Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi tengah kondisi perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro –khususnya BMT- sebagai lembaga intermediasi yang mewadahi unit usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan BMT tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum, pengaturan dan sistem pengawasannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat dibutuhkan, agar tercipta lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas secara rinci mengenai eksistensi BMT berbadan hukum Koperasi dan PT sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah dalam menggerakkan ekonomi rakyat di Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlak

---

ABSTRACTIn the midst of growing economic conditions in Indonesia, which is one of many factors supporting to increase economic people is empowerment of microfinance institution –especially BMT- as an intermediary institution that embodies the micro and small units. This empowerment will not run properly if it is not supported by regulation that concern about legal status, regulation and supervision system. The role of government as a regulator is urgently required, in order to create a financial institution that is able to meet the needs of the community for the creation of economic welfare. The research in this thesis using normative legal research methods, which discusses in detail about the existence of BMT with a legal entity of Cooperative and PT (Limited Company) as Shari'ah microfinance institutions to increase economy people in Indonesia, reviewed from the aspects of legal which applicable"

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Wasilah dan meneliti sejauh mana kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Wasilah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut berikut solusi-solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tipologi penelitian evaluatif-preskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah untuk usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diselenggarakan oleh BMT Wasilah. Dalam pelaksanaanya, akad murabahah yang digunakan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Khususnya berkenaan dengan implementasi akad wakalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sebelum akad murabahah dibuat dan disepakati. Akibatnya, akad menjadi fasid (rusak) karena syarat mengenai obyek akad tidak terpenuhi. Disamping itu, dalam dokumen akad murabahah masih ditemukan banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar akad menjadi sempurna. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT Wasilah dalam penerapan pembiayaan murabahah ini masih berkisar pada masalah-masalah internal seperti ketiadaan komitmen anggota dan pengelola dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan, kekurangan Sumber Daya Insani yang menguasai pelaksanaan akad-akad yang digunakan, dan ketiadaan Dewan pengawas Syariah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Solusi atas kendala dalam penerapan akad murabahah itu adalah dengan melaksanakan pembenahan terhadap hal-hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis research aims to see clearly on the implementation of microfinancing activitiy by using the murabaha contract carried out by BMT Wasilah and examine the extent to which conformity of murabaha contract used in it with the provisions of Islamic contract law. In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions. The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach. The results showed that the murabaha financing for micro-enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah. However, the implementation of murabahah contract (aqd) in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law. In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed. As a result, the contract becomes imperfect (damaged) due to the terms of the objects in this contract are not met. Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect. Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro-enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities, shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used, and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah‟s aspects of the implementation of them. Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above.Islamic contract law In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach The results showed that the murabaha financing for micro enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah However the implementation of murabahah contract aqd in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed As a result the contract becomes imperfect damaged due to the terms of the objects in this contract are not met Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah rsquo s aspects of the implementation of them Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above "

"ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah menyusun solusi untuk mengatasi NPF pada BMT. Metode yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan prioritas NPF pada BMT adalah lemahnya kemampuan Account Officer BMT dalam analisa permohonan pembiayaan, lemahnya sistem pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengetahuan dan pengalaman wirausaha nasabah yg masih minim dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penataan pasar dan PKL. Prioritas solusinya adalah meningkatkan kompetensi Account Officer, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis rescheduling, reconditioning restructuring dan jaminan, melakukan pembinaan dan pelatihan wirausaha nasabah berbasis UMKM dan berkoordinasi dan kemitraan dengan program pengembangan UMKM Pemerintah Daerah. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah menerapkan sistem manajemen operasional BMT yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas SDM pada BMT, memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah BMT, dan menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder terkait.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to develop a solution to overcome the NPF in BMT. The method used is the Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the priority issues on the BMT NPF is weak ability BMT Accounts Officer in the analysis of the financing application, lack of settlement and settlement system of financing problems, knowledge and entrepreneurial experience of customers who still minimal and Local Government policy in terms of structuring the market and street vendors. Priority solution is to increase the competence of Accounts Officer, perform settlement based financing problems rescheduling, reconditioning restructuring and guarantees, conduct training and entrepreneurship training-based small and medium business customers and coordination and partnership with small and medium enterprise development programs with local governments. While the strategy is a priority is to implement the operational management system BMT effective and efficient, improve the quality of human resources in the BMT, to provide optimum service to customers BMT, and cooperation with all relevant stakeholders."

