Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah disahkannya Kebijakan Pemerintahan Gampong sebagai konsekuensi dari pasal 267 ayat (1) UUPA. Pada dasarnya kelembagaan Gampong adalah salah satu instrument kebijakan sosial dalam membangun demokrasi di Aceh. Pengembalian pemerintahan Gampong sebagai amanah dalam UUPA diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara-cara yang demokratis. Dalam pelaksanaan demokrasi di Gampong Meuria Paloh, implementasi demokrasi Gampong dipengaruhi oleh aspek politik dan governance, aspek ekonomi, aspek sosial, dan beberapa faktor pendukung maupun penghambat seperti : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

---

With the legalization of the law of Aceh Government (UUPA) No. 11 of 2006, is a step taken by the government in the resolution of conflict and to make a responsive and aspirational governance to meet the needs of society. One of is the legalization of Gampong Policy as a consequence of the law of Aceh Government article 267 paragraph (1) UUPA. Basically Gampong institutional is an instrument of social policy in building democracy in Aceh. In the implementation of democracy in Gampong Meuria Paloh, implementation of Gampong?s democracy influenced by political and governance aspects, economic aspects, social aspects, and there are some factors supported and barrier factors such as : communications, resources, disposition, and bureaucratic structures."

"Rumah-rumah di Gampong Lubok Sukon di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, tcnnasuk salah satu kclompok rumah dengan konsep privasi yang menjadikan nilai ajaran keislaman sebagai acuan kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pcngaturan tata ruang rumah terkait konsep privasi dengan menggunakan metode naturalistik, karcna karakter objek amatan mcmiliki budaya yang spcsifik. Analisis penelitian dilakukan secara induktif, dcngan menyusun kesimpulan berdasarkan abstraksi temuan-temuan di lapangan. Bahwa masyarakat Gampong Lubo~ Sukon mempunyai pcngaturan tata ruang privasi bagi para penghuninya, baik dalam rangka interaksi sesama penghuni maupun orang luar (tamu). Selain itu juga harus mampu mendukung interaksi penghuni dengan Tuhannya (interaksi transendental). Di dalam pcngaturan rumah tinggal terdapat gradasi tingkat privasi yang ditentukan oleh faktor gender. Konsep ini dilatarbelakangi oleh nilai ajaran Islam dengan budaya, yang terwujud di dalam pola peruangan rumah tinggal karena konsep inferior bagi perempuan dan superior bagi laki-laki, karena aurat perempuan yang lcbih banyak daripada laki-laki)."

"Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pada proses perencanaan pembangunan rumah BRR, partisipasi warga hanya terlihat pada proses pendataan, verifikasi dan validasi data kebutuhan rumah penduduk. Sedangkan pada proses pelaksanaan dan penilaian pembangunan rumah, warga tidak terlibat sama sekali. Hal ini berbeda dengan proses pembangunan perumahan yang dilaksanakan Uplink-JUB, dimana partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas pada setiap tahapan pembangunan rumah. Umumnya respon warga terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh kedua lembaga tersebut, dapat diterima secara baik oleh warga. Dengan pendekatan project oriented dan target oriented dengan mekanisme kontrak terima jadi, membuat rumah bantuan BRR selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Uplink-JUB dalam pembangunan rumah warga di Gampong Pie, disamping proses pembangunan rumah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, juga realisasi penyelesaian rumah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan desain untuk rumah yang dibangun oleh Uplink-JUB, sementara untuk rumah yang dibangun oleh BRR, tidak ada pilihan atas type dan desain rumah. Untuk kasus-kasus bencana alam yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya sesegera mungkin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi warga yang terkena dampak bencana, kiranya penanganan yang dilakukan oleh BRR dalam kasus pembangunan rumah di Gampong Pie dapat diterima dengan catatan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap kontraktor yang membangun harus disertai beberapa alternatif pilihan type dan desain rumah dengan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat. Karena itu untuk kasus-kasus bencana alam dalam kasus yang terjadi di Gampong Pie, terlihat penerapan konsep partisipasi dalam pembangunan rumah warga korban tsunami tidak efisien dan efektif sama sekali. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan penduduk di Gampong Pie maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk penyempurnaan ke depan. Karena itu sebelum membangun rumah-rumah bantuan pasca bencana, BRR sebelumnya perlu memberikan berbagai alternatif pilihan terhadap type dan desain rumah kepada warga setempat. Diperlukan juga pengawasan yang dilakukan secara ketat dan adanya transparansi selama proses pembangunan di lakukan oleh kontraktor. Sementara untuk Uplink-JUB, perlu memperhatikan penerapan partisipasi masyarakat agar tidak menghambat realisasi pembangunan rumah, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar, yang segera harus terpenuhi kepada warga, apalagi untuk warga korban bencana alam.

