Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem Jaminan Sosial Nasional memberikan pertimbangan utama untuk memberikanjaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua rakyatIndonesia dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidupdengan layak. Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanankesehatan primer sebagai gatekeeper. Saat ini jumlah puskesmas di kota Malang sebanyak 15puskesmas, jumlah tersebut belum berubah sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, begitu jugadengan jumlah dokter di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapanpuskesmas kota malang dalam menyongsong SJSN tahun 2014. Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional serta wawancara mendalampada informan dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlahpuskesmas serta kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan menyebabkan ketidaksiapanpuskesmas dalam menyongsong SJSN tahun 2014.

---

ABSTRACTUniversal coverage gives primary consideration to provide a comprehensive social securityfor all Indonesian people, so that all the people of Indonesia can obtain optimal health statusin order to work and live decently. Universal coverage a major milestone in the era of healthcare is primary health care as a gatekeeper. Currently the number of health centers in the cityof Malang as much as 15 health centers, that number has not changed since the year 2010until the year 2013, as well as the number of doctors in the health centers. This study aims toanalyze the city primary health center readiness in facing National Social Insurance in2014. This research is a descriptive analytical cross-sectional approach and in-depthinterviews with informants and the literature study. The results showed that the limitednumber of health centers and the lack of availability of health centers lead to unpreparednessin facing National Social Insurance in 2014."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsong Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara. Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yang siap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber daya puskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan; juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance 2014. This study was a quantitative research with cross sectional design features interview with key informants. From the analysis of the study variables mentioned that no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization and quality of health services. Researchers suggested that the health departement in Ketapang Regency to adds resources center specially for the core professional such as doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment and primary health care medicines; by advocating to local governments for increase the health budget."

"Kelengkapan berkas klaim pasien Jamkesmas merupakan salah satu kendala yang menjadi perhatian manajemen di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran transisi sistem pelayanan peserta Jamkesmas ke JKN di RSUP Sanglah tahun 2014. Metodologi penelitian adalah dengan cara kualitatif, data primer berasal dari wawancara mendalam, dengan data sekunder dari telaah dokumen dengan melihat regulasi,teknis pelaksanaan dan sosialisasi serta SPO dan alur pelayanan. Hasil dari penelitan ini adalah mendapatkan gambaran Analisis Transisi Sistem Pelayanan Peserta Jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2014.

---

Completeness of the claim file JAMKESMAS patients is one of the obstacles to the attention of management at Sanglah Hospital in Denpasar. The study was conducted in order to describe the transition to a service system participants JAMKESMAS Sanglah JKN in 2014. Research methodology was qualitative manner, the primary data derived from in-depth interviews, secondary data from document review to look at the regulatory, technical implementation and socialization as well as SPO and service flow. The results of this research is to get an overview Transition Analysis Service System Participants JAMKESMAS to the National Health Insurance in 2014 Sanglah Hospital."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa pengajuan klaim pada bulan Januari-April 2014 masih mengalami keterlambatan dalam pengajuan berkas klaim. Keterlambatan ini diakibatkan karena masih kurangnya ketelitian dari petugas dalam proses pengajuan klaim. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional yang ada di RS karena berhubungan dengan arus kas RS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pengelolaan klaim rawat jalan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei-Juni 2014 menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari keterlambatan pengajuan klaim diantaranya adalah penggunaan software yang masih baru, kurang telitinya petugas dalam melakukan verifikasi berkas klaim, dan belum tersedianya petunjuk teknis yang digunakan pihak RS dalam proses verifikasi klaim. Sehingga peneliti memberikan saran perlu adanya ketelitian lebih dari petugas terkait verifikasi berkas klaim, pembuatan SOP / juknis terkait verifikasi klaim.

---

Based on the results of interviews conducted found that the filing of a claim in January and April 2014 are still experiencing delays in the filing of the claim file. This delay is caused by the lack of precision of the officers in the process of filing a claim. The delay may affect the existing operations at the hospital because the cash flows associated with the hospital. Therefore, this study was conducted to reveal the patient's outpatient claims management of the National Health Insurance (JKN) in Hospital Dr. Adnaan WD Payakumbuh.

This study was conducted in May-June 2014 using qualitative methods by means of in-depth interviews, document review and observation. The results showed that the cause of the delay in filing the claims of which is the use of software that is still new, less telitinya officers in verifying the claim file, and the unavailability of technical guidelines used in the RS-party verification process claims. So the researchers advise the need for accuracy over claims related personnel file verification, creation of SOPs / guidelines related to verification of the claim."

"Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods.The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized."

