Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legi generalis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih dahulu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Faktor kelompok kepentingan melakukan berbagai cara advokasi, sosialisasi, lobi dan aksi, faktor kepemimpinan politik mempertimbangkan berbagai kepentingan, faktor kasus kriminalisasi perawat, faktor gerakan pemrotesan dan peliputan media massa mempengaruhi dibahasnya RUU Keperawatan pada tahun sidang 2010-2011. Namun hingga saat ini, RUU Keperawatan belum selesai dibentuk. Diperlukan keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktor pembuat kebijakan baik dalam pemerintah maupun lembaga legislasi.

---

In 2011, The Commission IX of The House of Representatives of Republic Indonesia prefer to drafting Nurse Act than Midwife Practice Act, Pharmacy Practice Act and Health Worker Act. Although Health Worker Act is more general than Nurse Act. The principle lex specialis derogat legi generalis that means the law which specific area can be applied if there is a general one. But DPR prefer to make the specific one. This study is descriptive qualitative research method.This study shows that forming Nurse Act in period 2010-2011 due to policy problem in health worker who do not have the legal for each professional health worker. Factor of interest groups do advocacy, socialization, lobby and protest, factor of political leadership consider various interests, factor of nurse`s criminalization, factors of protest activity and mass media affect the nurse act policy agenda in 2010-2011. Interest group sholud be more involved as actor in making nurse act in government and parliament."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas agenda-setting dalam Rancangan Undang ndash; Undang Pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI yang begitu kontras pendapat pro dan kontra akan produk draft RUU ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan dan penyusunan RUU Pertembakauan ini dipenuhi dengan kejanggalan, khawatirnya apabila ditahap awal sudah janggal RUU ini berujung tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Negara. Faktor faktor berikut meliputi elemen yang mempengaruhi agenda-setting RUU Pertembakauan, keterlibatan aktor ndash; aktor politik, keseimbangan aspirasi, dan urgensi pertembakauan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis essay discusses the Tobacco Draft Law agenda setting as initiative Draft from DPR RI which produce contrast opinion between the pros and cons. This research was conducted with qualitative method with descriptive design. Data collection techniques are conducted with in depth interviews, and literature studies. The results showed that in the stages of planning and preparation of this Tobacco Draft Law is filled with violation, worried if the early stage already odd this Bill will produce corrupted regulation. The following elements affecting the agenda setting of the Tobacco Draft law are, the involvement of political actors, the balance of aspirations, and the urgency of tobacco status in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu "Konsep, Lobi, Aksi". Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR.

---

This study discusses the role and strategy of the Social Security Committee Action or KAJS as a pressure group from civil society in the formulation of Social Security Agency Law (BPJS Bill) in the year 2010-2011. Using qualitative method, this study seeks to describe the role and strategy of the KAJS in influencing the making of BPJS bill. Analysis of the results find that KAJS influenced the Indonesian Parliament through three strategies: "Concept, Lobby, Action". This study concludes that through KAJS?s strategy, a group of citizen can be involved and colaborate with parliament members in establishing Indonesia's social security system."

"This study explains about the process of policy formulation also the political dynamics in the making of Tobacco Plain Packaging Act 2011. The Tobacco policy itself is the final series of the national agenda in Australian anti-smoking policy. Using the concept of political ideology, Australian parliamentary system, 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀧􀁘􀁑􀁑􀂶􀁖􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁜􀀃􀁗􀁋􀁈􀁒􀁕􀁜􀀏􀀃this result find that the success of the formulation of Tobacco Plain Packaging Act 2011 policy is determined by few 􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀁕􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁆􀁋􀀃 􀁄􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁕􀁈􀁑􀁊􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁉􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁇􀁒􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁊􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀂶􀁖􀀃 commitment itself that is eager in realizing a prosperous country with a high health status of the society.

---

Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakanTobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Penelitian ini membahas peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan dalam proses agenda setting pada Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition di Filipina tahun 2012-2013. Dalam mengkaji peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan tentang proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition, penulis menggunakan teori agenda setting dan konsep NGO untuk menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini terletak pada peran SELDA dan Karapatan sebagai NGO yang bergerak di bidang HAM dalam proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition. Peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan adalah 1 advokasi terhadap isu Human Rights Victims Reparation and Recognition; 2 artikulasi kepentingan Pemerintah Filipina.

---

This study examines the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process on Human Rights Victims Reparation and Recognition Act in the Philippines 2012 2013. In examining the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process of Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, the authors use the agenda setting theory and the concept of NGO to analyze. This study is a descriptive research using qualitative method. The focus of this study lies in the role of SELDA and Karapatan as NGOs working in the field of human rights in the process of agenda setting the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. The roles performed by SELDA and Karapatan are 1 advocacy on the issue of Human Rights Victims Reparation and Recognition 2 articulation of interests of the Philippine Government."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana Proses Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terbagi kedalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu rapat Panitia Kerja Komisi II DPR-RI, tahap kedua dalam rapat pengesahan Tingkat I dan tahap ketiga dalam rapat Paripurna di DPR RI. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana dinamika politik para aktor pembuat kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana proses tarik-menarik yang terjadi antara para pembuat kebijakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014 sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang terjadi antara pemerintah dengan DPR-RI dapat dilihat dengan proses pembuatan kebijakan dalam tahapan formulasi kebijakan menurut Thomas R Dye. Hasil penelitian menunjukan bahwa Formulasi kebijakan berkaitan dengan berbagai macam alternatif kebijakan baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dan untuk memperbaikinya. Mereka dapat saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam menentukan kebijakan yang akan dipilih sangat ditentukan oleh dukungan elite politik legislatif . Hal ini terlihat dari perubahan sikap dari berbagai fraksi partai politik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dukungan terbesar yang diberikan oleh elite politik dalam memilih berbagai macam alternatif kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan mana yang akan dipilih dan ditetapkan.