"ABSTRAKPelaku usaha UMKM khususnya pedagang mikro di pasar tradisional Desa Selopampang pada umumnya tidak layak bank unbankable. Kesulitan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan perbankan menjadi kendala untuk meningkatkan usaha. Hal ini membuat para pedagang pasar terjerumus kedalam praktek rentenir. KJSK BMT Al Quddus sebagai lembaga keuangan mikro yang mengunakan sistem syariah memberikan produk layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat khususnya para pedagang mikro pasar tradisional Desa Selopampang. Lembaga ini memberikan produk/layanan jasa keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil. Pembukaan tabungan dengan biaya yang terjangkau, bebas biaya administrasi, pelayanan jemput bola, dan pemberian pembiayaan/pinjaman tanpa agunan sebagai jaminan dengan nominal tertentu. Pemberian produk/layanan jasa keuangan yang sepertiitu, terlaksana karena adanya rasa saling percaya antara KJKS BMT AL Quddus dengan para pedagang pasar dan hubungan yang terjalin diantara keduanya yang baik. Selainitu, adanya norma agama yang melandasi untuk saling membantu diantara sesama

---

ABSTRACTBusiness actors of SMEs, especially micro traders in the traditional market of Selopampang Village are generally unbankable. The difficulty of accessing capital from banking financial institutions becomes an obstacle to increasing business. This makes market traders fall into the practice of loan sharks. KJSK BMT Al Quddus as a microfinancial institution using sharia system provides an inclusive financial services productfor the community, especially the traders in the traditional market of Selopampang Village. This institution provides products services that are easily accessed by the small community such as account submission with an affordable cost, free administrative costs, pick up service, and loans without collateral for certain nominal. This matter is accomplished by the mutual trust between KJKS BMT AL Quddus and market tradersas well as the good relationships between them. In addition, there is a religious nor munder lying to help each other."

"Baitul Maal adalah rumah atau bangunan tempat menyimpan harta dimana harta yang telah ditempatkan menjadi milik kaum Muslimin yang fungsinya untuk keperluan ibadah sosial, kesejahteraan dan pembangunan umat Islam. Baitul Maal pernah terbukti sebagai lembaga yang mampu merealisir kesejahteraan umat melalui orang-orang yang dipercaya, kemampuan lembaga tersebut karena banyaknya sumber-sumber pemasukan yang didapat pada waktu itu dan mendapatkan penanganan langsung dari pemerintah yang berkuasa. Khususnya di Indonesia Baitul Maal secara nasional pernah diusahakan untuk ada akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah usaha tersebut telah dimentahkan kembali, sehingga keberadaan yang ada sekarang ini sifatnya hanya kedaerah itupun setelah mengikuti perkembangan zaman sebab kalau memakai konsep seperti dalam sejarah nya maka hal itu adalah tidak mungkin, Baitul Maal yang ada sekarang pun keberadaannya tidak jelas karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi baik dari umat Islam sendiri maupun dari pemerintah."

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kelengkapan pengaturan mengenai pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Danareksa Syariah Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari urgensi dari pengawasan shariah compliance di reksa dana syariah. Penerapan prinsip syariah harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan dari reksa dana syariah tersebut tercapai. Penerapan prinsip syariah tersebut diantaranya proses pemilihan instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (screening), proses pemisahan unsur haram dari penghasilan yang halal (proses cleansing, pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta dijalankan oleh Manajer Investasi dan bank Kustodian yang mengerti tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengawasan tersebut dilakukan secara bertingkat oleh Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Kustodian, namun dengan kurangnya pengaturan lebih lanjut di tataran teknis, dibutuhkan opini dari dewan pengawas syariah yang hingga saat ini keberadaannya di manajer investasi reksa dana syariah belum di legitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, keberadaan DPS telah menajadi common practice bagi manajer investasi reksa dana syariah termasuk PT. Danareksa Investment Management.

---

This research analyzes, (1) How is the completeness of Shariah compliance Supervision Regulation in the Islamic Mutual Fund. (2) How is the Implementation of shariah compliance supervison to Danareksa Syariah Saham. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the urgency of shariah compliance supervision on Islamic Mutual Fund. The Shariah principles should be able to applied well, in order to the purposed of the Islamic Mutual Fund is achieved. the Focus of Shariah compliance on Islamic Mutual Fund are the process of investment instrument screening, the process of cleansing, management of which is not contrary to the shariah principles, as well run by the investment manager and custodian bank who well understand about shariah compliance. The supervision is carried out- rise by the Custodian Bank and Financial Services Authority. but with the lack of the further reguation in the technical level, there should be an opinion of shariah supervisory board, which its presence in Islamic Mutual Fund is not on the legitimacy of the law. In practice, the presence of DPS has become common practice for Investment Manager of Islamic Mutual Fund, including PT. Danareksa Investment Managemen."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."