Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang keadilan politik dalam pemilihan presiden secara langsung sebagaimana dirumuskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bagi rakyat yang berada di wilayah timur Indonesia dan pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlu dirumuskan mekanisme baru dalam sistem pemilihan presiden secara langsung sehingga dapat memperhitungkan bobot politik suara rakyat sehingga keadilan politik dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia tanpa merubah sistem pemilihan yang telah ditentukan melalui proses perubahan konstitusi pasca reformasi.

---

ABSTRACTThis thesis discuss political justice of popular vote in presidential election system as noted in the amendment of constitution of 1945 for the people in the east Indonesia and they are living out of Java, Madura, and Sumatera Islands. It is a qualitative research by the descriptive analysis design. It found that Indonesia has to form a new mechanism of direct presidential election system considering the political weight of popular vote. So, political justice can be distributed into around of Indonesia zone without changing the presidential election system as determined through constitution amendment process after reformation era."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"Salah satu aturan main yang harus dirumuskan didalam proses pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah perumusan terkait mekanisme sistem pemilu beserta instrument- instrumen kepemiluannya. Sistem pemilu adalah instrument teknis pelaksanaan pemilu yang digunakan untuk menentukan keterpilihan suatu partai politik atau calon anggota legislatif didalam proses transisi kekuasaan. Di Indonesia, dari masa ke-masa terkait mekanisme sistem pemilu menjadi perdebatan didalam proses perumusan Undang- Undang Pemilu. Peristiwa ini-pun terjadi didalam proses pembahasan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait empat isu krusial yani sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary treshold), alokasi kursi ke dapil dan metode konversi suara menjadi kursi. Sikap PDI Perjuangan mengenai pembahasan sistem pemilu merupakan kepentingan dari keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu didalam proses perebutan kekuasaan secara konstitusional dan berdasar atas pengalaman dan sejarah kepesertaannya didalam proses pemilu di Indonesia.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori sistem pemilu Arend Lijphart, teori model kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori ideologi Terrence Ball, teori elit dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian in menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang akan digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder.Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, Fraksi PDI Perjuangan memiliki alasan atas kepentingan politik terkait empat isu krusial didalam pembahasan UU No 8/2012 Tentang Pemilu. Kepentingan politik yang dioperasionalkan dari pemahaman ideologis partai dalam proses tarik menarik kepentingan politik (political-interplay) didalam proses pembuatan undang-undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Akan tetapi, keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang moderat untuk diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan model kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis, pendekatan elit dan konsensus politik telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

---

Among the rules that must be formulated in the process of a democratic election is one involving the mechanisms of an electoral system and its associated instruments. The electoral system is implemented as a technical instrument to determine the desirability of a political party or legislative candidate in the process of their transition to power. In the Republic of Indonesia, from time to time there has been considerable debate over the mechanisms of an electoral system during the process of formulating its Election Laws. Such a debate had then ensued during the discussion of Law No. 8 of 2012 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD, involving four crucial issues: the election system, parliamentary threshold, the allocation of seats to the constituencies and conversion methods of votes into seats. On that, the Indonesian Democratic Party of Struggle made a political stance that had been within the interest of political parties in their constitutional struggle for power, based on contesting history and experience in the election process of Indonesia.

The fundamental theories used in this study include Arend Lijphart's theory on the electoral system, Hans Deiter Klingeman's theory on the policy models of political parties, Terrence Ball's theory on ideology and Maswadi Rauf & Maurice Duverger's theories on the elite, consensus and conflicts. This study utilized qualitiative methods of research in its two techniques of data collection. Data obtained from interviews were used as the primary source, while literature references were used as the secondary source.

This study concluded that as a political process, factions in the Indonesian Democratic Party of Struggle had reasons within their political interest involving the four crucial issues in the discusssion of Law No 8/2012 on Elections. In the political process, Indonesia Democratic Party of Struggle implied the ideological platform. Although a decision was ultimately reached based on compromise, it had been moderacy taken from the various differences between factions of the political parties.

