Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana untuk membantu efektifitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan.Transportasi udara semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekwensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.Hukum pengangkutan udara merupakan lapangan hukum Baru yang perkembangnnya dimulai sekitar tahun sebelum dan sesudah perang dunia II. Khusus di Indonesia lapangan hukum ini kurang mendapat perhatian dibandingkan lapangan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari langkanya bahan bacaan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penerbangan atau pengangkutan udara yang dihasilkan ahli hukum Indonesia.Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, maka hukum pengangkutan udara merupakan suatu obyek yang menarik untuk diteliti. Selain itu karena sifat-sifatnya yang khusus sehubungan dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang penerbangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara semakin meningkat.Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut, maka penulis terdorong untuk mempelajari serta mengadakan penelitian dalam bidang hukum pengangkutan udara, dengan mengambil salah satu aspek panting yakni ganti kerugian. Dengan demikian kiranya cukup beralasan kalau penulis memilih judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Udara di Indonesia (Khususnya Masalah Ganti Rugi)".Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, masalah ganti kerugian merupakan salah satu aspek penting bagi pihak yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan pengangkut. Ganti kerugian tersebut diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat dan pengoperasian pesawat udara. Dari uraian sebelumnya penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :Bagaimana proses penyelesaian ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia ?.Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia, prosesnya diawali dengan adanya tuntutan dari penumpang dan pengirim barang yang mengalami kerugian terhadap pengangkut. Kemudian pengangkut mempelajari dan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian tersebut untuk selanjutnya menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian."

"ABSTRAKUU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan setiap penyediajasa angkutan udara untuk menyediakan asuransi dalam bentuk Asuransi JasaRaharja. Di samping menerapkan Asuransi Jasa Raharja, Lion Air menyediakansistem pertanggungan yang disebut Asuransi Perjalanan Lion Air. Denganmenggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengkaji status AsuransiPerjalanan Lion Air merujuk pada Asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi wajib,pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa, serta perlindungan terhadapkonsumen yang tidak membayar Asuransi Perjalanan Lion Air. Pengumpulan datamelalui kuesioner menunjukkan sebagian besar responden tidak mengetahuiadanya Asuransi Jasa Raharja dalam jasa penerbangan dan tidak membacaketerangan lebih lanjut mengenai Asuransi Perjalanan Lion Air sebelummelakukan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi PerjalananLion Air merupakan asuransi tambahan; hak atas informasi serta hak untukmendapat pembinaan dan pendidikan konsumen tidak dipenuhi; serta tersedianyapertanggungjawaban dari pihak penyedia jasa penerbangan dan Jasa Raharga bagikonsumen yang tidak membayar Asuransi Perjalanan Lion Air. Dengan demikian,disarankan agar penyedia jasa pengangkutan memberikan informasi yang jelasdan tidak rumit, di sisi lain mendorong konsumen memperlengkapi diri akaninformasi mengenai jasa yang ditawarkan.

---

AbstractLaw No. 1 Year 2009 on Aviation stipulated that carriers shall be obligatedto insure their liabilities towards passengers in the form of Jasa Raharja Insurance.Aside from providing Jasa Raharja Insurance, Lion Air provides Lion Air TravelInsurance. Based on qualitative research method, this study examines the status ofLion Air Travel Insurance related to Jasa Raharja Insurance; the fulfillment ofconsumer rights as well as the protection of consumers who do not pay for LionAir Travel Insurance. The questionnaires showed that most of the respondentswere not aware of the existence of Jasa Raharja Insurance in aviation service anddid not read further details about Lion Air Travel Insurance before transaction.The study showed that Lion Air Travel Insurance is an additional insurance;consumer?s rights on information and education are not fulfilled; and the vestedliability on Jasa Raharja along with the carrier to provide insuance for consumerwho does not pay for Lion Air Travel Insurance. Therefore, carrier should give aclear information for the consumers. On the other hand, consumers areencouraged to equip themselves with the information on the services offered."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dalam hal ini penumpang pesawat dan tanggung jawab pelaku usaha yaitu perusahaan penerbangan terhadap kasus kehilangan barang bagasi tercatat yang menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan. Dasar hukum Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Hubungan hukum antara pelaku usaha atau perusahaan jasa penerbangan dan konsumen atau penumpang dituangkan ke dalam bentuk tiket yang klausuinya sudah ditentukan oleh pelaku usaha dan pihak penumpang harus menyetujui terhadap isi perjanjian tersebut. Didalam tiket juga tercantum bahwa penumpang dianggap telah mengerti, membaca dan menyetujui perjanjian yang tercantum dalam tiket. Klausul eksoneris ini sangat membatasi tanggung jawab pelaku usaha jasa penerbangan dan dapat merugikan konsumen atau penumpang. Walaupun secara normatif telah terlindungi, tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan dari penumpang. Permasalahan yang muncul adalah bahwa klausul yang tercantum di dalam tiket ini sangat merugikan penumpang apabila terjadi bentuk kasus yang menyangkut kerugian penumpang. Salah satunya adalah terjadinya bagasi penumpang tercatat yang terlambat yaitu tidak datang bersamaan dengan penumpang, barang yang hilang atau barang yang rusak. Penumpang tidak pernah terpuaskan hak-haknya apabila terjadi kasus seperti au. Hal - hal yang menjadi ketidakpuasan penumpang adalah penumpang diminta menunggu oleh perusahaan jasa penerbangan untuk mencari barang sampai Batas waktu yang tidak ditentukan, nilai barang yang menjadi ganti rugi atau kompensasi pelaku usaha tidak sesuai dengan nilai ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Kehilangan dan keterlambatan barang sudah diatur pertanggungjawabannya sesuai dengan Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara serta Undang - undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penumpang dalam posisi yang lemah karena terikat perjanjian baku seperti tersebut dalam tiket dan terdapat klausul eksoneris yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha serta adanya beberapa pasal Undang - undang No. 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 yang tidak tercantum dalam tiket yang merugikan maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian hubungan pasal - pasal yang termaktub dalam ketentuan tersebut dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha penerbangan."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur keterlambatan yang harus dilakukan oleh pihak Lion Air sebagai bentuk perlindungan konsumen bagi para penumpang. Keterlambatan maskapai penerbangan menjadi masalah setiap tahunnya dalam dunia penerbangan di Indonesia. Analisis ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Lion Air tidak responsif dalam penanganan keterlambatannya, hal ini membuat pemerintah turun tangan dalam masalah ini sehingga Lion Air secepatnya memberikan alasan keterlambatan tersebut dan memberikan kompensasi kepada para penumpang pada hari ketiga. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Kasus ini dikaitkan pula dengan ketentuan jangka waktu pemberian kompensasi yang tidak diatur dalam peraturan menteri ini. Sehingga dapat disimpulkan Pihak Lion Air terlambat dalam penanganan ini walaupun tanggung jawab dalam pemberian kompensasi sudah dilakukan.

