Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kampanye merupakan sebuah tindakan komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi sikap khalayak. Salah satu jenis kampanye yang kerap dilakukan adalah kampanye politik. Tujuan kampanye politik adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat yang diajukan oleh partai politik. Proposal ini menyajikan serangkaian strategi dan program kampanye politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dimana salah satu kandidatnya adalah pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki. Pasangan ini memiliki citra yang cukup baik di masyarakat, sebab sama-sama memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan dan perburuhan. Namun pasangan Rieke-Teten hanya didukung oleh satu partai, yaitu PDI-P. Oleh karena itu, proposal kampanye ini berusaha untuk membantu pasangan Rieke-Teten dalam memenangkan Pemilukada Jawa Barat. Kampanye Rieke-Teten menggunakan model kampanye fungsi-fungsi komunikatif dari Judith Trent dan Robert Freidenberg. Dalam model ini, langkah-langkah kampanye dimulai dari tahap surfacing, primary, nomination dan election. Keseluruhan langkah kampanye dan pengukurannya akan dijelaskan secara terperinci didalam proposal ini.

---

Campaign is one of communication act that used to influence public attitudes. Political campaign is one type of campaign that people usually used in daily activities. The goal of political campaign is to get public support for candidates that submitted by political parties. This proposal presents political campaign strategies and programs that used for Governor and Vice Governor of West Java election, where Rieke Diah Pitaloka and Teten Masduki are one of the candidate. This couple have a good image, because both of them have a high awareness of social issues such as public health, education and labor. But, Rieke-Teten only supported by a single party, PDI-P. Because of that, this proposal campaign seeks to help Rieke-Teten to won West Java General Election. Rieke-Teten political campaign using communicative functions model campaign by Judith Trent and Robert Freidenberg. In this model, the steps of campaign began on surfacing stage, primary stage, nomination stage and the last, election stage. The whole of campaign and the measurement steps will be explained in detail in this proposal."

"Penelitian ini membahas penilaian media massa dalam berita tentang Kampanye Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan penilaian media massa yang dijelaskan melalui tuturan-tuturan yang dimunculkan dalam pemberitaan. melalui affect, judgement, dan appreciation. Yang diperkuat dan diperlemah melalui graduation serta menjelaskan sumber suara penilaian yang mencerminkan posisi media massa dalam menilai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana dengan pendekatan appraisal. Media massa Pikiran Rakyat daring cenderung menyatakan posisi yang memihak melalui penilaian positif judgement yang diungkapkan melalui pujian dan kekaguman. Temuan gradution isolating, dan maksimisasi (maximatisation) digunakan untuk mempertegas penilaian positif lebih dari semestinya. Temuan jenis heteroglosik menandakan penilaian disampaikan melalui sumber suara eksternal berupa referensi dan bersifat dialogistik atau melalui cara tidak langsung melalui penyimpulan sedangkan jenis monoglosik menjelaskan bahwa media Pikiran Rakyat daring menempatkan diri mereka terlibat secara langsung dalam menyampaikan citra positif terhadap salah satu peserta pemilu dalam pemberitaan. Temuan heteroglosik acknowlodgement mengungkapkan posisi Pikiran Rakyat daring lebih cenderung memposisikan diri sebagai reporter voice. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika Pikiran Rakyat daring memposisikan diri sebagai reporter voice, hal itu merupakan langkah media massa tersebut untuk menjauhkan penilaian yang tidak berimbang atau sikap memihak dengan menujukkan aspek jurnalistik dalam pemberitaan tentang kampanye Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018.

---

This study discusses the evaluation of the mass media in the news about the 2018 West Java Governor Election Campaign. The research identifies mass media evaluation in the news through affect, judgment, and appreciation, which is strengthened and weakened through graduation, as well as explaining the source of the assessment, which reflects the position of the mass media in assessing. This research uses a qualitative method with discourse analysis with an appraisal approach. The online Pikiran Rakyat mass media tends to state a partial position through positive judgments expressed through praise and admiration. Graduation isolating and maximization reinforce positive judgments more than they should. Heteroglossic indicates that the assessment is conveyed through an external source in the form of references and is dialogic or through an indirect method through inference. At the same time, the monoglosic explains that the media place themselves directly involved in conveying a positive image of one of the election participants in the news. Heteroglosyc acknowledgment reveals that the media is more likely to position itself as a voice reporter. These findings show that when the Pikiran Rakyat online sets itself as a reporter's voice, it is a step by the mass media to distance unbalanced judgments or take sides by showing journalistic aspects in reporting on the 2018 West Java Governor Election campaign."

