Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar organisasi teknologi informasi (TI) telah melakukan perencanaan teknologi tetapi belum melakukan perencanaan strategis bisnis. Akibatnya banyak organisasi teknologi informasi yang cenderung berorientasi produk dengan cara secara berulang menawarkan produk berbasis teknologi yang sudah seringkali mereka tawarkan, dibandingkan berorientasi kepada konsumen dan berusaha keras secara konsisten menawarkan jasa yang terbarukan sebagai wujud penyesuaian dengan meningkatnya kebutuhan konsumen. Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi TI, dianggap dapat memberikan manfaat kepada organisasi TI. Manfaat utamanya adalah menjaga kesesuaian fungsi bisnis TI dengan kebutuhan konsumen, memberikan pandangan yang menyeluruh tentang lingkungan bisnis, memberikan kerangka untuk menyusun prioritas pengalokasian sumberdaya, sebagai proses untuk mengidentifikasi perubahan teknologi, dan memberikan kemampuan untuk menilai manfaat sebenarnya dari teknologi informasi. Momentum reformasi dan revitalisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan peluang penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis untuk mengembangkan sebuah unit bisnis Pusat Informasi Pengembangan Wilayah (PIPW) pada Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah (KTPW). Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi PIPW ditujukan agar pengembangan PIPW sejalan dan mampu memenuhi kebutuhan direktorat dan konsumen direktorat KTPW bukan semata-mata pengembangan teknologi yang jauh dari kebutuhan masyarakat pengguna. Tujuan akhir dari pengembangan unit bisnis PIPW adalah meningkatkan daya saing direktorat KTPW.

---

For the most part, the typical information technology (IT) organization has engaged in technology planning but not strategic business planning. As a consequence, many information technology organization have tended to be product oriented, repeatedly offering product based on familiar technologies similar to those they have always offered, instead of being user oriented and striving to offer constantly evolving services in synchronization with emerging user requirements without embedded technology prejudice. Application of strategic business planning methodologies (SBPM) on IT organization are beliefed to give some benefit. The primary benefit are : maintenance of continous realignment of IT function with the need of user community, holistic view of the business, a framework for the priority allocation of resources, a process to identify technology shift, and ability to realize the true benefit of IT technologies. Reformation momentum and revitalization of Agency of Assessment and Aplication Technology (BPPT) give a chance to aplicate SBPM for development of Regional Development Information Center (PIPW) on Directorate Technology Policy for Regional Development (KTPW). Aplication of SBPM on PIPW are directed to synchronize PIPW development with KTPW business need, not only technology development without concurrencies with user community need. Final objective of PIPW development are improvement ofKTPW competitiveness."

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT sebagai lembaga litbangyasa mempunyai lima fungsi yaitu: intermediasi, technology clearing house, pengkajian teknologi, audit teknologi dan solusi teknologi. Dalam menjalankan perannya tersebut BPPT mempunyai berbagai program yang dikelola melalui kerangka kerja kerekayasaan. Suatu program litbangyasa harus dikelola dengan baik agar sasaran yang dicapai terus berkembang sehingga dapat meningkatkan tingkat technology readiness level yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya hasil litbangyasa tidak terkelola dengan baik. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses inovasi karena dapat memicu reinventing the wheel. sehingga sasaran program tidak tercapai sesuai dengan road map. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arsitektur SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan PTIPK dalam mengelola kegiatan litbangyasa. Dengan pendekatan strategi Business Process Reengineering BPR diharapkan sistem informasi tidak hanya mempermudah organisasi dalam pengelolaan kegiatan tapi juga dapat meningkatkan fungsi bisnis menjadi lebih efisien dalam menjalankan visi dan misinya. Proses BPR dilakukan dengan merujuk pada praktik terbaik dan memperhatikan kesesuaian dengan aturan internal yaitu sistem tata kerja kerekayasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan arsitektur yang sesuai kebutuhan proses litbangyasa dapat dilakukan desain ulang proses bisnis dengan strategi e-business.

---

The Agency for Assessment and Application of Technology as an R D institution has five functions intermediation, technology clearing house, technology review, technology audit and technology solution. In carrying out its role, BPPT has various programs managed through the engineering framework. An R D program should be well managed so that the goals achieved and grow to improve the technology readiness level better. But in reality the R D programs are not well managed. So it can hinder the innovation process because it can trigger reinventing the wheel. so that the goals are not achieved in accordance with the road map.

This study aims to develop the architecture of IS IT in accordance with the needs of BPPT to manage R D activities. With the Business Process Reengineering BPR strategy approach, information system is expected not only to facilitate the organization to manage the activities but also to improve the business function to be more efficient in carrying out its vision and mission. The BPR process is done by referring to best practices and paying attention to conformity with the internal rules of the engineering framework. This research concludes that to get the appropriate architecture needsof R D process can be done by business process re design with e business strategy."