---

This study discusses the delay procedure that must be taken by Lion Air as a form of consumer protection for passengers. Airlines delay has become an annual problem in air transport business in Indonesia. This study discusses such problem by analyzing Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and Regulation Minister of Transportation no. 89 of 2015 on Flight Delay Management on Scheduled Commercial Air Transport Business Entity in Indonesia. The unresponsive Lion Air had only provided the reason for the delay and compensation for the passengers on the third day of delay, after directly pushed by the Government. Such action violated Consumer Portection Law and the Regulation Minister of Transportation. This study also discusses the time period for the obligation to give compensation which is not regulated under the Regulation Minister of Transporation. In conclusion, Lion Air was late in handling the problem despite the compensation that they had provided."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang pesawat udara akibat keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Maraknya kasus keterlambatan penerbangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dan kritik dari pengguna jasa angkutan udara akibat kerugian yang mereka alami. Hasil penelitian Penulis, masih banyak maskapai penerbangan yang mencantumkan klausula baku di dalam tiket pesawatnya dengan tujuan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus, agar hak-hak konsumen dapat terjamin. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia dan Belanda, tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai ganti rugi kepada penumpangnya di Indonesia tidak sebesar tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan di Belanda.

---

This thesis discusses the granting of compensation to air passengers due to flight delays by airlines in Indonesia and the Netherlands. This study utilizes the Normative Juridical research methodology where data from this study was obtained largely through literature study and interviews with sources. Rampant cases of flight delays in recent years generated a lot of content and criticisms from users of airfreight services due to their losses.

The result of the study done by the author, found that there are many airlines that include standard clause in their plane ticket that enables airlines to transfer responsibility in cases of delay. Thus, a law to protect the interests of consumers was enacted, to assure the rights of the consumers. Comparing and analyzing cases that had occurred in Indonesia and Netherlands, the author found that compensation given to passengers in Indonesia is consistently numerically inferior compared to those given in the Netherlands."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional dengan studi kasus terhadap kelalaian pelaku usaha praktik pembesaran alat vital yang berada di Menteng. Dengan meninjau pada permasalahan mengenai pengaturan pelayanan pengobatan tradisional di Indonesia, tanggung jawab pengobat tradisional ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pengobat tradisional, sehingga dapat diambil manfaat dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuknya peraturan/Undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengobatan tradisional, dilakukannya pengawasan secara berkala dan berkelanjuatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap tempat-tempat praktik pengobatan tradisional, kemudian melakukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal penyelesaian suatu kasus/perkara, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media-media cetak dan televisi terhadap lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

---

This undergraduate thesis examines the Law Protection on the Traditional Medication service consumer which is a case study on the negligence of the enlargement of sex agent practitioner where is located in Menteng. The purpose of this research could be attained by reviewing the issue of the traditional medication service regulation in Indonesia, the responsibility of the traditional physician regulated on the Consumer Protection Act, and the law effort who could be enforced by the consumer who suffered a loss by the action of the traditional physician. The research is a normative research with a descriptive research design.In the result of this research suggest that a particular act on the traditional medication should be formed and a gradual as well as suitable monitoring between the central government coordinate with the local government toward the traditional medical places. Afterwards, a well coordination between those related and appropriate parties in dealing with the settlement of this case, community socialization through the printed media and television about Board of Consumer Dispute Resolution. "