Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 131009 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitompul, D.P.M.
Depok: Universitas Indonesia, 1987
TA3908
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sri B. Praptadina
"Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana perumusan tindak pidana pembalakan liar di Indonesia. Kedua, apakah makna unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga, bagaimana penerapan unsur "terorganisasi" dalam kasus-kasus faktual yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah makna dari dicantumkannya unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar serta bagaimana penerapan unsur tersebut di dalam kasus kasus yang terjadi saat ini. Pembahasan mengenai unsur "terorganisasi" tidak dapat dipisahkan dari kejahatan terorganisasi yang memiliki indikator khusus didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "terorganisasi" yang dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar bertujuan untuk memberantas kejahatan terorganisasi, yang mana indikator mengenai kejahatan terorganisasi ini telah diatur di dalam UN Transnational Organized Crime. Terakhir, indikator-indikator yang menjadi syarat terpenuhinya unsur "terorganisasi" tersebut belum dipertimbangkan di dalam kasus-kasus faktual terkait pembalakan liar sehingga tujuan awal pembentukan Undang- Undang tersebut belum terwujud.

This thesis mainly discusses about three problems. First, how did the criminal act of illegal logging formulated in Indonesia. Second, what is the meaning of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction. Third, how the implement of organized elements in factual cases nowadays. By combining the literature research method of the field method, this thesis aim to know about what the meaning of the inserted of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication on Forest Destruction and also how the implement of that element in illegal logging cases. Organized elements cannot be separated from organized crime, which has two specific indicators. This thesis concluded that organized elements which inserted on Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction aim to eradicate the organized crime in forest section. The indicators of organized crime has regulated in UN Transnational Organized Crime Convention. Last, the indicators of organized elements have not been considered comprehensively in illegal logging cases, therefore the first goals of Law No. 18/2013 is unattainable.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S59989
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wangke, Humphrey
"ABSTRAK
Pembalakan liar tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat lokal yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan daripada berdirinya Taman Nasional Kutai tahun 1995. Pembalakan liar ini melibatkan berbagai pihak baik masyarakat lokal, para pejabat pemerintah daerah maupun oknum TNI/Polri. Akibatnya, kerusakan TNK semakin parah dan mengancam keanekaragaman hayati serta keberlanjutan taman nasional tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, penelitian ini fokus pada model kemitraan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pembalakan liar di TNK agar keanekaragaman hayati yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek penanggulangan pembalakan liar melalui penerapan model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal. Observasi, wawancara, dokumen resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal, serta melibatkan pemerintah kabupaten Kutai Timur, perusahaan, perguruan tinggi dan LSM belum pernah dipraktikkan di TNK sehingga memiliki potensi menjadi sarana untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan dalam pengelolaan TNK agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
ABSTRACT
Illegal logging is in fact inseparable from the existence of the local community who had previously lived in the area long before the establishment of Kutai National Park as a new institution established by the government in 1995. Illegal logging involves significantly different stakeholders from the local community, local government officials as well as the Armed Forces/Police. As a result, the breaking down of Kutai National Park is getting worse as well as threatening the biodiversity and sustainability of the area. In order to address the problem, this study focuses on a partnership model that can be used to tackle illegal logging in KNP so that its biodiversity can be utilized sustainably. The nature of this research is using qualitative approach which emphasizes on illegal logging controlling aspects through the implementation of partnership model between KNP Authority and local community. Observations, interviews, official documents, photographs, recordings, pictures and informal discussions are the sources of data in this study. The results of this study found that the partnership model between KNP Authority and local communities, as well as the involvement of the government of East Kutai Regency, companies, college and NGOs has not been exercised in Kutai National Park, therefore it has the potential to be a means to integrate conservation and development in the management of KNP for sustainable utilization."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2018
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Banjarbaru, Kalimantan Selatan: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) , 2001
634.98 QUO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adri
"Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak ? Malaysia.
