Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Kontrak untuk menekan biaya pekerja/buruh dan meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Salah satu aktivitas di PT. JICT adalah bongkar muat kontainer yang mempunyai resiko tinggi kerugian baik terhadap manusia, property dan proses. Dari hasil penelitian ini disimpukan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan ketidakjelasan pembagian kerja yang digunakan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

---

Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement.;Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement."

"Dewasa ini sistem outsourcing semakin berkembang di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang memanfaatkan jasa dari perusahaan outsourcing. Sistem ini telah terbukti efektif bagi perusahaan dalam melakukan efisiensi, baik dari segi operasional maupun biaya. Sedangkan bagi pencari kerja sistem ini dapat dijadikan alternatif sebagai batu loncatan bagi karirnya di masa datang. Namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pekerja/buruh outsourcing, telah terbentuk persepsi buruk bahkan terjadi penolakan terhadap sistem outsourcing, karena sistem ini dianggap telah mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap buruh. Hal ini mengakibatkan timbulnya kontradiksi antara semakin berkembangnya praktek sistem outsourcing di Indonesia dengan semakin meningkatnya penolakan dari masyarakat terhadap sistem ini. Berkaitan dengan adanya persepsi yang sudah terlanjur buruk inilah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem outsourcing telah sesuai dengan kaidah syariah dilihat dari hukum perjanjian Islam, serta mengetahui faktor dominan apakah yang menyebabkan timbulnya persepsi buruk tersebut.

---

These days the outsourcing system has been developing in Indonesia as we can see from the increasing number of companies using the service provided by outsourcing companies. The system is provided to be effective for companies which look for efficiency in term of operation and cost. For the workers, the system can be an alternative or as a stepping stone for their future career. However, in reality in the society particularly among the outsourced employees or workers, there is a negative perception over outsourcing and even there is a rejection to the system as the system is considered to be the cause of labor exploitation. Consequently, there is contradictory situation in which the practise of outsourcing continues to flourish while at the same time there is an increased rejection to the system among the society. Considering its negative perception, the objective of the research is to find out whether the outsourcing system is in line with the shariah principles seen from the perspective of Islamic contract law, and to find out what the dominant factors causing such a negative perception."

"Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

---

The employment agreement is a binding that started the employment relationship between the worker and the employer who raises the legal relationship between the parties. The employment agreement may be made in writing or orally. Work agreements are made ​​verbally should be issued Appointment Letter by the employer. Appointment letter issued by the employer does not specify the rights and obligations of the parties, so that workers do not understand their rights and obligations. It often causes problems by both workers and employers. Based on these problems, the analysis of judicial appointments will be working at the Faculty of the University Y Z are recruiting workers by Decree associated with contract law and Act No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 152 Year 2000 on the Establishment of the University of Z As Owned Legal Entity State."

""ABSTRAK"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat dalam putusan."hr>""b>ABSTRACT"This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year 2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in the legislation to accommodate cases as contained in the verdict."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."

"Skripsi ini membahas pelaksanaan Outsourcing di CV X terhadap kesejahteraan tenaga Cleaning Service. Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan outsourcing memberikan efek besar bagi kesejahteraan tenaga cleaning service terkait jaminan sosial. Sistem outsourcing mengacu pada kontrak kerja dan tidak bersifat permanen. Lebih lanjut tenaga cleaning service hanya menerima gaji dan tunjangan keselamatan kerja dari CV X.

---

This thesis discusses about the effect of outsourcing policy in CV X for Cleaning Service’s welfare. In order to explain the matter, the approach that is used is descriptive qualitative research design. The results showed that the outsourcing policy gave a big effect for Cleaning Service’s welfare related social security. Outsorcing system based on contract and temporary not permanent. Moreover, cleaning service worker only received wage and safety allowance."

"[Penelitian ini membahas mengenai proses dan bentuk eksklusi sosial pada pekerja outsourcing Pelayanan Teknik PT. X, serta relasi antar aktor dalam hubungan industrial yang berkontribusi pada eksklusi sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada 8 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses dan bentuk eksklusi pada pekerja Yantek. Perbedaan proses dan bentuk eksklusi sosial ini menunjukkan sebuah implikasi teoritik dari penelitian ini yaitu kapasitas pengetahuan justru semakin mengarahkan pada proses eksklusi sosial yang lebih akumulatif dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Analisis eksklusi sosial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan industrial belum bisa menjadi pelindung dan pembuat kebijakan yang adil dalam hubungan industrial., This study discusses about processes and forms of social exclusion of outsourcing workers Technical Services (Yantek) PT. X and the relations between actors in industrial relations that contributes to social exclusion. This study used a qualitative method with indepth interview to 8 informants. The result of this study shows that there are differences of exclusion processes and forms on Yantek workers. The differences in processes and forms of social exclusion shows a theoretical implications of this research, that knowledge capacity leads to accumulative social exclusion from the economic, social, and political dimension. Exclusion analysis of this study shows that the state as the main actor in industrial relations can not be a protector and fair rule-maker for industrial relations.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi pada tenaga kerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 119 karyawan outsourcing yang berasal dari satu perusahaan penyedia jasa outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi. Dari ketiga komponen komitmen tersebut, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan memberikan sumbangan paling besar terhadap komitmen afektif.Selanjutnya, kontrak transaksional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat komitmen maupun masing-masing komponen komitmen organisasi. Dari kedua tipe kontrak psikologis, kontrak transaksional memberikan sumbangan paling besar dan signifikan terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini.

---

The aim of this research is to know the impact of psychological contract on organizational commitment of outsourcing employees in outsourcing company. The participants of this study are 119 outsourcing employees derived from one outsourcing company. The result of this study indicate that psychological contract has a significant impact on organizational commitment and the three components of organizational commitment, namely affective commitment, continuance, and normative. Among the third component of this commitment, psychological contract has a biggest impact and contribution to affective commitment.

Furthermore, transactional contract has a significant impact on organizational commitment level and each of components of organizational commitment. Among the two types of psychological contract, transactional contract has a biggest impact and contribution to continuance commitment of outsourcing employees in this study."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan tanggung gugat majikan dan bawahan dalam sistem outsourcing. Dalam penulisannya, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Skripsi ini membahas perbuatan melawan hukum yang dilakukan seorang satpam sebagai pekerja outsourcing dan tanggung gugat hotel sebagai perusahaan pemberi pekerjaan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Terdapat ketidakjelasan mengenai majikan yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut, apakah perusahaan penyedia jasa pekerja atau perusahaan pemberi pekerjaan. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa perusahaan pemberi pekerjaan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja outsourcing.

---

ABSTRACT

The writing of this thesis is motivated by the lack of clarity of vicarious liability between employers and employee in outsourcing system. The method to be used in this writing is the juridical-normative, the method is done by examining material library or a mere secondary data. This thesis discusses about the tort which committed by a security guard as outsourced workers and vicarious liability of the hotel as a contracting company relating to the tort. There is an ambiguity about who the employer which may be incurred liable for the tort, whether the workers service provider or the contracting company. The results of this thesis is suggest that the contracting enterprise will be liable for the tort committed by outsourced workers."

"ABSTRAKPrinsip Paritas Creditorium serta Prinsip Structured Prorata merupakan prinsip yang menklasifikasikan kreditur secara proporsional menurut kedudukannya dan umum digunakan dalam membagi harta pailit. Kedudukan hak pekerja/buruh kepailitan adalah sebagai kreditur preferen yang didahulukan oleh undang-undang atas barang-barang umum yang belum dijaminkan. Kedudukan hak pekerja/buruh ini sering bersengketa dengan kreditur separatis (kreditur pemegang hak jaminan) yang selalu diposisikan lebih tinggi kedudukannya dari pada hak pekerja/buruh. Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No.049 PK/Pdt.Sus/2011, sebagian dari hasil penjualan jaminan kebendaan PT. Bank Chinatrust Indonesia (PT.BCI) diambil untuk diberikan kepada pekerja/buruh PT.Fit-U Garment Industry (pailit). Pekerja/buruh melakukan permohonan peninjauan kembali agar didahulukan haknya diatas PT.BCI dengan landasan bahwa undang-undang telah meningkatkan kedudukan mereka diatas kreditur separatis. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan. Tidak dibenarkan pekerja/buruh mengambil bagian dari jaminan kebendaan karena hak pekerja/buruh hanya didahulukan atas barang umum (yang belum dijaminkan) dan kreditur separatis didahulukan atas barang khusus (yang dijaminkan).

---

ABSTRACTPrinciples of Paritas Creditoriun and Structured Prorata are principle series for classifying creditor proportionally based on its position and commonly used for distributing bankruptcy estate. Right position of workers/laborers at Bankruptcy is preferred creditor which is prioritized by regulation for claming non-collateral goods . This preferred creditors position is often disputed with separatist creditors (holder of collateral rights) position which is always positioned higher than workers/laborers rights. In the case of Supreme Court Verdic No.049 PK/Pdr.Sus/2011, part of proceeds of collateral material sale of PT. Bank Chinatrust Indonesia (PT.BCI) was taken and submitted to workers/laborers PT.Fit-U Garment Industry (bankrupt). The workers/laborers submmited a petition for reconsideration in order that as separatist creditor their rights are prioritized over PT.BCI. This petition is based on regulation which escalate their position over separatist creditors. However, this petition was rejected by the trial Judge. It is not justified that workers/laborers partake from collateral materials because their rights is only prioritize over general goods (non-cellateral) and separatist creditor is prioritized over special goods (collateral)."