Theoretical implications show that in the procedures of a democratic country, the approaches of policy models of political parties, elite and political consensus gave positive implications for the decision making process in the discussion of Law No. 8 of 2012 on DPR, DPD and DPRD Elections."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012.Ada empat isu krusial yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu:Pertama, Besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya;Kedua, formula alokasi kursi partai politik;Ketiga, formula penetapan calon terpilih;Keempat, ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT).Setelah melewati proses argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik.

---

ABSTRACT

This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.

10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012.

There are four crucial issues that emerged in the discussion of the election law :

First, the magnitude of electoral districts, remember some political parties want to reduce the numbers;

Second, political party seat allocation formula;

Third, the formula determining the candidate elected;

Fourth, the threshold representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of 2008.

Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting is done before going on lobbying between the factions after previously occurred configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.

This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT (Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation, this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done through a process of academic study in depth with the parties involved is more visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk towards the better."

"Setidaknya ada 4 (Empat) pemasalahan perwakilan politik yang diciptakan oleh sistem pemilu 1999, yakni kesenjangan harga kursi yang mencolok antar daerah Pemilihan, rendahnya mandat yang dimiliki oleh para wakil rakyat, terjadinya pengingkaran daerah perwakilan oleh beberapa wakil rakyat, dan kurang mengakomodasi perwakilan politik lokal dan perempuan. Dan keempat permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yakni : Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem pemilu 1999 dilihat dad dimensi - dimensi secara teoritis perancangan sebuah sistem pemilu, dan Bagaimanakah pengaruh sistem pemilu 1999 terhadap perwakilan politik anggota DPR dilihat dari sisi mandat suara, representasi wilayah dan representasi kelompok masyarakat.Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah teori tentang sistem pemilu yang menyangkut Besaran Distrik (District Magnitude), Formula Pemilihan (Electoral Formula), dan Batas Dukungan Pemilihan (Electoral Threshold), serta teori Perwakilan Politik yang menyangkut dua hal yakni : perwakilan politik dalam artian statistik merupakan sampel (wakil) dari suatu populasi (masyarakat), dan perwakilan politik yang dianggap meliputi proporsi yang sama untuk setiap kelompok datam masyarakat yang relevan seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lain - lainnya dalam suatu populasi masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pemilu 1999 telah menciptakan diskriminasi terhadap daerah yang berpenduduk padat, adanya ketidakseimbangan bobot mandate, tidak memberikan ruang akomadasi yang seimbang terhadap kelompok masyarakat, meniadakan peluang munculnya Partai lokal, tidak melibatkan rakyat pada pencalonan Keanggotaan DPR, terjadinya sentralisasi calon Anggota DPR, banyaknya suara yang tidak sah, adanya kesenjangan perolehan suara Partai dengan kursi yang diraih Partai, sistem mendorong konflik internal Partai, dan pengingkaran Daerah Pemilihan. Akibatnya, sistem pemilu 1999 sangat berpengaruh terhadap perwakilan politik anggota DPR, yakni bentuk perwakilan politik yang mencerminkan ketidakseimbangan perwakilan antar wilayah, serta kurangnya perwakilan politik kelompok masyarakat khususnya orang lokal dan perempuan.Implikasi teoritis adalah analisis perwakilan politik dengan menggunakan teori sistem pemilu cenderung menghasilkan perwakilan politik angka kuantitatif atau data -data statistik. Perwakilan politik yang terekam baru sebatas pada konfigurasi tabel angka, dan data kuantitatif. Padahal perwakilan politik menyangkut berbagai aspek kualitatif seperti representasi kepentingan. Aspirasi kelompok fungsional tidak terdeteksi dengan menggunkan angka statistik. Oleh karena itu, dalam penelitian perwakilan politik tidak cukup hanya menggunakan analisis teori sistem pemilu, tetapi jugs teori lain yang menyangkut hubungan perilaku dan interkasi kepentingan dan aspirasi antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili.

---

At least there is 4 (four) of Problems of politics delegation created by system general election 1999, namely difference of chair price striking interregional election, its low is mandate owned by all people proxy, the happening of denial of delegation area by some people proxy, and less accommodate the local political delegation and woman. And fourth the problems, hence this research is out for reply two research question namely: What will be process of execution of system general election 1999 seen from dimension theoretically scheme a general election system, and What will be influence of system general election 1999 to political delegation member Parliament seen and side of voice mandate, regional represents and representative of society group.

