Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut.

---

This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods.

This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis implementasi berikut konsekuensi pada sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi yang akan muncul dengan adanya sistem online sebagai bentuk pengawasan pajak hotel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Simpulan penelitan ini adalah sistem online memberikan banyak kemudahan khususnya bagi Fiskus dalam melaksanakan pengawasan, juga bagi Wajib Pajak dalam hal dibebaskan dari porporasi bill dan pemeriksaan. Namun sampai dengan tahun 2012 hanya 2% dari keseluruhan Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta yang menggunakan sistem online. Pada implementasinya dilakukan menggunakan dua alat yaitu menggunakan blackbox dan PC Desktop. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak lebih bersifat memaksa kepada seluruh Wajib Pajak Hotel agar dapat digunakan secara menyeluruh di DKI Jakarta, ditangani oleh vendor yang ahli dan dapat mengantisipasi perbedaan database ataupun hardware dan software dengan lebih baik.

---

The main focus of this paper is the analysis of the consequences of the implementation of the following online systems as a form of tax on hotel surveillance rules set forth in the Governor Number 92 Year 2011 as for the purpose of this research is to describe and knew the consequences that would arise with the system online as a form of supervision hotel tax. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research.

Conclusions: This research is an online system gives a lot of convenience especially for the tax authorities to carry out surveillance, as well as for taxpayers in the case released from porporasi bill and examination. But until 2012 only 2% of the overall taxpayer Hotel in Jakarta that use online system. In the implementation using two tools that use the blackbox and PC Desktop.

Researchers suggested that the Tax Office is more force to all taxpayers Hotel to be used as a whole in Jakarta, handled by experts and vendors who can anticipate differences in hardware and software database better."

"ABSTRAKPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Skripsi ini membahas perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat adanya Perataturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 sehingga terjadi perubahan mekanisme pemungutan PBBKB dari withholding menjadi self assessment system. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada penyedia bahan bakar yang tadinya Wajib Pungut menjadi Wajib Pajak. Dalam implementasi pemungutan PBBKB di DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak masih terkendala baik secara internal maupun secara eksternal sehingga pengawasannya cenderung masih lemah. Sedangkan terkait pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih terkendala pada akses data yang hanya ditangani oleh UMPS 3 Pertamina membatasi gerak Dinas Pelayanan Pajak untuk mendapatkan kronologis penjualan bahan bakar kendaraan bermotor secara detail untuk meningkatkan penerimaan pajak PBBKB.

---

ABSTRACTMotor Vehicle Fuel Tax is a kind of local tax that has a significant role as it relates to the use of fuel as a strategic item types and volume of vehicles experiencing an increasing trend towards the use PBBKB so influential. This thesis discusses the changes in voting systems Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) as a result of the Government Perataturan 91 of 2010 resulting in a change in the mechanism of withholding voting PBBKB become self assessment system. This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are the enactment of Government Regulation 91 of 2010 resulted in a change voting system Motor Vehicle Fuel Tax on fuel providers that had become Taxpayers Pick Mandatory. In PBBKB polling implementation in Jakarta Tax Office is still constrained both internally and externally so that oversight tends to be weak. While the examination related Motor Vehicle Fuel Tax is still constrained to access only the data that is handled by UMPS 3 Pertamina restrictive Tax Agency to obtain a chronological sale of automotive fuel in detail to increase tax revenues Motor Vehicle Fuel Tax."

"Tugas Karya Akhir ini membahas ekstensifikasi pajak daerah, yaitu potensi Game Online dan kelayakannya untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan tanpa menggunakan uji statistik. Hasil penelitian ini menyarankan Game Online layak untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan, karena memenuhi kriteria dari definisi hiburan, yakni adanya: pertunjukkan, permainan, dan keramaian.

---

The focus of this study is about the feasibility of game online to be the object of entertainment tax, in relation with the extensification of local tax. The purpose of this research is to find out the feasibility of game online to be taxable. Tjis research is Quantitative descriptive. The researcher suggest that game online is feasible to be taxed with entertainment tax, because of it has full fill the definition criteria of entertainment, which is there are show, games or the crowdness."

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem online di Provinsi DKI Jakarta yang ditinjau dari dimensi kejelasan dan kesederhanaan serta efisiensi dan efektivitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem online merupakan suatu sistem yang berjalan baik dan tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem ini disemua restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis is about the administration control of tax on restaurant through online system that bring benefits not only based on simplicity and easily but also efficiency and effectiveness in DKI Jakarta Province. The approach that used is quantitiative approach.The research results that the administration control of tax on restaurant in DKI Jakarta Province through online system is a good system to implement. It is expected to give suggestions for Agency of Local Revenue DKI Jakarta Province to implement the online system on administration control of tax on restaurant in all the restaurants that located in DKI Jakarta Province."

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."

"Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara self assessment pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

---

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potencial in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses.This research is a descriptive research design that using qualititative approach with qualitative data collection method.The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to theres some errors by the inspector."

"Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval.

---

The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system di DKI Jakarta bagaimana implikasi atas kebijakan tersebut dan apa saja kendala yang dialami dalam implementasi online system pada pembayaran dan pelaporan pajak parkir di DKI Jakarta Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system sudah berjalan sesuai dengan Pergub Nomor 224 Tahun 2012 Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut bersifat positif dan telah memenuhi asas efficiency Kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system.

---

This research discusses the analysis implementation of online sytem on payment and reporting parking tax in DKI Jakarta how the implications of those policies and what are the constraints being experienced in the implementation of online system on the payment and reporting parking tax in DKI Jakarta Descriptive qualitative data collection methods is chosen to be approach of this research by collecting data from literature review and field studies in depth interview technique The results of this research show that the implementation of online system on payment and reporting parking tax has been running in accordance with Pergub Number 224 by 2012 The implications of the application of the policy is positive and has fulfilled the principle of efficiency Technical and non technical constraints hampered policy implementation of payment and reporting parking tax through the online system

"