Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian AANZF TA telah dinegosiasikan sejak tahun 2005 dan mulai diratifikasi oleh beberapa negara pada tahun 2009. Indo nesia sendiri baru meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pe mberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi da lam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeka tan deskriptif. Hasil pe nelitian ini jika diliha t dari perke mba ngan volume ekspor-impor Indo nesia de ngan Australia sebe lum da n setelah perjanjian ini diratifikasi, Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal. Terlihat dari kecenderungan ekspor Indonesia yang mengalami necara perdagangan defisit. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, namun juga dalam meningkatkan produksi dalam negeri agar pemanfaatan skema penurunan bea masuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

ABSTRACTAANZFTA Agreement has been negotiated since 2005 and ratified by several countries began in 2009. Indonesia itself has ratified this treaty in 2011. This study focuses on the provision of basic policy considerations, the application implementation, achievement of goals and objectives of the provision of facilities and obstacles encountered in the implementation of the policy. This research is qualitative descriptive approach. The results of this study when viewed from the development of export - import volume of Indonesia and Australia before and after the treaty is ratifie , Indonesia does not use it to the fullest. Seen from the tendency of Indonesian exports are experiencing balance of trade deficit. Therefore, this study suggests government needs to get other policies not only taxation sector, but also in order to increase the utilization of domestic production of import duty reduction scheme can be used optimally."

"Forum organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) dalam melakukan perundingan perdagangan multilateral belum mencapai kesepakaran bersama di antara negara-negara anggota karena adanya kepentingan-kepentingan masing-masing anggota. Hal ini menyebabkan negara-negara di dunia berupaya untuk mengadakan perdagangan bebas baik secara bilateral maupun di antara kawasan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh kawasan kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dengan perjanjian perdagangan ASEAN Free Trade Area QIFTA) yang menggunakan skema Common Efecrive Preferential Tarif (CEPD sebagai mekanisme untuk menuju terwujudnya AFTA.Dengan telah berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN melalui AFT A menjadikan negara-negara di Asia tertarik untuk menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas seperti halnya yang telah disepakati antara ASEAN dengan Cina (ASEAN-China Free Trade Area), dan sampai saat ini dalam taraf negosiasi maupun penjajakan antara ASEAN dengan mitra wicara lainnya seperti Jepang, Korea dan India. Tidak terkecuali sebagai negara tetangga terdekat kawasan Asia Tenggara yaitu Australia dan New Zealand telah menyepakati dalam jangka waktu dua tahun ke depan yaitu sampai tahun 2007 untuk melakukan perundingan guna mewujudkan pembentukan ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).Mencermati perkeiribangan yang terjadi dalam pembentukan ASEAN-ANZ FTA, menjadi perhatian untuk meninjau dalam perspektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia. Indonesia secara geografis adalah sebagai negara tetangga terdekat dengan Australia, karena itu Australia tidak bisa lepas dari eksistensi Indonesia baik kepentingan geopolitik maupun geostrategi. Melihat keadaan ini, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral dengan Australia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri sebagai upaya mencari alternatif lain yang lebih bagus.Dalam perpektif kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia diuraikan tentang kebiiakan berdagangan yang ada di Australia, hal ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan perdagangan bilateral dengan Australia. Untuk memahami mengenai kebijakan perdagangan intemasional ini digunakan teori perdagangan internasional yaitu integrasi ekonomi dan kebijakan yang diacu adalah formulasi kebijakan yaitu sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang akan datang.Metode yang digunakan untuk meneliti kebijakan perdagangan bilateral Indonesia-Australia adalah metode analisis deskriptif. Untuk mendukung analisis, digunakan data primer berupa wawancara dengan para pakar perdagangan intemasional dan data sekunder bempa data eicspor dan impor melalui keoenderungan yang teijadi. Data tersebut diperoleh dari terbitan dan publikasi dari Sekretariat ASEAN, Departemen Perdagangan, Badan Statistik dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil pengolahan data ekspor-impor tersebut diperoleh gambaran trend perdagangan yang menunjukan positip mengindikasikan berpotensi memasuki pasar Australia. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Australia sudah lebih maju dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Australia rnenerapkan standar perdagangan yang baku dan diterapkan dengan ketat untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tarif yang diberlakukan di Australia sebagian besar sudah 0%, namun Indonesia rnasih kesulitan untuk memasuki pasar Australia karena penerapan standar yang ketat.Dari perspektif kebijakan perdagangan Indonesia dan Australia dapat disimpulkan bahwa pembentukan ASEAN-ANZ FTA dapat dimanfaatkan Indonesia khususnya bilateral dengan Australia dalam kerjasama ekonomi guna meningkatkan perdagangan barang, investasi dan jasa-jasa.Pembentukan ASEAN-ANZ hams dapat dimanfaatkan Indonesia semaksimal mungkin, untuk itu perlu adanya studi yang lebih komprehensif agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang akan ditimbulkan kemudian. Terutama dalam menghadapi persaingan dengan sesama negara anggota ASEAN seperti halnya Thailand yang sudah terlebih dahulu melakukan perdagangan bebas dengan Australia.

