Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnalisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah yang terletak di Belawan,Medan, Sumatera Utara, antara M. Hafizham melawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) danKepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait eksistensi Hak Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 yang berada dalam Hak Pengelolaan No.1/Belawan I. Analisis ini mengkaji PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN yang diputuskan pada tanggal5 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selain itu,oleh karena PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan banding atas putusan PengadilanNegeri Medan tersebut, maka analisis ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor: 375/PDT/2012/PT.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2013, yang padapokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDNkarena Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata, memutus melebihi kewenangannya,salah dan keliru mengenai dasar kepemilikan atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, dantelah salah mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam analisispenulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama mengenaipengaturan dan pengaplikasian konversi tanah Grant Sultan, kedua mengenai status kepemilikantanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 dan ketiga mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No.1709 Tahun 1917. Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan(library research) khususnya mengenai sejarah dan pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli diSumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangandan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN serta PutusanPengadilan Tinggi Medan No 375/PDT/2012/PT.MDN. Bahan hukum sekunder yang digunakanadalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dankonversi hak atas tanah. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pertama,mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi atas tanah Grant Sultan diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997. Kedua, mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 merupakan milik bersama (kolektif) Tengku Ibnu Maja Jafar, Tengku Muhammad Erfandan M. Hafizham. Ketiga, mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, baikMajelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, didalampertimbangannya mengakui eksistensi atau keberadaan tanah Grant Sultan No 1709 Tahun1917, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 letak dan batasnya tidak jelas. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Pemerintahseharusnya segera mengambil langkah untuk mengatur secara jelas mengenai tanah-tanah hakadat ciptaan Pemerintah Swapraja termasuk cara dan syarat pendaftaran penegasan konversinya.Selanjutnya solusi yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara, oleh karena SuratGrant Sultan diterbitkan oleh Sultan Deli dan dicatat di Kantor Kesultanan, maka pihakKesultanan Deli-lah yang mengetahui baik mengenai keabsahan maupun mengenai letak danbatas atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Selain itu, harus ditelusuri apakah sejakditerbitkan Surat Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, pemiliknya telah memenuhi kewajibannyauntuk mengerjakan tanahnya atau tidak.

---

ABSTRACTThe analysis conducted in this thesis is a dispute of land that located in Belawan, Medan,North Sumatra, between M. Hafizham against PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) andHead of the Medan Land Office related to existence the rights of Grant Sultan Number 1709of 1917 which is in the HPL No.1/Belawan I. This analysis examines the decision of MedanDistrict Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN on June 5, 2012 which is principallygranted a partially plaintiff’s lawsuit. In addition, because of PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) appealed that decision of the Medan District Court, the analysis also examines thedecision of Medan High Court Number: 375/PDT/2012/PT.MDN on June 5, 2013, which isprincipally cancel the decision of Medan District Court Number:561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN, because Judex factie have violated the Procedure of CivilCode, decide exceeded its authority, wrong and mistaken in judging the basis of landownership of Grant Sultan Number 1709 of 1917, and has been wrong and mistaken injudging of undue influence (Misbruik van Omstandigheden). In the analysis of this thesis,there are three principal issues to be discussed, the first is the implementation andconversion of Grant Sultan land, the second is how the ownership status of Grant SultanNumber 1709 of 1917 land, the third is the existence of Grant Sultan Number 1709 of 1917.To answer those three basic problems, the research method that conducted is the normativelegal research method or library research methods, especially regarding the history andregulation of Grant Sultan on Deli Sultanate in North Sumatra both before and after theenactment of Law Number 5 of 1960. The sources of the subject research are the primarylegal materials that is Laws and Regulations, Medan District Court Decision Number561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN and Medan High Court Decision Number375/PDT/2012/PT.MDN, and secondary legal material, are literature/books relating to theAgrarian Law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The first resultof the analysis that conducted in this study regarding the implementation and conversion theGrant Sultan rights is stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 jo. TheRegulation of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of1997. The second result is the ownership status of the Grant Sultan Number 1709 of 1917,are the collectively property by Tengku Jafar Ibnu Maja, Tengku Muhammad Erfan and M.Hafizham. The third result, the existence of land Grant Sultan Number 1709 of 1917, boththe State Court Judge and High Court Judge, in his discretion does not deny the existence ofGrant Sultan land Number 1709 of 1917, even though according to the High Court Judge,the location and land boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land are unclear. thesolution to these problems is, the Government should take steps to regulate the customaryland rights immediately including the terms and conditions of its conversion registration.Furthermore, the solution that can be reached by the parties is therefore Sultan Grant Letterissued by the Sultan of Deli and registered in the Sultanate, the Sultanate of Deli is the onewho knows both of validity, location and boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917land. Furthermore, it should be traced whether since issued Letter of Grant Sultan Number1709 of 1917, the owner has fulfilled its obligation to utilize the land or not."