"Pembangunan suatu bangsa seperti Indonesia memerlukan aset pokok yang terpenting, yaitu sumber daya manusia. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana organisasi lain yang bersifat dinamis, BPPT menyelenggarakan program diklat bagi para pegawainya supaya selalu dapat mengikuti dinamika kemajuan teknologi yang perkembangannya berjalan dengan cepat, salah satu program pendidikan dan pelatihan itu adalah Diklatpim Tingkat IV yang berkaitan dengan pembentukan sosok awal pegawai negeri sipil dengan tingkat jabatan struktural eselon IV. Untuk mengetahui apakah program diklat tersebut sudah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya adalah dengan melakukan evaluasi pasca diklat, dimana pada instansi BPPT diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan. Evaluasi merupakan bagian dari kegiatan pengendalian mutu, karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang telah dicapai dan hasil tersebut dapat diketahui melalui evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan desktiptif, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pejabat eselon IV di lingkungan BPPT yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV pada tahun 2011, yaitu berjumlah 30 orang dan atasan langsung dari masing-masing peserta diklat. Hasil yang diperoleh dari evaluasi Diklatpim Tingkat IV tahun 2011 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendalakendala yang dihadapi.

---

Development of a nation like Indonesia needs that were important underlying asset, namely human resources. To obtain quality human resource, human resource development needed to be done through education and training. As with any other organization that is dynamic, BPPT education programs and training for its employees to always be able to follow the dynamics of technological progress whose development goes quickly, one of the education and training programs that are educational and leadership training level IV relating to the formation of the initial figure of an employee civil servants with the rank of an echelon IV tural structures.

To determine whether education and training programs it is in conformity with the planning and implementation is to conduct an evaluation of education and training post in which the agency was organized by work units BPPT Development Center, Education and Training. E valuation is part of quality control activities, because quality control is basically an attempt to improve and enhance the achievements and results can be discovered through the evaluation.

This study aims to analyze the evaluation of education and leadership training level IV In 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT. This type of research uses a quantitative approach based on objective descriptive where the research was conducted by questionnaire technique. The population in this study were all within the echelon IV BPPT who take part in education and leadership training Level IV in 2011, which amounted to 30 people and the direct supervisor of each participant. The results obtained from the evaluation of education and leadership training level IV in 2011 at the Center for Development, Education and Training of BPPT has been running well, but there are still faced obstacles."

"Proses rekrutmen untuk mempekerjakan karyawan yang memenuhi syarat untuk organisasi sektor publik yang kompetitif merupakan tanggung jawab besar, dan setiap manajer atau pemberi kerja perlu menanggapinya dengan serius. Dengan demikian, organisasi sektor publik dihadapkan pada persaingan yang ketat dalam menarik individu, berkualifikasi tinggi dan berjuang untuk memenuhi keinginan para pekerja potensial ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi intensi Gen Z untuk melamar pekerjaan pada lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi (Litbangjirap) di Indonesia. Gen Z dipilih sebagai subjek penelitian karena sebagian besar mereka sudah berada di perguruan tinggi dan menjadi pekerja yang berdampak pada potensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Penelitian ini menggunakan untuk menganalisis jawaban responden melalui pertanyaan terbuka dari 165 partisipan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa intensi Generasi Z untuk melamar pekerjaan dibentuk oleh faktor instrumental dan faktor simbolik. Selain itu, Gen Z memiliki kecenderungan tidak tertarik untuk melamar pekerjaan pada Lembaga Litbangjirap di Indonesia. Hal ini terlihat dari mayoritas partisipan yang berasal dari universitas terbaik di Indonesia kurang memiliki intensi untuk melamar pekerjaan di lembaga litbangjirap.

---

The recruitment process of hiring qualified employees for competitive public sector organizations is a big responsibility, and every manager or an employer need to take it seriously. Accordingly, public sector organizations are faced with intense competition in attracting individuals, highly qualified and struggling to fulfill the desires of these potential workers. The purpose of this study is to explore Gen Z intention to apply for jobs at research, development, assessment and application institutions (Litbangjirap) in Indonesia. Gen Z was chosen as research subjects because most of them are already in college and become workers who have impacted to the potential workforce needed by the organization. This study utilized qualitative content analysis to analyze respondents answers through open-ended questions from 165 participants. The results of this study revealed that Gen Z intention to apply for jobs as affected by both instrumental and symbolic factors. There is also tendency that Gen Z are not interested in applying for jobs at Litbangjirap Institutions in Indonesia. It was shown on the result of the study that majority of respondents who consisted of students and graduates of the best universities in Indonesia do not have the intention to apply for jobs at R & D institutions. "

"ABSTRAKStatus Badan Hukum Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mempunyai kewajiban untuk membuka informasi publik, baik atas dasar pengumuman maupun permintaan. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) ingin melepaskan diri dari kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) sebagai Badan Hukum Non-publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan secara khusus untuk memberi batasan yang rinci mengenai definisi Badan Hukum Publik, kemudian juga dibuat sebuah pedoman bagi yayasan, khususnya yayasan yang bergerak di bidang Pengembangan Informasi Publik.

