Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLatar belakang dari penelitian ini adalah trend yang berkembang di kegiatan bisnis di Indonesia dimana dalam rangka untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) perusahaan-perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Ketentuan Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d. 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Kemudian pemerintah pada tanggal 14 November 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PERMEN 19) yang pada saat ini banyak menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaturan outsourcing pasca PERMEN 19, kedua pengaturan dan implementasi PERMEN 19 di perusahaanperusahaan pengguna outsourcing, dalam hal ini difokuskan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Perusahaan). Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai outsourcing pasca PERMEN 19 dikaitkan dengan UUK sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi Perusahaan di kemudian hari.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan menekankan pada penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan pihakpihak terkait dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama PERMEN 19 mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UUK. Dengan diberlakukannya PERMEN 19 mengakibatkan hanya ada lima macam kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan PERMEN 19 dengan baik dan melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan PERMEN 19.

---

ABSTRACT

The background of this research is due to the growing trend in Indonesia business activity where in order to reduce their costs of production companies use outsourcing system. Regulation on outsourcing in the Indonesian employment law is divided into 2 (two) ie. business process outsourcing and employment provider services as stipulated under Article 64 to 66 of Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). On 14 November 2012, the government then issued the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Requirements for Transfer of Partial Work Implementation to Other Companies (PERMEN 19) which at this moment has created problem between employers and workers.

The purpose of this research is to determine, firstly, the regulation on outsourcing following the issuence of PERMEN 19, secondly, the implementation of PERMEN 19 in outsourcing user companies which in this matter it is focused on PT Unilever Indonesia Tbk (the Company). The third is to seek information on the efforts that the Company has made in implementing the provisions on outsourcing following the issuance of PERMEN 19 in relation to the Labor Law in order to mitigate any legal problems for the Company in the future.

This thesis uses juridical empirical methods with an emphasis on the use of primary data in the form of interviews with the stakeholders and secondary data. From the research it can be concluded that firstly PERMEN 19 set further clarification regarding the terms of employment that can be outsourced to other companies as stipulated in the Labor Law. The enactment of PERMEN 19 limits five types of supporting service activities that are allowed to be outsourced to a service worker/laborer provider company. The Company has carried out the provisions of PERMEN 19 well and does all necessary measures to comply with the provisions PERMEN 19."

"ABSTRAKTesis ini membahas alih daya tenaga kerja teller bank pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi kegiatan usaha yang dapat dialihdayakan. Pengaturan tenaga kerja teller alih daya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alih daya teller tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terjadi dalam prakteknya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the outsourcing of employment of bank teller post the enactment of The Regulation of Ministry of Manpower dan Transmigration Number 19 of 2012. Those Ministerial Regulation is a regulation implementing Law no. 13 of 2003 which is concerned about the limitation of manpower activities that can be outsourced. The setting of manpower outsourcing teller further regulated in Regulation of Bank Indonesia Number 13/25/PBI/2011 About Prudential Principles for Public Banks Which Transfers Part of The Implementation Works to The Other Parties. This thesis is arranged based on the research of juridical normative. The results of this study explaines that outsourcing teller should not be done as provided in laws and regulations, but there is still a lot going on in practice."

"Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja di industri konstruksi menimbulkan dampak bahaya yang signifikan. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), kasus PAK dan kecelakaan kerja merenggut nyawa 2,78 juta orang setiap tahunnya. Dari kematian tersebut, PAK menyumbang hampir 2,4 juta (86,3%) dan kecelakaan kerja mencapai lebih dari 380.000 (13,7%). Mengingat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Pekerja, pengusaha atau penyelenggara mengandalkan langkah ini untuk melindungi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil implementasi Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja sesuai Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 ditinjau dari sudut pandang teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada Proyek Pembangunan Proving Ground di BPLJSKB Bekasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan melakukan penulusuran serta telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Dengan menggunakan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi lembaga pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn sehingga implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan antara lain dengan meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan, mengefisienkan anggaran program, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menugaskan dokter perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyusun kebijakan atau SOP khusus terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

---

Occupational illnesses and accidents in the construction industry pose a significant danger. According to the International Labor Organization (ILO), occupational diseases and work-related accidents claim the lives of 2.78 million people annually. Of these deaths, occupational diseases accounted for almost 2.4 million (86.3%) and work accidents for over 380,000 (13.7%). In light of the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No:PER.03/MEN/1982 about Worker Health Services, employers or administrators are relying on this measure to safeguard employees. The purpose of this study was to analyze the outcomes of the Worker Health Services implementation of Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 from the theoretical viewpoint of Van Meter and Van Horn's policy implementation on the Proving Ground Project at BPLJSKB Bekasi. This study applied a qualitative research methodology and a case study design. Comprehensive interviews were the main method of gathering secondary data for this study, along with searches and document reviews. Using the variables of policy size and objectives, policy resources, implementing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing agency disposition, and the social, economic, and political environment, this study utilized Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation. The study's findings demonstrated that several barriers existed, based on six characteristics from the Van Meter and Van Horn theory, which prevented the workforce healthcare policies from being implemented in businesses in an ideal manner. Increasing the number of socialization activities for all employees, making the program budget as efficient as possible, conducting routine monitoring and evaluation, assigning company doctors to provide coaching and supervision, and developing unique policies or SOPs pertaining to the implementation of workforce health service policies are just a few of the suggestions that are advised."

