Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image. "

" Makalah ini menyajikan analisis deskriptif terhadap efektivitas penggunaan media baru di humas pemerintah (C,Pf) Analisis dilakukan berdasarkan teori praktis yang relevan hubungan masyarakat dan data sekunder dari temuan penelitian empiris yang d.Iakukan di beberapa negara. Makalah ini menyimpulkan bahwa penggunaan media baru di humas pemerintah tergantung pada beberapa faktor, termasuk infrastruktur TIK, literasi T1K masyarakat, serta kesiapan organisasi untuk menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil analisis, makalah ini mengusulkan tipologi cara menggunakan penggunaan media baru dalam kegiatan GPR."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian tentang bagaimana organisasi publik mengeksplorasi kegiatan komunikasi terhadap stakeholdernya. Meski beberapa ilmuwan mengembangkan literatur komunikasi stakeholder, tetapi jarang ditemukan penelitian yang mengkhususkan pada pemetaan komunikasi stakeholder eksternal berbasis organisasi publik/pemerintah. Padahal perumusan strategi komunikasi yang tepat akan membantu organisasi publik mengetahui dan memantau harapan stakeholder, memberikan umpan balik yang aktif, memastikan setiap fungsi manajemen memiliki kompetensi komunikatif, dan beradaptasi pada segala bentuk perubahan.Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemetaan komunikasi stakeholder organisasi publik berdasarkan temuan citra dari adanya gap/persinggungan antara identitas aktual yang ada di dalam internal Badan Pusat Statistik BPS dan identitas yang dipersepsikan oleh stakeholder eksternalnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma postpositivisme dan pendekatan metode campuran. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis isi pada 5 lima portal berita online, dan pendekatan kualitatif dianalisis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan ada anomali yang cukup signifikan terhadap pemetaan stakeholder eksternal BPS jika dianalisis dari ragam opini dan tendensi stakeholder di portal media online. Disamping itu, ditemukan pula berbagai isu yang menjadi gap dalam identifikasi identitas organisasi, dimana komunikasi yang dilakukan BPS kepada stakeholdernya masih bersifat interaktif dan kewajiban normatif. Temuan lainnya adalah berkenaan dengan belum adanya keselarasan dalam pemahaman nilai-nilai integral yang melekat di kehumasan sebagai bagian dari fungsi organisasi yang mengumpulkan dan menafsirkan informasi, serta membangun komunikasi strategis sebagai respon dari lingkungan eksternalnya.

---

ABSTRACTABSTRACTThis thesis is motivated by the existence of research gaps on how public organizations explore communication activities against their stakeholders. Although some scientists develop a stakeholder communication literature, it is rare to find research that specializes in mapping out external stakeholder communication based on public organization government. Whereas the formulation of appropriate communication strategies will help public organizations know and monitor stakeholder expectations, provide active feedback, ensure that each management function has communicative competence, and adapt to all forms of change.This study aims to generate a mapping of stakeholder communications of public organizations based on the findings of the image of the gap intersection between the actual identity within the internal BPS and the identity perceived by its external stakeholders. The study was conducted using postpositivism paradigm and mixed methods. The quantitative approach was made through content analysis on five online news portals, and a qualitative approach was analyzed through in depth interviews and literature studies.The results of the study indicate that there are significant anomalies to the BPS external stakeholder mapping if analyzed from various opinion and stakeholder tendencies in the online media portal. In addition, there are also various issues that become gaps in the identification of organizational identity, where communication made by BPS to stakeholders is still interactive and normative obligations. Other findings are related to the absence of alignment in understanding the integral values embedded in public relations as part of the organizational functions that collect and interpret information, as well as build strategic communication in response to its external environment."

"ABSTRAKBerbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaanSIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yangakhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian danmenyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian.Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangiPolri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalamprogram reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayananyang cepat, transparan dan akuntabel.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi PoldaMetro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui NineSteps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatankualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam denganresponden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruhdata yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dandibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selainmelakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansipelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi padapelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni denganstrategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yangditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasilkuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasiprogram transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan olehmasyarakat selaku pengguna jasa.

---

AbstractComplicated bureaucracy established by the Police in handling driver'slicense, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB)has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimatelyreduces the level of public confidence in the institution and has caused a publicreluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation theIndonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public.This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim toprovide fast transparent and accountable service.The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategizeits communication program for the SSB service transparency through the Nine Stepsof Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitativeapproach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was thenanalyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed andcompared with the theories used as the research reference. Additional& this studyalso accommodated a survey on transparency SSB, through questionnairesdistributed to the community as stakeholder.The findings suggested that the communication strategy for SSB services inPolda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactivestrategies, including action strategies and communication strategies, aimed to PoldaMetro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire alsosuggested how the community is aware of such transparency socialization program,and how the perceive the changes as service user."

