Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan karena setiap orang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.Hukum yang mengatur tentang perjanjian merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional.Para pelaku bisnis yang hendak melaksanakan perjanjian harus memahami tentang aturan hukum pelaksanaan perjanjian bukan hanya itu saja,melainkan para pihak harus memahami dengan seksama pentingnya asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,asas pacta sunt servanda,konsesualisme dan itikad baik, diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya permasalahan,kesewenang-wenangan yang akan terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Sengketa mengenai permasalahan perjanjian salah satunya pembatalan perjanjian pengaturan pembatalan perjanjian hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam Pasal 1266 KUH Perdata syarat-syarat pembatalan harus terpenuhi yaitu perjanjian tersebut harus bersifat timbal balik,adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dan pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim,Pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata masih menjadi kontroversi dikalangan ahli hukum maupun praktisi hukum karena terdapat beberapa alasan mengenai prosedur pengadilan,mengenai wanprestasi dianggap syarat batal suatu perjanjian.Perkara pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi perjanjian,tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan yang merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum. Perkara-perkara mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum hendaknya dapat dijadikan yurisprudensi sehingga dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum,dan dalam membuat perjanjian para pihak memahami dan menetapkan asas-asas yang terikat dalam perjanjian diantaranya asas kebebasan berkontrak,konsesualisme,pacta sunt servanda,dan itikad baik agar terciptanya kepastian hukum dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak.

---

An agreement is the part of the law of contract since every single entities who conclude the agreement are bound to execute the clauses written thereunder. Nowadays contract law is considered as an important and vital part of law in this globalization era, especially in supporting commercial activities and international business transactions. Tradesmen and businessmen who seek to engage in business activities are intimately associated with ?agreements? or ?contracts? therefore these people should be familiar with laws and regulations in making contract. Not merely that, also they should understand thoroughly the principles in making contracts such as the freedom of contract principle, pacta sunt servanda principle, concensualism and good faith principles. These principles should be performed when making contract to ensure that the legal certainty is uphold as well as to avoid legal disputes and/or arbitrariness that may arise. The research method used here is a library research method which has the normative ? juridical nature.The dispute that may arises from a contract / agreement includes the termination of agreement matter. This matter is regulated under Article 1266 of Indonesian Civil Code where it is written that the requirements to terminate an agreement includes: it has to be reciprocal, a party does not fulfill his obligation and the termination should be requested to the Court. The application of Article 1266 of Indonesian Civil Code is still controversial amongst law experts and law practitioners since there are certain constraints concerning Court procedure and also practice shows people only consider unfulfillment of obligation / wanprestasi as the sole requirement to terminate an agreement. An unilateral termination of agreement may be disputed on the basis of unlawful act / tort pursuant to Article 1365 of Indonesian Civil Code since it is not based on the reasons agreed by the parties within the agreement that they consider against the law. To create a consistency in applying the law, disputes concerning unilateral termination of agreement as anunlawful act / tort should be regarded as a jurisprudence in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2583/K/PDT/2013, mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak atas tanah milik negara yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur No. 31, Jakata barat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, apakah pembatalan perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Kedua, pelaksaanan putusan hakim terkait dengan kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu harus dengan itikad baik dan dimintakan kepada hakim pengadilan negeri. Sehingga tindakan pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak telah tepat tetapi dasar pertimbangan dan amar putusannya kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The researched focused on the termination of an agreement made by unilaterally with the case study of the supreme court's decision No. 2583/K/PDT/2013 regarding the termination of a lease agreement made by one party involved for a state owned land which located in Kompleks Kali Besar Timur No. 31, West Java. This research would focus on two main issues. First, whether a lawsuit could be made regarding the termination of the said agreement as an act of tort despite the contractual terms between both parties. Second, the implementation of the supreme court's decision regarding that said termination. This research used judicial-normative method that refers to positive law or written norms law.

The research showed that, termination of an agreement has to be made in accordance to Article 1338 KUHPerdata and Article 1266 KUHPerdata, which is made with the best interest of parties involved and appealed to the district court's judge. So that a lawsuit can be made for that kind of termination. This research also showed that the supreme court's judge decision regarding said termination has been right, although there's some fallacy in the injuction and consideration made by the judges."