---

From the result of study, it could be concluded that on the BRR resident development plan process, community participation is merely seen on the process of data collection, verification as well as resident development assessment, in other words the community are not involved at all. This matter is different with resident development process so carried out by Uplink-JUB,which the participation of community is seen clearly on each resident development phase. In general, the response of community on the residents which have been completely built by both institutions is acceptable. Through project oriented and target oriented approach under turnkey contract mechanism, the residents so granted by BRR are completed to be built in accordance with targeted period. Meanwhile, on the basis of community participation approach so conducted by Uplink-JUB in developing community?s residents in Gampong Pie, in addition to resident development requiring relative longer period, the realization of resident completeness is not in accordance with the target as stipulated previously. However, there are several design options for the residents so built by Uplink-JUB. Meanwhile, for the residents so built by BRR, there is no option for the type and design of residents. For any natural disaster cases requiring immediate and proper handling, in order to fulfill basic requirement for any community?s residents hit by natural disaster impact, the handling conducted by BRR in the case of resident development in Gampong Pie is acceptable provided that supervision should be carried out firmly for any contractors building the residents. The said contractors should obtain several resident types and designs choices on the basis of local culture and customs. Therefore, for natural disaster cases especially so hit in Gampong Pie area, it is seen that the application of participation concept in developing the tsunami victims? residents is not efficient and effective. Due to obstruction which may impede community participation in community resident development in Gampong Pie, then it is necessary to conduct improvement efforts for the future completion. Therefore, before building post-disaster grant residents, first BRR should provide several choice alternatives for the resident type and design to the local community. It requires firm supervision and transparency whilst development process is conducted by the contractor. Meanwhile, for Uplink-JUB, it is necessary to consider application of community participation in such a way that it may not impede the realization of resident development, in viewing that resident is a basic requirement which should be necessary to be fulfilled for community especially for the community suffered due to natural disaster."

"Skripsi ini membahas tentang meunasah bagi masyarakat Aceh yang digunakan sebagai pusat bagi segala aktivitas kemasyarakatan di gampong. Kehadirannya sudah sangat lama namun, seiring dengan perkembangan zaman pemaknaan meunasah berubah di tiap-tiap tempat. Perubahan makna terjadi karena perkembangan zaman yang merubah cara pandang dan kebiasaan masyarakat yang berdampak terhadap bangunan dan kawasan meunasah baik secara penggunaan maupun penataan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemaknaan masyarakat telah berubah yang berkaitan dengan nilai-nilai berupa penggunaan, bentuk, dan penataan meunasah. Meskipun berbeda-beda di tiap tempat, meunasah tetap memiliki kesamaan secara umum.

---

This study is about Meunasah as a central activity for Acehnese people in gampong. Meunasah has been used since long time ago and as long as time, it has been changed a lot according to how people give meaning on its. The changing of meanings leads to the changing of how people use it, shape and appearance of the building, and its area. The conclusion of study says the significance of Meunasah has been changed according to utilization, appearance, and regulation. Despite of the difference significance, Meunasah is still having a lot of common in a few aspects generally."

"ABSTRAKUntuk memenuhi kebutuhan energi seiring dengan menurunnya produksi minyak, pemanfaatan gas menjadi solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi. Produksi gas Indonesia pada tahun 2015 adalah 8,102 MMSCFD berdasarkan data dari SKK Migas.Saat ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan jaringan gas kota di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Salah satu perusahaan pemerintah berencana akan membangun 89.383 sambungan rumah tangga sampai tahun 2017 di seluruh Indonesia.Mengingat akan ada banyak proyek jaringan gas kota, penting bagi kita menganalisis risiko yang mungkin terjadi selama konstruksi maupun selama operasi dari jaringan gas tersebut. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi risiko, kemudian mengelompokkan risiko tersebut sesuai kategorinya, kemudian dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan simulasi Monte Carlo, lalu hasilnya dievaluasi. Dengan menghitung risiko secara keseluruhan, risiko proyek jaringan gas di Kota Lhokseumawe ini tergolong rendah dengan nilai risk 3,72.Hasil penelitian ini adalah berupa strategi untuk menurunkan risiko-risiko dan kerugian yang mungkin timbul. Dengan adanya strategi penanganan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul, kerugian biaya dapat diturunkan menjadi 10% atau sekitar 4,5 milyar rupiah.