---

World Trade Organization forum in negotiating the multilateral trade has not reached joint agreement between the member countries due to the interest of themselves. It makes them establish bilateral or regional free trade basis. As already established by those in South East Asia or ASEAN namely by ASEAN Free Trade Area (AFT A) agreement using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme as the mechanism to realize AFT A.

The free trade in ASEAN region through AFTA make ASEAN countries desire to make cooperation in terms of tree trade agreement as already agreed by ASEAN and China (ASEAN-China Free Trade Area), and they are now negotiating and probing it with their partner such as Japan, Korea and India. Besides, the nearest neighboring countries such as Australia and New Zealand have made agreement in two years to come namely through 2007 for negotiation to realize the establishment of Australia - New Zealand Free Trade Area (ASEAN-ANZ FTA).

Taking into account the progress in the establishment of ASEAN ANZ FTA, it is necessary to make perspective review on Indonesia-Australia bilateral trade policy. Geographically Indonesia is the nearest country to Australia then the latter cannot be separated from the existence of Indonesia both geopolitically and geostrategically. Seeing this, Indonesia can utilize the bilateral relationship to it to improve the domestic economic growth as an effort to seek for other better alternatives.

The perspective of Indonesia-Australia bilateral trade policy elaborates the policy on trade in Australia which can be made as an illustration for the government of Indonesia to formulate the bilateral trade policy with it. In order to understand the international trade policy, the theory of international trade is used namely the economic integration and the policy being used is the policy fomrulation as the recommendation to formulate the future policy.

The method used to make the research in bilateral trade policy of Indonesia-Australia is the descriptive analytical method. To support the analysis, the primary data is used namely interview with the experts on intemational trade and secondary data namely export and import data through the existing trend. The data is issued and publicized by the Secretariat of ASEAN, Ministry of Trade, Statistic Bureau and other sources. The export import data processing generates the trend of trade indicating the potency to penetrate the Australia market The descriptive analysis indicates that the Australia trade policy is more advanced than that of Indonesia and other ASEAN countries Australia strictly applies the standard trade to protect the domestic interest. Most of the tariff applied there is 0% but it is still difficult for Indonesia to penetrate it due to the strict standard.

From the perspective of trade policy of Indonesia and Australia, it can be concluded that Indonesia can utilize the establishment of ASEAN ANZ FTA especially with Australia namely in economic cooperation to improve the trade of goods, investment and services.

Indonesia should utilize to the best possible degree the establishment of ASEAN-ANZ, therefore it is necessary to make a more comprehensive study for maximum profit and minimum loss in the future, especially in encountering the competition among ASEAN countries such as Thailand which already makes free trade with Australia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing dan pertumbuhan eksporhasil hutan kayu Indonesia sebelum dan setelah penerapan kebijakan ACFTA.Sebagai sebuah negara yang memiliki luas hutan yang mencapai 52 % persen luasdaratannya Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada sektor kehutanan.Penelitian ini menggunakan metode Dynamic Revealed Comparative Advantagedan regresi dengan data panel menggunakan 16 produk hasil hutan kayu Indonesiadengan HS 44. Pada periode penelitian, tahun 2001-2011. Produk hasil hutankayu Indonesia mengalami perubahan daya saing. Hasil penelitian menunjukkanbahwa ada kecenderungan ekspor produk hasil hutan kayu yang relatif lebihmentah, meningkat sementara yang mengalami hasil pengolahan lebih lanjutcenderung menurun. Dari hasil uji statistik ACFTA berdampak negatif bagipertumbuhan ekspor hasil hutan kayu Indonesia secara rata-rata. Pada penelitianini terdapat beberapa faktor yang tak dikontrol dan mungkin mempengaruhi hasilpenelitian seperti guncangan ekonomi, berbagai larangan/pengetatan ekspor padakayu primer, serta shifting ekspor Indonesia dari China ke negara ASEAN yangmasuk dalam skema ACFTA yang terjadi pada periode penelitian.

