Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118889 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurzaitun Purwasih
Strategi manajemen pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi : studi kasus Kementerian Perindustrian = Knowledge management strategy to support the implementation of bureaucratic reform : a case study at Ministry of Industry
"Program reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya perubahan menuju profil birokrasi yang diharapkan. Salah satu program pendukung reformasi birokrasi adalah manajemen pengetahuan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penggerak dan pembina industri nasional perlu melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan sektor industri dalam menghadapi persaingan global. Seiring dengan upayanya melaksanakan reformasi birokrasi, Kemenperin memiliki inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan, namun belum memiliki strategi manajemen pengetahuan yang komprehensif. Fokus Kemenperin ada pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya didukung oleh pembangunan e-government. Proses pengembangan e-government melibatkan berbagai pengetahuan yang tersebar di berbagai lokasi, baik di dalam maupun di luar organisasi.
Penelitian ini berusaha merumuskan strategi manajemen pengetahuan dengan fokus pada target pengembangan e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja strategi pengetahuan Zack. Strategi yang dirumuskan antara lain: Kemenperin perlu melakukan dokumentasi pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis; Kemenperin perlu meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbagi pengetahuan; Kemenperin perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan pengetahuan, baik antar unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal; Kemenperin perlu memfasilitasi media penyimpanan dan pembagian pengetahuan berbasis TI yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pegawai Kemenperin; dan Kemenperin perlu membangun komitmen manajemen dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan.
Bureaucratic reform is an efforts to change towards the expected bureaucratic. Knowledge management is one of supporting program in bureaucratic reform. Ministry of Industry (Kemenperin) as a national industry movers and builders need to make bureaucracy changes and improvements to increase the ability of the industry towards global competition. Along with its efforts to carry out the bureaucratic reform, the Ministry of Industry has the knowledge management initiatives, but do not have a comprehensive knowledge management strategy yet. Ministry of Industry’s focus is improving the quality of public services, one of which is supported by the development of e-government. The development process of e-government involves a wide range of knowledge in the various locations, both inside and outside the organization.
This study seeks to formulate the knowledge management strategy with a focus on the development of e-government targets in order to reform the bureaucracy. Formulation of strategies use Zack’s knowledge strategy framework. Strategies are formulated as follows: Ministry of Industry need to document work experiences into written form; Ministry of Industry need to increase the awareness of employees to share knowledge; Ministry of Industry need to improve coordination and cooperation on managing knowledge, both with internal and external parties; Ministry of Industry need to facilitate the IT-based storage and distribution of knowledge that can be reached easily by all employees of the Ministry of Industry, and Ministry of Industry should establish management commitment to support the implementation of knowledge management."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Indriyati
Pengembangan model dan strategi knowledge management system : studi kasus Kementerian Pekerjaan Umum = Development of knowledge management system model and strategy : a case study at Ministry of Public Works
"Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Pekerjaan Umum telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu aspek penting untuk keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sumber daya aparatur.
Pada beberapa tahun terakhir ini, jumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum yang memasuki masa purna bakti cukup signifikan, sementara itu pegawai yang baru direkrut sejak beberapa tahun terakhir belum memiliki pengalaman yang memadai untuk menempati kekosongan tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya suatu knowledge management system sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan di antara seluruh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu model dan strategi knowledge management system pada Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah-langkah dalam mengembangkan model dan strategi knowledge management system ini mengacu pada Soft Systems Methodology (SSM). Perangkat pendukung yang digunakan terdiri dari value chain analysis dan PEST analysis untuk analisis kondisi internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi model dan strategi knowledge management system yang akan disusun.
In order to obtain good governance, Ministry of Public Works has committed to perform bureaucracy reformation as mentioned in President Regulation Number 81 Year 2010 about Grand Design of Bureaucracy Reformation 2010-2025. One important aspect influenced the success of bureaucracy reformation in Ministry of Public Works is human resources.