---

ABSTRACTTo fulfill energy demand because of decreasing oil production, converting oil to gas is a good choice. Based on data from SKK Migas in 2015, Indonesia produced 8.102 MMSCFD gas.Nowdays, Indonesia?s government encourages gas pipeline project for citygas in several cities in Indonesia. One of company owned by government plans to build 89.383 connection until 2017 in Indonesia.In the future, there are many citygas projects in Indonesia, risk analysis during construction and operation of pipeline project will be an important thing. This research included risk indentification, grouping the risk into their categories, then we analyze the risk both qualitative and quantitative using Monte Carlo simulation. The summary of all risk calculation shows that this project has low risk with value 3.72.The results of this research are strategies to reduce and manage the risks during pipeline construction and operation of citygas project. By applying the strategies, risks can be reduced from 29% to 10%. It is equivalent with 4,5 billion rupiahs."

"ABSTRAKAceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat rawan bencana yangsangat tinggi. Bencana tsunami 2004 silam telah menyebabkan hilangnya hutanpantai dan hutan mangrove di Provinsi Aceh. Hilangnya sumber daya ini memilikidampak langsung terhadap kelangsungan hidup dari para korban tsunami yangselamat serta dampak lanjutannya. dibutuhkan suatu program konservasi yangbersifat kontinu dan edukatif melalui ranah pendidikan, dalam hal ini penerapanpendidikan kearifan lokal berbasis mangrove. Penelitian ini dilakukan di KotaLhokseumawe, Pantai Timur Aceh. Sebaran hutan mangrove dan sebaran sekolahyang membentuk pola spasial yang berbeda-beda dan tersebar di wilayahadministrasi Kota Lhokseumawe menjadi acuan dalam penerapan pendidikankearifan lokal berbasis mangrove. Metode pengolahan data menggunakandeskriptif kuantitatif dengan metode statistik pearson product moment. Darijumlah keseluruhan sekolah tingkat menengah pertama di Kota Lhokseumaweyaitu sebanyak 41 Sekolah Negeri, Swasta dan Sekolah Agama, terdapat 31sekolah yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pendidikan kearifan lokal berbasismangrove. Prioritas I sebanyak 18 sekolah, prioritas II sebanyak 10 sekolah danprioritas III sebanyak 3 sekolah dengan standar kompetensi pembelajaran yangberbeda satu sama lain

---

ABSTRACTAceh is one of the provinces with high level of hazard. Tsunami disasterin 2004 has caused the loss of coastal forests and mangroves in the Acehprovince. The loss of these resources has a direct impact on the survival victims ofthe tsunami and subsequent impact. it takes a conservation program that iscontinuous and educative through the education, in this case the application oflocal wisdom education of mangrove. This research was conducted inLhokseumawe city, Aceh East Coast. The distribution of mangrove forests and thespread of schools forming spatial patterns vary and spread in the administrativearea of Lhokseumawe become a reference in the application of local wisdomeducation of mangrove. Data processing method performed by descriptive andquantitative method by pearson product moment statistic method. Of the totalnumber of junior high schools in the city of Lhokseumawe as many as 41 PublicSchools, Private and Religious School, there are 31 schools with priority for localwisdom education implemented mangrove. Priority I as many as 18 schools, 10schools priority II and 3 school for priority with learning competency standardsthat differ from each other"

"Tesis ini membahas penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik pada PT Arun NGL sebagai salah satu obyek vital industri yang berisiko tinggi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, fokusnya pada etnografi, pendekatannya yuridis manajerial dan metode penulisannya deskriptif analisis. Hasil penelitian menyarankan kebijakan yang perlu diambil oleh menejer puncak PT Arun NGL terhadap sekuriti fisiknya adalah penambahan anggaran sekuriti dan pembenahan aspek manajemen sekuriti sedangkan kepada kepolisian adalah membuat MoU kepada PT Arun NGL, mengimplementasikan program pemolisian komunitas, pengawasan surat ijin operasional BUJP dan usulan revisi Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 sebagai kebijakan tertulis Kapolda Aceh untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada obyek vital.

---

The Thesis talks about the implementation of physical security management of PT Arun NGL as one of vital industrial objects with high risks in Indonesia. The research employs qualitative method which focuses on ethnography as well as managerial judical approach. It is written using analytical descriptive method. The results of the research recommend some policies that are necessarily taken by top managers of the company : the increase of security budget, the improvement of the aspects of security management, the establishment of an MoU with the local police, the implementation of community policing programs, the supervision of BUJP operational license and the proposal of revising the regulation of Indonesian National Police Chief No. 24/2007 as a written policy of Aceh Regional Police Chief in order to improve the quality of security service to the vital object."