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan klausula-klausula baku mengenai sewa beli yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Operasi PKO PT. Express Kencana Lestari yang pada praktiknya penggunaan klausula baku adalah hal yang biasa digunakan dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan analisis dari penulis yang didasarkan pada teori dan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian sewa beli dijelaskan bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional PKO PT. Express Kencana Lestari memang terjadi perjanjian sewa beli. Kemudian terhadap klasula-klausula baku mengenai sewa beli di dalam PKO tersebut, penulis juga menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pada perjanjian dimana klasula baku tersebut secara keseluruhan maupun terkhusus mengenai sewa beli adalah melanggar asas keseimbangan. Karena klausula baku menimbulkan adanya ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang menyetujui suatu perjanjian. Bargaining Position ada pada yang membuat kontrak standar tersebut atau dalam kasus ini adalah PT. Express Kencana Lestari. Selain itu juga permasalahan terdapat pada klasula baku yang memuat adanya pengakhiran kerjasama secara sepihak di dalam PKO PT. Express Kencana Lestari yang berdasarkan Pasal 1266 itu masuk kedalam klasifikasi syarat batal dan pembatalannya itu harus dimintakan ke pada hakim. Seharusnya PT. Express Kencana Lestari memberikan kesempatan kepada supir taksi untuk menegosiasikan apa yang menjadi isi perjanjian sebelum menyerahkannya kepada supir taksi. Serta terhadap klausula pengakhiran kerjasama haruslah melihat ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

---

This thesis focuses its discussion on the application of standard clauses regarding hire purchase that appear and used as common on partnership agreement PKO PT. Express Kencana Lestari. Its basicly regulated by Article 1338 Indonesian Civil Code regarding freedom of contract. Based on analytical observation done by the author of this thesis that referred to experts theory and governing rules about hire purchase, it is explained that partnership agreement by PKO PT. Express Kencana Lestari is indeed hire purchase. Furthermore, by analysing the attached partnership agreement, author realize that there are some breach towards basic principles whereas standard clause as a whole in general or specific is violating equilibrium principle. Because standard clause itself is making inequality between agreeing parties. bargaining position appear at the maker of standarized clause, or upon this case study PT. Express Kencana Lestari. Moreover, there are issues on standard clause that contains unilateral termination by PKO PT. Express Kencana Lestari which, based on article 1266 Indonesian Civil Code belongs to condition of voidance and the act to voidance itself is to be requested to the court. PT. Express Kencana Lestari should open up more job vacancy to cab drivers in consider to negotiate the content of the partnership agreement before giving it to cab drivers. As well as unilateral termination clause is in accordance to Article 1266 Indonesian Civil Code."

"Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh employee engagement terhadap job performance karyawan tetap non-manajerial PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Pada penelitian ini, variabel employee engagement diukur melalui perangkat Gallup Q12 oleh Gallup (2016), sedangkat untuk variabel job performance diukur oleh 8 dimesi job performance utama oleh Gomes (2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Sampel penelitian ini adalah karyawan tetap PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia yang telah bekerja minimal selama 1 tahun. Pada penelitian ini, data penelitian dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel employee engagement memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel job performance pada karyawan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

---

This research aims to analyze the influence of employee engagement on  job performance of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. employees. In this research, the independent variable is employee engagement, and the dependent variable is job performance. The employee engagement variable is measured based on Gallup Q12 by Gallup (2016), while job performance variable is measured based on 8 major job performance dimensioner by Gomes (2003). This research use a quantitative approach, and a questionnaire is used as a research instrument. The subject of this research are employees of PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk who have worked for at least a year. In this research, the data are analyzed using descriptive statistical analysis, evaluation analysis and simple linear regression analysis method. The results of this research prove that  employee engagement has a significant effect on job performance of PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk Employees."