In the last few years, the number of employee in Ministry of Public Works who will pass retirement period is quite significant, meanwhile new employees, who were recruited in the last few years, still lack of knowledge and experience for the replacement. Therefore, it is important to develop a knowledge management system as a facility for knowledge sharing among all of employees in Ministry of Public Works.
This research has purpose to develop model and strategy of knowledge management system in Ministry of Public Works. The steps using in the development of model and strategy of knowledge management system are based on Soft System Methodology. The supportive tools consist of value chain analysis and PEST analysis to analyze internal and external condition of the organization which will influenced the model and strategy of knowledge management system."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hafid Mukhlasin
Analisis pengukuran tingkat kesiapan penerapan Manajemen Pengetahuan: studi kasus Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan = The Analysis of readiness Level of Knowledge Management implementation: A case study in Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance
"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.
Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hadjar
Pengembangan strategi implementasiI sistem manajemen pengetahuan pada perusahaan layanan lahan minyak: studi kasus air drilling associates = Development of implementation strategy of knowledge management system: a case of air drilling aAssociates
"Seperti halnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas bumi, Air Drilling Associates (ADA) juga merasakan urgensi untuk memanfaatkan Manajemen Pengetahuan untuk memfasilitasi ketahanan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Pada akhir tahun 2016 ADA memperkenalkan ADA Knowledge Base, sebuah Sistem Manajemen Pengetahuan, untuk dimanfaatkan karyawan sebagai wadah bagi untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran. Namun hingga satu tahun sejak diperkenalkan, angka partisipasi karyawan terhadap ADA Knowledge Base, masih rendah. Hal ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah artikel dengan jumlah proyek pengeboran sumur lahan minyak dimana Air Drilling Associates (ADA) beroperasi, sesuai instruksi CEO.
Untuk dapat menerapkan dan meraih keuntungan dari penerapan Manajemen Pengetahuan, dibutuhkan sebuah strategi Manajemen Pengetahuan. Sebuah strategi dibutuhkan untuk implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan yang merupakan pendukung Manajemen Pengetahuan.
Disusun dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology dan teori Manajemen Pengetahuan, penelitian ini menghasilkan strategi implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan untuk diterapkan di Air Drilling Accosiates.
Just as companies in the oil and gas industry, Air Drilling Associates (ADA) also feel the urgency to utilize Knowledge Management to facilitate resilience in a dynamic and competitive business environment. By the end of 2016 ADA introduces the ADA Knowledge Base, a Knowledge Management System, for employee to be utilized as a platform for sharing experiences and learning. However, up to one year since its introduction, the employee participation rate against ADA Knowledge Base is still low. This is measured by comparison between the number of articles with the number of oil field well drilling projects in which Air Drilling Associates (ADA) operate, according to the CEO's instruction.
In order to implement and benefit from the implementation of Knowledge Management, a Knowledge Management strategy is required. A strategy is required for the implementation of a Knowledge Management System that is part of support for Knowledge Management.
Compiled by using Soft System Methodology approach and Knowledge Management theory, this research resulted Knowledge Management System implementation strategy to be applied in Air Drilling Accosiates."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Kartika Putri
Perancangan knowledge management system: Studi kasus Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara = Designing knowledge management system: a case study of The Deputy Minister For Policy Support Ministry of State Secretariat
"Knowledge Management berperan penting dalam membantu meningkatkan efektivitas organisasi karena dapat mendorong pengetahuan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Pada Kementerian Sekretariat Negara, sebagai lembaga yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan, pengetahuan menjadi hal penting dalam proses analisis data sebagai masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, hal ini belum ditunjang oleh suatu mekanisme untuk mengelola pengetahuan yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu knowledge management system yang dapat diterapkan di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara.
Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang sesuai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, dan Combination. Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen, kliping berita, help desk, blog, serta chatting, yang disertai fungsi pencarian pada masing-masing fitur.