"Kampanye merupakan salah satu momen dalam pemilu yang paling ditunggu. Masa kampanye adalah saat dimana calon kepala daerah memperkenalkan diri kepada masyarakat luas, terutama visi dan misinya. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu kampanye politik digunakan analisis sentimen menggunakan data Twitter. Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap kampanye politik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Program yang digunakan untuk klasifikasi yaitu sentiStrength dengan menggunakan pendekatan berbasis leksikon. Dataset yang digunakan untuk klasifikasi yaitu kicauan tweet pengguna yang ditujukan untuk to membalas kicauan akun ofisial calon gubernur dan wakil gubernur, dan kicauan yang menyebut mention akun ofisial calon gubernur dan wakil gubernur pada saat masa kampanye putaran 1 dari tanggal 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017 dengan total kicauan yang terkumpul sebanyak 158.517 kicauan dan putaran 2 dari tanggal 7 Maret sampai 15 April 2017 dengan total kicauan yang terkumpul sebanyak 117.074 kicauan. Pengklasifikasian terbagi menjadi 3 kelas yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sentimen positif mendominasi sentimen negatif untuk tiap-tiap calon gubernur dan wakil gubernur, dan hasil perolehan sentimen positif di media sosial Twitter dengan hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 baik pada putaran 1 maupun 2 memiliki urutan yang sama.

---

The campaign is one of the most awaited moments in elections. The campaign period is the time when the candidate head of the region introduces himself to the public, especially his vision and mission. To find out the public view of a political campaign used sentiment analysis using Twitter data. This study analyzes the sentiment toward the political campaign of candidate pair of governor and vice governor of DKI Jakarta in 2017. The program used for classification is sentiStrength by using lexicon based approach. The dataset used for classification is the tweets of users intended to respond to the tweets of the official accounts of candidates for governors and vice governors, and tweets that mention the official accounts of candidates for governor and vice governor during the campaign period round 1 from October 28, 2016 to February 11, 2017 with a total of tweets gathered as many as 158,517 tweets, and round 2 from March 7 to April 15, 2017 with a total tweet gathered 117,074 tweets. Classification is divided into 3 classes of positive, negative, and neutral. The results showed that in general the positive sentiment dominates the negative sentiment for each candidate of governor and vice governor, and the result of positive sentiments in social media Twitter with the result of vote earned by the couple of candidates for governor and vice governor of DKI Jakarta 2017 both on round 1 and 2 have the same order. "

"Di era reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia saat ini, salah satu agenda penting adalah masalah komitmen dari implementasi program otonomi daerah. Salah satu peristiwa politik yang menarik untuk diteliti di era otonomi daerah saat ini adalah fenomena konflik dalam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2003-2008. Dimana, dari hasil voting DPRD Provinsi Lampung berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu; Alzier Thabrani dan Ansori Yunus. Namun pemerintah pusat tidak mau mengesahkan hasil pemilihan karena menilai tidak sesuai prosedur UU dan status hukum Alzier sebagai tersangka. DPRD Lampung tidak menerima alasan pusat yang dinilai tidak relevan. Akibatnya terjadi konflik yang berkepanjangan antara elit politik di pusat dan daerah. Hal inilah yang menjadi pokok masalah yang membuat penulis tertarik meneliti dan menulis tesis yang berjudul "Konflik Elit Politik Pusat dan Daerah" (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003-2008). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori-teori konflik politik elit, konsep politik lokal dan relasi antara pusat dan daerah. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang memberikan gambaran bagaimana fenomena terjadinya konflik antara pusat dan daerah.Dari hasil temuan penelitian diketahui faktor utama penyebab konflik politik ini terjadi, adalah karena sejak awal Megawati sebagai Presiden dan Ketua Umum DPP PDIP memang tidak menyukai terpilihnya kader PDIP sendiri, Alzier dan lebih memilih kader Golkar, Oemarsono sebagai Gubernur- Lampung. Selain karena alasan klasik Oemarsono berpengalaman sebagai Gubernur dan diharapkan bisa menaikkan suara PDIP pada pemilu 2004, juga sebenarnya terjadi politik uang dan perempuan yang diterima elit pimpinan DPP PDIP dari pendukung Oemarsono. Selain itu, terjadi konflik internal di PDIP, dimana elit DPP tidak mengakomodir aspirasi lokal (DPC dan DPD Lampung) yang melalui keputusan rapat kerja daerah telah memilih Alzier sebagai calon Gubernur dari PDIP. Implikasi teoritis yang dipakai dalam penelitian ini, telah mengaplikasikan teori konflik elit politik dan konsep politik lokal yang masih relevan. Tetapi, perlu dimodifikasi konsep relasi pusat dan daerah versi barat ke dalam perspektif negara kesatuan seperti Indonesia. Sampai sekarang, konflik ini masih berproses dan menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas gugatan yang diajukan Alzier kepada pemerintah pusat.Jumlah halaman : v + 167 halaman + 7 Label, diagram dan gambarDaftar Pustaka : 47 buku dan artikel/jurnal, 9 produk UU/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri, 1 disertasi dan 1 tesis, 5 media massa, 3 situs dotcom, 8 nara sumber; 8 lampiran.

