Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem elektronik (e-SPT) dalam pelaporan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.Berdasarkan penelitian ini Penerapan e-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua meskipun masih ada Wajib Pajak yang masih menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 secara manual. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua sudah melaksanakan pemungutan pajak PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan e-SPT namun masih ada beberapa kendala dalam menerapkan e-SPT. Kendala yang ada dalam pelaksanaan e-SPT tidak menghambat kesiapan KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Dua untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pungutan pajak sehingga diharapkan penggunaan e-SPT meningkatkan pendapatan negara.

---

to implement an electronic system (e-SPT) in tax reporting. The purpose of this research is to know the application of e-SPT Masa PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 26 in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua. The methods used in this study uses the juridical normative research method that is based on legal research methods-the methods or the legal norms contained in the legislation.The Data used in this research is the primary data, secondary data, and tertiary data. Based on this research, the application of e-SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 can improve Taxpayer compliance in KPP Pratama Kebayoran Baru Dua even though there are still tax payers who still deliver the SPT The PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 manually. KPP Pratama Kebayoran Baru Dua already carried out the poll tax PPh Pasal 21 and/or Pasal 26 with e-SPT but there are still some obstacles in applying e-SPT. Obstacles in the implementation of the e-SPT does not hinder the readiness of KPP Pratama Pratama Kebayoran Baru Two to realize the effectiveness and efficiency in tax collection so that the expected usage of e-SPT boost State revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada.

---

The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application."

"Hampir semua orang pernah mengalami masalah antrian. Begitu juga dengan Wajib Pajak (WP), pasti pernah mengalami hal tersebut, terutama saat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jumlah WP dan jenis SPT yang relatif banyak menyebabkan terjadinya penumpukan WP pada saat pelaporan SPT tersebut. Tidak hanya itu, WP pun menjadi lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan saat pelaporan SPT. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh KPP kepada WP menjadi tidak optimal.Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya KPP, telah berusaha mengantisipasi masalah tersebut dengan cara mendorong penggunaan e-SPT oleh WP. E-SPT merupakan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan media elektronik. Selain itu, e-SPT yang merupakan bagian dari e-government di instansi DJP dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP.Salah satu manfaat dari penggunaan e-SPT oleh WP adalah pelayanan saat pelaporan SPT yang dilakukan oleh petugas loket pelayanan relatif lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan saat pelaporan SPT secara manual (tidak menggunakan e-SPT). Oleh karena itu, dengan penggunaan e-SPT oleh WP, diharapkan dapat meminimalisir penumpukan WP pada saat pelaporan SPT dan WP tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan penerimaan SPT.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah kondisi antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kondisi antrian yang dianalisis adalah kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif (eksperimen). Eksperimen dilakukan atas dua kondisi antrian yaitu kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan e-SPT oleh WP, kondisi antrian menjadi relatif lebih baik. Oleh karena itu, saran yang diberikan antara lain adalah dengan jalan mendorong penggunaan e-SPT oleh WP di samping memberikan pelatihan kepada petugas loket pelayanan dalam memroses penerimaan SPT.

---

Almost all people had experienced the queuing problems. So also with taxpayers, must have experienced this, especially when fulfilling the reporting obligations of tax return in The Integrated Services Room of The Tax Office. The number of the taxpayers and the number of types of tax returns, which is relatively more cause the accumulation of the taxpayers at the time of reporting it. Not only that, the taxpayers are also waiting too long to get the service when reporting the tax returns. This condition causes the services provided by the tax office to the taxpayers were not optimal.Directorate General of Taxation (DGT), especially the tax office, has been trying to anticipate those problems with encouraging the use of e-SPT by the taxpayers. E-SPT is a tax reporting system use electronic media. In addition, e-SPT, which is part of e-government in the DGT is intended to optimize the services to the taxpayers.The one of the benefits from the use of e-SPT by taxpayers is the service providing by the service counter staff spends a little more than reporting the tax returns manually (not use e-SPT). Therefore, the use of e-SPT by the taxpayers, is expected to minimize the accumulation of the taxpayers when reporting the tax returns and to minimize the waiting time to get the services provided by the service counter staff.This research study aims to analyze the problems of the queuing condition in The Tax Office of Pratama Jakarta Kembangan. The conditions of the queuing that analyzed are the condition of the queuing before and after the use of e-SPT by the taxpayers. The approach used was the quantitative approach with the explanative design (experiment). The experiments conducted on the two conditions, namely the condition of the queuing before the use of e-SPT by the taxpayers and the condition of the queuing after the use of e-SPT by the taxpayers.The results of research shows that by the use e-SPT by the taxpayers, the condition of the queuing to be relatively better. Therefore, the advice given, among others, are encouraging the use of e-SPT by the taxpayers in addition providing training to counter staff in the process of the tax returns receiving."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."

"Pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus yang menjadi objek pajak penghasilan bagi penerimanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan pada praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan baik bagi perusahaan maupun bagi aparat perpajakan. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak Dirjen Pajak, pihak Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga, serta dengan pihak konsultan pajak dan wajib pajak telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan peraturan tersebut serta untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul darinya.Hasil analisis data menunjukkan bahwa permasalahan seperti penjelasan yang kurang detail mengenai pengertian dan batasan pelaporan biaya pemberian natura pada peraturan perpajakan, kendala dalam penerapan aturan perpajakan terkait pemberian natura, atau kurangnya komponen pengawasan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan menunjukkan belum efektifnya penerapan peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan perbaikan pada peraturan perpajakan mengenai pemberian natura oleh wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final serta yang menggunakan norma penghitungan khusus pada karyawan serta diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan biaya tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

---

Fringe benefit provition from taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes that become taxable income to the recipients as mentioned in Income Tax Regulation leads to various problems for both company and tax authority. Qualitative primary datas in interview form are compiled from government, Jakarta Kebayoran Baru Tiga tax office, tax consultant, and tax payer to understand the effectivity of the regulation and to find solutions for those problems.

Data analysis results problems like the lack of explanation in law regulation about the definition and limitation of fringe benefit, problem in implementing the tax regulation about fringe benefit provision, or the lack of supervision component trough tax report (SPT) which shows that the tax regulations are not effective enough. It needs more adjustment to the income tax law for taxpayers which are taxed by final income taxes and deemed profit taxes about these fringe benefit provition and also willingness from company to report their taxes based on the regulation."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%.2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used.The research provides following results:1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.b. There is less communication from the auditor.c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis evaluasi kebijakan tarif pajak penghasilan badan pada Wajib pajak Badan usaha mikro terhadap pencapaian tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan menggambarkan hambatan yang dihadapi atas implementasi kebijakan tersebut terhadap KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan pada wajib usaha mikro tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta terdapat banyak kendala yang dihadapi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dalam proses implementasi kebijakan ini.

---

The main focus of this paper is the analysis of policy evaluation at the corporate tax rate micro tax payer Agency to the achievement of objectives based on the Law No.. 20 of 2008 on SMEs and describe the obstacles facing the implementation of the policy on the KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. This research is a descriptive qualitative research.

The conclusions in this study are that the corporate income tax policy on micro businesses are not required to target and achieve government objectives as stipulated in Law No.. 20 of 2008 on SMEs, and there are many obstacles faced KPP Pratama Kebun Jeruk Dua Jakarta in the policy implementation process."

"Pengembangan sistem e-government dalam administrasi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan teknologi informasi adalah penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan wajib pajak badan di KPP WP Besar 4 ditinjau dari pendekatan technology acceptance model (TAM) serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan SPT elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP WP Besar 4 menerima penggunaan aplikasi e-SPT yang terlihat dari dimensi job relevance memiliki mean tertinggi, diikuti dimensi usefulness, intention to use, dan ease of use. Hal ini mengindikasikan minat wajib pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan pekerjaan mereka, manfaatnya atau kegunaan dari e-SPT tersebut dan kemudahan dalam pengoperasian aplikasi e-SPT. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor yang mendorong wajib pajak menggunakan e-SPT adalah adanya kewajiban dari KPP, hasil yang rapi, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pekerjaan, serta waktu yang digunakan lebih efisien. Sementara faktor penghambatnya adalah aplikasi sering error, format impor data yang rumit, serta file csv (Comma Separated Value) yang sering tidak terbaca oleh sistem di KPP WP Besar 4.