"ABSTRAKLaporan ini mengangkat kasus pembatalan penjualan tanah XX yang melibatkanperusahaan real estat PT Z (penjual) dan PT M (pembeli). Analisis dilakukan denganberfokus pada perlakuan akuntansi PT Z terkait aset real estat dan pengakuanpendapatan atas penjualan aset real estat serta tindakan Kantor Akuntan Publik A (KAPA) selaku auditor. Berdasarkan hasil analisis, mengacu pada PSAK 44, PT Zseharusnya tidak dapat mengakui pendapatan atas penjualan bidang tanah XX. Selainitu, PT Z seharusnya tidak mengakui pemerolehan aset real estat baru dari pembatalanpenjualan. Sehingga, berdasarkan hasil diskusi dengan KAP A, penyajian kembaliperlu dilakukan.

---

ABSTRACTThis report focuses on the case of sale cancellation of land XX involving real estatecompany, PT Z (seller) and PT M (buyer). The analysis was performed by focusing onthe accounting treatment by PT Z related to the real estate asset and the revenuerecognition on the sale of real estate asset as well as the action of Public AccountingFirm A (KAP A) as the auditor. Based on the analysis, referred to PSAK 44, PT Zshould not be able to recognize revenue on the sale of land XX. In addition, PT Z shouldnot recognize the acquisition of new real estate asset from the sale cancellation. Thus,based on the discussion with KAP A, restatement is necessary.;;"

"Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, dan perumahan merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan dan permukiman selalu diarahkan untuk meningkatkan serta menciptakan kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman tersebut sangat erat kaitannya dengan ketahanan daerah/ wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ketahanan nasional. Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah 'Sangat Sederhana (RSS), sudah berjalan dan berkembang sedemikian pesat di Jambi dan seluruh propinsi di Indonesia sehingga perlu dikaji bagaimana sunibangannya terhadap Ketahanan Daerah yang bersangkutan. Hal inilah yang penulis uraikan bagaimana sumbangannya terhadap Ketahanan Daerah, apakah bersifat positif atau sebaliknya yang dapat diketahui melalui pendekatan berbagai aspek astra gatra."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan akta hibah yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terbanding yang menjual tanah berdasarkan akta hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, serta melihat bagaimana sebenarnya praktik maupun teori terkait perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik. Dimana meskipun pembeli beritikad baik pada prinsipnya harus dilindungi, namun ketika dimasukkan dalam keadaan tertentu, ternyata terdapat hak pembeli beritikad baik yang dapat dikesampingkan. Pada akhirnya penulis mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait.

---

The research discusses the illegal act of buying and selling land based on the grant deed, which in turn has implications for the rights of buyer who have purchased the land in good faith. The research method used is normative juridical. The focus of the research is to find out whether the act of the Appealed who sold the land base on the grant deed is an act against the law, and to see how the actual practice and theory regarding the protection of buyer with good intentions. Although the buyer in good faith in principle must be protected, when it is included in certain circumstances, it turns out tha there is a right of the buyer in good faith which can be overridden. In the end the writer elaborates the two focuses above to see whether the judge’s decision has been correct or not. The result of the research show that the judge’s decision is not correct in view of the statutory regulations and related legal theories."

"ABSTRAKHak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang kuat, salah satu cirinya adalah mudahdan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undangNomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila debitur ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut. Penjualan ini disebut dengan parate executie. Namun, di dalamprakteknya, pelaksanaan parate executie ternyata tidak dapat berjalan dengan semestinyasebagaimana yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429K/Pdt/2011. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan ini adalahbagaimanakah bentuk upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggunganberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429 K/Pdt/2011? Danhambatan-hambatan apa sajakah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan parate executie HakTanggungan sebagai jaminan kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagikepentingan kreditur? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatanyuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat ekspanataris.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal kredit macet atau wanprestasi, krediturberhak menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan lelang umumtersebut, yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur kepada pengadilan negerisehingga menghambat pelaksanaan lelang dan sulitnya mencari pembeli lelang. Terhadap haltersebut, penulis menyarankan agar kreditur hendaknya lebih gencar melakukanpengumuman melalui berbagai media, baik media massa maupun media elsktronik sehinggadiperoleh calon pembeli lelang. Selanjutnya dalam rangka penyaluran kredit, krediturhendaknya menerapkan prinsip 5-C (capacity, character, capital, collateral, dan condition ofeconomy) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