---

Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)Nowadays, in the reform era in Indonesia, one of the important issues is concerning the commitment to implement the regional autonomy. One of the interesting political events to be researched is the conflict on the election of Governor and Deputy Governor of Lampung of 2003-2008. The voting result of Lampung parliament (DPRD) has appointed Alzier Thabrani and Ansori Yunus to become the Governor and Deputy, respectively. However, the Central Government is in position not to legalize the election result on the ground that the election was conducted in comply with the Law and due to Alzier's status as the suspect. In this regard, DPRD Lampung did not accept the central government's decision for somewhat irrelevant. As the result, there is a sustainable conflict within the political elite in the central government and local government as well_ The issue has become increasingly attractive the author to carry out some research and to - write the thesis titling "Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)". The theory used in the research is the theory of elite political conflict, local political concept and the relation between central and local government. Method used in the research is analytical descriptive approach, which shows the description on how the conflict between the central and local government has taken place.

The research shows that the main factor causing the political conflict, is ever since Megawati as the president and "PDIP" leader dislikes the elected person who came from PDIP, i.e. Alzier. And therefore, she prefers the Golkar Party candidate, i.e. Oemarsono elected as the Governor of Lampung. Providing the classic argument that Oemarsono has experience as a Governor and he was highly expected to increase the PDIP votes on the 2004 election. The money politics and scandal involving woman politics which was provided by Oemarsono supporters to the PDIP central chairman also happened. Apart from this, an internal conflict at the PDIP has happened when the central chairman elite (DPP) failed to accommodate local (DPC & DPD) of Lampung aspiration. For the DPC and the DPD has appointed Alzier to become the governor candidate from the PDIP_ Theoritical implication used in the research is the relevant political elite conflict and local political concept. Hovewer, it is necessary to modify the western concept of local and central relation into the perspective of unitarian nation like Indonesia. Up to now, this conflict is ongoing and still waiting for the Supreme Court decision on the Alzier's appeal to the central government.

Number of pages : v + 167 pages + 7 tables, diagrams and pictures;

References: 47 books and papers 1 journals, 9 products of Laws/Government Regulations 1 Ministerial Decrees, 1 dissertation and 1 thesis, 5 mass medias, 3 sites of dotcom, 8 sources; 8 attachments."