---

Development of e-government system in tax administration in the Directorate General of Taxation (DGT) by using information technology is the implementation of electronic tax return (e-SPT). This study aimed to describe the corporate taxpayers? view in Large Taxpayers Office (LTO) 4 in terms of the approach to technology acceptance models (TAM) as well as the driving and inhibiting factors in the use of e-SPT. This study uses a quantitative approach and data collection through surveys. The results showed that the taxpayer in LTO 4 accepts e-SPT seen from the dimensions of job relevance has the highest mean, followed by usefulness, intention to use, and ease of use. This indicates tax payers? interest to use electronic tax return is based on conformity with the purpose of their jobs, benefits or usefulness of e-SPT, and also ease of operation. Factors that encourage taxpayers to use electronic tax return is the obligation as LTO tax payers, the results were neat, reduce paper usage, facilitate the work, as well as time is used more efficiently. While inhibiting factor is the frequent application errors, complex data import formats, as well as CSV file which are often not readable by the system in LTO 4."

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisa digali dari 94.3% Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika dapat ditingkatkan setiap tahunnya.Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikasi ditujukan terhadap 94.3% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

---

Tax is the contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn?t this encourage people to not want a higher paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws and enforcement of laws are more important. In this matter this analysis is the implementation of the fiscal for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be required to file individual income tax returns. The data support the tax office has required all resident individuals in Indonesia to have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates. Naturally this excludes young children who are too young to work.This research is aimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25 calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. As well as explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua in order to increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual income tax returns.This research has finally come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua is very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill their obligation, that is only 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number is a very significant number in order to increase the income from tax every year.As the result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua who are not yet fulfilling their obligation in order to increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies."

"Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi belum mencapai kondisi yang ideal. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Orang Pribadi perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan agar kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi peningkatan secara terus-menerus. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT secara online melalui e-filling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dan tantangan yang dihadapi oleh fiskus dalam melaksanakan proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah melakukan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berpedoman pada SE-05/PJ/2022 serta Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Adapun inovasi yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui aplikasi META. Selanjutnya, pada proses pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pemeriksaan, yakni SE-65/PJ/2013 dan ketentuan lain yang mendukung. Namun, nyatanya dalam proses pengawasan dan pemeriksaan terdapat tantangan yang dihadapi oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yakni kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, data pribadi yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi tidak valid, keterbatasan data yang dimiliki fiskus terkait dengan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

Compliance of Individual Taxpayers has not reached an ideal condition. Supervision and audit are essential for ensuring continuous improvement in the compliance of Individual Taxpayers. In fulfilling tax obligations, taxpayers can submit their Annual Tax Returns (SPT) online through e-filing. This research aims to analyze the supervision and examination conducted at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga and the challenges faced by the tax authorities in carrying out the supervision and examination processes for Individual Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. The approach used is qualitative with a descriptive research design, employing data collection techniques such as in-depth interviews and literature review. The findings of this research indicate that the tax authorities at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga have made efforts to supervise Individual Taxpayers based on SE-05/PJ/2022 and the General Taxation Provisions (KUP). An innovation introduced by the tax authorities in KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga in overseeing Individual Taxpayers is the use of the META application. Furthermore, the examination process for Individual Taxpayers has been conducted in accordance with applicable regulations related to audits, namely SE-65/PJ/2013 and other supporting provisions. However, in the supervision and examination processes, challenges are faced by the tax authorities at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, including difficulties in direct communication with Individual Taxpayers, invalid personal data held by Individual Taxpayers, and limitations in the tax authorities' data related to the assets owned by Individual Taxpayers."