Kecamatan Badau dan Lanjak merupakan daerah yang mayoritas warganegara Indonesia di sini ialah Orang Iban atau Dayak Iban yang secara etnis merupakan bagian dari etnis yang sama dengan warga negara Malaysia di Serawak yang keduanya hanya dipisahkan oleh garis di peta ketika Indonesia dan Malaysia menjadi negara modern sejak jaman kolonialisme Belanda dan Inggris hingga sekarang ini. Dalam dugaan saya aspek sentimen identitas etnis dan sentimen identitas lainnya memiliki peran yang cukup besar dalam fenomena illegal logging di dua kecamatan ini.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tesis ini saya mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging. Identitas dalam tesis ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, ke Indonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Illegal logging di perbatasan Indonesia- Malaysia bersifat frontiers yang berlangsung tidak saja dalam kondisi pengaburan hukum [deregulated] yang menghasilkan pembingungan [confused], tapi juga ada situasi dimana orang tahu bahwa itu salah dan melanggar hukum, namun tidak ada yang melihat dan mampu menyelesaikan dan tidak juga mempunyai solusinya sehingga seolah semua membiarkan itu terjadi [complicity]. Illegal logging tidak cukup dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan hukum negara yang menyeragamkan problem perbatasan negara dengan daerah Indonesia lainnya dengan menggunakan sisi represif dan koersif negara semata, tapi dia juga menyangkut soal the art of governing dan relasi etnis dan nasionalisme orang perbatasan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaan nya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak. Namun tidak berarti Orang Iban di perbatasan adalah bodoh, tertipu oleh kelabaan dari relasi dengan cukong kayu, tidak patuh hukum, tidak cinta Indonesia, atau mereka secara bulat telah menjadi Malaysia. Keterlibatan mereka dalam illegal logging merupakan pilihan strategis atas berbagai pertimbangan masak, melalui proses kreatif dan cerdik. Meski dalam idealnya ?hutan merupakan ibu bagi Orang Iban? namun dalam situasi kongkrit yang dihadapi sehari- hari, hutan sebagai identitas keibanan ini untuk sementara menjadi kurang strategis bagi masa depan mereka. Keindonesiaan untuk berbagai alasan terpaksa dikebelakangkan untuk sementara waktu demi kelangsungan dan eksistensi kemanusiaan yang mereka inginkan.

Corrupted state apparatus, militairy and policeman involvement, the raise of world market demand on ; , the weak of law enforcement, economic crises, over capacity of timber industries, and decentralization always used to explain on how and why illegal logging sustained in Indonesia from 1999-2005. It is easy to proved that this explanation have their own evidence. But it may be very different if we explained illegal logging phenomenon in Indonesia-Malaysia borderland area at Badau and Lanjak District.
At this two-district inhabitant by Iban ethnic, which is also inhabitant Serawak in Malaysia. This ethnic life their live at the same area but separated by the only a line on the map and by the modern state since British and Dutch colonialism. In my point of view, identity sentiment such as ethnicity, language, religiousity, and nationalism play important role in continuity of illegal logging at this area. From my point of view and according my own work experience in illegal logging issues, the aspect of identity play an important role.
Through these theses, I tried to cover up and explain on how the illegal logging actors used and manipulated the aspect of identity in conducting their activity at Indonesia-Malaysia borderland areas. This research conducted based on qualitative approach. Identity refers to Ibanesse in terms of ethnicity as an aspect of identity. But in fact I cannot avoid their indonesianess as nationalism, their language, and catholicism as part of their identity and ibanesse. All aspect of its identity used and played inter-changebly, fluid and in a strategic way to represent their interest, by borderlanders inter-changebly, depend on contemporary situation and context. However, illegal logging refers to timber logging practices in the forest that is against the state law and regulation.
Illegal logging is a frontiers not just a situation where law and regulation are deregulated and it?s create confused, but also complicity where people sound like have no choices and solution to solve the problem exist in society, even their know it is against the law and regulation. Illegal logging can not be stopped by the presentation of the coercive and repressive aspect of state through its regulation and militairy apparatus, but also by representation of the state as the art of governing, where the state have an obligation to provide their citizen not just in term of sovereignty, but also in term of prosperity [basic services]. In this senses, Indonesia at the borderland area sound like stateless representation. This statelessness fulfill by Malaysia and illegal loggers and timber baron. In conducting their illegal logging practices and its sustainability, timber baron consider the aspect of identity and its sentiment seriously. At the other site Indonesia as the state who tried to construct Indonesia amongst borderlanders considered it unseriously. That is the why illegal logging still exist and sustained."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 22768
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irhandy Joko Pramono
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomian daerah terhadap aktivitas illegal logging di Pulau Jawa dengan menggunakan metode analisis data panel. Metode estimasi yang digunakan adalah ordinary least square (OLS) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Perhutani tahun 2007-2011 pada 80 kabupaten di Pulau Jawa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap aktivitas illegal logging. Inflasi dan kemiskinan sebagai indikator perekonomian daerah berpengaruh positif terhadap terjadinya illegal logging, dengan pengertian lain bahwa kondisi perekonomian daerah yang kurang baik dapat meningkatkan terjadinya illegal logging. Sedangkan indikator perekonomian daerah lainnya yaitu tingkat pengangguran, menunjukkan pengaruh yang negatif, hal ini dapat terjadinya karena tingkat pengangguran yang tinggi berada pada daerah perkotaan, sedangkan areal hutan berada pada daerah pedesaan. Selain itu para pelaku illegal logging di Pulau Jawa pada umumnya adalah masyarakat desa yang memiliki profesi, namun pada saat kondisi perekonomian memburuk, mereka mencari tambahan pendapatan dari sektor ilegal.