As for theory used to study the problems is theory about system general election which is concerning its Big Canton (District Magnitude), Formula Election (Electoral Formula), end Boundary of Election Support (Electoral Threshold), and also theory of Politics Delegation which is concerning two matter namely: political delegation in statistical means represent the sample (proxy) and a population (society), and politics delegation assumed cover the same proportion to each; every group in relevant society like age, gender, work and others in a society population.

Result of research show that system of general election 1999 have created the discrimination to overpopulated area, existence of imbalance of Wight mandate, don't give the well-balanced space accommodate. to society group, negating local Party appearance opportunity, don't entangle the people at nomination of Membership Parliament, the happening of centralizes of candidate of Member Parliament, to the number of illegal voice, existence of acquirement difference voice the Party with the chair which is reached for by a Party, system push the internal conflict Party, and denial Election Area. As a result, system of general election 1999 very having an effect on to political delegation of member Parliament, namely form politics delegation mirroring delegation imbalance usher the region, and also the lack of delegation is political of society group specially local people and woman.

Theoretical implication is political delegation analysis by using theory system of general election tend to yield the political delegation quantitative number or statistical. Politics delegation which new record limited at configuration is tables of number, and quantitative date. Though political delegation concerning various aspect qualitative like representation importance. functional Group aspiration is not detected by using statistical number. Therefore, in insufficient political delegation research only use the analysis of theory of general election system, but also other theory which is concerning behavioral relation and interaction of importance and aspiration between people proxy with the people deputized."

"ABSTRAKPasca reformasi 98 menjadi babak baru bagi Partai Golkar. Dulu sebagai partaipemenang pemilu berturut-turut dengan meraup suara 70%-an ketika zaman OrdeBaru. Kini suaranya semakin menurun hingga mencapai 14%-an untuk saat ini.Konsekuensinya penguasaan di pemerintah dan parlemen tidaklah semaksimalseperti zaman sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab seperti;penarikan dukungan oleh birokrasi dan ABRI sebagai kekuatan Orde Baru,melemahnya mesin politik Golkar, konflik internal, munculnya partai-partai baru,beralihnya massa mengambang ke partai lain dan sistem pemilu yang telahberubah. Merespon kondisi tersebut maka diperlukan desain strategi politik dalamrangka pemenangan pada Pemilu 2019. Beban bertambah pada Pemilu 2019diselenggarakan secara serentak. Pemilu legislatif dan presiden dilakukan dalamsatu putaran waktu. Tentunya bagi semua partai peserta pemilu belum mempunyaipengalaman dalam membuat desain strategi pemenangan. Termasuk bagi PartaiGolkar. Tergambar tantangan bagi Partai Golkar pemilu 2019 akan semakinkompleks. Dengan demikian perlu upaya dini membuat desain strategi politikPartai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Jenis penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalamkepada pengurus harian Partai Golkar tahun 2009-2014 yang membidangipemenangan. Hasil wawancara mendalam sebagai data primer dan didukung olehstudi literatur dan data media sebagai data sekunder. Proses analisa dilakukanmenggunakan dua teknik yakni: analisa timeline dan analisa PESTL. Analisatimeline menganalisa kondisi internal Partai Golkar berdasar kronologi waktu dariawal berdiri hingga 2015. Hasil analisa ini menjelaskan dinamika dan perubahanpola Partai Golkar saat zaman Orde Baru dengan Pasca Reformasi. Sedangkananalisa PESTL mengambarkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi PartaiGolkar dalam menghadapi Pemilu 2019. Dua hasil analisa tersebut menjadi bahandalam merumuskan desain strategi politik Partai Golkar menghadapi Pemilu2019. Dari hasil penelitian, desain strategi tersebut terdapat empat cakupan utamayakni: modernisasi partai, pendekatan massa mengambang, pengelolaan isu danrekayasa legalitas.

