Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Institusi penelitian memerlukan manfaat dari sistem ERP. Pengadopsian dan pengimplementasian sistem ERP tidak mudah. Organisasi harus mengetahui success factor dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem ERP agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor kesuksesan dengan indikator kesuksesan dalam pengadopsian dan pengimplementasian sistem ERP di institusi penelitian.Penelitian ini menggunakan tiga model yaitu DeLone & McLean IS Success Model, Technology Acceptance Model 2, dan faktor kesuksesan dalam manajemen proyek pengimplementasian sistem ERP. Ketiga model tersebut dapat menunjukkan variabel yang termasuk success factor dan hubungannya dalam pengadopsian dan pengimplementasian sistem ERP.Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square dan statistik descriptive. Partial Least Square digunakan karena cocok untuk menganalisis hipotesis dari teori yang lemah dengan jumlah kuesioner yang kurang dari 100. Statistik descriptive digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data dari implementasi sistem ERP ketika data tidak banyak yang tersedia.Penelitian ini menemukan beberapa success factor dari pengadopsian dan pengimplementasian sistem ERP, seperti system quality, image, result demonstrability, internal support, dan software selection, dapat mempengaruhi success indicator melalui faktor perantara, yaitu perceived usefulness.

---

Research institute requires the benefits of ERP systems. The adoption and implementation of ERP systems is not easy. Organizations must be able to determine success factors in adopting and implementing ERP systems in order to get benefit as much as possible. Therefore, the purpose of this research is to analyze the relationship between success factors and success indicators for adoption and implementation of ERP systems in research institute.This research uses three models, namely DeLone & McLean IS Success Model, Technology Acceptance Model 2, and the success factors in project management of ERP systems implementation. These models include variables that can indicate success factors and their relationship in adoption and implementation of ERP system.The analysis techniques that are used are Partial Least Square and descriptive statistic. Partial Least Square is used because it is suitable for analyzing hypotheses from the weak theory with number of questionnaires that are less than 100. Descriptive statistic describes the characteristics of the data from the ERP system implementation when data is not much available.This research finds that some of the success factors for the adoption and implementation of ERP systems, such as system quality, image, result demonstrability, internal support, and software selection, can affect the success indicators through an intermediary factors, namely perceived usefulness."

"Dewasa ini, implementasi pengelolaan pengetahuan (knowledge management / KM) menjadi kebutuhan bagi organisasi, termasuk di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena percepatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan organisasi untuk cepat belajar. Padahal, 'otak' organisasi berada di otak para anggotanya, yang perlu disinergikan untuk menjadi pengetahuan nuklir di BATAN telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pelestarian dan pewarisan pengetahuan nuklir tersebut dipicu oleh beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti fenomena penuaan(ageing) pegawai Batan, berkurangnya mahasiswa yang belajar teknologi nuklir dan ancaman hilangnya pengetahuan akibat Brain-drain. Agar pengelolaan pengetahuan nuklir di BATAN dapat berjalan dengan efektif dan efisien, telah dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan daya dukung infrastruktur yang ada, untuk kemudia digunakan untuk menyusun rumusan rancangan awal roadmap penerapan KM pada tingkatan yang lebuh tinggi. Dari berbagai aktifitas dan infrastruktur yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa BATAN telah melakukan kegiatan inisiasi yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan nuklir. antara lain, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyebarluasan pengetahuan nuklir, penyelenggaraan seminar dan sebagainya. Akan tetapi secara teoritis dan membandingkannya dengan praktik terbaik (penerapan KM di International Atomic Energy Agency / IAEA), penerapan KM di BATAN masih berada pada tahap penyimpanan pengetahuan, namum belum sampai pada aktifitas pengelolaan yang lengkap dan yang paling utama, Knowledge Management belum menjadi suatu budaya dan prosedur pembelajarang anggotanya."

"Salah satu kunci kesuksesan dalam manajemen pengetahuan adalah kemampuan proses pengelolaan pengetahuan. Pendekatan contingency view digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan proses pengelolaan pengetahuan yang paling tepat diimplementasi oleh BATAN. BATAN yang sedang bersiap mengimplementasi manajemen pengetahuan membutuhkan pandangan dari pihak ketiga dalam memberikan panduan proses pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk diimplementasi oleh BATAN beserta urutan prioritas proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan proses combination yaitu proses pembuatan pengetahuan baru dari data atau informasi tertulis yang sudah ada memiliki prioritas tertinggi. Proses routine yaitu pemanfaatan pengetahuan yang tertanam di dalam prosedur, aturan, dan norma menempati urutan kedua. Kedua proses tersebut merupakan proses yang tepat untuk diimplementasi di BATAN dengan adanya dukungan infrastruktur manajemen pengetahuan yang dimiliki oleh BATAN.

---

One key to have successful knowledge management implementation is knowledge management process capabilities. Contingency view approach is used in this research to determine the right knowledge management process to be implemented by BATAN. BATAN which want to implements knowledge management needs third party perspective in giving guidance about the appropriate knowledge management process and the priority of the process.

The result of this study tells that combination, process which make a new knowledge from existing data or information, have the highest priority. Routines, utilization of knowledge embedded in procedure, rules, and norm, in second place. Both of the processes have the highest priorities to be implemented in BATAN with the support from knowledge management infrastructure that BATAN already have."