---

ABSTRACTSecurity on land is a powerful security agency, one of the it's character is easy anddefinitely in execution. Under the provisions of Article 6 of Law No. 4 of 1996Regarding Security On Land determines that if the debtor don't do like the contactsaid, the holders of security on land have the right to sell the object of security onland on its own power through a public auction and taking payment of its receivablefrom the sale proceeds. This sale is called parate executie. However, in practice, theimplementation parate executie was not able to walk properly, as happened in theSupreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011. The principalissues raised in this paper is how the form of the settlement of bad loans with securityon land based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011? And what are the obstacles will be faced in implementation parateexecutie as loan collateral to provide legal protection for the benefit of creditors? Thisresearch is a law with normative juridical approach, using primary and secondarylegal materials that are explained. The survey results revealed that in terms of baddebts or defaults, the lender has the right to sell the rights object Dependant on itsown power through a public auction. However, there are some obstacles that can beencountered in the implementation of the public auction, namely the claim made bythe debtor to the district court so that hinder the implementation of the auction andthe difficulty of finding buyers auction. Against this, the authors suggested thatlenders should be more incentive to do the announcement through a variety of media,both mass media and the media in order to obtain prospective buyers. Furthermore, inorder to lending, creditors should analize carefully by the principle of 5-C (capacity,character, capital, collateral, and condition of economy) so as to minimize theoccurrence of bad debts."

"Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang termasuk kedalam sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2014. Jumlah perusahaan yang termasuk kedalam penelitian ini adalah sebanyak 32 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan 10 rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur modal, antara lain profiability, growth, asset tangibility, size, cost of debt, liquidity, financial distress, tax rate, dan age. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel seperti asset tangibility, size, liquidity, dan financial distress berpengaruh terhadap struktur modal.

---

The purpose of writing this study is to determine what are the variables that affect the company's capital structure which are included in property and real estate sector in the Indonesia Stock Exchange for period 2010-2014. The number of companies included in this study are 32 companies. In this study using 10 ratio used to describe the capital structure, profiability, growth, asset tangibility, size, cost of debt, liquidity, financial distress, tax rate, and age. Results from this study showed that variables such as asset tangibility, size, liquidity, and financial distress affect the capital structure."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara harga tanah danjarak ke CBD di Bekasi. Asumsi yang digunakan adalah bahwa hubungan antaraharga tanah dan jarak ke CBD adalah negatif dan signifikan. Data yang digunakandalam analisis pada tesis ini adalah data harga tanah yang bersumber dari DinasTata Kota Bekasi pada tahun 2011 yang terdiri dari 12 kecamatan. Dari hasilanalisis, di dapatkan hubungan antara harga tanah dan jarak ke CBD adalahnegatif dan signifikan. Selain itu juga diketahui faktor-faktor lainnya yang dapatmempengaruhi harga tanah di Bekasi selain dari lokasi ke CBD. Kamimenggunakan kondisi infrastruktur di sekitar daerah penelitian sebagai factor lainyang mempengaruhi harga lahan. Untuk infrastruktur jalan, hasilnya adalahsignifikan dan negatif dan untuk infrastruktur pipa air, hasilnya adalah positif dansignifikan.Tesis ini juga membandingkan hasil dari analisis dengan hasil dan kondisipada kota Jakarta, karena Jakarta memiliki hubungan dan keterkaitan erat denganperkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi. Hasil yang didapatkan bahwaJakarta dan Bekasi memiliki hubungan yang sama antara harga tanah dan jarak,yang berbeda adalah hanya pada koefisiennya. Kami juga mencoba untukmengaitkan hasil analisis ini ke RTRW 2010 - 2030 Kota Bekasi. Dalam RTRWKota Bekasi 2010 - 2030, perencanaan perkotaan di Bekasi dikembangkanmenjadi 3 sistem hirarki yaitu 1 CBD, 4 sub CBD dan 7 sub CBD dengan tingkatlayanan lingkungan. Berdasarkan analisis hubungan antara harga tanah dan jarakke CBD di Kota Bekasi bahwa penerapan sistem hirarki 3 belum mempengaruhipola harga lahan di Bekasi dan Pusat Kota atau CBD masih sebagai inti dan pusatkegiatan di Bekasi.

---

ABSTRACTThis paper aims to observe the relationship between land price and distanceto CBD in Bekasi. The assumption is that the relationship between land price anddistance to CBD is negative and significant. In the analysis, we use data from cityand regional planning in 2011 that consist of 12 sub district in Bekasi. From thestatistical analysis result, the relationship between land price and distance to CBDis negative and significant. Furthermore, there are other factors that can influencethe land price in Bekasi besides the location. We use infrastructure conditionsurrounding area of observation. For road infrastructure, the result is significantand negative and for water pipe infrastructure, the result is positive andinsignificant.In addition, this paper is also comparing the result from the Jakarta. Theresult is almost similar and the different is only on the coefficient. We also try torelate the result of this paper to the master plan 2010 – 2030 of Bekasi. In masterplan Bekasi 2010 – 2030, urban planning in Bekasi is developed into 3 hierarchysystems which are 1 CBD, 4 sub CBD and 7 sub CBD with neighbourhoodservices level. Based on the analysis of the relationship between land price anddistance to CBD, the implementation of the 3 hierarchy system are not yet effectthe land price pattern in Bekasi and CBD is still as the core and centre of activityin Bekasi."