Knowledge Management plays an important role in helping to improve the effectiveness of an organization as it can encourage existing knowledge to improve the quality of decision-making process. At the Ministry of the State Secretariat, as the institution closest to the duties of President and Vice President for running state power and administration, knowledge has become important in the process of data analysis as an input to the President and Vice President. However, this has not been supported by a mechanism for managing existing knowledge.
This study aimed to develop a knowledge management system that can be applied in environments of Deputy Minister for Policy Support.
The methodology used is the contingency factor analysis to determine the appropriate knowledge management processes.
The results showed that the processes of knowledge management that can be applied are the Internalization, Socialization for Knowledge Sharing, Routines, Direction, and Combination. Features to be developed are document management, news clippings, helpdesk, blog, and chatting, which accompanied the search function on each feature."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Setiawan Tri Wahyudi
Analisis tingkat kesiapan dan rekomendasi penerapan manajemen pengetahuan: Studi kasus Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi = Analysis of readiness and recommendations for application of knowledge management: case study of Standards Agency, Curriculum, and Assessment Education, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
"Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) merupakan salah satu unit utama dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, BSKAP memiliki program pada rencana strategis organisasi untuk menerapkan manajemen pengetahuan (KM). Meskipun demikian, hingga saat ini penerapan KM belum terealisasi karena tidak yakin sepenuhnya mengenai kesiapan organisasi. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP. Penelitian ini menggunakan desain exploratory. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dan hasil validasi pakar. Terdapat 22 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BSKAP, yaitu motivasi (individu dan pimpinan), sumber daya manusia (SDM), komitmen (individu dan pimpinan), inovasi dan kreativitas, goodwill (pimpinan), integritas, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, penghargaan, kebijakan, kepemimpinan, budaya organisasi, kerja sama, lingkungan, monitoring dan evaluasi, network, kesempatan, anggaran, change management, IT, dan sarana prasarana. Data dikumpulkan dari 382 pegawai BSKAP dan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan nilai kesiapan penerapan KM di BSKAP adalah sebesar 80,6% atau masuk dalam level receptive menurut skala Rao. Level ini memiliki arti bahwa BSKAP telah siap dalam menerapkan KM, namun masih dapat melakukan peningkatan kesiapan menuju pada level optimal. Salah satu bentuk peningkatan kesiapan tersebut adalah melakukan pembenahan pada faktor sumber daya manusia.
The Educational Standards, Curriculum and Assessment Agency (BSKAP) is one of the main units in the organizational structure of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which has the task of organizing the preparation of standards, curriculum, and educational assessments as well as the management of the bookkeeping system. In supporting its duties and functions, BSKAP has a program in the organization's Strategic Plan to implement knowledge management (KM). However, until now BSKAP has not realized it because it is not fully sure about the readiness of the organization. So that to achieve success, measurement of the level of readiness for the application of KM in BSKAP is carried out. This study uses an exploratory design. This research model was developed based on previous research and the results of expert validation. There are 22 factors used to measure the level of readiness to implement KM in BSKAP, namely motivation (individual and leadership), human resources (HR), commitment (individual and leadership), innovation and creativity, goodwill (leadership), integrity, performance expectancy, effort expectance, social expectancy, awards, policies, leadership, organizational culture, cooperation, environment, monitoring and evaluation, network, opportunity, budget, change management, IT, and infrastructure. Data were collected from 382 BSKAP employees and based on the results of calculations carried out, it was found that the value of readiness for implementing KM in BSKAP was 80.6% or included in the receptive level according to the Rao scale. This level means that BSKAP is ready to implement KM, but can still make improvements to the optimal level. One form of increasing readiness is to make improvements to the HR."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Chipta Perdana
Perancangan solusi, model sistem, dan prototipe sistem manajemen pengetahuan untuk country-led knowledge hubs Indonesia : studi kasus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas = Designing of knowledge management solution system model and system prototype for indonesia s country led knowledge hubs case study at ministry of national development planning bappenas
"Indonesia sebagai internasional telah tujuan pembangunan internasional. Agar dapat mewujudkan komitmen ini, kapasitas pembangunan internal Indonesia harus diperkuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah organisasi negara untuk mengelola pengetahuan yang tersebar di banyak lokasi di Indonesia dan menyebarkannya ke lokasi lain untuk direplikasi. Pada gilirannya, pengetahuan yang telah direplikasi di banyak tempat dan menjadi center of excellence Indonesia dapat dibagikan ke lingkungan internasional. Organisasi semacam ini disebut oleh Bank Dunia sebagai Country- Led Knowledge Hubs (CLKH).
