Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan antara Manajemen Risiko dengan pengaturan Multiple License dan penerapan Manajemen Risiko dalam pengaturan Multiple License. Pengaturan Multiple License membatasi kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor suatu bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan Multiple License tersebut merupakan strategi dari pembuat peraturan terhadap bank-bank di Indonesia dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari tidak sesuainya kemampuan suatu bank dalam menyerap risiko dari kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang dilakukannya akibat modal inti yang lemah.

---

This paper discusses about the connection between Risk Management and Multiple License Arrangement and the implementation of Risk Management in Multiple License Arrangement. Multiple License Arrangement limits bank?s bussiness activities and the opening of office networks based on their core capital by stipulates four categories depending on their core capital. The categorization known as BUKU. This study is juridical normative. The results of this research explains That Multiple License arrangement was a strategy from the regulator of Indonesian's Banks for overcoming the risk that posed from the mismatch of bank's ability to absorb the risk from bank's bussiness and the opening of office networks which conducted because the weak of bank?s core capital."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia layanan perbankan digital, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi pada Bank X dengan pengaturan terkait. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan terkait dengan manajemen risiko teknologi informasi oleh Bank Umum penyedia Layanan Perbankan Digital terdapat dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016, SEOJK Nomor 21/POJK.03/2016, dan POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi yang dilakukan Bank X secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu terkait kepatuhannya dalam penempatan sistem elektronik pada pusat data serta penerapan manajemen risiko teknologi infomasi terhadap aspek risiko lain selain risiko operasional. Saran yang diberikan penulis yang pertama ditujukan kepada Bank X yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan penempatan sistem elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana di Indonesia serta untuk lebih memerhatikan penerapan manajemen risiko teknologi informasi dalam aspek risiko lain selain risiko operasional. Sedangkan saran yang ditujukan pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk meningkatkan pengawasan penerapan manajemen risiko teknologi informasi khususnya kepatuhan terkait penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/ atau pusat pemulihan bencana di Indonesia.

---

The use of Information Technology in banking activities not only increase the efficiency and quality of bank services but also increases the risk that can inflict a financial loss to the bank and its customers. One of the causes of this risk is a system failure or other security problems that can disrupt the bank`s activities and harm customers. With this background, the main problems in this study are how the risk management arrangements in the use of information technology by commercial banks that provides digital banking services, and how the suitability of the application of risk management for the use of technology that used by Bank X with related arrangements. The research method used is descriptive analytics with juridical-normative research. The results of the study carried out that the regulations related to information technology risk management that provide digital banking services are found in POJK Number 38/POJK.03/2016 and SEOJK Number 21/POJK.03/2016, and POJK Number 12/POJK.03/2018. The application of information technology risk management carried out by Bank X, in general has been in accordance with the provisions of existing information technology risk management, but there are a number of things that need to be improved, which are related to their compliance in the placement of electronic systems at the data center, as well as the more comprehensive application of information technology risk management not only to operational risk. The recommendations that given by the author is specifically addressed to Bank X which are to improve the compliance with the placement of electronic systems in the Data Center and/or Disaster Recovery Center in Indonesia and to pay more attention to the application of information technology risk management in other aspects of risk besides operational risk. The second recommendation is addressed to Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia which is to improve the supervision of the implementation of information technology risk management, especially compliance with the placement of electronic systems in data centers and/or disaster recovery centers in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Bank-bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2010 dengan memperhatikan faktor spesifik bank. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari DPI. Sampel yang digunakan berjumlah 16 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panel regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit (CRISK), risiko tingkat suku bunga (ISR), profitabilitas (ROA), dan ukuran bank (SIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (CAR). Sementara itu risiko likuiditas (LQR), risiko pasar (MRISK), dan efisiensi operasional (OPR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada manajemen risiko bank (CAR).

---

This study aims to determine risk management at Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2004-2010 related to bank-specific factors. The data used are secondary data obtained from the DPI. The sample used for commercial banks amounted to 16. This study uses panel regression. The results showed that the credit risk (CRISK), interest rate risk (ISR), profitability (ROA), and bank size (SIZE) has a significant influence on the management of risk (CAR). While the liquidity risk (LQR), market risk (MRISK), and operational efficiency (OPR) has no significant influence on bank risk management (CAR)."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X.Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X.

The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations."

" ABSTRAK Kepemilikan asing bank dalam Industri Perbankan Indonesia diperbolehkan mencapai 99 dari seluruh saham yang diterbitkan oleh bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun, hal tersebut telah menjadi subyek diskusi oleh pemerintah, dikarenakan persentase tersebut akan diturunkan dan pemerintah akan menentukan jumlah persentase yang baru yang akan menyesuaikan dengan kepentingan para pemegan kepetingan. Metode penelitian yang digunakan demi menulis skripsi ini adalah penilitian normative dengan menggunakan data sekunder seperti penilitian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, buku, dan interview. Pada akhirnya kepemilikan asing bank diatur oleh hukum internasional dan juga hukum domestik. Dari segi international, asing diperbolehkan memiliki sampai dengan 49 saham bank umum, hal ini didasarkan Indonesia Schedule of Specific Commitments, namun berdasarkan peraturan perundang-undang Indonesia, diperbolehkan hingga 99 . Dengan adanya perbedaan, maka dari itu Indonesia memiliki keluangan untuk mengatur persentase yang sesuai. Dengan hal tersebut, di waktu yang akan mendatang, pemerintah harus melakukan grandfathering investor asing yang sudah ada sebelum adanya revisi dan pemerintah harus menyatakan kembali bahwa regime baru tidak berlaku surut.

---

ABSTRACT

The current situation under the Indonesian Banking Industry with regards to foreign ownership is that under Government Regulation No. 29 Year 1999 concerning the Purchase of Indonesian Commercial Bank Shares, a foreign can own either directly or through a stock exchange 99 of an Indonesian Commercial Bank. However this has been brought up for a discussion given that the government would like to reduce such percentage, and finding a suitable yet arbitrary number to accommodate the relevant stakeholders will be the crux of this paper. This method of research will be done through a normative research utilizing the uses of secondary data such as the study of prevailing laws, books, and interviews. The paper will end stipulating that the governance of foreign ownership has been governed both internationally and domestically. Internationally, the foreigners are allowed to own 49 based on the Indonesia Schedule Specific of Commitments, but in domestically Indonesia allows 99 . It is within that Indonesia, in its future, has a regulatory flexibility to set the percentage. Thus it is recommended that the government grandfather rsquo s the existing investors and reiterate that any future revisions shall not apply retroactively."