---

ABSTRACTPost-reform era is a new phase for the Golkar Party. When First as the partywinning the elections in a row to garner 70% -an when the New Order era. Now itdecreases until 14% -an for now. Consequently tenure in government andparliament is not as much as the previous times. This condition occurs due toseveral reasons such as; withdrawal of support by the bureaucracy and themilitary as the power of the New Order, the weakening of the Golkar politicalmachine, internal conflict, the emergence of new parties, the shift to a floatingmass of other parties and the chancing of electoral system. Responding to theseconditions, it is necessary to design a political strategy in order to award the2019 Election Expenses increased in the 2019 election held simultaneously.Legislative and presidential elections carried out in one round time. Of course,for all the parties participating in the election does not have experience in makingdesign winning strategies. Including the Golkar Party. Illustrated the challengefor the Golkar Party in 2019 elections will be more complex. Thus the need tomake early efforts to design a political strategy in the face of the Golkar PartyElection 2019. This research is a qualitative. Data collected through in-depthinterview to the daily board of the Golkar Party in 2009-2014 . The results of indepthinterviews as the primary data and supported by the literature and datamedia as secondary data. The analysis process is done using two techniquesnamely; PESTL timeline analysis and analysis. Timeline analysis to analyze theinternal condition of the Golkar Party based on the chronology of time from astanding start to 2015. The results of this analysis to explain the dynamics andchanges in the pattern of the Golkar Party when the New Order era to the Post-Reformation. While the analysis PESTL external environment affecting portrait ofthe Golkar Party in the face of Election 2019. Two results of this analysis arebeing incorporated into the design to formulate political strategy to face theGolkar Party Election 2019. From the research, the design of the strategy, thereare four main coverage namely: the modernization of the party, mass approachesfloating, management and engineering issues of legality"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan asas opovov dan proporsionalitas dalampenghitungan suara dan perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun2009. Penelitian ini sangat menarik karena metode penghitungan suara padaPemilu tahun 2009 memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan denganpemilu sebelumnya, dengan mengintrodusir penghitungan kursi dalam 4 tahapdengan tujuan untuk mencapai proporsionalitas hasil pemilu. Di sisi lain, hinggasaat ini belum terdapat penelitian dari sisi hukum dan politik mengenai hal ini.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kajian dilakukan denganmelacak penerapan asas opovov dan proporsionalitas terhadap norma dalam UUPemilu, Peraturan KPU, Putusan MA mengenai uji materiil terhadap PeraturanKPU, dan Putusan MK terkait pengujian undang-undang Pemilu, serta melakukankajian perbandingan terhadap sistem pemilu di Denmark yang juga menerapkansistem pemilu proporsional.Hasil penelitian menemukan bahwa alih-alih menghasilkan proporsionalitas,metode penghitungan suara tersebut justru menghasilkan terlanggarnya asasopovov dan menyebabkan munculnya disproporsionalitas, terutama dalampenghitungan tahap ketiga. Hasil penelitian ini menyarankan penggunaanmodified proportional systems untuk mendorong tercapainya hasil pemilu yangproporsional, dengan membagi kursi DPR RI menjadi 2 bagian yakni kursikonstituensi, dan kursi kompensasi. Kursi konstituensi diperebutkan di tingkatdapil, sedangkan kursi kompensasi diperebutkan di tingkat nasional.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the application of the one person one vote one velue(opovov) and proportionality principles at the votes counting and seatsdistribution systems in the 2009 General Election. This study is very interestingbecause the method of vote counting in the election of 2009 had a fundamentaldifference compared with previous elections, which introduced seats distributionsystems into 4 stages with the aim of achieving proportionality of election results.On the other hand, there has been no legal and political study on this.This is a normative legal study. It done by tracking the implementation of theopovov and proportionality principles and norms in the election law, KPUregulation, the Supreme Court Decision regarding judicial review of the KPURegulation, and the Constitutional Court's decision related to constitutional reviewon the respective election law, and also comparative studies of the electoralsystem in Denmark which is also implementing the proportional system.The results found that instead of generating proportionality, the counting methodwould result in violation of the principle of opovov, and led to the disproportionalresult, especially in the third stage. Results of this study suggest the use ofmodified proportional systems to encourage the achievement of the proportionalelection results, by dividing the House of Representatives seats into 2 partsnamely the constituency seat and the compensation seats. The constituency seatscontested at the level of constituencies, while the compensation seats contested atthe national level."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) W Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Dalam sistem itu para pemilih diharuskan untuk memilih dua tanda gambar, yaitu tanda gambar partai politik dan tanda gambar orang sebagai calon anggota legislatif Selain itu, dalam sistem pemilihan umum proporsional ini, diatur juga mengenai asas yang dipergunakan yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dan asas jujur dan adil (Jurdil). Dengan penggunaan sistem pemilihan yang proporsional dan penggunaan asas Luber dan Jurdil, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD itu telah-benar dilaksanakan secara langsung, dalam arti rakyat memilih secara langsung anggota DPR dan DPRD sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara ?2. Seberapa besar sebenarnya peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih untuk menjadi anggota DPR ? Dan, apakah ada hubungannya antara peran partai politik dalam proses penentuan para caleg dan caleg terpilih tersebut dengan penerapan sistem pemilihan umumnya itu sendiri ?"