"PT. GTA Indonesia pada Mei 2011 secara resmi mengumumkan perihal perusahaan tersebut diakuisisi oleh Kuoni Destination Management. Perihal akuisisi menimbulkan asumsi ? asumsi negatif mengenai akan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perampingan departemen. Sejak diumumkannya akuisisi, PT. GTA Indonesia mengalami turn over karyawan/ti yang cukup tinggi yakni sebesar 36%. Adapun communication tool yang digunakan management selama proses akuisisi hingga integrasi yakni one way communication dengan media email.Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi komunikasi organisasi terhadap iklim komunikasi organisasi. Sampel penelitian adalah karyawan/ti PT. GTAIndonesia sebanyak 40 orang dengan masa kerja minimal dua tahun. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah adanyapengaruh dari strategi komunikasi organisasi terhadap iklim komunikasi organisasi.

---

PT. GTA officially announced the acquisition by Kuoni Destination Management on May 2011. However, the acquisition causes negative perceptions among the staff, such as : staff termination and department termination. Since the acquisition, staff resignation was increase for 36%. Management was using one way communication with email as the communication tool to convey the information about the acquisition.

This research tried to find out the influence of organizational communication strategy towards organizational communication climate. The sample is 40 employees who?s been worked for more than two years in PT.GTA Indonesia. The research method using quantitative and explanative. The result of this research conclude there is an influence of organizational communication strategy towards organizational communication climate."

"Audit internal perlu merespon perubahan yang ada saat ini dengan strategi yang inovatif dan pendekatan tangkas yang didukung dengan kemampuan yang memadai. Peran audit internal pada sektor publik bergantung pada keefektifan dan efisiensi informasi akuntansi. BPKP sebagai unit audit internal pemerintah yang melakukan kegiatan jasa asurans dan consulting bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP memiliki suatu sistem terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan bernama SIMA dan juga menggunakan lebih dari 60 aplikasi yang sudah aktif dan berjalan hingga saat ini, Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit dan asurans yang dilakukan BPKP sebagai unit audit internal dan melakukan analisis teknologi informasi pada berbagai tools yang tersedia dalam implementasi audit internal dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan wawancara. Untuk mencapai tujuan penelitian, teori Technology-Organization-Environment (TOE) Framework digunakan agar dapat menjelaskan adopsi TI dalam suatu organisasi. Penelitian ini menjadi pionir dalam membahas adopsi teknologi informasi dalam implementasi audit internal di sektor publik sedangkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori TOE Framework sebagian besar berpusat pada sektor privat dan audit eksternal. Meskipun dengan banyaknya aplikasi yang aktif dan operasional serta sistem informasi yang terintegrasi, BPKP baru saja akan merilis pengawasan internal berbasis elektronik. Adanya keterbatasan kompetensi auditor, finansial dan dukungan infrastruktur menjadi faktor-faktor penting yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi di organisasi ini. Sejumlah aplikasi teknologi informasi juga dapat disederhanakan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih general dan terintegrasi untuk menghindari kesia-siaan.

---

Internal audit needs to respond to current changes with innovative strategies and agile approaches which are supported by adequate capabilities. Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the government internal audit unit, which performs assurance and consulting services, is directly responsible to the president. BPKP has an integrated system in carrying out supervision called Accountability Management information System (SIMA) and also uses more than 60 applications that are already active and running to date. This study describes the use of information technology in auditing and assurance activities carried out by BPKP as an internal audit unit and conducting information technology analysis at various tools available in the implementation of internal audit and provide suggestions for improvement. This is a qualitative research that utilizes a case study research strategy with interviews. To achieve the objectives, the Technology- Organization-Environment (TOE) Framework theory is used to explain IT adoption in an organization. This research is a pioneer in discussing the adoption of information technology in the implementation of internal audit in the public sector where previous research using the TOE Framework theory mostly focused on the private sector and external audit. Despite the large number of active and operational applications as well as an integrated information system, BPKP has recently launched an electronic-based internal supervision. The existence of limited auditor competence, financial and infrastructure support are important factors that underlie the use of information technology in this organization. A number of information technology applications can also be simplified into a more general and integrated information system to avoid waste."