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan, yakni karena wanprestasi atau dengan digunakannya hak untuk memutus perjanjian pemborongan pekerjaan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan Pasal 1611 KUHPerdata. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi dapat terjadi beserta akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengaturan pemutusan perjanjian pada perjanjian pemborongan pekerjaan, serta pertimbangan hakimterkait pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1157 K/PDT/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pihak yang memborongkan menuduh pemborong melakukan wanprestasi tetapi wanprestasi tidak terbukti,pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Pemutusan perjanjian tetap dapat dilakukan melalui ketentuan Pasal 1611 KUHPerdata hanya apabila ganti rugi yang dimaksud pasal tersebut telah terpenuhi. Selama ganti rugi yang dimaksud oleh Pasal 1611 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka pemutusan perjanjian secara sepihak pada perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memborongkan tidak dapat didasari oleh Pasal 1611 KUHPerdata. Dengan demikian, sepatutnyahakim lebih cermat dalam menggunakan Pasal 1611 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan.This thesis discusses the termination of the contracting agreement, namely due to default or the use of the right to terminate the contracting agreement unilaterally by the party who is contracting based on Article 1611 of the Civil Code. The main problem in this research is how default can occur and the legal consequences based on the laws and regulations in force in Indonesia, the arrangement for termination of the agreement in the contract work agreement, as well as the judge's considerations.regarding the unilateral termination of the agreement on the contract of work in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1157 K/PDT/2017. The research method used is juridical-normative using secondary data. The results of this study indicate that in the event that the party who bought the contract accused the contractor of default but the default was not proven, termination of the contract work agreement cannot be carried out based on Article 1266 of the Civil Code. Termination of the agreement can still be carried out through the provisions of Article 1611 of the Civil Code only if the compensation referred to in the article has been fulfilled. As long as the compensation referred to in Article 1611 of the Civil Code is not fulfilled, then the unilateral termination of the agreement on the contracting work agreement carried out by the party who is contracting cannot be based on Article 1611 of the Civil Code. Thus, it should be judges are more careful in using Article 1611 of the Civil Code as a basis for consideration."

"Skripsi ini mengangkat topik mengenai pembatalan perjanjian lisensi. Pembatalan perjanjian pada dasarnya dimungkinkan atas alasan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian atau diatur secara khusus dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan Pasal 1266 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penulis mengangkat kasus yang terjadi atas pembatalan lisensi secara sepihak dalam sengketa Larutan Cap Kaki Tiga. Hal ini dapat diketahui bahwa pembatalan lisensi secara sepihak tidak dapat dikatakan sebagai PMH karena pemberian lisensi dari pemilik merek kepada penerima merek didasarkan atas kuasa dan bukanlah atas perjanjian yang formal, sehingga kedudukan kuasa tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik begitu saja. Konsekuensi hukumnya adalah pemberi kuasa memiliki hak untuk menarik kuasanya atau mengakhiri lisensi tersebut kapan saja.

---

The thesis discusses about termination of a licence agreement. The termination of an agreement is basically permitted over reasons such as subjective terms, or specifically regulated in the agreement, agreed by the contracting parties, and is not contrary to Article No.1266 jo. Article No.1338 of KUHPer. All of undue agreement?s termination will be considered as tort. Such action of tort refers to Article 1365 KUHPer. The topic of termination of a licence agreement is referred to Larutan Cap Kaki Tiga dispute. The unilateral termination of licence agreement, in this case, is not a tort, for the licence given from the licencor to the licencee was based on authority, not a formal agreement. For that matter, an authority is not similar with an agreement, which cant be terminated unilaterally. Juridically, the consequences follow that the licencor reserves the right to withdraw the authority."

"ABSTRACTPengendalian persediaan suku cadang bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan maintenance, repair, dan overhaul bagi perusahaan penerbangan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena menyediakan suku cadang merupakan salah satu core business dari perusahaan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai sistem persediaan, khususnya pemesanan, bagi suku cadang pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan alternatif dalam menentukan re-order point dan order quantity untuk suku cadang pada perusahaan tersebut yang dapat memberikan improvement bagi kinerja perusahaan dalam hal total inventory cost dengan menggunakan dua metode alternatif yaitu metode continuous review system dan metode periodic review system. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model penelitian Bacchetti dan Saccani 2011 mengenai pendekatan pengelolaan dan pengendalian persediaan terintegrasi yaitu dengan memadukan klasifikasi, peramalan, dan penentuan metode persediaan untuk kemudian dapat mengukur kinerja sistem persediaan tersebut. Terdapat sebelas jenis suku cadang yang dijadikan sampel dalam penelitian yang didasarkan pada klasifikasi ABC. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa metode continuous review system merupakan metode yang memberikan improvement paling baik karena dapat menghasilkan penghematan biaya dengan jumlah yang paling besar.

