Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Kementerian ini telah mulai melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2005 dengan melakukan penggabungan 5 kesekretariatan di lingkungan Lembaga Kepresidenan (Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer) menjadi 2 kesekretariatan (Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet). Reorganisasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, dalam kurun waktu 2005 s.d. 2010, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan pada beberapa bidang, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.Salah satu agenda perubahan pada Kementerian Sekretariat Negara ini adalah terjadinya reorganisasi. Dikarenakan organisasi masa kini harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasional, global dan internal, tentunya juga memperhatikan dinamika yang terus berkembang dan berubah agar mampu menerapkan strategi yang proaktif, sehingga perubahan yang terjadi pun melibatkan banyak sumber daya ahli guna memberikan nilai tambah terhadap efektivitas organisasi. Pada bidang Manajemen Perubahan, salah satu perubahan terjadi pada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, yaitu mampu melakukan perubahan dengan merampingkan struktur organisasi yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif guna mengetahui implikasi yang terjadi akibat adanya kebijakan reorganisasi pada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, baik implikasi yang positif maupun yang negatif.Dari hasil analisis didapat analisa bahwa Kementerian Sekretariat Negara mengaplikasikan prinsip Rightsizing yaitu adanya suatu tujuan dalam perkembangan yang berkelanjutan, dengan melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan, meskipun perubahan yang terjadi dapat dilakukan secara perlahan maupun secara radikal. Strategi perubahan ini terjadi karenan adanya dukungan untuk melakukan perubahan terhadap desain organisasi yang dirasa relatif gemuk. Sehingga diharapkan agar kebijakan reorganisasi yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal, serta perlu diikuti dengan adanya peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas mengenai pembagian tugas, fungsi, peran dan kewenangan masing-masing pejabat.

---

Secretariat of the Ministry of State has the duty and function of providing technical and administrative support to the President and Vice President in carrying out state power. This ministry has started to reform the bureaucracy since 2005 by merging 5 Presidential Institution environmental secretariat (Secretariat of President, Vice-President of the Secretariat, the Secretariat of State, Cabinet Secretariat and the Military Secretary) to 2 Secretariat (the Secretariat of State and Cabinet Secretariat). Reorganization is poured through Presidential Decree No. 31 Year 2005 concerning the Secretariat of State and the Cabinet Secretariat. Moreover, in the period of 2005 s.d. 2010, Ministry of State Secretariat has also planned to reform the bureaucracy, comprehensive, systemic, and sustained in some areas, namely institutional, management, human resources, and management information systems.

One of the agenda for change in the Ministry's Secretariat of State is the reorganization. Due to today's organizations must be able to adapt to the organizational environment, global and internal, of course, also pay attention to the dynamics are constantly evolving and changing to be able to implement a proactive strategy, so that any changes involving many expert resources in order to provide added value to organizational effectiveness. In the field of Change Management, one of the changes occurred in the Deputy Institutional and Community Relations, which is able to make changes to streamline the existing organizational structure. In this study, the authors used a qualitative research approach to determine the implications that occur as a result of the reorganization policies Deputy Institutional and Community Relations, implications both positive and negative.

Analysis of the results of analyzes obtained that the Ministry of the State Secretariat to apply the principles of rightsizing the existence of an objective in sustainable development, by making changes to adapt to the development, although the changes can be done slowly and radically. This change in strategy occurred due to the lack support to make changes to organizational design that feels relatively stout. So it is expected that the reorganization policy set can be implemented optimally, and to be followed by the implementation of the rules or regulations regarding the distribution of the explanatory tasks, functions, roles and powers of each officer."

"Tesis ini menganalisis tentang pengembangan kapasitas organisasi di Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini mencoba melihat kapasitas organisasi di unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat dan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil penelitian menyarankan unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat untuk lebih menguatkan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dengan melakukan pengembangan kapasitas, menerapkan rencana-rencana pembaharuan dengan seksama, dan integrasi antar instansi yang menangani pengaduan masyarakat untuk memberikan pelayanan pengaduan yang optimal dan mewujudkan harapan masyarakat atas instansi pusat pembantu Presiden. Kedepannya, unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat harus melakukan pengajuan evaluasi kelembagaan atas sinkronisasi fungsi dengan tuntutan capaian Indikator Kinerja Utama, untuk menghindari kemungkinan tidak tercapainya target atau untuk menetapkan batas maksimal target karena dalam 3 tahun kedepan, direncanakan target akan naik secara progresif 5 pertahun, namun tidak mungkin target tersebut mencapai 100 apabila wewenang dari penyelesaian masih bergantung kepada instansi lain.

---

This thesis analyzes the organizational capacity building in the Assistant Deputy of Public Complaint. The research method used is qualitative method with explanative design. This research tries to look at the organizational capacity in the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint in the handling of public complaints and to develop organizational capacity that can improve the service of public complaints and the achievement of the performance targets of the Main Performance Indicators of the State Secretariat Ministry.

The results of the study suggest the work unit of the Assistant Deputy of Public Complaint to further strengthen the function of community complaints handling by building capacity, implementing the renewal plans carefully, and integration between agencies that handle public complaints to provide optimal complaints services and realize public expectations of central agencies Aide to the President.

