Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah dilaksanakan Program Jampersal cakupan linakes Puskesmas Cipaku tahun 2012 sebesar 76,8%, dibawah cakupan Dinkes Kota Bogor 88,8%, rujukkan resiko tinggi sebanyak 90,9%. KB pasca salin pengguna Jampersal hanya 7%. Penelitian bertujuan mengidentifikasi determinan pemanfaatan Jampersal. Jenis penelitian cross sectional, Informasi melalui wawancara kepada 145 responden. Hasilnya pengetahuan, sikap ,dukungan keluarga, dukungan tenaga kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal, dukungan keluarga determinan dominan terhadap pemanfaatan Jampersal (Pv=0,000 OR=12,048 95% CI (4,568-31,777). Disarankan Dinkes mengajak BPS meningkatkan partisipasinya mendukung Jampersal, peningkatan keterampilan bidan dalam konseling KB. Sosialisasi melalui ANC dan kelas ibu. Dukungan keluarga dibutuhkan dalam mempersiapkan administrasi dan mendampingi saat pemeriksaan.

---

Once implemented birth assisted by skilled health personnel in Health Center Program Cipaku Jampersal coverage in 2012 of 76.8%, under the scope of Bogor City Health Office 88.8%, referral high risk as much as 90.9% higher. KB post partum beneficiaries Jampersal only 7%. The research aims to identify the determinants of utilization Jampersal. Type of cross-sectional studies, information obtained through interviews with 145 respondents. Results of the study of knowledge, attitude, family support, health support personnel associated with the use of Jampersal, family support dominant determinant of the utilization Jampersal (Pv = 0.000 OR = 12.048 95% CI (4.568 to 31.777). Suggested Health Office invites privately practicing midwives increase participation Jampersal support, skills midwives in family planning counseling. midwives are expected to socialize through the ANC and the ?kelas ibu?. Needed family support and assist the administration in preparing for the hearing."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kepatuhan peserta bukan penerima upah PBPU atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pesertabukan penerima upah PBPU patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 48,5 .Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dasayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100 dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60 peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance of non wage earners PBPU or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that thecompliance level of non wage earners PBPU is compliant in paying JKN contributions of72. Non wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with apercentage of 57.6. Most traders have a high school education background of 45.5 . Theaverage age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution 48.5. Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables withaverage income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affectthe compliance of participants, most of 60 participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant 39s compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanctione ffective enough to make the participants dutifully pay dues."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.Pada penelitian ini bagaimana pola penundaan pencarian pengobatan (Appraisal Delay, Illness Delay, Utilization Delay) pada masyarakat tidak mampu, yang tidak tercover BPJS PBI di Kampung Sela Eurih Desa Sumur Batu Tahun 2020.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah in-depth interview (wawancara mendalam) dengan jumlah sampel 7 orang warga Kampung Sela Eurih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan informan ada yang hanya tamatan SD, Madrasah, bahkan tidak sekolah, mereka sangat menyadari betapa pentingnya kesehatan dan percaya penuh pada pengobatan medis yang diberikan oleh dokter dan mantri. Mereka tidak percaya pada pengobatan tradisional atau alternatif. Namun, adanya kendala biaya untuk melakukan pengobatan medis menyebabkan informan terkadang melakukan penundaan pencarian pengobatan

---

BPJS PBI (Contribution Assistance Recipient) is a participant of Health Insurance for the poor and underprivileged people as mandated by Law no. 40 of 2004 concerning SJSN whose contributions are paid by the Government as participants in the Health Insurance program. PBI participants are the poor who are determined by the Government and regulated by a Government Regulation.

In this study, the pattern of delays in seeking treatment (Appraisal Delay, Illness Delay, Utilization Delay) in underprivileged communities is not covered by BPJS PBI in Sela Eurih Village, Sumur Batu Village in 2020.

This research was conducted using qualitative methods, through a case study approach. The data collection method used was in-depth interviews with a total sample of 7 residents of Sela Eurih Village.

The results of this study indicate that although the informants' education is only elementary school, madrasah, and even non-school, they are very aware of the importance of health and fully believe in the medical treatment provided by doctors and mantri. They don't believe in traditional or alternative medicine. However, due to financial constraints for medical treatment, informants sometimes delayed seeking treatment"

"Pada tahun 2015, cakupan persalinan tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 85,55 , di Jawa Barat cakupan persalinan tenaga kesehatan sebesar 87,53 .Adanya kesenjangan sebesar 15,52 dengan target puskesmas pada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Cipaku pada tahun 2016. Dari 170 kelahiran di Kelurahan Rancamaya, hanya 88 yang ditolong oleh tenagakesehatan dan 82 ditolong oleh dukun bayi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui lebih dalam alasan dan penyebab ibu memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan di Kelurahan Rancamaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan informasi dengan cara wawancara mendalam pada ibu yang bersalin dengan dukun bayi pada tahun 2016 yang memiliki dan tidak memiliki kartu BPJSdan keluarga ibu, dukun bayi dan bidan. Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan kartu BPJS tidak berpengaruh dalam pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan karena masyarakat memilih dukun bayi karena percaya dukun berperandalam upacara dan prosesi saat kehamilan dan persalinan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, serta rasa nyaman bersalin dirumah dan pelayanan yang paripurna jika bersalin ditolong oleh dukun bayi. Oleh karena itu diperlukankerjasama lintas sektor tokoh masyarakat dan aparat sipil wilayah untuk mendukung program kemitraan bidan dengan dukun, serta menjadikan dukun rekan dalam pertolongan yang mengantar dan mendampingi pasien dalam persalinan.