Penelitian ini bertujuan untuk membuat solusi, model sistem, dan prototipe manajemen pengetahuan yang dapat membantu CLKH Indonesia dalam mengelola pengetahuan pembangunan demi memperkuat kapasitas pembangunan dalam negeri dan menyebarkannya ke lingkungan internasional. Pada penelitian ini ditemukan bahwa proses manajemen pengetahuan yang dibutuhkan oleh CLKH Indonesia adalah externalization, routines, internalization, dan exchange. Selanjutnya, proses manajemen pengetahuan ini diwujudkan dalam bentuk model sistem manajemen pengetahuan yang terdiri dari 14 fitur utama. Prototipe dari 14 fitur ini disajikan sebagai hasil penelitian dalam bentuk screen design sistem manajemen pengetahuan CLKH Indonesia.
Indonesia as one of the countries that have actively participated in international activities has stated its commitment to taking part in realizing international development goals. In order to realize this commitment, Indonesia has to increase its internal development capacity. Therefore, the existence of a state organization that governs the knowledge from every corner of the country and disseminates it to other location to be replicated is needed. In turn, knowledge that has been replicated in many locations and has become Indonesia?s center of excellence can be disseminated to international neighborhood. This kind of organization is called by World Bank as Country-Led Knowledge Hubs.
The goal of this research is to design the knowledge management solution, knowledge management system model, and knowledge management system prototype that help Indonesia?s CLKH govern the development knowledge in order to increase internal development capacity and help disseminate the knowledge to international neighborhood. In this research, it is found that knowledge management processes needed by Indonesia?s CLKH are externalization, routines, internalization, and exchange. These processes are realized as knowledge management system model in the form of 14 main features. Prototypes of these 14 features are presented as result of the research in the form of Indonesia?s CLKH knowledge management system?s screen design."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Wahyuni
Perancangan knowledge management system studi kasus koordinator wilayah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri = Designing knowledge management system a case study of District Coordinator of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs
"[ ABSTRAK
Anggota Koordinator wilayah Korwil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan teknis bagi Provinsi dan Kabupaten Kota selaku pelaksana pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anggota Korwil harus memiliki pengetahuan yang sama dalam memberikan informasi pengetahuan maupun pendampingan teknis terhadap permasalahan yang ada ditingkat Kabupaten Kota Kurangnya pemerataan pengetahuan antar anggota Korwil memberikan dampak terhadap tingkat penyelesaian kasus didaerah Penelitian ini bertujuan untuk merancang knowledge management system yang dapat diterapkan bagi anggota Korwil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang tepat Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Socialization for Knowledge Sharing Exchange Direction Socialization for Knowledge Discovery dan Externalization Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen manajemen pengalaman pengetahuan pencarian dokumen artikel berita dokumentasi artikel forum diskusi chatting dan FAQ Frequently Asked Question
ABSTRACTDistrict coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting ;District coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting , District coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting ]"
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Susila
Analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan forum dan milis dalam mendukung knowledge sharing di lingkungan sekretariat jenderal kementerian perindustrian = Analysis of factors affecting the use of forum and milis to support knowledge sharing in secretariat general of the ministry of industry
"ABSTRAK
Saat ini pemerintah tengah menjalankan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi perlu didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah penerapan knowledge management. Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki risiko kegagalan yang akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik. Kementerian Perindustrian saat ini memiliki beberapa aplikasi dalam menunjang knowledge sharing seperti forum dan milis. Namun kenyataannya sedikit sekali pegawai yang menggunakannya. Berdasarkan hal ini, peneliti termotivasi untuk melakukan analisis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan forum dan milis dalam mendukung knowledge sharing di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model yang ada, seperti model Delone dan Mclean, TAM serta UTAUT yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sumber data didapatkan melalui observasi dan kuesioner. Analisis data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode structural equation model SEM berbasis varian dengan perangkat lunak SmartPLS. Dari penelitian ini diketahui faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tersebut adalah social influence dan incentive.
