Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi permasalahan kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Mengacu pada konsep kepastian hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC belum memenuhi kepastian hukum. Implikasi permasalahan tersebut bagi PT ABC, di antaranya terjadinya lebih bayar PPh Badan tahun pajak 2013; terganggunya cash flow perusahaan; sulitnya memprediksi cash flow perusahaan, serta ancaman sanksi Pasal 14 UU KUP.

---

Different treatment for installment tax base between SOE Taxpayers and Go Public Taxpayers also the uncertain treatment for installment tax rate potentially raise the legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC (Persero) Tbk as a Go Public-SOE Taxpayer. Therefore, the purposes of this research are to analyse the legal certainty aspect of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as well as to analyse the implications of legal certainty issue of Article 25 Income Tax treatment for PT ABC. This research is conducted by a quantitative approach with in-dept interview and literature study as data collection techniques. According to the legal certainty concept, the results of this research show that the Article 25 Income Tax treatment for PT ABC as a go public-SOE Taxpayer has not yet reflected the legal certainty aspect. This issue leads to several implications to PT ABC such as the over-payment of Corporate Income Tax in 2013 fiscal year; disruption to corporate’s cash flow; difficulty to predict corporate’s cash flow; and threat to administrative penalty."

"Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai aspek kepastian hukum perpajakan mengenai Dasar Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 (PMK 255). Dalam PMK tersebut, Dasar Perhitungan Angsuran PPh 25 bagi BUMN didasarkan atas RKAP, sementara untuk Perusahaan Masuk Bursa didasarkan atas Laporan Keuangan. Lantas, bagaimana pengaturan bagi BUMN yang telah Masuk Bursa Menggunakan RKAP atau Laporan Keuangan kah mereka? Berdasarkan permasalahan tersebut salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah apakah Perhitungan Ansguran PPh 25 bagi BUMN Masuk Bursa sudah memenuhi aspek kepastian hukum Perpajakan? Selain itu, ditengah permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan Surat Edaran tentang Penegasan penggunaan Laporan Keunagan sebagai Dasar Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa. Namun apakah langkah tersebut sudah tepat? Dari hasil analisis yang dilakukan, adanya tumpeng tindih pengaturan tersebut tentunya tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum Perpajakan yang menghendaki bahwa salah satu parameter untuk mengukur apakah telah tercapai kepastian hukum ialah apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan menggunakan Surat Edaran tentang Penegasan bukanlah merupakan langkah tepat. Hal ini disebabkan Surat Edaran Tentang Penegasan merupakan Produk Hukum Peraturan Kebijakan yang hanya mempunyai daya ikat kedalam yakni terhadap pihak Internal Direktorat Jenderal Pajak.

---

This paper will discuss about certainty aspect in Basic Calculation of Installments on Income Tax Article 25 (PPh 25) for Public State-Owned Enterprise as regulated by Ministry of Finance Regulation Number 255/PMK.03/2008 (PMK 255). In this Ministry of Finance Regulation, Basic Calculation of Installment Income Tax Article 25 for State-Owned Enterprise is regulated based on RKAP. Whereas, Basic Calculation of Installment Income Tax Article 25 for Public Company is regulated based on financial statements. So, the problem is How about the regulation for Public State-Owned Company Based on RKAP or Financial Report? Based on this problem, the one of the interest aspect to discuss is Does the calculation of PPh 25 has fulfilled the legal certainty aspect Moreover, when the dispute is occur, Directorate General of Taxes released a circular letter concerning the affirmation of financial statements using for Basic Calculation of Installments on Income Tax Article 25 (PPh 25) for Public State Owned Enterprise. But, does the action is correct From the analysis result, the overlapping arrangement is not accordance with the Tax Law Certainty Aspect which requires that the parameter to measure whether legal certainty has been achieved is if the words and sentences of the law are arranged clearly and can`t causes different interpretations. In addition, solving the problems with released Circular Letter of Affirmation is not the right action. This is due to Circular Regarding Affirmation is only has an internal binding force, namely to Internal Directorate General of Taxes."

"Kebijakan PMK.124/PMK.011/2013 dikeluarkan untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional karena ada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan the Fed, defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa latar belakang pemberian insentif pajak dan implikasinya terhadap wajib pajak industri tekstil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah pemerintah memberikan insentif pajak kepada industri tekstil karena penyumbang devisa terbesar non-migas, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan selalu mengalami surplus ekspor. Sedangkan implikasi bagi pemerintah dan industri tekstil adalah pengurangan pendapatan negara selama September-Desember 2013, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan cash flow perusahaan yang lebih sehat.

---

The policy of PMK.124/PMK.011/2013 to keep the stabilization of national economy due to economic crisis in Indonesia caused by Fed policy, trade deficit and current account deficit. The purpose of this research was to analyze background and implications of tax incentives to taxpayers textile industry. This research used a qualitative approach with descriptive design and method of data collection was conducted through in-depth interviews and literature studies.

The results of this research is that the government give tax incentives to the textile industry as the largest foreign exchange earner of non-oil and gas, large employment, and always had a surplus of exports. While the implications for government and textile industry is the reduction in state revenue during the September to December 2013, the non-occurrence of a termination, and the company's cash flow become more healthier."

"ABSTRAKPajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilanyang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiapbulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalampelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip self assessment system, dengansistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajibanperpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaluiSurat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ini membahas bagaimanaimplementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, bagaimana pendapat WP OPPTmengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan apakah hambatanhambatanyang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPhPasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan literatur.Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pemahaman WP dalam pelaksanaankewajiban PPh Pasal 25 ayat (7) huurf c masih kurang, serta adanya penurunan kontribusipenerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT di KPP Pratama Klaten. Sehingga kesimpulan daripenelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WPOPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal dikarenakan kurang optimalnya komunikasiyang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurangproposional dengan jumlah Wajib Pajak, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masihkurang, pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25ayat (7) huruf c kurang baik., hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalammelaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha,sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanyalaw inforcement yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalammenghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisianpada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak (seperti: SSP).

---

ABSTRACTIncome Tax (VAT) of Article 25 paragraph (7) letter c is the income tax installment

must be paid in individual taxpayer Specific Employers (WP OPPT) per month calculated on

a percentage of gross income / turnover. Tax collection in the implementation of Article 25

uses the principle of self assessment system, with this system Taxpayer (WP) is given full

trust for calculating taxation liabilities that must be paid and reported to the Tax Office

through the Notice of Income Tax (SPT). So this paper discusses how the implementation of

collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, how do individual taxpayer

Entrepreneur Specific policies regarding the collection of Income Tax Article 25 paragraph

(7) letter c, and whether the barriers faced by the Office of Services Tax and Individual Tax

Payer Specific Employers in executing the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7)

letter c in Klaten Tax Office. This study used a qualitative approach is descriptive, with

interview data collection techniques and literature.

The results of this research is the awareness and understanding of Taxpayers Income

Tax liability in the implementation of Article 25 paragraph (7) huurf c is still lacking, as well

as a decrease in contribution receipts of Income Tax Article 25/29 of Certain Persons in

Private Employers Tax Office Primary Klaten. So that the conclusions of this study is that for

collection of income tax under Article 25 paragraph (7) letter c for individual taxpayer

Certain Employers at the Tax Office Primary Klaten not optimal due to less optimal fiskus

communications made by the taxpayer, in terms of human resources less quantity

proportional to the number of taxpayers, the attitude of submissive individual taxpayer has

not been consistent Specific Entrepreneur / still less, given the opinion that individual

taxpayer Employers of Certain Income Tax collection policies of Article 25 paragraph (7)

letter c is less good., barrier- obstacles encountered in implementing the tax policy is less

enthusiastic public, taxpayer moved the place of business, human resources (the tax) is not

proportional to the number of taxpayers, the lack of strict law inforcement, while the barriers

faced by taxpayers find it difficult to calculating income tax payable at the end of the year,

taxpayers find it difficult to perform charging at the Tax Payment (SSP) and the Notice of

Income Tax (SPT) Annual, and ease of procurement fomulir taxes (such as: SSP)."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pengurangan PPh Pasal 25, dimana fasilitas tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kelebihan bayar oleh Wajib Pajak. Masalah yang terjadi dalam implementasi fasilitas ini terletak pada permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sering ditolak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi dan dampak yang dari kebijakan pengurangan PPh Pasal 25. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan permasalahan-permasalahan dalam proses pemberian fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 dan dampak yang dialami fiskus dan Wajib pajak dari ditolak/diterimanya permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

---

This thesis discusses the implementation of Income Tax Article 25 reduction, which has the objective to prevent overpayment by the taxpayer. Problems that occur in the implementation of this facility is located on the reduction request filed by the taxpayer are rejected for no apparent reason. This study uses a descriptive qualitative research method in order to explain the issues and impacts arising from Income Tax Article 25 reduction policy both from the taxpayer and the tax authorities. The analysis in this thesis will describe the problems in the provision of Article 25 Income Tax reduction facility and the impact experienced by tax authorities and taxpayer of the rejection / acceptance of application for Income Tax Article 25 reduction."

"Salah satu badan yang ditunjuk menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah bank BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara mendalam dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi. Implikasi yang timbul atas kebijakan ini adalah terkait biaya ekonomi yang menambah biaya yang signifikan bagi bank BUMN.

---

State Owned Bank is one of the entity appointed as Article 22 Income Tax Withholding agent in Indonesia. This research describes the consideration of that policy, the process of policy formulation, and the implication arise by that policy related neutrality and cost of economy principal. This research is a qualitativedescriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the main consideration of this policy is the good state owned bank performance in the economy sector. Formulation process is running with ideal process, but there are some actors of policy that has not deeply involved in the formulation. Implication of this policy is about economical cost that add some significant cost for State Owned Bank."

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Skripsi ini membahas perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan Pajak Penghasilan Badan atas Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara seharusnya mengikuti peraturan perpajakan secara umum seperti badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk membuat peraturan yang menegaskan status subjek pajak Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara.

---

This thesis discusses about Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity. The purpose of this research is to analyze the treatment of Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity. This research used a qualitative approach to the types of descriptive research.

The results of this research showed the treatment of Corporate Income Tax imposed on Higher Education State-Owned Legal Entity should follow general tax law such as nonprofit agency or institution engaged in education.

The results of this research suggest the government to make a policy that confirm the status of the tax subject of Higher Education State-Owned Legal Entity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."