"Dewasa ini, implementasi pengelolaan pengetahuan (knowledge management / KM) menjadi kebutuhan bagi organisasi, termasuk di pemerintahan. Hal ini disebabkan karena percepatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan organisasi untuk cepat belajar. Padahal, 'otak' organisasi berada di otak para anggotanya, yang perlu disinergikan untuk menjadi pengetahuan nuklir di BATAN telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pelestarian dan pewarisan pengetahuan nuklir tersebut dipicu oleh beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti fenomena penuaan(ageing) pegawai Batan, berkurangnya mahasiswa yang belajar teknologi nuklir dan ancaman hilangnya pengetahuan akibat Brain-drain. Agar pengelolaan pengetahuan nuklir di BATAN dapat berjalan dengan efektif dan efisien, telah dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan daya dukung infrastruktur yang ada, untuk kemudia digunakan untuk menyusun rumusan rancangan awal roadmap penerapan KM pada tingkatan yang lebuh tinggi. Dari berbagai aktifitas dan infrastruktur yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa BATAN telah melakukan kegiatan inisiasi yang berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan nuklir. antara lain, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyebarluasan pengetahuan nuklir, penyelenggaraan seminar dan sebagainya. Akan tetapi secara teoritis dan membandingkannya dengan praktik terbaik (penerapan KM di International Atomic Energy Agency / IAEA), penerapan KM di BATAN masih berada pada tahap penyimpanan pengetahuan, namum belum sampai pada aktifitas pengelolaan yang lengkap dan yang paling utama, Knowledge Management belum menjadi suatu budaya dan prosedur pembelajarang anggotanya."

"ABSTRACTInformation and communication technology (ICT) has been implemented in almost every division at the National Library. This implementation is supported by Undang Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan. The aim of using ICT is to improve working performance and services of National Library. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) is one of divisions that has not fully implemented ICT yet to increase the training quality and quantity, therefore management information system is required to support decision making related to the training. This research objective is to design a management information system using enterprise architecture framework, TOGAF. TOGAF provides a flexible framework to accommodate management information system design according to the organizations vision, mission and goals. This research yielded a blueprint of management information system of trainings program and evaluation. It is expected that this blueprint could be used to guide the development of management information system in Pusdiklat."

"ABSTRAKLBH- Jakarta sebagai sebuah firma hukum adalah sebuah industri jasa yang produknya adalah pelayanan hukum dalam berbagai bentuknya.Dengan semakin tingginya jumlah klien yang masuk sebagai akibat semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat, LBH-Jakarta dimntut untuk meningkatkan penerapan manajemen modem dalam penanganan kasus.Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (penanganan kasus) , LBH-Jakarta masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan sistem informasi.Walaupun Cara demikian masih dirasakan memadai, namun divisi Informasi dan Dokumentasi LBH-Jakarta mempunyai keinginan untuk menerapkan komputerisasi dalam sistem penanganan kasus. Adanya kelnginan untuk merancang sistem komputerisasi timbul karena kesulitan pengelolaan dan pengendalian aliran informasi dalam penanganan kasus.Dalam skripsi ini dibahas perancangan sistem infonnasi kepegawaian sebagai bagian dari sistem penanganan kasus di LBH-Jakarta. Dengan adanya sistem informasi kepegawaian yang berbasis komputer akan memudahkan manajemen dalam pendistribusian kasus pada pengacara dan perencanaan sumberdaya manusia (pengacara) agar proses penanganan kasus optimal.Perancangan sistem informasi kepegawaian yang berbasis komputer dilakukan dengan perancangan sistem dan prosedur dan kemudian perancangan basis data kepegawaian Basis data kepegawaian yang clirancang akan mendukung sistem inforrnasi kepegawaian untuk mencapai tujuan optimalisasi sistem penanganan kasus di LBH-Jakarta.Perancangan sistem informasi kepegawaian pada skripsi ini juga merupakan awal perancangan sistem informasi untuk model firma hukum."

"Acquisition Management of Deposit Collection Information System in Indonesia National Library has been used for 3 years (since January 2012). During the usage, the Group of Acquisition, Monitoring, and Evaluation of Deposit Sub Directorate found some obstacles include the unability of the system to detect double regist, a monotone display, too many menus and too many pages to get through before going to the desired page, the information resulted is not according to what needed, and the exsistance of backward analysis system which should be passed by a system when it has already been used. The data collection of this research used quessionaires which were spread among 17 system users that are the members Group of Acquisition, Monitoring, and Evaluation of Deposit Sub Directorate. The data analysis used student statistic examination of one sample. The result of the study was the need of improvement about SIM of Deposit Collection Acquisition of Indonesia National Library related to the usability of the system to fulfill the usability elements, and the repairment recommendation belong to the categories of: Learnability, improvement of response for fasten of data searching by query optimization involving related tables of data required and indexing based on the tag ID and repair on the arranging and the use of features to be adjusted with the needs of users based on their user ID and position authority. Efficiency, improvement of response for fasten the response of data searching by query optimization involving related tables of data required and indexing based on the tag ID and addition to be able to copy and modify existing data and increase the ability of the system that the function keys in the keyboard can be use in using the system. Easy to remember, the addition of the ability of the system that the keyboard function keys can be use in using the system. Error prevention, repair system's ability to identify errors and provide a message box or sign acclamation sign of error message containing an error message when the user made a mistake and adding dictionary menu associated with the terminology in the search box to avoid mistakes in typing. Satisfying, adding help menu that can provide guidance and can be followed when finding problem that help users to solve a problem"

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."