---

ABSTRACTThis research explains how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014. Discussion of Draft Law on the Election of the Governor, Regent, and Mayor of mechanisms related to local elections either directly or indirectly, which is divided into three phases. The first phase of the Working Committee meeting of the House of Representatives in Commission II, the second phase of the verification meeting first level and the third stage in the House of Representatives plenary meeting. And also explain how The political dynamics of the actors in policy making.The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.To understanding how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 between government and Parliament can be seen in the policy making process in the stages of policy formulation by Thomas R. Dye. The results of research showed that the Policy formulation related to a wide range of policy alternatives, both from the executive, legislative, and interest groups in solving social problems and to fix them. They can be influenced by each others in the policy making process. In determining the policies that will be selected is determined by the support of the political elite the legislature . This is evident from the change in attitude of the various factions of political parties in the policy making. The support provided by the political elite in choosing a wide range of policy alternatives that will determine which policy will be selected and specified."

"Bentuk upaya dalam pemberdayaan pemuda, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab dan pemegang mandat untuk pembangunan dan pengembangan pemuda dan olahraga di Indonesia, melaksanakan suatu program Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP). Dibentuknya program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pemuda Indonesia dengan meningkatkan kapasitas mereka. Akan tetapi keberhasilan suatu program harus diukur efektifitasnya dengan melakukan evaluasi secara berkala, untuk mengetahui kendala-kendala yang harus diatasi pada periode berikutnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan mengukur evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi CIPP dari Daniel Stufflebeam. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa efektifitas program JPI dan BPAP tergolong rendah, dikarenakan hampir semua indikator evaluasi tidak tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan program. Masukan untuk program JPI dan BPAP adalah perlu diadakan evaluasi secara berkala sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan untuk ke depannya, dan program dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan program.

---

As efforts in youth empowerment, Ministry of Youth and Sports in charge and mandate holders for the construction and development of youth and sports in Indonesia, carrying out a program of Indonesian Youth Jamboree (JPI) and Youth Consecrated Inter-Provincial (BPAP). The establishment of this program is expected to improve the competitiveness of Indonesian youth by increasing their capacity. However, the success of a program should be measured by evaluating their effectiveness on a regular basis, to determine the constraints that must be overcome in the next period. The study was conducted using a qualitative approach, ie, by measuring the program evaluation with less use CIPP evaluation models from Daniel Stufflebeam. Results obtained from this study is that the effectiveness of the programe JPI and BPAP is low, because almost all of the evaluations indicators are not reached in accordance with the expectations and objectives of the program. Input to the program JPI and BPAP is necessary to hold regular evaluation so that it can be considered for improvement for the future, and the program can be run in accordance with expectations and objectives of the program. "

"ABSTRAKPrevalensi penyakit Tuberkulosis (Tb) di Indonesia masih sangat tinggidimana negara ini menduduki posisi kelima jumlah insiden kasus Tb terbesar didunia (WHO, 2010a) yang salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhanpengobatan penderita Tb yang berdampak terhadap ancaman kasus MDR-Tb danXDR-Tb. Perilaku ini dapat disebabkan oleh inefektivitas peran pengawasmenelan obat (PMO) dimana sebagian besar penunjukkannya diarahkan keanggota keluarga dibanding petugas kesehatan.Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh peran pengawas menelan obatdari anggota keluarga terhadap kepatuhan pengobatan penderita tuberkulosis.Desain penelitian ini termasuk observational dengan rancangan penelitiananalytic cross sectional melibatkan 113 PMO yang berasal dari anggota keluargapenderita Tb dari wilayah enam puskesmas di Kota Pariaman menggunakantehnik simple random sampling.Uji Regresi Logistik menunjukkan bahwa peran pendampingan berobatulang ke puskesmas oleh PMO dari anggota keluarga memberikan pengaruhterbesar terhadap kepatuhan pengobatan penderita Tb (25,238; p-value 0,000)apabila dikontrol dengan tingkat pengetahuan PMO yang baik (7,341; p-value0,003) dan atau kedekatan hubungan kekeluargaan PMO dengan penderita Tb(11,203; p-value 0,029). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasanpengobatan penderita Tb di Indonesia maka direkomendasikan reformulasikebijakan pengendalian Tb terkait kriteria pemilihan PMO yang berasal darianggota keluarga.

---

ABSTRACTThe prevalence of Tuberculosis (Tb) disease in Indonesia is still very highwhen the country came in fifth largest number of incident cases of Tb in the world(WHO, 2010a) that one reason is lack of patient medication compliance of Tbaffect the threat of MDR-Tb and XDR-Tb. This behavior can be caused by theineffectiveness of a treatment observer role (PMO) in which most of hisappointment was directed to family members rather than healthcare workers.The study aims to determine the effect of a treatment observer role offamily members on patient medication compliance of Tb. The design of this studyinclude observational with cross sectional analytic study design involving 113PMO from family members of patients with Tb of the six community healthcenters in the city of Pariaman through simple random sampling technique.Logistic regression test showed that repeated treatment mentoring role tothe community health center by the PMO of the family members have the greatestinfluence on patient medication compliance Tb (25.238, p-value 0.000) whencontrolled by the level of knowledge of PMO (7.341, p-value 0.003) and or aclose familial relationship between the PMO with Tb patients (11.203, p-value0.029). In order to increase the effectiveness of the treatment of patients Tbcontrol in Indonesia then recommended reformulation of TB control policiesrelated to the selection criteria for the PMO which comes from a family member."