---

ABSTRACTPublic Corporate as stated in Law Number 14, 2008 about Public Information Transparancy, has the obligation to disclose any public information in either way, by announcement or by demand. Oil and Gas Upstream Business Executive Unit (BP Migas) disclaims that they are not a Public Corporate, therefore they do not have obligation to disclose their information, as demanded by Public Information Development Center Foundation(YP2IP). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by juridical normative approach and a case study. The researcher suggests that government should make a specific regulation that explains more specific about Public Corporate, and to make a guidelines about foundation, particularly about foundation of a Public Information Development"

"Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan layanan teknologi informasi komunikasi dan penyelenggaraan pusat data di Instansi XYZ. Dalam era digitalisasi dan konektivitas yang cepat, Pusdatik harus siap menghadapi bencana dan ancaman yang mengakibatkan terganggunya layanan dan operasional. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak hilangnya layanan dari pusat data akibat bencana dan ancaman adalah dengan suatu rencana yang bertujuan untuk mencegah kerugian dan kerusakan, yaitu disaster recovery plan (DRP). Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan, ketua tim dan staf, ditegaskan bahwa layanan yang dikelola oleh Pusdatik memiliki peran penting dalam mendukung proses bisnis organisasi dan saat ini Pusdatik belum memiliki dokumen DRP jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Pengembangan DRP yang dapat dijadikan panduan jika terjadi gangguan dan bencana yang tidak terduga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan observasi ke pusat data. Pengembangan DRP menggunakan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi proses bisnis, identifikasi aset, risk assessment, business impact analysis, analisis kontrol pencegahan berdasarkan SNI 8799-1:2023 dan penyusunan dokumen DRP. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi Pusdatik saat ini.

---

The Data and Information Communication Technology Center (Pusdatik) is a working unit tasked with managing information and communication technology services and operating the data center at XYZ Institution. In an era of rapid digitization and connectivity, Pusdatik must be prepared to face disasters and threats that may disrupt services and operations. One effort to mitigate the impact of service loss from the data center due to disasters and threats is through a plan aimed at preventing losses and damages, known as Disaster Recovery Plan (DRP). Based on interview results with leaders, team leaders, and staff, it is emphasized that the services managed by Pusdatik play a crucial role in supporting the organization's business processes, yet currently, there is no DRP in place in case of disasters. Therefore, it is necessary to design a DRP that can serve as a guideline in the event of unforeseen disruptions and disasters. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data collection methods include interviews, literature reviews, and observations at the data center. The DRP design utilizes NIST SP 800-34 Rev 1. The research stages involve analyzing business processes, identifying assets, conducting risk assessments, business impact analysis, analyzing preventive controls based on SNI 8799-1:2023, and drafting the DRP document. The result of this research is a DRP document that aligns with the current condition of the Pusdatik."

"ABSTRAKDalam kiprahnya selama ini, UI telah menunjukkan dirinya sebagai universitas yang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sivitas akademisnya tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Merujuk kepada pemeringkatan The Higher Education-QS World University Rangkings 2016 , posisi UI di tahun 2016 masih tertinggi dibandingkan posisi universitas lainnya di Indonesia. Namun posisi tersebut belum sesuai dengan capaian target kinerja yang diharapkan di tahun 2016 ini sehingga perlu dilakukan perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja dapat dilakukan apabila deviasi kinerja dapat diukur sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja baik ukuran individual, tim maupun organisasional. Kondisi saat ini, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi DSTI belum memiliki indikator kinerja utama IKU , target dan inisiatif strategis untuk unit kerja struktural di bawah Direktur STI dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard BSC . Dengan adanya IKU, target dan inisiatif strategis diharapkan akan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat kontribusi tiap unit kerja terhadap pencapaian target kinerja universitas dan juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja unit kerja tersebut. Dari penelitian ini, dihasilkan sembilan tabel BSC unit kerja dengan 16 IKU untuk Kepala sub direktorat dan 29 IKU untuk Kepala Seksi dan target pada tahun 2019 diharapkan dapat tercapai 100 .