In the future, Assistant Deputy of Public Complaint should make institutional evaluation of synchronization of functions with the demands of achievement of the Main Performance Indicator, to avoid the possibility of not reaching the target or to set the maximum target limit because in the next 3 years, it is planned that the target will rise progressively 5 , But it is unlikely that the target will reach 100 if the authority of the settlement is still dependent on other agencies."

"Motivasi bagi kebanyakan pegawai bekerja adalah mencari nafkah. Apabila di satu pihak pegawai menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk berkarya, di Iain pihak pegawai mengharapkan, menerima imbalan tertentu. Berdasarkan pemikiran demikian, saat ini masalah imbalan dipandang sebagai salah satu tantangan yang periu dihadapi oleh manajemen suatu organisasi, oleh karena imbalan tidak Iagi dipandang sebagai alat pemuasan kebutuhan materi tetapi sudah dikaitkan dengan karakter dan martabat manusia. Sebaliknya organisasi memikirkan sebagai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Berarti daiam mengembangkan dan menerapkan suatu imbalan tertentu, kepentingan organisasi dan kepentingan para pekerja mutlak perlu diperhitungka.Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara kompensasi dengan motivasi pegawai. Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif yaitu menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, dalam hal ini hubungan antara sub-sub variabel kompensasi dengan sub-sub variabel motivasi, dengan menggunakan teknik analisa data "rho Spearman's" dibantu program SPSS 10.00 for 1/Wndows. Penelitian dilakukan pada Kantor Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dengan sampel sebanyak 95 orang responden, masing-masing mewakili 4 (empat) asisten deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakaia. Hasit peneiitian membuktikan bahwa ada hubungan antara kompensasi dengan motivasi pegawai di Deputi Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, lebih rincinya ada hubungan antara kompensasi finansial, kompensasi non hnansiaf 'dengan motivasi pegawai, tetapi diantara kedua variabel kompensasi tersebut, temyata rata-rata variabel kompensasi non inansial berkorelasi dengan semua variabel motivasi, berarti pemberian kompensasi non tinansial menunjukkan lebih dominan pengaruhnya terhadap motivasi. Hubungan antar variabel yang ditampilkan sangat bervariasi yaitu hubungan ? cukup kuat dan signiikan ?, hubungan cukup kuat ini tidaklah mendominasi, karena hubungan ?|emah? dan bahkan ?tidak adanya hubungan" ditunjukkan dalam hubungan antara kompensasi dengan motivasi. Hal ini menunjukkan setiap unsur kompensasi memiliki pola interaksi berbeda terhadap semua unsur motivasi. Oleh karena itu para deciskan maker perlu hati-hati daiam merancang pola pemberian kompensasi, dan memikirkan komposisi terbaik dan pota pemberian kompensasi agar seluruh pegawai benar-benar temwotivasi, Sena melaksanakan pemantauan terhadap pola interaksi antara kompensasi dengan motivaéi secara kontinyu."

"Knowledge Management berperan penting dalam membantu meningkatkan efektivitas organisasi karena dapat mendorong pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Pada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan, pengetahuan menjadi hal penting dalam proses analisis data sebagai masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hal ini belum ditunjang oleh suatu mekanisme untuk mengelola pengetahuan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu knowledge management system yang dapat diterapkan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara. Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, dan Combination. Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen, kliping berita, help desk, blog, serta chatting, yang disertai fungsi pencarian pada masing-masing fitur.

---

Knowledge Management plays an important role in helping to improve the effectiveness of an organization as it can encourage existing knowledge to improve the quality of decision-making process. At the Ministry of the State Secretariat, as the institution closest to the duties of President and Vice President for running state power and administration, knowledge has become important in the process of data analysis as an input to the President and Vice President. However, this has not been supported by a mechanism for managing existing knowledge.

This study aimed to develop a knowledge management system that can be applied in environments of Deputy Minister for Policy Support.

The methodology used is the contingency factor analysis to determine the appropriate knowledge management processes.

The results showed that the processes of knowledge management that can be applied are the Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, and Combination. Features to be developed are document management, news clippings, helpdesk, blog, and chatting, which accompanied the search function on each feature."

"ABSTRACTTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan kinerjaorganisasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, danPengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknikpengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwapelaksanaan pengawasan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, AkuntabilitasAparatur, dan Pengawasan oleh 3 unit pengawas internal ini belum berjalandengan baik dan masih terdapat berbagai kendala yang ditemui, antara lainketerbatasan sumber daya manusia, ketidaktepatan waktu dalam menyampaikanlaporan hasil capaian kinerja, serta kurangnya pendelegasian wewenang yangdiberikan kepada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.

---

ABSTRACTThis research was aims to explain the implementation of organizationperformance control in Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, AkuntabilitasAparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi. This research was using qualitative approach and the methodwas using the literature research and field research of depth interview. The resultsshowed that implementation of organization performance control in DeputiBidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan PengawasanKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi by threeunits of intern control still not optimal due to the problems are limitation ofemployee, belated report, and lack of Inspectorat authority."