---

ABSTRACTThis study was aimed to examine the competitive potential and the export growthof Indonesian timber product before and after the ACFTA policy adoption. As acountry with forest area covering 52% of its total land, Indonesia has comparativeexcellence in forestry sector. This study was performed using Dynamic RevealedComparative Advantage method and regresion with panel data of 16 Indonesiantimber products with HS 44 from 2001-2011. The results showed that export oftimber forest products that is relatively crude rose while export of furtherprocessing decreased. From the results of statistical tests, ACFTA has a negativeimpact on the growth of Indonesian timber forest products on average during theperiod 2001-2011. In this study, there are several factors that are not controlledmay affect the results of the research such as various economic shocks,ban/tightening of the primary timber exports, and shifting of the Indonesian exportfrom China to othe ASEAN countries in the ACFTA scheme that occurred in thestudy period."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula ekspropriasi yang ada dalam perjanjian-perjanjian penanaman modal internasional kontemporer. Pengaturan mengenai ekspropriasi masih kurang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum penanaman modal secara khususnya. Padahal ekspropriasi merupakan isu aktual dalam penanaman modal dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara dan hak-hak dasar lainnya. Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana konsep ekspropriasi yang berlaku menurut AANZFTA dan bagaimana perbandingan antara klausula ekspropriasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibandingkan dengan klausula serupa dalam perjanjian lainnya. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridisnormatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ekspropriasi merupakan tindakan yang sah untuk ditempuh negara sepanjang ia dilaksanakan sesuai dengan aturan. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara perjanjianperjanjian internasional mengenai penanaman modal di wilayah ASEAN, terdapat upaya pembentukan sistem hukum penanaman modal regional dengan menggunakan sarana perjanjian penanaman modal internasional yang cenderung seragam.

---

This thesis is an analysis on expropriation clauses in ASEAN’s contemporary international investment agreements. Expropriation is a new, but actually familiar concept in Indonesian legal system. Whereas, expropriation is currently becoming an actual issues in international investment regime, because of it’s relation to many difficult aspect such as state sovereignty and economic rights. In reference with those issues, this thesis explore the expropriation clauses in AANZFTA and similar agreement. This thesis also do a comparative study over those aforementioned expropriation clauses. The problems are researched with juridical-normative legal research methods, and conclude that basically expropriation is legal as long as it is done in accordance with certain contemporary international investment regime’s regulations. As for it, with the comparative studies, it is also discovered that there is an effort by ASEAN member countries to form a Lex Mercatoria on international investment regulation by utilizing various international investment agreement, include regional investment/free trade agreement and Bilateral Investment Treaties."

"Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah standar yang diakui secara internasional dalam membuktikan kewajaran dari transaksi transfer pricing. Pada kenyataannya, penerapan prinsip ini tidaklah mudah, membutuhkan keterampilan dan biaya yang tinggi serta memungkinkan penerapan prinsip ini tidak relevan untuk transaksi atau wajib pajak tertentu. Dengan demikian, penerapan ketentuan safe harbour dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dimana safe harbour adalah fasilitas yang diberikan oleh otoritas pajak untuk menyederhanakan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ketentuan safe harbour dimuat pada Bab IV OECD Guidelines tahun 2010. Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini yang terdapat pada PER-32 Tahun 2011. Penulisan skripsi ini akan membahas lebih jauh mengenai penerapan ketentuan safe harbour di Indonesia dengan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan.