ABSTRACT
The government is currently doing a bureaucracy reform as an attempt to realize a good governance. In practice, the bureaucratic reform should be supported by several things, such as the implementation of knowledge management. Implementation of the reform of the bureaucracy has a risk of failure which would lead to reduced public confidence to the government, and the threat of failure to achieve good governance. The Ministry of Industry currently has several applications in supporting knowledge sharing such as forums and mailing lists, the application is integrated within its intranet web. But the reality is very few employees use them. Based on this, researchers are motivated to perform an analysis to determine the factors that affect the utilization of forum and mailing list to support knowledge sharing in Secretariat General of the Ministry of Industry. This study uses a combination of several existing models, such as the model of Delone and Mclean, TAM and UTAUT modified by considering various factors. Source of data obtained through observation and questionnaire. The data were analyzed using a variance based structural equation model SEM with SmartPLS software. From this research, it is known that the factors influencing the use of the application are social influence and incentive."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Sulaeman
Strategi manajemen pengetahuan dalam peningkatan kinerja organisasi: Studi kasus sekretariat wakil presiden = Knowledge management strategy to improve organization performance: A Case study of the secretariat of vice president.
"Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensil dimana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas untuk menangani beberapa program strategis pemerintah diantaranya penanganan ekonomi, infrastruktur, reformasi birokrasi, kemiskinan, bencana alam, dan konflik. Dalam mendukung tugas sehari-harinya Wakil Presiden didukung oleh organisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi Setwapres dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat pegawai pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi Setwapres. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: Setwapres perlu mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis, meningkatkan kesadaran pegawai dan menetapkan kebijakan organisasi yang mendorong pegawai untuk berbagi pengetahuan, memberikan motivasi kepada pegawai untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru tentang kebijakan publik, melakukan pemetaan stakeholders terkait program strategis pemerintah yang ditangani Wakil Presiden, meningkatkan jejaring kerja dengan kementerian/lembaga lainnya untuk memperoleh data, meningkatkan kesadaran pegawai mengenai peran dan pemanfaatan pengetahuan, melakukan evaluasi mengenai pemanfaatan basis data dan sistem informasi, menyediakan pengetahuan dalam bentuk tertulis dan mudah diakses untuk media pembelajaran pegawai, serta melakukan dokumentasi dan diseminasi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh pegawai.
The Republic of Indonesia implements a presidential system in which the highest power is in the hands of the President. In carrying out his duties, the President is assisted by a Vice President. The Vice President was assigned to handle several strategic government programs such as economy, infrastructure, bureaucratic reform, poverty, natural disasters, and conflict resolution. In supporting his daily duties, the Vice President is supported by Secretariat of the Vice President (Sekretariat Wakil Presiden) which has the task of providing technical, administrative and policy analysis. Knowledge is the main resource for the Vice President Secretariat and must be managed so that knowledge is not lost due to retirement employees, transfers and rotations, as well as the replacement of the Vice President. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can improve the performance of the Vice President Secretariat. The formulation of a knowledge management strategy uses the Zack framework which includes: The Secretariat needs to create documentation of their work experiences in written form, increase employee awareness and establish organizational policies that encourage employees to share knowledge, motivate employees to learn new knowledge about public policies, conduct stakeholder mapping related to strategic government programs handled by the Vice President, improving networks with other ministries/agencies to enhance database, increasing employee awareness of the role and utilization of knowledge, evaluating the use of databases and information systems, providing knowledge in written form and easy access to the media employee learning, as well as documenting and disseminating knowledge so that it can be reused by employees."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>