Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Investasi Internasional terdiri dari Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Perjanjian ini ditandatangani sebagai alat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor asing dan investasinya. Skripsi ini membahas dampak hukum bagi Indonesia dari keberadaan klausa penyelesaian sengketa penanam modal asing dan negara yang teracantum dalam Perjanjian Investasi Bilateral. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan descriptive analysis sebagai bentuk penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dampak hukum dari keberadaan pasal tersebut adalah dimana Indonesia telah melepaskan sebagian dari kedaulatannya sehingga penanam modal asing dapat menggugat negara dihadapan Arbitrase Internasional secara langsung. Hal ini berdampak pula pada berkurangnya kekuasaan negara dalam menerapkan peraturan untuk kepentingan publik. Lebih jauh, Skripsi ini menyimpulkan bahwa formulasi dari klausa tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap Indonesia.

---

International Investment Agreement consists of Multilateral and Bilateral Investment Treaties. These treaties signed as instrument providing greater assurance for foreign investment and his investment. This thesis discusses the legal impacts of the investor-state dispute settlement clause stipulated in the Bilateral Investment Treaties for Indonesia and the legal protection for Indonesia by the existence of such clause. This thesis employs the juridical normative research methodology and uses descriptive analysis as type of research. The thesis concludes the legal impact is that since Indonesia has waived part of its sovereignty in the investor-state dispute settlement clause, foreign investor, hence, can have direct recourse against Indonesia in international arbitration. It curtails the sovereign power of the host state in enacting regulation for the public purpose, especially for matter related investment. Further, this thesis concludes that the formulation of the clause does not provide protection for Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini meneliti reaksi investor pada peristiwa akuisisi PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad. Metode penelitian ini menggunakan event study dengan tiga event penelitian Event pertama adalah pengumuman akuisisi, kedua pembatalan akuisisi dan keitiga pemberian kembali ijin akuisisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa event pertama mendapatkanrespon yang positif dari investor BII dan yang negatif dari Maybank, event kedua tidak mendapatkan respon yang positif dari investor BII dan respon yang negatif dari Maybank. Event kedua tidak mendapatkan respon yang signifikan dari investor BII dan mendapatkan respon yang positif dari investor Maybank dan event ketiga mendapatkan respon yang postif dari investor BII dan respon negatif dari invenstor Maybank"

"Pengaturan Pengendali di Indonesia belum memiliki pengaturan yang harmonis baik dari segi pendefinisian maupun pembatasan kewenangan yang dapat dilakukan. Ketidakharmonisan tersebut diiringi dengan adanya pengaturan kewajiban baru bagi Perusahaan Terbuka untuk memiliki Pengendali yang juga disertai dengan sanksi. Di sisi lain, terdapat pengaturan yang berisikan ketentuan mengenai pengendalian Perusahaan hanya saja tidak dikenal dengan Pengendali, melainkan pemilik manfaat. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk melindungi investor. Apabila dibandingkan dengan Singapura dan Amerika Serikat, pengaturan mengenai kewajiban Pengendali berbeda dengan di Indonesia, yang didukung dengan kepercayaan investor terhadap Perusahaan yang tidak bergantung pada Pengendali. Dalam rangka mencapai penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mencapai pada kesimpulan bahwa pengaturan Pengendali di Indonesia masih belum harmonis, akan tetapi masih memiliki pengaruh terhadap tata kelola Perusahaan dan untuk perlindungan investor, masih bergantung pada keputusan Pengendali yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Sementara, di Singapura dan Amerika Serikat tidak memberikan kewajiban eksistensi pengendali secara langsung, akan tetapi Singapura mewajibkan secara tidak langsung. Dengan ketidakharmonisan pengaturan dan kepastian hukum Pengendali di Indonesia dapat menimbulkan risiko bagi investor, maka harus didukung dengan perlindungan hukum bagi investor lain.