---

Arm's length principle is an internationally accepted standard in proving the arm?s length price of transfer pricing transactions. In fact, the application of this principle is not easy, requiring skill and high costs as well as allowing that application. Sometime applying this principle is not relevant to particular transaction and taxpayer. Thus, the application of safe harbor provision can be a solution to comply with arm?s length principle. Safe harbor provision is a facility provided by the tax authorities to simplify the application of arm's length principle. Safe harbor provisions contained in Chapter IV OECD Guidelines 2010. Indonesia has adopted the provision contained in the PER-32 in 2011. This thesis will deliver more about the application of safe harbour provision in Indonesia with qualitative research approach, descriptive research and data collection technique with literature and field study."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja ekspor, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor produk berbasis teknologi tinggi (PTT) Indonesia. Metode yang digunakan yakni analisis kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika data panel. Hasil analisis deskriptif menunjukkan selama periode 1994-2013 nilai ekspor riil PTT cenderung naik. Namun kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan nilai impornya, sehingga menyebabkan defisit perdagangan. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap PTT semakin tinggi. Hasil analisis ekonometrika menunjukkan bahwa angkatan kerja berpendidikan tinggi bersifat elastis terhadap nilai ekspor PTT. Selain itu, ekspor PTT juga dipengaruhi oleh pendapatan perkapita (PDB/kapita) negara tujuan ekspor, nilai tukar riil, anggaran penelitian dan pengembangan (Litbang) pemerintah dalam APBN, penanaman modal asing (PMA), serta perekonomian global. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa komposisi anggaran Litbang dalam APBN belum fokus diarahkan pada sektor perekonomian. Sedang berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, PMA yang masuk pada industri PTT masih sangat kecil.

---

This study aims to determine the development of export performance, identify and analyze the factors that affect exports performance of high technology-based products (HTX) in Indonesia. This study used quantitative descriptive methods and econometric of panel data. Descriptive analysis showed that during the period 1994-2013, real value HTX tend to rise. But the increase is lower than the value of imports. This resulted in a trade deficit. It can also mean that Indonesia's dependence on high technology-based products is increasing.

Econometric analysis results showed that highly educated labor force is elastic to the HTX value. In addition, HTX is also influenced by income per capita (GDP/capita) of export destination countries, the real exchange rate, budget of research and development (R&D) government in the state budget, foreign direct investment (FDI), as well as the global economy. Data from the Ministry of Finance show that the composition of the R&D budget has not been focused directly at economic sectors. Based on data from the Investment Coordinating Board, FDI incoming to high technology-based products industry is still very small."

"Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan di pasar modal yang berkembang pesat di Indonesia dan di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan sukuk (obligasi syariah) terhadap Return On Asset (ROA), Asset Turnover (ATO) dan Current Ratio (CR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan London Stock Exchange (LSE) periode 2007-2011. Pemilihan periode 2007-2011 bertujuan untuk menguji apakah penggunaan sukuk pengaruh signifikan dalam periode krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan Metode Regresi Linier Sederhana. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan di Indonesia dan 13 perusahaan yang tersebar di Timur Tengah, Malaysia dan Inggris. Analisis data dilakukan dengan pengujian distribusi normal, uji data panel dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penggunaan sukuk berpengaruh signifikan terhadap Asset Turnover (ATO) dan memiliki hubungan yang positif, sebaliknya, penggunaan sukuk memiliki hubungan positif terhadap Return on Assets (ROA) tetapi tidak berpengaruh signifikan dan penggunaan sukuk juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Current Ratio (CR) dan memiliki hubungan negatif.

---

Sukuk is one of the financial instruments in the capital market that is rapidly growing in Indonesia and in the world. This research aimed to analyze the effect of the use of sukuk (Islamic bonds) on Return On Asset (ROA), Asset Turn Over (ATO) and current ratio (CR) in companies listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the London Stock Exchange (LSE) for the period of 2007-2011. Selection of the 2007-2011 period aims to test whether the use of sukuk significant influence in the crisis period.

This research used quantitative approach and Simple Linear Regression Method. This research analyze financial report of the firms. The populations in this research are 8 firms in Indonesia and 13 firms spread in Middle East, Malaysia and England. Data analyzed with normal distribution test, panel data test and examination of hypothesis with simple linear regression method.

The results showed that: the use of sukuk significantly influence Asset Turnover (ATO) and have a positive relationship, conversely, the use of sukuk has a positive relationship to Return on Assets (ROA) but no significant effect and the use of sukuk also not significantly affect the current ratio (CR) and a negative relationship."