"Pengaturan mengenai pemilihan kembali re-election jabatan presiden diatur di dalam konstitusi berbagai negara, khususnya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kekuasaan yang besar dan ekstensif, sehingga pengaturan mengenai re-election dijadikan instrumen untuk mengontrol kekuasaan lembaga eksekutif. Di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar UUD 1945 setelah perubahan. Melalui pendekatan historis dan komparatif, penelitian berbentuk yuridis-normatif ini dilakukan untuk mencari sinkornisasi peraturan terkait metode pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia, serta penelitian ini dilakukan untuk mencari metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Perumus Pasal pembatasan masa jabatan presiden di UUD 1945 menghendaki seseorang hanya dua kali dapat dipilih baik secara beruturut-turut, maupun tidak immediate reelection. Berdasarkan alasan menjaga hubungan antara presiden dan rakyat, pencegahan adanya akumulasi kekuasaan dan pendorong adanya regenerasi pejabat publik ndash; yaitu dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, metode immediate reelection merupakan metode pemilihan kembali jabatan presiden yang tepat untuk Indonesia. Walau begitu, beberapa komponen dari pengaturan pemilihan kembali jabatan presiden di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak sesuai dengan materi muatannya. Pengaturan di UU Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait kapan seseorang yang menggantikan jabatan presiden secara permanen dihitung telah menjabat selama satu periode masih sebatas penjelasan dalam norma Pasal 169 huruf n, dan pengaturannya belum menggunakan asas proporsional. Pengubahan UUD untuk membuat pengaturan yang lebih rinci dan jelas terkait pembatasan masa jabatan presiden diperlukan agar tercapai esensi dari pengimplementasian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

---

The regulation of presidency re election is governed in the constitutions of various countries, especially those that embrace presidential government systems. In a presidential system of government, the president has great and extensive powers, so the arrangement of re election is used as an instrument to control the power of the executive. In Indonesia, the regulation on the limitation of the term in office of the president is stipulated in Article 7 of the Amendment of 1945 Constitution. Through historical and comparative approach, this juridical normative research is conducted to find the synchronization of regulation related to the method of presidency re election in Indonesia, and this research is done to find the appropriate method of presidency re election for Indonesia. The framers of Article 7 concerning limitation of president tenure in office in the Amendment of 1945 Constitution requires a person to maximumly be elected twice either consecutively or not immediate reelection.

Based on the reasons to maintain the relationship between the president and the people, to prevent the accumulation of power, and to encourage the regeneration of public officials in this case the President of the Republic of Indonesia, the immediate reelection method is the appropriate method of presidency re election for Indonesia. However, some components of the provisions of presidency re election in Indonesia still have shortcomings, which are not in accordance with the material content. The regulation in the Law of the General Election No. 7 of 2017 concerning when a person who replaces the presidency permanently counted has held office for one period is still stipulated in the explanation of the norm of Article 169 letter n, and the arrangement does not use the proportional principle. It is expected that Indonesia has a more detail and clear arrangements in the constitution related to the limitation of presidential term in order to achieve the essence of the implementation of presidential government system in Indonesia. "