"Media memiliki peran penting dalam kampanye politik karena mereka harus menyajikan pandangan berbagai kelompok yang terlibat di dadalamnya atau yang di pengaruhi dengan berbagai isu. Liputan yang baik di media akan membentuk citra yang positif bagi calon petahana yang kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih mereka sebagai pemimpin berikutnya. Dalam upaya memenangkan Pilgub DKI 2017 penting setiap calon kandidat untuk menjalin relasi yang baik dengan publik eksternal seperti media cetak dan online.Makalah ini akan membahas bagaimana strategi tim sukses calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang tengah mengalami penurunan elektabilitas di mata masyarakat sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama untuk bangkit kembali dengan menjalin hubungan yang baik dengan awak media. Penulis juga melihat bagaimana tim sukses pasangan nomor urut dua ini dalam memanfaatkan penggunaan media baru yakni media sosial untuk memenangkan kembali Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

Media embodied important rule in a political campaign since they have to present various groups' standpoints or anything related to the issues. Positive media coverage will shape a positive image for the incumbent so that people's trust in them will be increased. In the attempt of winning DKI Jakarta Governor's election 2017 it is important to build good relationships with public such as printed media and online.This paper will explore the campaign team's strategy of Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat who currently experiences declining electability since Ahok has been pledged as suspect of religion denouncement to bounce back by building good relationships with media. The author also investigates how the campaign team utilise the use of social media to be re-elected in DKI Jakarta Governor Election 2017."

"ABSTRAKTahun 2018 menjadi tahun Kemenangan Ridwan-Uu pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa media sosial memegang peranan penting dalam kampanye seperti yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil di Instagram. Karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan konten Instagram Ridwan Kamil sebagai suksesi dalam keberhasilan kampanye pada Pilkada Jawa Barat. Peneliti menggunakan metode analisis konten kuantitatif untuk mengklasifikasikan seluruh objek penelitian berdasarkankategori dan studi literatur sebelumnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa Ridwan Kamil melakukan lima tahapan kampanye fungsional pada konten Instagram miliknya. Tahapan tersebut meliputi tahap identifikasi, tahap legitimasi, tahap partisipasi, tahap penetrasi, dan tahap distribusi. Setiap tahapan kampanye fungsional dijalankan sesuai dengan timeline kampanye yang dibagi setiap bulannya.

---

ABSTRACTThe year 2018 is the year of Ridwan-Uu s victory in the 2018 West Java Governor election. This is one proof that social media plays an important role in the campaign as Ridwan Kamil has done on Instagram. This work aims to describe how to manage Ridwan Kamil's Instagram content as a succession in the success of the campaign in the West Java Pilkada. The researcher uses the quantitative content analysis method to classify all research objects based on the categories and previous literature studies. The findings show that Ridwan Kamil carried out five stages of the functional campaign on his Instagram content. These stages include stages, stages of legitimacy, stages of participation, stages, and stages of distribution. Each stage of the functional campaign has done accordingto the campaign timeline that is divided every month."

"Skripsi ini meneliti pematuhan dan pelanggaran maksim kerja sama yang dilakukan setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017-2022 dalam debat kedua. Tujuan Penelitian untuk memaparkan maksim apa saja yang dipenuhi serta dilanggar oleh masing-masing pasangan calon gubernur DKI Jakarta saat debat. Melalui analisis maksim tersebut, penulis akan menjelaskan gambaran kualitas percakapan tiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa maksim yang paling banyak dipatuhi dalam debat adalah maksim relevansi. Sementara itu, maksim yang paling banyak dilanggar adalah maksim kuantitas. Banyaknya pematuhan terhadap maksim relevansi menggambarkan bahwa tiap pasangan calon secara keseluruhan mampu mengaitkan jawabannya terhadap topik pembicaraan dengan baik. Pelanggaran terhadap maksim kuantitas dipengaruhi oleh keinginan dari tiap pasangan calon untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya agar dapat meyakinkan seluruh mitra tuturnya. Selain itu, tidak adanya pelanggaran maksim kualitas dipengaruhi oleh keinginan tiap pasangan calon untuk memberikan bukti yang konkret agar dapat menarik perhatian mitra tutur terhadap program kerja mereka.