"Perusahaan-perusahaan multinasional banyak menggunakan berbagai tehnik untuk mengalihkan penghasilannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Banyak negara mengenakan pajak kepada wajib pajak dalam negerinya (WPDN) atas penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu banyak negara-negara tersebut memberlakukan pihak bukan penduduk atau perusahaan di luar negeri tertentu misalnya anak perusahaan sebagai entitas yang terpisah. Sebagai hasilnya, WPDN tersebut dapat menahan atau menunda pemajakan atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri melalui entitas tersebut. Penundaan oleh WPDN atas pengenaan pajak dari penghasilan yang diperoleh perusahaan di luar negeri yang dimiliki WPDN tersebut sulit untuk dibenarkan.Penundaan akan mendorong WPDN untuk mengalihkan penghasilannya ke perusahaan di luar negeri yang dikendalikannya (CFC) yang didirikan di negara dengan tarif pajak rendah dan mengakumulasikannya tanpa mendistribusikan ke induk perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip equity dan capital export neutrality. Banyak negara memiliki ketentuan tertentu untuk memerangi berbagai bentuk penghindaran pajak. Penggunaan ketentuan tersebut, paling tidak, dapat mencegah penggunaan tax haven oleh perusahaan multinasional seperti CFC rule. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah atau membatasi keinginan WPDN menggunakan perusahaan di luar negeri, biasanya di negara tax haven, untuk menghindari atau menahan pengenaan pajak dalam negeri. CFC rule juga dapat digunakan untuk mencegah mengikisan dasar pengenaan pajak dalam negeri melalui transfer pricing.Pasal 18 (2) UU PPh menyebutkan Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Ketentuan ini secara implisit merupakan CFC rule Indonesia. Konsekuensinya, WPDN yang memenuhi persyaratan memiliki CFC harus memasukkan penghasilan sesuai bagian kepemilikan saham atas penghasilan CFC yang belum didistribusikan dianggap sebagai dividen. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara kritis ketentuan CFC rule Indonesia berdasarkan Teori Perpajakan Internasional yang banyak diterapkan oleh negara lain. Penulis menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2004 untuk memperoleh informasi mengenai jumlah CFC dan kemungkinan penerapan CFC rule secara statistik. Dari perbandingan dengan ketentuan dasar CFC rule, otoritas perpajakan di Indonesia diharapkan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan CFC rule-nya. Jika tidak maka WPDN akan dengan mudah menghindari ketentuan CFC rule, misalnya penempatan melalui perantara perusahaan holding company antara WPDN dengan penghasilan dari perusahaan di luar negeri, karena tidak adanya ketentuan kepemilikan atau penguasaan tidak langsung atau ketentuan constructive ownership.

---

Multinational enterprises have used a variety of techniques to shift income from high-tax countries to tax havens or to low-tax regimes. Most countries tax residents on their worldwide income. Similarly, most countries treat non-resident corporations and certain other foreign entities like subsidiaries as taxable entities separate from their resident. As a result, residents can defer or postpone residence country taxation of foreign source income by establishing a non-resident corporation or other entity to earn such income.The unlimited deferral of residence country tax on the income of foreign corporations owned by residents is difficult to justify. Deferral encourages residents to divert income to Controlled Foreign Companies or Controlled Foreign Corporations (CFC) in low-tax countries and to accumulate such income in those CFCs rather than repatriate the funds to the parent corporation. It violates the fundamental principles of equity and capital export neutrality on which worldwide taxation are based. Many countries have general rules to combat various forms of tax avoidance. Some of these rules apply, at least potentially, to restrict the use of tax havens and lowtax regimes by multinational enterprises, such as CFC rules. CFC rules are intended to prevent or limit the ability of residents of a country to use foreign corporations, especially those established in tax havens, to avoid or defer domestic tax. CFC rules are also necessary to prevent the erosion of the domestic tax base by transfer pricing.Article 18 (2) Undang-Undang No. 17 Year 2000 on The Third Amendment to Law Number 7 Year 1983 On Income Tax (UU PPh) stated that The Minister of Finance shall be authorized to stipulated the moment of acquisition of dividends by resident taxpayers from capital participation in business entities abroad than business entities selling on the stock exchange. This rule is implicitly known as Indonesia?s CFC rule. Consequently the resident shareholders of certain CFCs must include in their income their pro rata share of some or all of the undistributed income of the CFCs as deemed dividend. This paper analyzes and critically examines the Indonesia?s CFC rule based on International Tax Theory that most countries adopted. The writer used publicly listed companies on Jakarta Stock Exchange (BEJ) that reported annual financial statement in 2004, to obtain information about CFC and possibility adaptation of CFC rule statistically. From comparability with basic CFC rule, the tax authorities of Indonesia can identify the weaknesses of our CFC rule. Otherwise the resident taxpayers would be easy to avoid the consequences of the application of CFC rules by interposing an intermediary holding company between the resident taxpayer and the income-earning foreign entity, for example, because of the absence of indirect ownership or control rules or constructive ownership rules."

"Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi sebagai kewajiban yang harus dijalankan dan ketentuannya telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pelaporan SPT selama ini menimbulkan banyak permasalahan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang telah berkeluarga (menikah) karena status pernikahan akan menentukan di dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT PPh OP). Sesuai dengan perubahan format yang baru melalui dikeluarkannya Peraturan Direkur Jenderal Pajak PER-19/PJ/2014 yang mewajibkan pengisian status kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi khusunya yang telah menikah maka hal tersbut akan menimbulkan implikasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan wawancara mendalam. Implikasi yang timbul adalah kurang bayar maupun lebih bayar dalam pelaporan SPT PPh OP.

---

Reporting tax return for individual tax payers as an obligation that must be carried out which provisions have been set in accordance with the provisions of the existing legislation. Reporting SPT, has brought many problems, especially for individual taxpayers who have a family (married) because of marital status will determine in reporting personal income tax (SPT individual income tax). In accordance with the new format changes through the enactment of the DGT (Directorate General of Taxation) Regulation PER-19/PJ/2014 which requires the charging status of tax obligations for an individual taxpayer who has been married especially then it will lead to some tax implications. This study aims to analyze the implications of changes in the tax return for individual tax payers. This study used a qualitative approach. Data collection techniques done with literature studies and in-depth interviews. The implication that arises is underpayment or overpayment of the reporting individual income tax returns."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan mekanisme penggantian PPN pada kontraktor minyak dan gas bumi ditinjau dari asas revenue productivity dan asas equity/equality. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah dengan perubahan mekanisme penggantian PPN tersebut, penerimaan Pemerintah secara keseluruhan akan mengalami kenaikan sebesar lima belas persen dari jumlah pajak tidak langsung yang dibebankan dalam cost recovery. Dengan adanya peningkatan penerimaan negara maka asas revenue productivity telah terpenuhi. Bagi KKKS dengan adanya perubahan mekanisme tersebut KKKS ikut menanggung sebagian beban pajak tidak langsung yang dibebankan ke dalam cost recovery, KKKS tidak mendapatkan kembali penggantian PPN nya sebesar seratus persen sehingga asas equity/equality tidak terpenuhi. Dengan adanya perubahan mekanisme ini perilaku kontraktor sebagian besar tetap sama, namun terdapat sedikit perbedaan dalam hal administrasinya. Kontraktor kini tidak perlu lagi mempersiapkan dan menyerahkan Faktur Pajak setiap bulannya ke SKK Migas untuk proses penggantian PPN, tetapi KKKS hanya menyimpan Faktur Pajak tersebut untuk dipersiapkan pada pemeriksaan audit diakhir tahun.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the changes in VAT Reimbursement mechanism in oil and gas contractors in terms of revenue productivity principle and equity/equality principle. The method used was a quantitative study with descriptive analysis. The result of the research is with the change VAT Reimbursement mechanism, the overall Government revenues will increase by fifteen percent of total indirect tax charged on cost recovery. With the increase in Government revenues so the revenue productivity principle have been met. For the Contractors, with the change in the mechanism of Contractors to bear some of the burden of indirect tax that is charged to cost recovery, Contractors does not get back his VAT Reimbursement of one hundred percent, so the principle of equity/equality are not met. With the changes in this mechanism, the behavior of Contractors remains the same, but there is little difference in terms of administration. Contractors are now no longer need to prepare and submit a tax invoice each month to SKK Migas to its VAT Reimbursement process, Contractors only keep the tax invoice to be prepared at the end of the year audit examination."