This study aims to determine the effect of regional economic conditions on illegal logging in Java. The research used OLS (Ordinary Least Squares) as a analysis methode and used secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and Perum Perhutani, around 2007-2011 from 80 district in Java Island. The analysis showed that regional economic conditions affected the illegal logging activities. Inflation and poverty as an indicator of local economic showed positive effect on illegal logging, which means the unfavorable economic conditions could increase illegal logging. Meanwhile, the others of economic indicators including the unemployment rate showed a negative influence, it can be the occurrence because of the high unemployment rates are in the urban areas, while forest areas are in the rural areas. Eventhoug general case of illegal logging in Java done by rural community who have a profession, but when the economic conditions were decreased, they seek additional income on the illegal sector.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T43516
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erlin Yuliastuti
"Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu tersebut harus berdasarkan ijin dari Departemen Kehutanan.
Namun pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah perdagangan kayu ilegal. Tindak pidana perdagangan kayu ilegal sangat marak diIndonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan teroganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system).
Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen-komponen antara lain Kepolisian, PPNS Kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur pengelolaan hutan dan basil hutan dengan tujuan agar hutan dapat dikelola secara proporsional dan tidak mengurangi nilai kegunaannya. Dalam praktek penanganan kasus perdagangan kayu ilegal, proses penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal ditandai dengan penanganan tindak pidana perdagangan kayu ilegal yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan Baja yang dipidana.
Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum diperlukan sinkronisasi dalam sistem hukum yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua sinkronisasi sistem hukum saling mendukung dan melengkapi. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana perlu didukung oleh sinkronisasi sistem hukum."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16617
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dila Romi Aprilia
"Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah illegal logging. Tindak pidana illegal logging sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging adalah karena illegal logging adalah termasuk kategori 'kejahatan terorganisasi'. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging perlu diwujudkan. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana illegal logging diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora dan Bojonegoro. Oleh karenanya selain kebijakan hukum pidana dibutuhkan pula penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen antara lain kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, sawmill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan saja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum.

The wealth of forests is a gift and trust from God Almighty that is priceless. Therefore, forests must be managed and be best utilized by noble character as the embodiment of worship and gratitude to God Almighty. Forests are many benefits to the sustainability of human life and other living creatures. One benefit is the direct result of forest wood that has high economic value. Timber is harvested and then used by the community. Utilization of wood should be based on permission from the Ministry of Forestry. But in reality there are many violations committed by the community, causing damage to the forest, one of which is illegal logging. Crime is rampant illegal logging in Indonesia and involves many actors and a crime is neat and organized. The basic thing that it is difficult to eradicate illegal logging is due to illegal logging is categorized as "organized crime". Therefore the policy of strict criminal laws regulating and enforcing criminal laws against illegal logging needs to be realized. Criminal law policy adopted in the framework of prevention and criminal law enforcement of illegal logging is regulated and defined in the statutory provisions of article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, but the definition is meant by illegal logging limitatif formulated not so much legal practitioners who interpret their own illegal logging. Regarding the penalty imposed is the principal criminal imprisonment and fines, an additional penalty of deprivation of proceeds of crime and the or tools to do the crime, compensation and discipline sanctions. Criminal law policy of illegal logging and the application of sanctions does not meet the perceived certainty and fairness aspects. This is seen in cases of illegal logging that occurred in the District Court jurisdiction Blora and Bojonegoro. Therefore in addition to criminal law policy also required law enforcement against illegal logging crimes committed through the criminal justice system. The Criminal Justice System consists of components such as police, investigators forestry, Attorney, Justice and Correctional Institutions. In practice the process of criminal law enforcement against illegal logging is very weak. One of the weak enforcement of laws against illegal logging crimes marked with handling that is not integral (holistic) as intellectual actors who are directly related to such investors, buyers, shippers, document forgers, which acts as a liaison sawmill rarely convicted, and only those field are convicted. In addition, many factors that led to weak law enforcement against illegal logging crimes so they are a constraint in law enforcement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29475
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dolly Priatna
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2002
T40143
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>