Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta merupakan wilayah fungsional yang mempengaruhi daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau yang biasa dikenal sebagai kawasan Jabodetabekjur. Pengelolaan kawasan ini sudah dimulai sejak tahun 1965 hingga saat ini melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Nasional. PP No. 26/2008 menetapkan kawasan Jabodetabekjur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Jabodetabekjur juga merupakan wilayah ekoregion yang dilewati oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saling mempengaruhi dari hulu hingga ke hilir. Untuk mengelola kawasan ini dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang bertugas untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi masalah seluruh aspek pembangunan wilayah Jabotabekjur. Skripsi ini akan menganalisis implikasi terdapatnya beberapa daerah otonom dalam satu ekoregion pada kawasan Jabodetabekjur dan analisis konsep ekoregion dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan wilayah administratif pada kawasan Jabodetabekjur.

---

DKI Jakarta is a functional area that affect the surrounding areas such as Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur or commonly known as Jabodetabekjur region. Management of this area has been started since 1965 to the present through Government Regulation (PP) No. 26 Year 2008 on National Spatial Planning and Region which establish Jabodetabekjur region as National Strategic Region (KSN). PP No. 26/2008 set Jabodetabekjur region as national strategic importance (KSN) which is a spatial arrangement priority area because it has a very important influence on the national state sovereignty, national defense and security, economic, social, cultural and/or the environment, including areas designated as world heritage.. Jabodetabekjur si also known as ecoregion that passed by Two watersheds and interplay krom upstream to downstream. To manage this area formed Development Cooperation Agency (BKSP) in charge for coordination, integration and synchronization and simplification of all aspects of regional development issues Jabotabekjur. This thesis will analyze the implications of the presence of several autonomous region in Jabodetabekjur ecoregion and analysis on the concept of ecoregion in Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management in solving differences in the administrative region Jabodetabekjur"

"Mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami kerusakan dengan tingkat degradasi yang tinggi. Dalam rangka menimimalisasi tingginya tingkat kerusakan yang terjadi pada mangrove, perlu diupayakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Skripsi ini hendak meneliti tentang bagaimana pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan studi perbandingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan mangrove berkelanjutan telah diupayakan oleh Indonesia meskipun masih mengalami beberapa kendala. Demikian pula dengan pengelolaan mangrove berkelanjutan di beberapa negara lain yang masih menemui beberapa kendala, kekurangan, dan kelebihan.

---

Mangrove is one of natural resources that suffered damage with high degradation rate. In order to minimize the high level of damage that occurs in mangroves, sustainable mangrove management should be sought. This thesis will study how mangrove management is sustainable in Indonesia and some other countries. The research method used in this thesis is normative juridical research using secondary data and comparative study. The results obtained in this study is that sustainable mangrove management has been pursued by Indonesia although still experiencing some obstacles. Similarly, sustainable mangrove management in several other countries still encounters some obstacles, shortcomings, and strengths."

"Perizinan berusaha berbasis risko merupakan pemutakhiran terhadap rezim perizinan berusaha di Indonesia yang sebelumnya sudah terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini terintegrasi dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) melakukan penyederhanaan proses permohonan perizinan berusaha, yang sebelumnya bersifat ex-ante (persyaratan terpenuhi diawal) menjadi konsep perizinan ex-post (verifikasi dilakukan setelahnya). Namun, dengan mengubah konsep dasar perizinan tersebut berimplikasi pada upaya pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena pada proses perizinan sebelumnya bentuk persyaratan adalah berupa izin lingkungan, yang kemudian saat ini diubah menjadi persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, proses perizinan berusaha berbasis risiko telah terbukti dapat memberikan kemudahan berusaha dengan salah satu indikatornya yaitu terjadinya peningkatan jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA, yang mendorong akselerasi peningkatan penanaman modal dalam negeri, namun di sisi lain juga terdapat permasalahan dalam pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan kriteria risiko dalam perizinan berusaha, integrasi rencana detail tata ruang kedalam sistem OSS-RBA, proses pengawasan terhadap pelaku usaha, dan skema pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pisau analisis berupa teori perlindungan lingkungan dan teori perizinan berusaha, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan berusaha berbasis risiko saat ini terhadap pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

---

Risk-based business licensing is an update to the business licensing regime in Indonesia which was previously integrated electronically. The risk-based business licensing which is currently integrated into the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) system simplifies the business licensing application process, which previously was ex-ante (requirements met at the beginning) to become the concept of ex-post licensing (verification is carried out after ). However, changing the basic concept of licensing has implications for efforts to fulfill environmental protection and management, because in the previous licensing process the form of the requirements was in the form of an environmental permit, which has now been changed to an environmental approval. In practice, the risk-based business licensing process has been proven to provide ease of doing business with one of the indicators, namely an increase in the number of business licenses issued through the OSS-RBA system, which has accelerated the increase in domestic investment, but on the other hand there are also problems in compliance environmental protection and management, namely related to risk criteria in business licensing, integration of detailed spatial plans into the OSS-RBA system, monitoring processes for business actors, and schemes for imposing sanctions on business actors. By using normative juridical research methods and analytical tools in the form of environmental protection theory and business licensing theory, this paper will analyze how the fulfillment of environmental protection and management in current risk-based business licensing against risk-based business licensing arrangements in an effort to realize sustainable development."

"Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana strategi pengembangan jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan hidup. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan keterbukaan informasi lingkungan. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa berbagai bahan hukum secara sistematis atau disebut dengan penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akses informasi lingkungan memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukan saja sebagai hak yang harus dipenuhi berdasarkan hukum, pemenuhan akses informasi lingkungan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme partisipasi publik atau proses deliberatif. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan ilmiah dalam mengakomodir persoalan-persoalan lain yang perlu dipertimbangkan seperti nilai, moral, budaya, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Hasil analisa juga menyimpulkan bahwa jaminan hukum atas pemenuhan akses informasi lingkungan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, penulis juga menganalisa bagaimana memperkuat ketentuan hukum, strategi, dan faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan.

---

Right to information is one of important pillars in the environmental protection and management. Environmental problems often relates to the weak public access to information. This thesis examines the importance of public access to environmental information and legal guarantee for its fulfillment in Indonesia. Further, the thesis provides analysis regarding legal guarantee improvement for the fulfillment of public access to environmental information.

The author applies doctrinal research method which is based on the study of the positive law norms implementation and relevant literatures study. The method also includes descriptive analysis approach by providing description and analyzing various law sources systematically.

Based on the analysis, it is concluded that the fulfillment of access to environmental information plays significant role in the environmental protection and management. The access is not only a right to be fulfilled but also required in order to enhance the quality of decision making process through public participation mechanism or deliberative process. Deliberative process in decision making is needed to overcome the limitation of science approach. The process includes accommodating other aspects such as norms, moral, culture, and people's awareness. It is argued that legal guarantee to the fulfillment of access to information in Indonesia is not yet sufficient. Therefore, the author also analyzes strategy to strengthen the legal guarantee and other factors that need to be considered."

"ABSTRAKAsas ekoregion ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaiparadigma perencanaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas ekoregionmenegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harusmemperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis,budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Akan tetapi, asas ekoregion belumditerapkan di dalam penataan ruang sebagaimana penataan ruang merupakan bagiandari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk menemukan bahwa belum terdapat kesesuaian/sinkronisasi asasekoregion sebagai paradigma perencanaan lingkungan hidup berdasarkan UU No.32/2009 dengan penataan ruang di Indonesia, sehingga prinsip pembangunanberkelanjutan belum terwujud. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakansinkronisasi antara perencanaan lingkungan hidup khususnya asas ekoregion didalam penataan ruang

---

ABSTRACTEcoregion principle was established by Law No. 32 of 2009 as a paradigm ofenvironmental planning in Indonesia. Ecoregion principle affirms that theprotection and management of the environment, should pay attention to thecharacteristics of natural resources, ecosystems, geography, local culture and localwisdom. However, ecoregion principle has not implemented yet especially inspatial planning as it a part of environmental protection and management. Theobjective of this thesis is to find that there was no synchronization and conformitybetween ecoregion principle as a paradigm of environmental planning based onLaw No. 32 of 2009 related to spatial planning in Indonesia, so that sustainabledevelopment has not reached yet. This thesis give suggestions to afford thesynchronization between environmental planning, especially the ecoregionprinciple in the spatial planning"

"Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan suatu pembangkit tenaga listrik dengan daya termal yang memaksimalkan satu atau lebih reaktor nuklir selaku sumber panas. PLTN memiliki ragam manfaat esensial terhadap pemenuhan kebutuhan energi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki PLTN terlepas dari adanya wacana pembangunan PLTN dari sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Hingga akhirnya UU ini dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan PLTN kembali diperkuat dengan adanya landasan hukum yang membolehkan PLTN untuk dibangun di Indonesia selama mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. Kendati demikian, prospek yang cerah terhadap pembangunan PLTN pun tidak kunjung membawakan adanya realisasi pembangunannya secara nyata di Indonesia. Berangkat dari latar belakang berikut, tulisan ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis tinjauan rencana pembangunan PLTN di Indonesia yang dilihat dari segi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan lensa hukum lingkungan dalam menjelaskan prospek PLTN jarang diliput secara ilmiah, terlebih dari kacamata hukum lingkungan Indonesia. Analisis dalam tulisan menggunakan pendekatan yuridis berupa penelitian keseluruhan data sekunder hukum terkait PLTN di Indonesia untuk menjawab permasalahan kajian prinsip hukum ketenaganukliran, kesesuaian rencana PLTN, dan tinjauan lainnya dalam rangka memberikan gambaran komprehensif secara meluas (helicopter view). Dari sini, akan didapatkan rekomendasi langkah yang harus diambil Indonesia dalam menetapkan peta jalan pembangunan PLTN jika (akhirnya) terwujudkan.