---

Controller Arrangements in Indonesia do not yet have harmonized arrangements both in terms of defining and purifying the powers that can be exercised. This disharmony is accompanied by a new arrangement of obligations for Public Companies to have a Controller which is also accompanied by administrative sanctions. On the other hand, there are arrangements that contain provisions regarding the control of the Company, only that the Controller is not known, but the beneficial owner. This of course needs to be considered to protect investors. When compared to Singapore and the United States, the arrangements regarding the obligations of a Controller are different from those in Indonesia, which depend on investor confidence in a Company that is not dependent on a Controller. In order to achieve this research, the method used is juridical-normative which reaches the conclusion that the arrangements of the Controllers in Indonesia are still not harmonious, but they still have an influence on corporate governance and for the protection of investors, still depend on the decisions of the Controllers which must consider several aspects. While Singapore and the United States do not provide the controlling entity's obligations directly, Singapore obliges indirectly. With the disharmony of regulation and legal certainty, the risk of controllers in Indonesia can arise for investors, it must be supported by legal protection for other investors."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kepemilikan investor institusional terhadap hubungan antara konvergensi IFRS dengan waktu terbitnya laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sebanyak 804 tahun perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Peneliti menggunakan report delay sebagai ukuran atas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kehadiran konvergensi IFRS menjadikan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih panjang. Kepemilikan institusional mengurangi report delay. Namun, kepemilikan investor institusional di suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap report delay setelah periode konvergensi IFRS. Besarnya persentase kepemilikan investor institusional tidak cukup kuat untuk mengurangi report delay.

---

This study aims to examine the impact of institutional investor ownership on the relationship between the IFRS convergence with the issuance of financial statement. This study conducts as much as 804 years of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2009-2012. Researcher uses the report delay as the measurement of timeliness of financial statement. IFRS convergence presence makes the span of time required to prepare financial statements longer. Institutional investor ownership reduces the delay report. However, institutional investor ownership in a company does not have an influence on the report delay after a period of IFRS convergence. The percentages of ownership of institutional investors are not strong enough to reduce the report delay."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan institusi independen dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai pada perusahaan di Indonesia. Investor institusional, terutama investor institusional yang independen adalah pihak yang terdepan dalam usaha mereformasi corporate governance di dunia. Kemudian, dari perspektif masalah keagenan, pembayaran dividen tunai dapat digunakan sebagai alat untuk menurunkan arus kas bebas yang berada dalam control manajemen, agar dapat mengurangi masalah keagenan. Penelitian ini menemukan bahwa investor institusional yang independen dapat mempengaruhi manajemen untuk membayarkan dividen tunai yang lebih besar, sesuai dengan teori yang relevan. Lebih lanjut, investor institusional independen asing lebih dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai dibandingkan dengan investor institusional independen lokal.

---

ABSTRACTThis research is conducted to examine the ability of independent institutional investor to influence cash dividend payment of companies in Indonesia. Institutional investor, especially independent institutional investors have become the leading players of corporate governance reform across the globe. From agency theory perspective, dividend payment can be used as a tool to reduce free cash flow at management rsquo s control, to reduce potential agency problem. This research figures out that independent institutional investors have the ability to influence higher cash dividend payment, which is consistent with relevant theories. Moreover, foreign independent institutional investor has greater ability to influence cash dividend policy compared to local independent institutional investor."

"Investor ritel di Indonesia mengalami kenaikan jumlah yang pesat selama 2020-2022, yang salah satunya diakibatkan oleh kemajuan teknologi dimana investasi ritel dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi. Riset sebelumnya di negara berkembang seperti Indonesia, India dan Pakistan mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh bias persepsi dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya fitur pada aplikasi seperti penyajian data historis, idealnya investor ritel dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional. Penelitian ini menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis pengaruh bias perilaku overconfidence, representativeness dan loss aversion dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional, dengan fitur aplikasi data historis harga saham/reksadana sebagai variabel yang memoderasi hubungan di antaranya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa bias perilaku overconfidence mempengaruhi pengambilan keputusan investasi rasional secara signifikan, sedangkan representativeness dan fitur aplikasi data historis tidak berpengaruh secara signifikan. Fitur aplikasi data historis tidak signifikan dalam memoderasi hubungan di antaranya.

---

Retail investors in Indonesia have experienced a rapid increase during 2020-2022, one of which is due to advances in technology where retail investments can be accessed easily through various applications. Previous research in developing countries such as Indonesia, India and Pakistan indicated that there is influence of perception biases in investment decision making. However, with present investment application features such as presenting price historical data of stocks/mutual funds, ideally retail investors are able to make more rational investment decision. This study applies Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to analyze the influence of perception biases in making rational investment decisions. Price historical data as application feature acts as a variable that moderates the relationship between them. The result of this study indicates that overconfidence significantly influences rational investment decision making, while representativeness and historical data application features do not have a significant effect. Price historical data as application feature is also not significant in moderating the relationship between them."

