Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Kota Bekasi melalui program Askeskin dan Jamkesmas. Penelitian ini merupakkan penelitian kualitatif dengan memilih RSUD sebagai tempal Studi kasus. Data diperoleh dari dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan dan wawancara mendalam dengan perugas rumah sakit, petugas PT Askes, petugas verifikasi independen. Dari hasil oleh data diketahui bahwa pada kunjungan gakin RSUD untuk tahun 2008 turun dibandingkan tahun 2007 tetapi biaya pelayanan, meningkat. Ditinjau dari tujuan program dlkaitkan dengan efektifitas pembiayaan, tujuan proram Askeskin dan Jamkesmas tidak tercapai, untuk itu penulis menyarankan untuk kembali menata pelaksanaan program Askeskin dan Jamkesmas di RSUD kota Bekasi untuk pelaksanaan tahun 2009 mulai dari kebijakan kota dan kebijakan RS yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan gakin, kepesertaan, penghinmgan kembali unit cost masing masing jenis pelayanannya lengkap mulai dari biaya administrasi, biaya pelayanan, biaya tindakan, dan biaya obat. Perlu dilakukan sosialisasi program baik pada masyarakat dan pelaksana kegiatan, meningkatkan fasilitas pelayanan yang khusus disediakan untuk gakin di RSUD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan utnuk perawatan di Rumah sakit, sehingga masayarakat miskin kota Bekasi Mendapat pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga negara.

---

The background of this research is to know the comparison of health service implementation of government policy in public service for poor people/families that has been doing since 1998. According to its development, this activity has changed few times. In 2007 the activity was named Askeskin Program and 2008 became Jamkesmas Program. This activity constitutes the central government program and followed up by the local government including Kota Bekasi. One of executors of this activity is RSUD Kota Bekasi. Based on the changes of this program, l wanted to exactly know the implementation of Aslceskin and Jamkesmas in RSUD Kota Bekasi. This research is qualitative research by choosing RSUD as the place of the case study. The data were compiled from documents, implementation reports, in-depth interviews with the hospital officers, PT Askes officers and independent verification officers. Based on the data, the number of visit from poor families in 2008 decreased compared witl1 in 2007, but the cost of service increased. Looking at if from the aim of the program related to the effective cost, the goal of Askeskin and Jamkesmas were not achieved so that I suggest to rearrange or reorganize the implementation of Askeskin and Jamkesmas Program in RSUD Kota Bekasi for 2009 started from local government policy, RSUD policy used in implementing health service for poor people/families, membership to the recalculation of unit cost of each service complete with the cost of administration, service, treatment and medicine. In addition, the socialization of the program not only for Community but also for the executor should be done properly. Parallel with that, the facilities of the services specifically provided for poor people/families in RSUD should be improved accordance with the minimum service standard stipulated for the hospital with the intention that the poor people in Kota Bekasi can get the proper health service as human kind."

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."

"Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan.Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

---

The problem of poverty is inseparable from health problems, related to reciprocal relationships that cannot be resolved. The higher the poverty rate the more it will create health conditions that are getting worse. One of the governments efforts in tackling poverty is through the Health Insurance program to overcome inequality inaccess to health services. But in reality, there is still an inequality in access to health services between the poor and the rich. The purpose of this study was to determine the determinants of the utilization of health services in the poor pre and post JKN period in 2013 and 2017. The study used secondary data from the results of the 2013 and 2017 National Socio-Economic Survey with individual analysis units in quintiles 1 and 2 that had health insurance. The results showed that the proportion of outpatient visits in the poor had decreased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest visit ratio of 1-3 times. While the proportion of inpatient visits has increased from pre JKN in 2013 to post JKN in 2017, with the highest hospitalization ratio of 1-10 days. Predisposing, enabling, and need factors have a significant relationship with the utilization of healthservices in the community before and after JKN in 2013 and 2017. The most dominant factor in the use of outpatient care and hospitalization for the pre and post JKN periods in 2013 and 2017 is health complaints."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population.

The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation."