"E-government merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara terpadu, efektif, dan efisien baik kepada masyarakat, pengusaha, maupun kepada sesama instansi pemerintah. Government to employee (G2E) adalah model e-government untuk manajemen personalia. Salah satu contoh terkait penerapan model e-government government-to-employee adalah Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Pariwisata (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar berfungsi mengelola kepegawaian terkait peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di dalam SIMPEG Kementerian Pariwisata terdapat sistem terintegrasi yang berfungsi untuk pelayanan pegawai, penyimpanan data pribadi pegawai, sistem pengelolaan gaji dan kesejahteraan pegawai, serta fasilitas promosi pegawai. Terdapat kondisi kegagalan implementasi e-government berupa SIMPEG yang terjadi tidak hanya dari sisi teknis terkait kualitas dan kapasitas sistem, tetapi juga dari sisi non teknis terkait rendahnya tingkat penerimaan pengguna. . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna SIMPEG Kementerian Pariwisata. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori keberhasilan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan penelitian ini adalah positivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan angket dengan teknik analisis data adalah mix method. Analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif menggunakan Discourse Network Analysis (DNA) dan Visone dalam memetakan pendapat informan. Hasil penelitian dari 8 hipotesis terdapat 3 hipotesis diterima dan 5 hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah bahwa Information Quality (IQ) signifikan terhadap Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) signifikan terhadap User Satisfaction (US), System Quality (SQ) signifikan terhadap Perceived Usefulness (PU).

---

E-government is an effort to develop electronic-based government administration in order to improve the quality of government services in an integrated, effective, and efficient manner both to the community, entrepreneurs, and to fellow government agencies. Government to employee (G2E) is an e-government model for personnel management. One example related to the implementation of the government-to-employee e-government model is the Ministry of Tourism's Employee Management Information System (SIMPEG). SIMPEG Kemenpar functions to manage staffing related to improving the performance and welfare of employees based on Information and Communication Technology (ICT). Within the SIMPEG of the Ministry of Tourism, there is an integrated system that functions for employee services, storing employee personal data, managing salaries and employee welfare systems, as well as employee promotion facilities. There are conditions of failure to implement e-government in the form of SIMPEG that occur not only from the technical side related to the quality and capacity of the system, but also from the non-technical side related to the low level of user acceptance. . This study aims to analyze the factors that influence SIMPEG user acceptance of the Ministry of Tourism. This study uses a combination of DeLone & McLean's information system success theory and the Technology Acceptance Model (TAM). This research approach is positivist. Data collection techniques used are in-depth interviews and questionnaires with data analysis technique is the mix method. Quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis using Discourse Network Analysis (DNA) and Visone in mapping the opinions of informants. The results of the study of 8 hypotheses there are 3 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that Information Quality (IQ) is significant to Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU) is significant to User Satisfaction (US), System Quality (SQ) is significant to Perceived Usefulness (PU)."

"Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal perlu didukung oleh ketersediaan pegawai atau SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pentingnya fungsi perencanaan sumber daya manusia dalam menjamin ketersediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sementara itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah: a. Bagaimanakah persepsi responden mengenai kondisi iklim organisasi, sistem informasi SDM dan perencanaan sumber daya manusia di Sekretariat Negara; b. Apakah terdapat hubungan antara iklim organisasi dan sistem informasi SDM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan perencanaan sumber daya manusia.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Tujuannya yaitu melakukan explanatory research atau penelitian yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Selain itu digunakan pula metode deskriptif untuk menjelaskan kondisi secara umum masing-masing variabel penelitian. Populasi sebagai obyek penelitian adalah seluruh pegawai Sekretariat Negara yang berjumlah 758 orang dan secara struktural terdiri dari pejabat eselon dan non eselon (Staf). Jumlah responden sebagai sampel penelitian adalah 15% dari total populasi yaitu berjumlah 127 orang.Alat analisis yang digunakan dalam penelilian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 11.0. Dalam menentukan saran guna meningkatkan efektivitas perencanaan SDM didasarkan pada kondisi masing-masing variabel dan tingkat korelasi serta pengaruh antar variabel penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kondisi iklim organisasi, sistem informasi SDM dan perencanaan SDM di Sekretariat Negara cenderung kurang baik. Sementara itu, sifat hubungan antara variabel penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi dan sistem informasi SDM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap percncanaan SDM.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang patut diperhatikan yaitu; Pertama membangun sistem informasi SDM Sekretariat Negara yang handal. Sistem tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu SDM pelaksana, perangkat keras, perangkat lunak, teknologi yang diterapkan dan tingkat kapasitas organisasi pengelola sistem informasi SDM. Kedua, melakukan pembaharuan sistem kompensasi agar dirasakan adil bagi semua pegawai, sinkronisasi antara pekerjaan dengan job description, konsistensi pelaksanaan prosedur kerja Serta perlu dikembangkannya model keterlibatan pegawai dalam process decision making. Ketiga, pembenahan sistem rekrutmen pegawai dan memperbaiki pola pengembangan pegawai yang, berlandaskan prinsip-prinsip profesionalisme."