---

ABSTRACTSpare parts inventory control for companies engaged in the field of service for maintenance, repair, and overhaul for airlines is highly important to be taken care of since providing spare parts are one of company rsquo s core business. This thesis discusses inventory system, specifically ordering system, for spare parts at PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. This research is conducted to provide an alternative in determining re order point and order quantity for spare parts in this company that can give improvement for company rsquo s performance in terms of total inventory cost by using two alternative method which are continuous review system method and periodic review system method. This research is conducted by referring to Bacchetti and Saccani 2011 research model of integrated inventory management and control approach that is by combining classification, forecasting, and determining inventory method to then able to measure the performance of the inventory system. There are eleven types of spare parts sampled in the study based on the ABC classification. The results of the research show that continuous review system method is the method that gives the best improvement because it resulting cost savings with the largest amount."

"PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang Maintenance Repair Overhaul. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia memiliki visi yang ingin dicapai oleh perusahaan yang diterjemahkan ke berbagai strategi. Strategi tersebut dirumuskan ke dalam Balanced Scorecard dan dianalisa pencapaiannya dengan menggunakan Key Performance Indicator. Sayangnya, kerap ditemukan berbagai risiko yang harus dihadapi dalam aktivitasnya. Risiko yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat mengancam pencapaian perusahaan. Proses manajemen risiko tingkat korporat pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia pada penelitian ini secara garis besar mengacu pada framework COSO. Dengan melewati beberapa penyesuaian, proses perancangan manajemen risiko melewati tahapan identifikasi risiko, penyusunan profil risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan dua pendekatan yaitu Top Down berdasarkan KPI perusahaan dan Bottom Up berdasarkan proses bisnisnya. Analisis risiko dilakukan secara kualitatif dengan memperhitungkan dampak dan probabilitas risiko. Penentuan prioritas risiko disusun dengan mempertimbangkan perkalian dampak dan probabilitas risiko tersebut edngan bobot KPI-nya. Bobot KPI ini ditentukan dengan metode Analytical Hierarchy Process. Berdasarkan hasil peneilitan, didapatkan 3 kelas risiko, yaitu kelas risiko tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kelas risiko tinggi didapatkan 11 risiko yang menjadi prioritas pengelolaan risiko. Usulan terhadap pengelolaan risiko juga disertakan dalam penelitian ini.

---

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia is the biggest Maintenance Repair Overhoul company ini Indonesia. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia has its own vision and mission that the company wants to achieve. Moreover, company’s vision is translated to strategic objectives. Those strategies are formulated with the approach of Balanced Scorecard and uses KPI to analyze the achievements. Obstacles often found several times and these obstacles could hamper the achievments of company’s strategies. Risks that are not taken care of could threaten the company’s objectives. The corporate risk management in PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia which conducted in this research mainly refers to COSO framework generally. With several adaptions, the risk management processes overstep the risk identification, forming of risk profile, risk analysis and risk evaluation. Risk identification was conducted through two approaches, the top-down (based on corporate KPIs) and the bottom-up (based on the business processes of organizational activities). Risk analysis was conducted qualitatively by calculating the consequences and probabilities of risk. The determination of risk priority is arranged by considering the calculation of the consequences and probabilities of risk with KPI-weights. These KPI-weights were determined by Analytical Hierarchy Process method. It is found that are three priority levels of risk management which are, high level risk, medium level risk and low level risk. For high level risk, it was identified that there are 11 risk that will be priority. The recommendation of risk management and mitigation were made for this level of risk."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."