"Efek yang diterbitkan dalam SCF dapat bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk. Masing- masing efek memiliki sifat yang berbeda sehingga hubungan antar para pihak menjadi berbeda. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah wajib, sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat ekuitas adalah tidak wajib. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melakukan wawancara dengan narasumber, dan menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kuasa mencakup segala kebutuhan pemodal pada perusahaan penerbit. Bentuk kuasa yang seharusnya diberikan adalah secara khusus sesuai dengan pengurusan yang akan dilakukan. Pengurusan pada efek berupa saham dilakukan untuk mewakili pemodal pada proyek atau usaha termasuk dalam RUPS dan penandatanganan akta serta dokumen yang mengakibatkan hak dan kewajiban baru sehingga diperlukan pelimpahan kewenangan. Sifat dari saham, yakni kepemilikan atas sebagian nilai perusahaan, diterbitkan untuk kebutuhan pendanaan pada suatu perseroan, keberadaannya tidak dijamin, tenor tidak terbatas, dan nilainya fluktuatif. Pada efek bersifat utang dan/atau sukuk memiliki kewajiban untuk melimpahkan kuasanya dari pemodal kepada penerbit karena sifatnya merupakan kepemilikan bersama atas suatu proyek yang telah ditentukan sebagai dasar penerbitan efek. Terkait dengan pengaturan SCF yang terbatas, mengingat masuk ke sektor pasar modal. OJK mengatur melalui POJK 57/2020 yang masih kurang mengakomodir jalannya SCF secara praktik. Sehingga dengan ketiadaan aturan yang dapat digunakan oleh SCF sampai saat ini menimbulkan permasalahan salah satunya terkait pemberian kuasa. OJK perlu memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian kuasa yang diberikan pada efek bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk karena kedua efek tersebut memiliki sifat yang berbeda yang mengakibatkan kewenangan dalam pemberian kuasa oleh pemodal kepada penyelenggara pun berbeda.

---

Securities issued under SCF may be equity, debt and/or sukuk. Each security has a different nature so that the relationship between the parties becomes different. Based on Article 19 paragraph (1) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in debt and/or sukuk securities is mandatory, while based on Article 64 paragraph (3) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in equity securities is not mandatory. This thesis uses normative juridical research methods, conducts interviews with sources, and uses secondary data types. From the results of this research, it is found that the power of attorney covers all the needs of investors in the issuing company. The form of power of attorney that should be given is specifically in accordance with the management to be carried out. Management of securities in the form of shares is carried out to represent investors in projects or businesses including in the GMS and the signing of deeds and documents that result in new rights and obligations so that delegation of authority is required. The nature of shares, namely ownership of part of the company's value, is issued for funding needs in a company, its existence is not guaranteed, the tenor is unlimited, and its value fluctuates. Debt securities and/or sukuk have the obligation to delegate the authority from the investor to the issuer because the nature is joint ownership of a project that has been determined as the basis for the issuance of securities. Related to the limited regulation of SCF, considering that it enters the capital market sector. OJK regulates through POJK 57/2020 which still does not accommodate the operation of SCF in practice. So the absence of rules that can be used by SCF until now has caused problems, one of which is related to granting power of attorney. OJK needs to provide further provisions regarding the exercise of power of attorney granted to equity, debt, and/or sukuk securities because the two securities have different characteristics which result in different authorities in granting power of attorney by investors to organizers."

"ABSTRAKTesis ini membahas kelayakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasiberupa Base Tranceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh perusahaan PT Xdengan PT Huawei di Papua Barat. Kedudukan PT X adalah sebagai penyediajasa sambungan telepon bergerak seluler GSM dan layanan jasa internet melaluiperangkat bergerak seluler. Sementara kedudukan PT Huawei adalah sebagaipelaksana proyek, pemasok perangkat sekaligus sebagai investor proyek. Proyekyang dilaksanakan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 (delapan tahun)ini bertujuan meningkatkan revenue dan jangkauan layanan (coverage) dari PT Xdi Papua Barat. Proyek ini dilakukan dengan konsep bagi hasil. Revenue yangdihasilkan oleh PT X dibagi dengan nilai pembagian 20:80 untuk base case. PT Xmemperoleh 20% dari revenue yang dihasilkan dan PT Huawei mendapatkan 80%bagian dari revenue. Revenue yang dihasilkan akan dikurangi sejumlah minimumrevenue yang diharapkan oleh PTX. Setelah revenue yang diperoleh tersebutdikurangkan, maka sisanya akan dibagi untuk PT X dan PT Huawei dengan rasiotersebut diatas. Minimum revenue adalah revenue dari kinerja PT X sebelumadanya kerjasama ini. Dari analisis dan penilaian ini akan dibuatkan analisissensitifitas terhadap berbagai skenario pembagian, dengan menggunakan NetPresent Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan payback period.Kelayakan yang optimum adalah yang menghasilkan NPV positif dan setara baikNPV PT X maupun PT Huawei, kemudian IRR yang lebih tinggi dari interest rateserta payback period yang kurang dari umur proyek.