---

A nuclear power plant (NPP) is a power plant with thermal power that maximizes one or more nuclear reactors as heat sources. NPPs have a variety of essential benefits for meeting the energy needs of a country, including in Indonesia. Until now, Indonesia has not had a nuclear power plant apart from the discourse on nuclear power plant development since the enactment of Law Number 31 of 1964 concerning the Basic Provisions of Atomic Energy. Until finally this law was repealed by Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the regulation of NPP was again strengthened by the existence of a legal basis that allowed nuclear power plants to be built in Indonesia as long as it considered strict safety factors. However, the bright prospects for the construction of NPPs have not led to a real realization of its development in Indonesia. Departing from the following background, this paper will explore, study, and analyze a review of the NPP development plan in Indonesia in terms of environmental protection and management. The use of environmental law lenses in explaining the prospect of nuclear power plants is rarely covered scientifically, especially from the perspective of Indonesian environmental law. The analysis in the paper uses a juridical approach in the form of research on all secondary legal data related to nuclear power plants in Indonesia to answer the problems of nuclear law principle studies, the suitability of nuclear power plants, and other reviews in order to provide a comprehensive overview in a broad manner (helicopter view). From this, this thesis provides recommendations for steps that Indonesia should take in determining the road map for NPP development if (in the end) it is realized."

"Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup. Hal ini karena tak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak meletakkan aspek tersebut sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya yang diamanahkan dalam Deklarasi Rio dan Aarhus Convention mengenai partisipasi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Semenjak terjadi perubahan pengaturan partisipasi publik dalan penyusunan Amdal sejak disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan dikuranginya klasifikasi masyarakat menjadi hanya masyarakat terdampak langsung dan menanggalkan dua klasifikasi lainnya yakni pemerhati lingkungan dan masyarakat terdampak lainnya partisipasi masyarakat menjadi dipertanyakan. Dengan metode yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif analisis, penelitian ini akan membahas perihal studi Ekokrasi dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

Public Participation is concept exists to guarantee the community's right to have an opinion on all activities that affect their environment. However, this right is usually neglected by the government with one of the reasons being that it limits development progress and investment, as seen in this era. The idea of environmental democracy seeks to accommodate people's rights to the environment. This is because it is not enough to just put democracy as a mere solution to problems, it is necessary to have a democracy that cares and has an environmental perspective so that it does not put these aspects as unimportant things. As mandated in the Rio Declaration and the Aarhus Convention regarding environmental-oriented community participation and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian constitution. Since there has been a change in arrangements for public participation in the preparation of the EIA since the enactment of Law No. 11 of 2020 of Job Creation, namely by reducing the classification of the community to only those directly affected and removing the other two classifications, namely non-governmental organization and other affected communities, public participation has become questionable. Using a juridical-normative method which is structured by descriptive analysis, this thesis will discuss the study of Ecocracy and its relationship with community participation in the preparation of the EIA in Law no. 11 of 2020 of Job Creation."

"Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang - undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang - Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang - undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

This study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue.

The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders involvement in every stages of formulation environmental tax process.

Based on the result of this research I conclude that the process of Law - Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax's Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process."

"ABSTRAKWakaf memiliki peranan penting sebagai instrumen ekonomi dalam Islam yang pemanfaatannya telah meluas. Wakaf juga dipercaya berpotensi menyelesaikan berbagai masalah termasuk lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memandang wakaf untuk lingkungan hidup dan bagaimana implementasi konsep ini. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-normatif serta perbandingan untuk meninjau wakaf untuk lingkungan hidup dari segi hukum dan konsep. Di akhir, disimpulkan bahwa wakaf untuk lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki peluang untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam mengimplementasikannya banyak yang harus dilakukan seperti penyusunan peraturan yang spesifik, sosialisasi pada calon wakif, dan mempersiapkan nazhir yang menguasai bidang lingkungan hidup.

---

ABSTRACTWaqf has a prominent role as an economic instrument in Islamic world. It has been used widely and is believed potential to solve economic and other social problems, including environmental issues. However, environmental waqf should be first discussed regarding how Islam and Indonesia national law see it, and how to implement this newly emerging concept. This research uses juridical normative method with comparative study to discuss environmental waqf from legal and conceptual perspectives. At the end, the conclusion shows that environmental waqf is instructed by Islam and accomodated by Indonesia national law. Nevertheless, to implement the concept there are things to do such as arranging specific regulation, socialization especially to potential waqifs, and preparing nazhir who has expertise on environment. "