"ABSTRAKRSIA Juliana merupakan salah satu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJSKesehatan sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dalam tiga bulan awalpelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ditemukan beberapa kendala,diantaranya dalam proses pencetakan SEP, tarif INA-CBG’s lebih rendah dari tarifrumah sakit, pemberian pelayanan persalinan normal yang seharusnya dilakukan difaskes pertama. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran penyelenggaraanJKN di RSIA Juliana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik denganmenggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian secara keseluruhan implementasiberjalan baik,beberapa yang masih menjadi kendala diantaranya, peserta tidaklengkap membawa persyaratan. Dari pelayanan manfaat jaminan kesehatan, Obatobatantidak semuanya mengacu pada formularium nasional. Standar OperasionalProsedur pelayanan JKN di rumah sakit belum lengkap. Dari biaya dan pembayaranmanfaat, tarif INA-CBG’s lebih rendah dari tarif rumah sakit. Cost sharing yangtinggi. BPJS Kesehatan tidak tepat waktu dalam pembayaran klaim ke rumah sakit.Saran hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi prosedurpelayanan kepada peserta, menyediakan BPJS Center di rumah sakit dan perbaikanwaktu pembayaran ke rumah sakit. Kemenkes melakukan evaluasi tarif INA-CBG’sdan Formularium Nasional, melakukan pengawasan terhadap ketersediaan obatdilapangan, menyusun SOP. Rumah sakit menyusun SOP, meningkatkan efisiensidan menghitung unit cost.

---

ABSTRACTJuliana RSIA as one of the private hospital that has been making corporation withhealthy BPJS as the health facilities for the second referral. The first of tree monthsholding national health insurance (JKN) were founded many problems, among of SEPprinting process, Ina-CBG’s rates which are lower than hospital rate. The normalservices of children should be done as the first health facilities. The purposes of thisthesis (research) to get the viewing of representing of health insurance at RSIAJuliana. This is a descriptive analytic research which applied qualitative method. Theresult of this reaserch overall implementation has been running very well. some ofthem are still a constraint, the participants did not complete carrying requirements. Ofhealth care insurance benefits, not all drugs refer to the national formulary. StandardOperating Procedure JKN services in hospitals is not yet complete. Payment of costsand benefits, INA-CBG's rate is lower than hospital rates. High cost sharing. HealthBPJS not timely claims payment to the hospital. Advice on these results, increasesocialization procedures BPJS Health services to participants, providing BPJS Centerin hospitals and improvement of payment to the hospital. Ministry of Health toevaluate rates INA-CBG's and National Formulary, monitoring the availability ofdrugs in the field, preparing SOP. Hospitals prepare SOP, improve efficiency andcalculate the unit cost."

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."

"Jaminan Kesehatan Nasional merupakan implementasi dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan konsep Universal Health Coverage yang memaksa pesertanya mengikuti sistem rujukan berjenjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, murah dan terjangkau namun berkualitas. Belum effektifnya sistem rujukan yang ada di Indonesia, membawa berbagai permasalahan dalam dunia kesehatan dan berdampak pada penumpukan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan yang berakibat pemanfaatan tenaga terampil dan peralatan canggih secara tidak tepat guna dan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan arah penelitian pada Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD dr. Adjidarmo di kabupaten Lebak. Metode analisa yang digunakan adalah Content Analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Dengan menganalisis aspek yang terdapat didalamnya, hasil penelitian dan pembahasan dibagi dalam 2 komponen, yaitu Karakteristik Sistem Rujukan Medis dan Sistem Rujukan Berjenjang. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pada Karakteristik Sistem Rujukan Medis implementasi Jaminan Kesehatan Nasional membawa perbaikan dalam sistem rujukan di RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak walaupun belum signifikan dan dari komponen Sistem Rujukan Berjenjang, perbaikan baru nampak pada aspek kebijakan dan prosedur, sehingga masih diperlukan upaya yang keras untuk meningkatkan aspek lainnya untuk menciptakan sistem rujukan yang lebih baik.

---

National Health Insurance is an implementation of the Law No. 40 of 2004 on National Social Security System in the field of healthcare with the concept of Universal Health Coverage that forced participants to follow a tiered referral system for health services are comprehensive, affordable, cheap and quality.

The ineffectiveness of the existing referral system in Indonesia, bringing a variety of health problems in the world and have an impact on the accumulation of patients in healthcare facilities resulting in continued utilization of skilled personnel and sophisticated equipment is not appropriate and the declining quality of health care.

By analyzing aspects contained therein, the results obtained and the discussion is divided into two components, namely the Medical Referral System Characteristics and Referral System Tiered,. From the results of the study showed that the implementation of the Medical Referral System Characteristics of National Health Insurance to bring improvements in the referral system in Public Hospital of dr. Adjidarmo Lebak although not significant and tiered referral system components improvements just occured in both policy and procedures, so that a strong effort is still needed to improve other aspects of creating a better referral system. It is expected that the results of this study may be one of the input for the management of hospitals and related institutions in improving various aspects related to the successful implementation of a tiered referral system in Lebak district in order to achieve Universal Health Coverage in Indonesia."