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Enterprise Risk Management (ERM) terhadap nilai perusahaan (firm value). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage dan Return on Assetes (ROA). Penelitian ini dilakukan terhadap tiga bank BUMN di Indonesia yaitu, BNI, BRI dan Bank Mandiri periode 2005 - 2012. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan dihitung dengan menggunakan Tobin?s Q. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik F dan uji statistik T pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian dengan uji statistik F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari implementasi ERM dengan variable kontrol leverage dan ROA terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dari implementasi ERM. Sedangkan, hasil pengujian dengan uji statistik T menunjukkan bahwa leverage dan ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

---

This research objective is to find out whether there is an effect of Enterprise Risk Management implementation on firm value. The control variables used in this research are leverage and Return on Assets (ROA). This research was conducted on 3 government banks in Indonesia, BNI, BRI and Mandiri bank in the year 2005 ? 2012. Firm value is measured by Tobin?s Q ratio. Hypotheses were tested with the F-statistic test and T-statistic test by the significant level of 5%.

The result of the F-statistic test shows that there is an influence of ERM implementation simultaneously by using leverage and ROA on firm value. The test shows that there is an influence of ERM implementation partially on firm value. Meanwhile, the result of the T-statistic test shows that leverage and ROA has no influence on firm value."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan meneliti peran dukungan organisasi sebagai mediator pada partisipasi karyawan terhadap kepuasan kerja dan komitmen pada karyawan non manajerial. Penelitian dilakukan pada 211 karyawan non manajerial yang berlokasi di Pabrik PT Unilever Indonesia Tbk, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi adanya dukungan organisasi mampu memediasi secara penuh dan positif pengaruh partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan terhadap kepuasan kerja dan komitmen afektif karyawan. Dengan demikian, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan akan efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen afektif karyawan jika adanya dukungan dari organisasi terhadap karyawannya.

---

ABSTRACTThe research aimed to examine the role of organization support as mediator between employee participation towards job satisfaction and commitment to non managerial employees. The study was conducted on 211 non managerial employees who is located at PT Unilever Indonesia Tbk factory, Jababeka Industri Area, Cikarang, using Structural Equation Modeling SEM method. The results showed that perceived organizational support is capable of full and positive mediation for the effect of employee participation in decision making towards job satisfaction and affective commitment to employees. Thus, participation in decision making will be effective in improving job satisfaction and affective commitment of employees if there is a form of support from the organization to its employees. "

"Semakin meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia membuat Pemerintah berupaya untuk meningkatkan minat pengembang listrik swasta untuk berinvestasi di Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dengan cara membuat Peraturan Menteri ESDM no 19 tahun 2015 untuk PLTM. Pemerintah membuat tarif fix untuk PLTM dimana pengembang listrik tidak dapat melakukan negosiasi harga terkait tarif PLTM seperti pada pembangkit lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarif yang diberikan Peraturan Menteri tersebut sudah dapat menarik pengembang listrik swasta dari tingkat keuntungan yang didapat, dengan cara melakukan analisis sensitivitas pada pengembang listrik swasta yang telah memiliki kontrak dengan Perusahaan Listrik Negara dengan menggunakan tarif tersebut. Analisis dilakukan pada dua pengembang listrik swasta di lokasi yang mendapat tarif terendah dan tertinggi dengan membuat skenario perubahan pada perhitungan awal pengembang listrik swasta.Hasil analisisnya dapat dilihat pada tingkat Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period dan Benefit Cost Rationya yang didapat pada perubahan skenarionya. Hasilnya tarif terbaru yang diberikan oleh Pemerintah untuk PLTM sudah layak untuk memancing minat pengembang listrik swasta dari tingkat keuntungan yang didapat. Meski begitu, hal penting yang harus diperhatikan oleh pengembang listrik swasta adalah energi yang dihasilkan setiap tahunnya, karena perubahan tingkat energi yang dihasilkan pertahunnya paling signifikan dalam berubahnya keuntungan untuk menentukan layaknya sebuah investasi.

---

The increasing demand for electricity in Indonesia made the Government seeks to increase the interest of Independent Power Producers to invest in minihydro power plants by making the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 19/2015 for minihydro power plants. The government made fixed tariff for minihydro power plants where Independent Power Producers (IPP) are not able to negotiate tariff for minihydro power plants as in other power plants.This study aims to determine whether a given tariff regulation has been able to attract Independent Power Producers on the level of profits, by performing a sensitivity analysis on the Independent Power Producers who have contracted with Perusahaan Listrik Negara using the tariff. Analysis was performed on two Independent Power Producers in location that received the lowest and highest tariff by making changes to the initial calculation scenarios of Independent Power Producers.Analysis results can be seen at the level of the Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period and Benefit Cost ratio that obtained in the scenario changes. The results is tariff that given by the Government for minihydro power plants is feasible to interest Independent Power Producers of level profits. Even so, the important things that must be considered by the Independent Power Producers is amount of energy produced annually, due to changes in the level of energy produced per year is the most significant changes in profits to determine an investment feasibility."