---

In 2015, the scope of childbirth by health personnel in Indonesia was about 85.55 ,in West Java the scope of childbirth by health personnel amounted to 87.53 . Therewas a gap of 15,52 with target of public health center on the childbirth who wasassisted by health personnel at Cipaku public health center in 2016. From 170births in Kelurahan Rancamaya, only 88 births were helped by health personneland 82 births were helped by TBA traditional birth attendant.

The purpose of thisstudy is to know more deeply the reason and causes of pregnant mothers chooseTBA as their childbirth attendant in Kelurahan Rancamaya. This research usesqualitative method, the retrieval of information uses in depth interview on pregnantmothers who gave birth with TBA in year 2016 and who have or do not have BPJScard, the mothers rsquo family, TBA, and midwives.

The result of this study states thatthe ownership of BPJS card does not influence the choice of health personnel aschildbirth attendant, the society prefer to choose TBA because they believe the roleof TBA in the implementation of ceremony and procession during pregnancy andchildbirth which already become a habit that done by the society, as well as a senseof comfort giving birth at home, and plenary attendance when giving birth helpedby TBA. Therefore, the cross sector cooperation is needed such as public figureand regional civil apparatus to support midwife partnership program with TBA, aswell as to make the TBA become co worker in childbirth aid which to escorts andaccompanies the patients during childbirth."

"[ABSTRAKLatar Belakang: Jaminan kesehatan Nasional mempermudah masyarakat untukmengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu termasuk kesehatangigi. Dokter gigisebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkanberpartisipasi dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan:Diperolehnyapemahaman determinan kesediaan dokter gigi sebagai pemberipelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Metode: PenelitianCross Sectional terhadap dokter gigi praktek swasta menggunakan kuesioner.Datadianalisis menggunakanujichi square dan regresi logistik.Simpulan: Pengetahuantentang paket manfaat dan sikap terhadap kapitasi ditemukan memberikankontribusi terhadap kesediaan dokter gigi.

---

ABSTRACTBackground:A national health insurance makes people easier to access andobtain quality health care including dental health. Dentists as the first level healthservice providers are expected to participatein supporting the National HealthInsurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnesstobecomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectionalstudy on private practice dentists using questionnaires. Data wereanalyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge onbenefit package and attitude toward capitation found to have significantcontribution to dentist willingness, Background:A national health insurance makes people easier to access andobtain quality health care including dental health. Dentists as the first level healthservice providers are expected to participatein supporting the National HealthInsurance Program. Objective: To elucidatedeterminants dentistwillingnesstobecomehealth care provider for the national health insuranceMethods: Crosssectionalstudy on private practice dentists using questionnaires. Data wereanalyzed usingchi square test and logistic regression.Conclusions: Knowledge onbenefit package and attitude toward capitation found to have significantcontribution to dentist willingness]"

"Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014, BPJS mewajibkan kepesertaan bagi Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Tangerang dari total 7707 Badan Usaha terdapat 1185 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait kepesertaannya dalam program JKN di wilayah Tangerang tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka yaitu atribut produk, atribut pelayanan, atribut pembelian dan ditambahkan dengan teori Tafal yaitu peraturan dan sanksi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan beragam, baik dari segi pelayanan di fasilitas kesehatan maupun pelayanan dari pegawai di kantor BPJS Kesehatan Tangerang. Badan Usaha yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan menjadi peserta karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan dari peraturan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik dan merasa keberatan dengan beban iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang diterapkan pada program JKN, dan juga beban karyawan BPJS Kesehatan Tangerang yang tidak seimbang dengan jumlah peserta yang harus dilayani.

---

Based on Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014, BPJS require the participation of enterprises in the JKN (National Health Insurance Program). However, from the data obtained by researchers, in the Tangerang area of total 7707 enterprises, there are 1185 enterprises that have not signed up in BPJS Kesehatan Tangerang. The purpose of this study to known perception of the enterprises related their membership of BPJS Kesehatan Tangerang. The research is use qualitative study using in-depth interview techniques to key informants that the HRD company or company representative that is used to dealing with BPJS. Variables studied using the theory of three attributes of customer satisfaction by Dutka which product attributes, service attributes, attributes the purchase and added with Tafal theory that rules and sanctions.

Results from the study show that the coverage of the enterprises in the JKN is influenced by the perception of enterprises. Perception Enterprises against BPJS diverse, both in terms of services in health facilities and services of an employee in the office BPJS Tangerang. Enterprises that have signed up BPJS be a participant because BPJS is compulsory and compulsion of regulation. For those entities that have not signed up for the service provided has not been good BPJS and objecting to the burden of dues to be paid to BPJS. .This Is due to a lack of understanding of the values that applied to the program JKN, as well as personnel expenses BPJS Tangerang are not balanced by the number of participants to be served."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional

---

The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus rujukan peserta jaminan kesehatan nasional di klinik pratama wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat tahun 2017 yang memiliki angka rujukan di atas 15 dan di bawah 15 . Penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebab kasus rujukan yang dilihat dari sisi dokter, pasien JKN, dan karakteristik klinik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kasus rujukan disebabkan oleh pengetahuan pasien tentang prosedur rujukan, diagnosis pasien yang berkunjung ke klinik, pengetahuan dokter terhadap peran gatekeeper, pengalaman dokter terhadap kasus rujukan, ketersediaan dokter, serta ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana klinik.

---

This qualitative research aims to analyze referral cases of national health insurance participants'at two primary health clinics of BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat in 2017 which has referral ratio above 15 and under 15. This research done by looking at the cause of referral seen from the physician's side, national health insurance participants', and characteristic of primary health clinic. From this study, found that the referral cases were caused by patients'understanding about referral procedures, diagnosis of patients'visiting the primary health care, physicians'understanding about the role of gatekeeper, physicians' experience of the referral cases, availability of physicians, and avaibility of facilities and infrastructure at primary health clinic."