---

ABSTRACTOver the years, UI has shown its reputation as one of the best university that can give a pride not only for its civitas academic but also for all Indonesian. According to the Higher Education QS World University Rangkings 2016 , UI listed at the higher positions among all of Universities in Indonesia. However, that position still not met the expected target in 2016 and leaves room for improvement. Performance improvement can be done only if performance deviation of all the working units can be measured. Therefore, performance indicator is required for all individu, units and organization. Currently, Directorate of Information Systems and Technology DSTI does not have key performance indicators KPI , targets and list of strategyc initiatives for all the working units under Director of STI using balance scorecard framework. With key performance indicators, targets and strategyc initiatives, hopefully DSTI can measure the performance of every working units and their contribution to the achievement of University target. From this research, produced nine table BSC of working units with 16 KPI for head of sub directorate and 29 KPI for section head, and expected target in 2019 can achieve 100 ."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mempunyai visi untuk "mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan ilmu pengetahuan (iptek) dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Makna daya saing bangsa tersebut adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID) adalah satu unit organisasi di dalam Kemenristekdikti menetapkan sasaran strategis meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi.Namun, strategi bisnis dan strategi sistem informasi (SI) / teknologi informasi (TI) yang ada di Ditjen SDID belum mendukung aspek relevansi, terutama dalam aspek keekonomian. Ada kelebihan sekaligus kekurangan produksi sarjana dari pendidikan tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berimplikasi pada rendahnya efisiensi pendidikan tinggi dalam mendukung perekonomian.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi bisnis dan strategi SI/TI yang selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjen SDID dan Kemenristekdikti, yang diwujudkan dengan melakukan perencanaan strategis sistem informasi. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis bisnis eksternal dan internal menggunakan metode value chain, 5-competitive forces, dan SWOT. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam hal peran, strategi dan perubahan/disrupsi pendidikan tinggi dalam mendukung daya saing bangsa, kemudian memvalidasi opsi-opsi yang dihasilkan kepada pejabat eselon I dan II di Ditjen SDID. Selanjutnya, analisis SI/TI eksternal dan internal dilakukan dengan melakukan analisis portofolio aplikasi eksisting, polesei Pangkalan Data Dikti serta praktek-praktek TI terbaik dalam pendidikan tinggi. Strategi digital Ditjen SDID dilakukan dengan kerangka kerja strategi sistem informasi bisnis dan tool business dependency network, dengan memperhatikan sumber daya SI/TI saat ini untuk membentuk portofolio aplikasi di masa yang akan datang serta peta jalan untuk mewujudkannya. Diharapkan dari penelitian ini, dapat diusulkan menjadi bagian dari rencana strategis Ditjen SDID tahun 2020-2025 dan bagi para eksekutif dapat mendorong pemikiran-pemikiran kreatif untuk menghasilkan strategi yang unggul.

---

ABSTRACTThe Ministry of Research, Technology, and Higher Education (MoRTHE) has a vision to realize qualified higher education, and science & technology capability and innovation to support national competitiveness. The national competitiveness means the contribution of science, technology, and higher education in economy that is indicated by technology products superiority which are produced by industries that are supported by research and development institutions, and high-skilled workforce. The Directorate General of Science, Technology, and Higher Education Resources is an organization unit within The Ministry of Science, Technology, and Higher Education. The organization unit has established a strategic goal of increasing the relevancy, quality, and quantity of science, technology, and higher education resources.However, the directorate general strategies on business and information system (IS) / information technology (IT) had not been spotting the relevancy aspect, especially on its economic impact. There was overproduction of graduates over its demand in some fields. There was also shortage of graduates in certain fields. Thus, the condition implied inefficiency of higher education system in promoting economy.This action research is aimed to align business and IS/IT strategies with the organization`s strategic goals and objectives. The research was done by committing an information system strategic planning. At the preliminary stage, some planning methodologies were evaluated and Peppard & Ward methodology has been selected. According to the methodology, internal and external business environment analyses were conducted using value chain method, Porter`s 5-competitive forces and SWOT analysis. Further literature reviews were needed to construct a model on how higher education can promote competitiveness, global trends, changes, and disruptions, to shape Indonesia`s higher education future. Then, internal and external IS/IT environment analyses were done by application portfolio analysis, Indonesia higher education database (PDDIKTI) policy review, and IT best practices in higher education review. Business information system strategy framework and business dependency network tool were used to formulate business information system strategy.The result of the research is a future application portfolio, roadmap, and IS management strategy that has better control to the ultimate goal of national competitiveness, human capital oriented, and better utilization of higher education resources in all segments. Hopefully, the result would be incorporated as a part into the next 5-year period strategic plan of the organization and will unleash creative ideas of the executives using the IS/IT solution."