Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem jaminan sosial di Prancis atau yang dikenal sebagai La Sécurité Sosiale pada dasarnya adalah sejumlah kewajiban jaminan dasar yang terdiri dari; jaminan wajib umum, jaminan khusus, jaminan dalam bidang pertanian, dan jaminan asuransi bagi pengangguran. Diperkenalkan pada tahun 1945, La Securité Sociale pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga Prancis. Akan tetapi, cakupan universal tersebut pada akhirnya mendapat sejumlah pertentangan, baik yang berasal dari para pekerja sektoral yang berusaha untuk tetap menjaga jaminan yang telah diberikan, maupun dari pekerja mandiri yang menolak untuk dibawa ke sistem jaminan baru. Tulisan ini hanya berhubungan dengan jaminan wajib umum, atau base yang meliputi; jaminan keluarga, kesehatan, keselamatan kerja, asuransi pengangguran dan tunjangan hari tua yang mencakup seluruh pekerja bergaji di Prancis.

---

The French social security system or known as La Sécurité Sociale is basically a number of statutory schemes; the compulsory general scheme, various special scheme, the agricultural scheme, and unemployment insurance scheme. Introduced in 1945, La Securité Sociale was initially intended to cover the entire population. The creation of universal coverage was met with opposition however, whether from workers in sectors already covered by a scheme which they wished to maintain, or from self-employed workers who refused to be brought into the new scheme. This paper deals only with the general scheme, which consist the family life insurance scheme, health insurance scheme, work injury compensation insurance, unemployment insurance scheme and the supplementary pension schemes which cover all salaried workers."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"Tesis ini membahas tentang Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, objek penelitiannya (1) Peraturan perundangan yang mengatur sistem asuransi sosial sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2) Asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan (3) Permasalahan hukum yang timbul pada asuransi sosial sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, kemudian menganalisa permasalahan yang timbul sebelum berlakunya sistem jaminan sosial nasional yang akan menjadi tantangan pada pelaksanaan asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil secara normatif Sistem Jaminan Sosial Nasional akan lebih memberikan kepastian hukum, jaminan kepesertaan dan manfaat bagi peserta jaminan sosial, namun demikian tidak adanya lembaga pengawas dan kewenangan pemberi sanksi yang secara tegas di amanatkan oleh Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan sangat potensial mengulang kegagalan yang sama.

---

This thesis discusses Social Insurance in the National Social Security System, the object of research (1) legislation governing social insurance system prior to the enactment of Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (2) Social Insurance in the National Social Security System is set the Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System, and (3) the legal issues that arise in the social insurance before the enactment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System. This study uses normative research methods, and then analyze the problems that arise before the entry into force of the national social security system that will be a challenge in the implementation of social insurance on the national social security system.Based on the research results normative National Social Security System will provide more legal certainty, a guarantee of participation and social security benefits for the participants, however, the absence of the regulatory agencies and authorities giver expressly sanctions mandated by the Constitution - Constitution of National Social Security System will potential repeat the same failure."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"Warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dasar agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi, walau merupakan program yang masih baru Jaminan Sosial yang dihadirkan oleh negara berdampak sangat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun implementasinya jaminan sosial yang berbasis skema iuran ini terdapat permalahan yaitu defisit iuran yang dihimpun dengan jumlah klaim yang harus dibayarditambah dengan beban operasional sehingga tiap tahun terus terjadi peningkatan defisit. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penanggulangan defisit secara kolaboratif belum memenuhi seluruh unsur kolaboratif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan dukungan dari para pengusaha dan swasta akan keberlangsungan program ini. Adapun upaya membangun kolaborasidalam penanggulangan defisit program jaminan sosial nasional adalah dengan membentuk komitmen dengan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, serta adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders, dukungan politik dan dukungan masyarakat yang dilibatkan menjadi inti membangun kolaborasi terutama menanamkan asas gotong-royong pada masyarakat

---

Citizens are entitled to basic protection social security, social security presented by the state is very large for the health and welfare of the people of Indonesia, but the implementation of this contribution-based social security scheme has problems. This contribution deficit collected by the number of claims to be paid plus operational expenses so that each year the deficit continues to increase. By using a qualitative approach, the results of this research indicate that the collaborative deficit reduction process has not fulfilled all collaborative elements due to the low community participation and support from entrepreneurs and the private sector for the sustainability of this program, The effort to build collaboration in overcoming the deficit of the national social security program is by forming commitments among stakeholders, attitude of mutual ownership and interdependence, and the existence of mutual respect to mutualunderstanding among stakeholders, political support and community support that are involved are at the core of building collaboration especially instilling the principle of mutual cooperation in the community."