---

This research examines the obedience and disobedience of cooperation maxim that conducted by every pair of governor and vice governor candidates of Jakarta 2017-2022 in the second debate. The purpose of the research is to describe what maxims are fulfilled and violated by each pair of candidates during debate. Through the analysis of the maxim, the author will explain quality of conversation from each pair of governor and vice governor candidates. The method used in this research is qualitative method. The conclusions in this study indicate that the maxim most fulfilled in the debate is the maxim of relevance. Meanwhile, the maxim of the most violated is the maxim of quantity. Many obediences from the maxim of relevance illustrates that each pair of candidates are able to link their answers to the topic of conversation well. Obedience of the maxim of quantity seem to be influenced by the desire of each candidate pairs to convey the widest possible information in order to convince all partners said. In addition, the absence of maxim of quantity seem to be influenced by the wishes of each candidate pair to provide concrete evidence in order to attract the attention of the partners said to their work program."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya para ”preman” sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang berperan penting dalam sistem demokrasi yang relatif baru diterapkan sejak tahun 1997. Sebagian aktor lokal tersebut berasal dari kader Pemuda Pancasila. Mereka tidak hanya mengandalkan intimidasi dan uang yang dimiliki, tetapi mereka juga menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, pejabat birokrasi, pebisnis, dan pemilik media cetak lokal. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya (resources) dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam kapasitasnya sebagai ’preman’, mereka dapat juga menggunakan sumber daya kekerasan. Untuk membuktikan adanya peran tersebut, penelitian ini akan menjawab pertama bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Kedua, pola mobilisasi yang dilakukan untuk menggerakkan potensi organisasi yang dimiliki Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Ketiga, model relasi jaringan yang dilakukan di antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan media massa dalam memenangkan calon gubernur yang didukung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bosissm dari John T. Sidel dan Kelompok Kekerasan yang ditulis oleh Masaaki dan Rozaki. Sedangkan teori pendukung adalah Teori Kekuasaan dari Miriam Budiardjo dan Charles F. Andrain, Konsensus dan Konflik dari Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Otonomi Daerah dari Brian C. Smith, dan Teori Kepentingan Terselebung (Hidden Autonomy) yang ditulis Syarif Hidayat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai strategi penelitian. Analisis kualitatif teknik tipologi dipilih sebagai sebagai cara untuk menyusun interpretasi atas kajian literatur, wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan anggota Pemuda Pancasila adalah mengancam dan menakut-nakuti akan melakukan pemukulan fisik dan membuat ketidaknyamanan pemilih yang tidak memilih calon gubernur yang ingin dimenangkan. Pola mobilisasi dilakukan atas dasar patron-klien piramida yaitu seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk mengerakkan anggota Pemuda Pancasila. Model relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru bahwa fenomena munculnya bos lokal dan kelompok kekerasan mengindentifikasikan adanya perbedaan yang khas di Sumatera Utara. Kontribusi terhadap perspektif teori Ilmu Politik yang ditemukan dalam penelitian ini disebut Teori Jaringan Patronase Baru Bos Lokal.

---

The background of this study is the emergence of “gangsters”—some of whom were cadres of Pemuda Pancasila—as local actors who played an important role in the democratic system applied in North Sumatera since 1997. Not only that they intimidated with violence and money; they became political party officials, legislative members, bureaucrats, business people, and owners of local print media. In their formal capacity, they had power to gain access to resources from the local government and maximize them. While as ‘gangsters’, they practiced violence. This study would discuss three points to prove that such things really occurred: first, the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila North Sumatera in the North Sumatera governor election in 2008; second, the pattern of mobilization performed to generate the potential of the organization; third, the network relation model among Pemuda Pancasila, the local government, the local business people, and the mass media in making the supported candidate win. The main theories applied here are the Bosissm Theory by John T. Sidel and the Violence Group Theory by Masaaki and Rozaki. The supporting theories are the Theory of Power by Miriam Budiarjo and Charles F. Andrain, Consensus and Conflict by Maswadi Rauf, Democracy and Decentralization by Brian C. Smith, and Hidden Autonomy by Syarif Hidayat. This study uses a qualitative approach with case studies. The qualitative analysis with typology technique is chosen as a way to arrange interpretations on data—written materials, in depth interviews, and observations. The findings showed that the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila members were threaten to beat physically and create inconvenience if the voters did not vote governor candidates who want to win. The mobilization pattern was executed using patron-client pyramid: each figure of Pemuda Pancasila had his own power to mobilize members. The relation model among Pemuda Pancasila, bureaucracy, business people, and local print media was performed based on mutualistic symbiosis. The phenomenon of emerging local bosses and violent groups theoretically implied spesific differences in North Sumatera. The contribution to Political Science theories, which will be found in this study, is called the Theory of New Patronage Network of Local Bosses."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia."