Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan usaha kecil, mikro dan menengah merupakan salah satu tantanganbagi BUMN. Melalui PER-05/MBU/2007, Kementerian Negara BUMNmewajibkan BUMN untuk membantu mengembangkan UMKM. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL) dari PT. Bank X (Persero) Tbk. serta analisis kinerja danpelaporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisisdata, dimana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan aturan, fakta, danstandar yang berlaku umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PKBLtelah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sementaraitu, efektivitas Program Kemitraan sangat rendah menurut Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 karena kebijakan perusahaanyang menetapkan target berdasarkan nilai KUR tetapi pada saat yang samamemiliki tingkat kolektibilitas yang sangat baik.

---

ABSTRACTThe growth of small businesses, micro and medium enterprises is one of thechallenges for State-Owned Enterprises. Through PER-05/MBU/2007, Ministryof State Enterprises require SOEs to help develop SMEs . This study aims toanalyze the implementation of the Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL) of PT. Bank X (Persero) Tbk. as well as performance analysis andfinancial reporting. This study was using qualitative methods of data analysis, inwhich primary and secondary data was analyzed based on the rules, the facts, andgenerally accepted standards. The conclusion of this study is that PKBL have beenimplemented in accordance with the applicable procedures and regulation.Meanwhile, the effectiveness of Program Kemitraan is very low according to theDecree of State-Owned Enterprise’s Ministry No. Kep-100/MBU/2002 due to thecompany’s policy that set a target based on KUR value but at the same time has avery good level of collectability."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."

"Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility pada BUMN bersifat wajib atau mandatory. Sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No. PER- 05/MBU/2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, efektivitas penyaluran PKBL, dan pelaporan keuangannya. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data primer dan sekunder berdasarkan peraturan undang-undang dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa prosedur penerapan PKBL Bank Mandiri telah sesuai dengan yang ditetapkan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Sedangkan, untuk kinerja PK yang diukur dengan efektivitas penyaluran dana dan efektivitas kolektabilitas piutang pinjaman memiliki nilai yang rendah. Penyaluran dana BL juga memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Rendahnya tingkat kolektabilitas pinjaman dikarenakan Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada usaha yang memiliki risiko tinggi, sedangkan rendahnya tingkat penyaluran dana PKBL dikarenakan Bank Mandiri terlalu berfokus terhadap bidang tertentu saja. Namun dari segi pelaporan keuangan PKBL, Bank Mandiri telah mengacu pada standar ketentuan yang berlaku.

---

Implementation of CSR activities on BUMN is mandatory, as set in Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. This study aims to analyze the distribution procedures of PKBL, PKBL distribution effectiveness, and financial reporting. The analytical methods used in this study is a qualitative method, which primary and secondary data analysis are based on the laws and regulations standards. The conclusion that can be drawn from this study is PKBL adoption procedure has been established according to Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Meanwhile, PK performance as measured by the effectiveness of fund distribution and collectability of loan receivable is relatively low. BL fund distribution also has a low level of effectiveness. Low level of lending collectability is due to Bank Mandiri's tendency to lend its fund to high risk business. In the other hand the ineffectiveness of PKBL fund distribution is because the bank is too focused on a particular field. However, in terms of financial reporting CSR, Bank Mandiri complies to the applicable standards."

"Penelitian ini melakukan analisis penerapan salah satu konsep CSR, yaitu Creating Shared Value (CSV), serta kinerja dan prosedur dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PTPN VII Distrik Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, di mana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan teori, fakta, dan standar yang diakui. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah PKBL di PTPN VII Distrik Bengkulu belum melaksanakan konsep CSV namun program tersebut telah memenuhi konsep dasar CSR. Selain itu, kinerja pelaksanaan PKBL sudah mematuhi peraturan yang berlaku serta pelaksanaannya cukup efektif. Walaupun demikian, masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki dalam program tersebut sehingga dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan bisa menjadi lebih besar.

---

This study aims to analyze the application of the CSR concept called Creating Shared Value (CSV) and to analyze the performance and procedures in the implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) at PTPN VII Bengkulu District. The primary and secondary data in this study was analyzed based on the theories, facts, and generally accepted standards using the qualitative analysis method. The conclusions of this study is, first, the PKBL program at PTPN VII Bengkulu District has not yet implemented the CSV concept, but the program has met the requirements for the CSR concept. Second, the implementation of PKBL has already complied with the rules and working quite effectively. However, there are still some issues that can be improved in the program so that the effect on society becomes more useful."

"Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang wajib dilakukan oleh BUMN. Kesesuaian antara pelaksanaan PKBL dengan konsep CSR perlu diketahui untuk meyakini bahwa program yang berjalan tidak hanya sebatas common sense perusahaan. Artikel ini membahas tentang analisis pelaksanaan PKBL PT Timah (persero) Tbk. dengan menggunakan konsep CSR. Kesimpulan yang diperoleh adalah pelaksanaan PKBL PT Timah (persero) sebagian besar telah sesuai dengan konsep CSR walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

---

Partnership Program and Community Development are part of the Corporate Social Responsibility (CSR) which must be done by the State Owned Enterprises (SOEs) as a mandatory. The correspondence between the implementation of these programs and the concept of CSR need to be known in order to believe that these programs are not only a company's common sense. This article discusses about the analysis of the implementation of Partnership Program and Community Development in PT Timah (persero) Tbk. using the concept of CSR. The conclusion is the implementation of these programs has been largely consistent with the concept of CSR although there are still some shortcomings."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh regulasi dan kinerja perusahaan, yang diukur dengan likuiditas, profitabilitas, leverage dan nilai perusahaan terhadap tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di Indonesia. Dampak dari pengungkapan tersebut kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap reputasi perusahaan, yang diukur dari persepsi stakeholder dengan penghargaan yang diterima perusahaan dan nilai indeks harga saham individual, sebagai analisis anteseden. Struktur kepemilikan dengan proksi kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing dianalisis sebagai variabel moderasi pada hubungan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan CSR pada semua kategori perusahaan sebelum dan sesudah penetapan regulasi (2012). Kinerja keuangan yang diproksi dengan Arus Kas Operasional (CFO) dan Debt to Equty Ratio (DER) berpengaruh signifikan tetapi Return On Asset (ROA) serta  nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel kepemilikan keluarga sebagai moderasi berpengaruh negatif dan memperlemah hubungan CFO dan pengungkapan CSR, sedangkan variabel kepemilikan asing memoderasi negatif hubungan ROA dengan pengungkapan CSR. Analisis anteseden membuktikan pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan  terhadap reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan kegiatan CSR adalah komunikasi yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan persepsi stakeholder, terutama untuk mendapatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik.

---

This article was examined the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) regulation and corporate financial performance, measured by corporate liquidity, profitability, leverage and firm value, on the disclosure level of CSR of public companies in Indonesia. Ownership structure consisting of family ownership and foreign ownership were taken as the moderating variables. The study reveals that there is a significant difference in the CSR disclosure on all corporate categories after the regulation of CSR has been enacted as a mandatory in 2012. Financial performance measured through Cash Flow Operational (CFO) and Debt to Equity Ratio (DER) has a positive significant influence on CSR disclosure. Return on Assets (ROA) and firms value have no influence on CSR disclosure. Family ownership has a negative influence and weakens the correlation between CFO and CSR disclosure, whereas, foreign ownership also has a negative influence and weakens the correlation between ROA and CSR disclosure. CSR disclosure has a positive influence on corporate reputation from the stakeholders perception on awards received by the company and the individual stock price index as an alternative measurement for reputation. The empirical evidence describes CSR disclosure changes the stakeholders perception, government legitimacy compliant with the regulation and increases the public trust

"

"Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Inovasi Tambak Bagi Kelompok Tani Mina Lestari Sebagai Bagian Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) PLTU Lontar dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari. Selain itu penelitian ini juga mencoba menggambarkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program inovasi tambak bagi kelompok tani mina lestari.

---

This thesis discusses abou the implementation of innovative pond programs for farmer groups mina farm sustainably as part of Corporate Social Responsibility (A Case Study of the Partnership and Community Development PT. PLN (Persero) PLTU Lontar). This research is qualitative with descriptive interpretive. The data were collected by means depth interview. The results showed process of program implementation and the factors supporting and inhibiting the implementation program."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "

"Laporan magang ini membahas mengenai audit atas beban pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank XYZ yang dilakukan oleh KAP ABC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan magang ini fokus dalam membahas peraturan dan pedoman akuntansi pada PKBL, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC serta hasil temuan audit. Berdasarkan hasil proses audit, terdapat beberapa temuan audit terkait dengan akun-akun beban pada laporan keuangan PKBL PT Bank XYZ. Prosedur audit yang dijalankan oleh KAP ABC telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The report is aimed to explain the audit of Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Expense in PT Bank XYZ which is conducted by KAP ABC for the period ended December 31st 2015. The report will be focus on regulations and accounting guidelines in PKBL, audit procedures performed by KAP ABC, and also audit findings. Based on the result of the audit process, there are several audit findings that related to expense in financial statement of PKBL PT Bank XYZ. In addition, the audit procedures performed by KAP ABC have complied with the theory and the standards which prevail."

"ABSTRAKPemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACTThe government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management."