"Telah dilakukan kajian secara kritis tentang konsep jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia dengan membandingkan jaminan sosial di beberapa negara maju dan berkembang. Kemudian dilakukan telaah terhadap kondisi perusahaan PT Jamsostek dalam bentuk konsep maupun operasionalnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (welfare state). Untuk itu perlu membandingkan kondisi jaminan sosial yang ideal dengan keadaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), sehingga diketahui positioning PT jamsostek saat ini.Dari positioning ini akan terlihat kesenjangan (gap) antara keadaan perusahaan PT. Jamsostek sekarang dengan keadaan jaminan sosial yang Ideal (seharusnya}. Kemudian ditentukan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut sekaligus merealisasikan misinya untuk melindungi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

---

There carried out a critical review of social security concept held in Indonesia by comparing social securities among developed and developing countries. Hence, there analyzed conditions of PT. Jamsostek in the fbrm of concept and its operation. It is adapted to the requirements of Indonesian nation to achieve the welfare state. For that purpose, it is significant to compare the conditions of ideal social security with those of Jamsostek-bused social security for the current positioning cal PT Jamsostek.

It is from this positioning that one will observe a gap between PT Jamsostek 's current conditions and those of ideal social security. Then, there determined target, strategy and action plan to achieve the ideal conditions and realize the mission for protecting the whole workforce in Indonesia."

"Layanan aplikasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah aplikasi layanan milik lembaga publik yang menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Aplikasi ini telah mengalami transformasi yang semula hanya menyediakan informasi terkait program, kemudian menyediakan pengajuan manfaat klaim. Pada maret 2022, ulasan pengguna dari App Store memberikan peringkat 1,5 dan melalui Google Play Store dengan peringkat 4,4 kemudian meningkat menjadi 4,7 pada maret 2023. Sementara itu, pengaduan dan permintaan informasi layanan aplikasi pada tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi, masing-masing 65% dan 5%. Dampak keluhan menyebabkan keterlambatan proses layanan, tingginya trafik keluhan, dan penurunan nilai kepuasan peserta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan usability evaluation aplikasi dari sisi pengguna dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas, produktivitas, keamanan, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, dengan menggunakan instrumen User Experience Questioner, Task Scenario, dan Post Test Interview. Temuan menunjukkan pengguna mengalami masalah antarmuka, navigasi, kejelasan informasi, dan masalah fungsionalitas. Aplikasi memerlukan perbaikan navigasi dan interaksi antarmuka, konsistensi desain tampilan, notifikasi, dan pedoman penggunaan. Rekomendasi bertujuan menyesuaikan antarmuka dan fungsionalitas memenuhi kebutuhan pengguna, memberikan pengalaman memuaskan dan mempersingkat proses layanan. Organisasi dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial tenaga kerja pada lembaga publik.

---

The worker’s social security application is a service application belonging to a public institution that organizes social security protection in the field of employment. This application has undergone a transformation that initially only provided information related to the program, then provided submission of claim benefits. In March 2022, user reviews from the app store gave a rating of 1.5 and through the Google Play store with a rating of 4.4 then increased to 4.7 in March 2023. Meanwhile, complaints and requests for app service information in 2022 ranked second highest, at 65% and 5% respectively. The impact of complaints causes delays in the service process, high complaint traffic, and a decrease in participant satisfaction scores. This research aims to conduct a usability evaluation of the application from the user side and provide recommendations for improvement. This research focuses on effectiveness, productivity, security, and user satisfaction. This research method uses a mixed method approach, using the user experience questionnaire, task scenario, and post-test interview instruments. The findings show the user's experience interface, navigation, information clarity, and functionality issues. The application requires improvements to navigation and interface interaction, consistency of display design, notifications, and usage guidelines. Recommendations aim to adjust the interface and functionality to meet user needs, provide a satisfying experience, and shorten the service process. Organizations can use this research to improve the quality of labor and social security services in public institutions.

