. In response to this pressure, companies have developed global CSR practices to satisfy the local ethical demands that they can apply in their foreign subsidiaries. The aim of this study is to find the most suitable way of to maintain global CSR practice.

To analyze and connect the existing study and subsequently develop the theory related to this study, a systematic literature review is adapted. Moreover, in order to developed better analysis of how to maintain global CSR practice, this study utilize institutional theory, stakeholder theory, and resource based view. This study conclude that using those concepts, self regulation, stakeholder management, and dynamic capabilities will be able to help firm maintaining global CSR practice."

"Tesis ini membahas kolaborasi industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) melalui kerangka kerja sama ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerja sama forum ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) yang berdiri tahun 2011. ADIC dibentuk untuk membentuk suatu platform alat pertahanan ataupun persenjataan yang dapat digunakan secara bersama dengan biaya yang cukup rendah. Negara-negara Asia Tenggara yang terlibat di dalam ADIC di antaranya adalah empat negara besar Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun demikian, hingga saat ini ADIC belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan terlihat gagal dalam mencapai tujuannya di dalam concept paper pembentukannya. Penelitian yang menggunakan kerangka analisis berupa Economic Collaboration ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan kerja sama. Faktor-faktor in berasal dari hubungan kelembagaan di dalam keempat negara tersebut yang saling berbeda dan bermasalah, ditambah dengan persepsi ancaman yang cukup berbeda dari keempat negara tersebut. Selain itu, faktor eksternal kawasan yang berasal dari negara-negara major powers OEM juga mempengaruhi kegagalan dari ADIC untuk mengurangi impor alat pertahanan di kawasan.

---

This thesis discusses the collaboration of the defense industry in the Southeast Asian region by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) through the mechanism of the ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) framework. This collaboration is part of the ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) forum which was established in 2011. ADIC was formed to form a platform for defense equipment or weapons that can be used together at a fairly low cost. The Southeast Asian countries involved in ADIC include the four major Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. However, until now ADIC has not shown significant progress, and seems to have failed in achieving its objectives in the concept paper of its formation. This research, which uses an analytical framework in the form of Economic Collaboration, finds that there are inhibiting factors that cause the failure of cooperation. These factors stem from the different and problematic institutional relationships within the four countries, coupled with the quite different threat perceptions of the four countries. In addition, regional external factors originating from major OEM countries also influenced ADIC's failure to reduce imports of defense equipment in the region."