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji persepsi serta ekspektasi pasien rawat inap pengguna program Jamkesmas terhadap kualitas pelayanan RSUD Kota Bekasi. Dari kelima dimensi penilaian kualitas pelayanan (tangibles, responsiveness, reliability, assurance, emphaty) dapat dilihat dari nilai kesenjangan yang paling besar. Penelitian ini menggunakan metode survey dan observasi, dimana sampel yang diteliti dalam penelitian ini 100 pasien yang diambil secara judgmental sampling dari populasi sebanyak 3.818 pasien.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kota Bekasi sudah memuaskan, akan tetapi ada beberapa aspek dari dimensi tersebut yang menghasilkan nilai kesenjangan negatif, yaitu dimensi tangible. Untuk dimensi reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty menghasilkan nilai kesenjangan positif. Untuk itu perbaikan yang perlu mendapatkan perhatian terletak pada dimensi tangible seperti kenyamanan di ruang tunggu dan kamar rawat inap serta penambahan jumlah ketersediaan tempat duduk.

---

This research aims to examine the perceptions and expectations of the patients hospitalization program Jamkesmas to the quality of service in RSUD Kota Bekasi. From the five dimensions of service quality assessment (tangibles, responsiveness, reliability, assurance, emphaty) can be seen from most of the gap value. The research method is a survey and observation, where the samples were examined of this study is 100 patients who were taken by judgmental sampling from a population of 3.818 patients.The results showed that the quality of service were provided by RSUD Kota Bekasi has been satisfied, but there are several dimension that produce a negative gap, i.e. the tangible dimension. For the dimension such as reliability, responsiveness, assurance, and emphaty has generating a positive gap value. For the improvements that need to get attention is on tangible dimension such as convenience at the waiting area and inpatient care rooms as well as additional of availability seats."

"Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan pemerintah. Pelayanan kesehatan gigi salah satu pelayanan yang biayanya ditanggung program Jamkesmas. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan fasilitas Jamkesmas serta hubungannya dengan faktor gender, usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan perilaku. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi Cross sectional. Populasi penelitian adalah masyarakat peserta Jamkesmas yang memanfaatkan pelayanan di Puskesmas Cimanggis periode bulan Januari sampai November tahun 2012. Responden berjumlah 48 orang yang dipilih acak. Data diperoleh menggunakan kuesioner serta pemeriksaan status localis, data diolah dengan analisis chi-square. Hasil menunjukkan 25% responden memanfaatkan Jamkesmas dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Secara statistik perilaku kesehatan berhubungan signifikan dengan pemanfaatan Jamkesmas dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

---

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) is a social program of health care for poor people organized by the central government. Oral health services is one of the services whose costs are covered by Jamkesmas program. The purpose of this study was to determine the relationship of the factors of gender, age, education level, employment status, and oral health behaviors with utilization of Jamkesmas facility in oral health at the health center Cimanggis Depok period from January 2012 until november 2012. This research is a quantitative study using cross sectional study design. The population in this study is the Jamkesmas program participants who have made visits to the health center Cimanggis in the period January 2012 to november 2012. The number of respondents in this study amounted to 48 people are selected trought random sampling. Data obtained using a questionnaire and a visual inspection localis status, then the data is processed by the chi-square analysis. The results showed 25% of respondents utilize health card in the field of oral health. Statistically, dental and oral health behaviour had significant influenced on the utilization of Jamkesmas for dental and oral health care."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan melacak persepsi pasien Jamkesmas terhadap kualitaspelayanan kesehatan di RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara dengan metodeService Performance (Serperf). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik(jenis kelamin, usia dan pendidikan) tidak memberikan pengaruh terhadapkepuasan pasien. Setelah dilakukan evaluasi terhadap atribut-atribut dimensikualitas dengan menggunakan Importance Performance Analisys ditemukandelapan atribut yang harus menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkankualitas pelayanan RSUD Aek Kanopan. Tingkat kepuasan pasien yang diukurdengan criteria Custumer Satisfaction Index (CSI) ditemukan nilai CSI palingrendah terdapat pada pelayanan di ruang periksa, meskipun demikian secarakeseluruhan pelayanan di RSUD Aek Kanopan telah memenuhi criteria puas padapasien.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to investigate the patients perception of health carequality in RSUD Aek Kanopan Labuhanbatu Utara with Service Performanceanalisys (Servperf). The result show that patients perception was not associatedwith patients characteristic (gender, age, education). Using ImportancePerformance Analisys to evaluate the attributes of quality dimention, findingindicate there are eight attributes that has to be priority to improve the healthcarequality in RSUD AekKanopan. Measured based on valuation CustumerSatisfaction Index demonstrated that patients satisfaction drop on physicianservice, despite this overall healthcare in RSUD Aek Kanopan have met thepatients satisfied criteria."

"Kemiskinan meningkatkan kesenjangan akses pelayanan kesehatan dan status kesehatan antara masyarakat kaya dan miskin. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan berhubungan dengan akses seseorang ke fasilitas dan pelayanan kesehatan. Perempuan yang memiliki jaminan kesehatan cenderung untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan, dibandingkan perempuan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Jawa Barat dan Banten masih menanggung jumlah penduduk miskin yang tinggi. Meskipun cakupan kepemilikan jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di Jawa Barat dan Banten tidak meningkat secara signifikan. Analisis regresi logistik multivariabel dilakukan terhadap 90 sampel perempuan miskin untuk mengkaji pengaruh kepemilikan Jamkesmas terhadap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemilikan jamkesmas pada perempuan miskin di Provinsi Jawa Barat dan Banten adalah sebesar 26,6 sedangkan cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 40,6. Perempuan miskin yang memiliki jamkesmas mempunyai odds untuk bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 2,1 kali dibandingkan yang tidak memiliki jamkesmas 95 CI= 0,5 ndash; 8,3. Meskipun demikian, data dalam penelitian ini belum cukup untuk membuktikan bahwa jamkesmas secara statistik signifikan terhadap peningkatan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Peningkatan cakupan jamkesmas harus dibarengi dengan peningkatan faktor lain seperti akses, kunjungan pemeriksaan kehamilan, dan diseminasi informasi melalui media terkait kesehatan ibu dan manfaat kepemilikan jaminan kesehatan untuk memperkuat resolusi Universal Health Coverage.

---

Poverty raises the gap in the access to health services and health status of rich and poor communities. Studies showed that health financing is related to one 39 s access to health facilities and services. Women who have health insurance tend to delivery assisted by health personnel, compared with women who do not have health insurance. West Java and Banten still bears the high number of poor people. Although coverage of health insurance ownership continues to increase from year to year, coverage of birth attendants by health personnel in West Java and Banten has not significantly increased. Multivariable logistic regression was conducted on 90 samples of poor women to evaluate the role of Jamkesmas for delivery assisted by health personnel. There are 26.6 poor women in West Java and Banten Province who had Jamkesmas. Childbirth assisted by health personnel among poor women in West Java and Banten Province is 40.6. Although multivariable analysis showed that women who had Jamkesmas is 2.1 higher 95 CI 0,5 8,3 to delivery assisted by health personnel compared to women who had not Jamkesmas, data in this study is not enough to prove that Jamkesmas is statistically significant to improve the utilization of delivery services assisted by health personnel. Thus, increased coverage of the Jamkesmas should be accompanied by improvements of other factors such as access, antenatal visits, and information dissemination related maternal health and the benefits of health insurance itself through media to strengthen the Universal Health Coverage agenda."

"ABSTRAKPengelolaan Administrasi Klaim Piutang Jamkesmas sangat penting artinya bagikelancaran cash flow RSUPN Cipto Mangunkusumo. Verifikator IndependenJamkesmas selaku verifikator klaim Jamkesmas sangat penting peranannya, makaperlu dianalisis produktivitasnya yaitu efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi diukurdengan pengelolaan waktu kerja dan jumlah SDM dengan mempergunakan teknikanalisis beban kerja work sampling dan perhitungan WISN. Sedangkan untukefektivitas diukur dengan proses kerja, mengamati waktu penyelesaian dan kualitashasil verifikasi. Diperoleh hasil bahwa jumlah VIJ seharusnya adalah 4 (empat)sedangkan VIJ yang ada saat ini adalah 5 (lima). Berdasarkan hasil pengamatanproses kerja, VIJ telah efektif dengan pencapaian kualitas dan tenggat waktuverifikasi.

---

ABSTRACTThe managing of Jamkesmas Claim Administration process is very important forRSUPN Cipto Mangunkusumo. The role of Jamkesmas Independence Claim (VIJ) isvery important therefor is needed to be analyze the productivity, which are theefficiency and effectiveness. Work Sampling and Workload Indicators StaffingNeed’s tool are the main idea of efficiency. Effectiveness is how the process ofanalyzing claim, the accuracy of process and time limit.. The result of WISN is 4(four) VIJ is appropriate for their workload and according to the observation, VIJ areprocessing all the claim correctly according to the Standard Of Jamkesmas ClaimProcedures. The process takes 4 weeks (deadlines)."