"

"Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu dirugikan. Upah dan pesangon menjadi prioritas dalam masasalah kesejahteraan atas putusan pailit tetapi pekerja kesulitan atas penagihan utang pailit yang mana asset perusahaan tidak lagi mencukupi. Untuk itu penulis akan menganalisa permasalahan kepailit terkait hak pekerja (pesangon dan jaminan sosial), dampak terjadinya pailit terhadap pekerja, dan peran pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja akibat pailit. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial akibat putusanya hubungan kerja sering terabaikan bahkan tidak terbayarkan. Dengan peraturan yang ada saat ini kinerja kurator dan hakim pengawas belum sepenuhnya menjawab permasalahan hak pesangon yang tidak terbayarkan maka harus ada instrument yang dapat membantu hak pekerja yang terabaikan. Selain itu belum adanya jaminan sosial pekerja akibat kehilangan pekerjaan menjadi kebijakan yang dapat membantu mengurangi permasalahan pekerja. Perlindungan hak pekerja dan jaminan sosial sangat penting, mengingat pesangon dan jaminan sosial merupakan aspek penting bagi pekerja yaitu menjamin kesejahteraan pekerja.

---

In the event of a bankruptcy decision made by an employer based on a Commercial Court decision, the implication is termination of employment (PHK) for workers. The consequences of layoffs are very closely related to payment of compensation in the form of workers' rights and protections. Repayment of bankruptcy assets in practice often results in irregularities, namely not opening up the process and paying it off so workers are always disadvantaged. Wages and severance are a priority in the issue of welfare over bankruptcy decisions, but workers find it difficult to collect bankruptcy debt in which company assets are no longer sufficient. For this reason, the authors will analyze bankruptcy issues related to workers' rights (severance pay and social security), the impact of bankruptcy on workers, and the role of the government in protecting workers due to bankruptcy. To answer the problems that have been formulated in this study, normative legal methods are used that are analytical descriptive. The results of this study are the protection of workers' rights and social security due to termination of employment are often neglected or even unpaid. With current regulations, the performance of curators and supervisory judges has not fully answered the problem of severance pay that is not paid, so there must be an instrument that can help the rights of workers who are neglected. In addition, the absence of workers 'social security due to job loss is a policy that can help reduce workers' problems. Protection of workers' rights and social security is very important, considering severance pay and social security are important aspects for workers, namely ensuring the welfare of workers."

"This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data.The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System."

"

Pembangunan desa merupakan proses peningkatan atau perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat menggunakan pendekatan tata kelola kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan  melibatkan masyarakat dan penyedia layanan untuk menjalin suatu hubungan dan bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kebijakan publik berupa sistem jaminan sosial yang dibangun oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan tata kelola yang kolaboratif diharapkan akan lebih cepat meningkatkan kualitas hidup dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek leadership dari kepala desa sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program pembangunan di desa. Penelitian ini menganalisis keberhasilan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya mewujudkan sistem jaminan sosial melalui tata kelola yang kolaboratif.  Melalui pendekatan kualitatif, penelitian mempergunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Informan dipilih dengan purposive sampling dan snowball. Jumlah seluruh informan sebanyak delapan belas (18) informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo membangun sistem jaminan sosial di desa tersebut secara partisipatif dengan menggunakan potensi lokal.

 

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Tata Kelola Kolaboratif, Jaminan Sosial, Lembaga Sosial.

 

---

Village development is a process of increasing or improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas. The Village Government in their efforts to build a social security system for the community uses a collaborative governance approach. Collaboration is held by entangling the community and service providers to establish a dealings and team up in committment to achievee the goals faster and greater than working individually. Public policy in the form of a social security system built by the Panggungharjo Village Government with collaborative governance is expected to produce  improvement of education and health as basic quality of life.

 

Previous research showed that the role of heads of village have big influences to the village program’s fruitfulness. This study analyzes the triumph of the Panggungharjo Village Government for their exertion to raise a social security system based on participation of the stakeholders in community. Through a qualitative approach, research used in-depth interviews, focus group discussions, observation and literature studies to collect data. Informants were selected by purposive sampling and snowball. The total number of informants was eighteen (18) informants. The results of the study showed that the Panggungharjo Village government used a collaborative governanance to construt a participative social security system in the village based on local potential

"