---

ABSTRACTThis thesis explores the feasibility of the project of telecommunicationinfrastructure building in the form of Base Transceiver Station (BTS) conductedby PT X and Huawei in West Papua. Status of PT X is a mobile phone serviceproviders in form of GSM and internet services via mobile cellular devices. WhileHuawei is a position as project manager, software suppliers as well as the projectinvestor. Projects implemented from 2014 until 2021 (eight years) is dedicated toincreasing the revenue and service area (coverage) of PT X in West Papua. Thiscooperation project is carried flow by the concept of revenue sharing. Revenuegenerated by PT X will be divided by the value of the distribution of 20:80 for thebase case. PT X gets 20% of revenue generated and Huawei get a 80% share ofthe revenue. Revenue generated will be reduced by the minimum amount ofrevenue expected by PT X. After the revenue earned is deducted, the remainderwill be divided for PT X and Huawei with the above ratio. The minimum revenueis revenue from the performance of PT X before this partnership. Analysis andassessment of the sensitivity analysis will be made of the various scenariosdivision, using the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) andpayback period. Feasibility optimum is the equivalent yield positive NPV andNPV both PT X and Huawei, then the IRR is higher than the interest rate and thepayback period is less than the life of the project."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi perilaku investor dan wawasan terhadap keputusan berinvestasi dalam kontrol: literasi keuangan, motivasi, dan lokus kontrol, pada investor cryptocurrency wanita Gen Z di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara semiterstruktur dan mengambil sampel sebanyak 15 investor cryptocurrency wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor tersebut memiliki preferensi dan keyakinan yang berbeda mengenai keputusan investasi. Jika ditinjau berdasarkan literasi keuangan, mereka telah mengetahui pemahaman dasar akan investasi pada cryptocurrency, serta mereka percaya literasi keuangan berguna untuk mengetahui produk yang dibeli untuk menciptakan return. Motivasi investasi mereka juga didasari untuk mendapatkan return, income tambahan, dan belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, serta adanya dorongan dari pengaruh lingkungan dan sentimen yang beredar. Lokus kontrol internal menunjukkan mereka yang bersikap percaya diri dalam mengambil keputusan dikarenakan merasa mampu membuat analisa harga dan mereka yang bersikap lokus kontrol eksternal dalam hal mengikuti keputusan orang lain serta bergantung pada faktor keberuntungan dikarenakan adanya rasa takut dan keraguan serta munculnya ketidakpastian kondisi pasar. Serta terdapat pengaruh faktor psikologis seperti Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness to Experience terhadap pengambilan keputusan investasi.

---

The purpose of this study is to determine the behavioral preferences of investors and empirical insights into investment decisions in control: financial literacy, motivation, and locus of control, in Gen Z female cryptocurrency investors in Indonesia. The method used in this study is qualitative by conducting semi-structured interviews and taking a sample of 15 female cryptocurrency investors. The results show that these investors have different preferences and beliefs regarding investment decisions. In terms of financial literacy, they already know a basic understanding of investing in cryptocurrencies, and they believe financial literacy is useful for knowing the products purchased to create returns. Their investment motivation is also based on getting returns, additional income, and learning to adapt, as well as being driven by environmental influences and sentiments. Internal locus of control shows those who are confident in making decisions because they feel they are able to make price analysis and those who act as external locus of control in terms of following other people's decisions and relying on luck factors due to fear and doubt and the emergence of uncertainty in market conditions. Also there is the influence of psychological factors such as Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, and Openness to Experience on investment decision making."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh perhatian aktif investor ritel terhadap basis investor breadth of ownership dan likuiditas relative spread perusahaan yang tergabung di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan Google search volume index SVI sebagai proksi pengukuran atensi aktif investor. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atensi aktif investor berpengaruh positif terhadap ukuran basis investor perusahaan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the effect of ritel investor active attention on breadth of ownership and liquidity relative spread of LQ45 firms listed in Indonesia Stock Exchange in period 2012 2016. This study use Google SVI to measure investor rsquo s active attention. Using panel data analysis, this study finds that investor active attention has a significant positive relationship with breadth of ownership but does not have significant relationship with liquidity."