Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"Salah satu ciri pasar modal yang maju dan modern adalah adanya kemampuan dari pasar modal tersebut untuk melahirkan produk-produk inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan emiten dan investor. Seiring dengan pesatnya perkembangan investasi lewat pasar modal dan semakin tingginya antusiasme investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan dana, serta perkembangan investasi pasar modal yang telah dilakukan oleh Negara lain, maka pemerintah Indonesia mendorong untuk dibentuknya lembaga Perlindungan Dana Pemodal yang dilaksanakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund. Reformasi pada Pasar Modal yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar, yaitu rasa aman, kepastian dalam berinvestasi, terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien. Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal diharapkan dapat menutup resiko investasi non-ekonomis di pasar modal.

---

One of the characteristics of a developed and modern capital market is the ability of the capital market to deliver innovative products and can meet the needs of issuers and investors. Along with the rapid development of investment through the capital markets and the increasing enthusiasm of local or foreign investors to infuse funds, as well as the development of capital market investment that has been made by other countries, the Government of Indonesia pushed for the establishing of the Investor Protection Fund which undertaken by Securities Investor Protection Fund. On the capital market reforms undertaken by the Government is to respond to the needs and requests of the market, certainty, fair and efficient in investing. Establishment of Indonesia Securities Investor Protection Fund is expected to cover the risk of non-economical investments in Indonesia's capital market."

"Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5.

---

Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more.

This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection.

The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5"

"Dalam berinvestasi di pasar modal, investor memerlukan perusahaan efek sebagai pedagang perantara. Perusahaan efek dapat melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap efek investor seperti pada kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas. Risiko ini harus diatasi dengan memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam rangka pertanggung jawaban perusahaan efek yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana atau efek milik investornya. Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 dan VI.A.5 yang mengamanatkan pendirian lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam rangka melindungi investor di pasar modal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggara dana perlindungan pemodal berperan untuk melindungi aset investor dan memberikan pengembalian kerugian aset investor dalam hal terjadi kehilangan sebagai akibat terjadinya peristiwa tertentu seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan perusahaan efek.

---

When investing in the capital market, investors need securities companies as market intermediary. Securities companies can do the abuse of authority against the effects of investors as in the case of PT Sarijaya Permana Securities. These risks must be overcomed with provide legal protection for investors in order the stewardship of securities companies proven to commit the misuse of funds or investor effect. Bapepam LK issue regulations Bapepam-LK Rule Number VI.A.4 and VI.A.5 that dictates the establishment of investor protection fund in order to protect investors in capital market. The results of this study concluded that the investor protection fund role is to protect investors assets and provide a return loss of investors assets in the event of a loss as a result of the occurrence of certain events such as abuse of authority by the securities company."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah, melakukan pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melakukan pelanggaran, pengajuan gugatan ke Pengadilan dan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) serta yang terbaru adalah mengeluarkan ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund. 2. Disgorgement dan disgorgement fund adalah ketentuan untuk pengembalian dana kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan agar pelaku tidak dapat memakai atau menikmati uang atau dana yang didapatkan secara melawan hukum atau illegal di mana OJK berperan sebagai pengawas yang dimana seluruh kegiatan disgorgement dan disgorgement fund sebagai upaya perlindungan bagi investor atas kerugian akibat adanya bentuk pelanggaran hukum dalam investasi, khususnya terkait investasi ilegal melalui pengembalian dana yang diderita oleh investor di pasar modal.

---

This research discusses the protection provided by the Financial Services Authority to investors regarding illegal investments and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for investors involved in illegal investment practices through disgorgement and disgorgement funds using a juridical normative research method, which can then lead to the conclusion that: 1. The Financial Services Authority provides preventive legal protection by educating potential investors, mandating licenses for investment companies, and forming a Task Force for Handling Allegations of Unlawful Actions in Fundraising and Investment Management. They also offer repressive legal protection by providing customer complaint services, revoking business licenses for companies that commit violations, filing lawsuits in court, establishing the Investor Protection Fund through the Indonesia SIPF, and regulations on Disgorgement and Disgorgement Funds. 2. Disgorgement and disgorgement fund are provisions for the mandatory return of loss funds to be paid by wrongdoers to victims who have suffered damage, preventing wrongdoers from using or enjoying money obtained unlawfully. OJK acts as a supervisor where all disgorgement and disgorgement fund activities serve as efforts to protect investors against losses resulting from legal violations by returning funds to the affected investors."

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"Di tahun 2013, Bank X Syariah digugat para nasabahnya dikarenakan melanggar janji promosi yang menyatakan bahwa produk Gadai iB dijamin menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rahn emas di Bank X Syariah, bagaimana penyelesaian sengketa rahn emas pada Bank X Syariah dan bagaimana perlindungan nasabah sebagai konsumen di sektor jasa keuangan dalam perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rahn emas masih memicu banyak perdebatan. Nasabah juga perlu memperhatikan kemungkinan risiko dalam produk perbankan syariah dan bank syariah harus meningkatkan literasi keuangan pada calon nasabah.

---

In 2013, X Sharia Bank sued by its customers by breaking promises which guaranteed a gold pawning product is profitable. The main problems in this study are how the implementation of gold pawning in X Sharia bank, how the dispute resolution of gold pawning in X Islamic Bank, and how the implementation of consumer protection in Islamic Banking. This research is kind of juridical normative research with qualitative approach. As a result, the implementation of gold pawning is still debatable. Further, customers need to consider the risks of products and Islamic banks should improve the financial literacy of prospective customers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan pasca penerapan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 dan meneliti nilai pasar setelah Laporan Keberlanjutan dipublikasikan. Sejak tahun 2017 peraturan tersebut berlaku, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengungkapkan kepada publik melalui media elektronik (situs web perusahaan) atau media cetak jika belum memiliki situs web perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 3 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam klasifikasi sektor energi berdasarkan Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC, yaitu PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Petrosea Tbk. Penelitian ini menggunakan analisis konten dari data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan pada periode 2018 – 2021 dengan perbandingan ke standar GRI 2020 dan pergerakan pada nilai saham penutupan harian perusahaan sebulan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 memberikan imbas terhadap Laporan Keberlanjutan perusahaan berupa meningkatnya jumlah informasi yang diungkapkan. Akan tetapi, setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan hasil data tidak menunjukkan peningkatan nilai perusahaan melalui nilai saham penutupan harian perusahaan.

---

This study aims to analyze the disclosure of firms' Sustainability Report following the implementation of regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority and the market value after the Sustainability Report was published. Since the implementation of the regulation in 2017, financial services institutions, issuer, and public

firms are required to publish their Sustainability Report to the Financial Services Authority and notify the public through electronic medium (the firm’s website) or print media if they do not have a website. This study is conducted on three Indonesia Stock Exchange registered firms: PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, and PT Petrosea Tbk, which are classified into the energy sector based on the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification or IDX-IC. This study used content analysis from a secondary data that is 2018 - 2021 periode Sustainability Report with a comparison to GRI 2020 standard and movement on firms’ closing prices one month after the publication of Sustainability Report. The result of this study shows that regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority affects firms’ Sustainability Report in the form of an increase in the amount of information disclosed. However, after the publication of Sustainability Report the results do not show any increase in corporate values through the closing prices"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan Investor Protection Fund (IPF) yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya Investor Protection Fund (IPF) maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market trough securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor?s protection in investing and then will impact investor?s trust in the Indonesian capital market."