Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas KPP Pratama di Indonesia. 288 KPP Pratama digunakan sebagai sampel periode 2009-2012. KPP dibagi menjadi dua group KPP yang homogen berdasar analisis cluster. Input yang digunakan yaitu jumlah pegawai, biaya operasional dan jumlah wajib pajak. Penerimaan pajak dan laporan SPT digunakan sebagai output. Hasil DEA menunjukkan 11 KPP Pratama tetap efisien selama periode 2009-2012. Regresi tobit digunakan untuk mengkaji pengaruh input dan output terhadap skor efisiensi, hasilnya variabel output dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap skor efisiensi, sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan, jumlah pegawai hanya berpengaruh signifikan pada group 1 namun tidak berpengaruh signifikan pada group 2.

---

Data Envelopment Analysis (DEA) is used to measure productivity level of small taxpayer offices in Indonesia. Using 288 tax offices as a sample during period 2009-2012. Tax offices grouped into two homogen groups using cluster analysis. Input used in the analysis are number of tax employee, operational cost and number of taxpayers. Tax income and number of tax returns are used as outputs. DEA results show 11 tax offices remain efficient during 2009-2012. Tobit regression is used to determine the effect of the input and output to the efficiency score, the results show that output variables and number of taxpayers as a determinant factors, while operational cost not a determinant factor. Number of employee is a determinant factor in group 1 but not in group 2."

"Salah satu kebijakan modernisasi Ditjen Pajak tahun 2002 adalah memberikan pelayanan prima dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Account Representative (AR). Skripsi ini membahas evaluasi fungsi AR sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam meningkatkan peran AR. Evaluasi ini ditinjau dengan enam indikator evaluasi implementasi Dunn, kepatuhan, pelayanan, dan reformasi administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasinya fungsi AR belum memenuhi seluruh indikator Dunn, kecuali kecukupan dan ketepatan, serta pihak KPP Kemayoran telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran AR.

---

One of DGT's modernization policies in 2002 is giving service and control taxpayers by Account Representative (AR). This research discusses about the evaluation of AR's functions as the efforts in increasing taxpayer compliance and the identification of all the efforts which have been done to increase the AR's roles. This evaluation is reviewed by six Dunn's evaluation implementation indicators, compliance, service, and tax administration reform. This is a descriptive quantitative research with literature study and field research with indepth interview as data collection technique. The results are AR functions have not fulfilled the Dunn evaluation indicators, except adequacy and appropriateness, then Kemayoran STO has done some efforts to increase the AR roles."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"Belum banyak riset yang menganalisis kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek dari perspektif pengetahuan dan kesadaran pajak dimana sanksi pajak sebagai moderator dengan mix method. Di sisi lain, sektor farmasi masuk sebagai industri strategis nasional dan dalam era pandemi Covid-19 tercatat terdampak positif. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP pelaku usaha tersebut dengan sanksi pajak sebagai moderator dan ini mengacu pada model behavioural economics. Dengan jumlah populasi 5.227 unit pada tahun 2019 (Kemenkes, 2020), sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor apotek di wilayah Jabodetabek, yang dengan rumus Slovin didapat jumlah sampel 98,12 (dibulatkan 100) dengan teknik convenience sampling. Kriteria inklusi dari sampel adalah apotek dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 milyar per tahun serta bentuk usaha perseorangan di wilayah Jabodetabek. Dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, moderated regression analysis, uji signifikansi (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi, hasilnya menunjukkan; (1) Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien determinasi sebesar 62,8%; dan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek di Jabodetabek berada dalam tingkat yang baik; (2) Sanksi pajak mempunyai pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan pengetahuan dan kepatuhan pajak; (3) Demikian juga, sanksi pajak memiliki pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak terkait model peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM secara sektoral (apotek) untuk melakukan rethinking atas perilaku perpajakan pelaku UMKM sektoral yang heterogen dan melakukan segmentasi melalui identifikasi dan pemahaman perilaku Wajib Pajak OP UMKM berdasarkan sektor usaha atau tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajaknya, serta melakukan reorientasi paradigma kepatuhan pajak menjadi lebih deference approach atau non-deterrence kepada kelompok UMKM sektoral dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang baik untuk mendukung efektivitas strategi compliance risk management yang dijalankan.

---

There has not been much research that analyzes the compliance of individual taxpayers of MSMEs in the pharmacy sector from the perspective of knowledge and tax awareness where tax sanctions act as a moderator with a mix method. On the other hand, the pharmaceutical sector is included as a national strategic industry and in the era of the Covid-19 pandemic, it was recorded to be positively affected. Therefore, this study aims to analyze the effect of tax knowledge and awareness either partially or jointly on the compliance of individual taxpayers of the pharmacy business owners with tax sanctions as a moderator and this refers to the behavioral economics model. With a population of 5,227 units in 2019 (Ministry of Health, 2020), the sample in this study were MSMEs in the sector of pharmacies in the Jabodetabek area, which with the Slovin formula obtained a sample size of 98.12 (rounded up to 100) using the convenience sampling technique. The inclusion criteria of the sample were pharmacies with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion per year as well as a sole proprietorship within the Jabodetabek area. By using descriptive analysis, multiple linear regression, moderated regression analysis, significance test (t test and F test) and coefficient of determination test, the results show; (1) Knowledge and awareness of tax have a significant effect either partially or jointly on tax compliance, with a coefficient of determination of 62.8%; and that knowledge, awareness, sanctions and tax compliance of individual taxpayers of MSMEs in the sector of the pharmacy in Jabodetabek are at a good level; (2) Tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax knowledge and tax compliance; (3) Likewise, tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax awareness and compliance. This research can be input for tax authorities related to the model for increasing compliance of Individual Taxpayers of MSME by sector (pharmacies) to rethink the taxation behavior of heterogeneous sectoral MSME actors and perform segmentation through identification and understanding of the Taxpayers behavior based on the business sector or level of knowledge, awareness and tax compliance as well as reorienting the tax compliance paradigm into a more deference approach or non-deterrence to sectoral MSME groups with a good level of tax knowledge and awareness to support the effectiveness of the compliance risk management strategy being implemente"

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005 meluncurkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dan real time berbasiskan Internet yang disebut e-filing. Dalam perjalanannya hingga saat ini e-filing kurang populer dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah sistem e-fiing dapat diterima oleh Wajib Pajak dan bagaimana perilaku penerimaannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance (Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Faktor-faktor lain seperti persepsi kemampuan mengontrol, persepsi resiko, pengalaman menggunakan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-filing. Mayoritas responden menyatakan bahwa e-filing dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan real time.

---

Online and real time internet base tax returns, it is called e-filing, have been launched since 2005 by Indonesia Directorate General of Taxes in order to improve quality of services to taxpayers. On it`s journey until present, e-filing is unpopular seen from the amount of it`s users. This research has main aims that are to analyze whether e-filing can be accepted by Indonesian taxpayers and to know how behavior Intentions to use e-filing and what factors can influence its. Structural Equation Modelling variance base (partial least square) with SmartPLS software version 2.0 has been used in this research.

The result shows that perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, voluntariness of using and subjective norm are factors can influence taxpayers behavior intentions in using e-filing. Other factors such as perceived behavioral control, perceived risk, experience of using e-filing and gender do not influence to behavioral intentions in using e-filing. Most of respondents are able to use and easily accept e-filing as online and real time system of tax return."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besaran pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto. Penelitian dilakukan terhadap 220 responden di wilayah Kota Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Model dan Teori yang digunakan adalah Theory Of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Kendali perilaku tidak berpengaruh secara signifikan, karena masih ada kesulitan dalam pelaporan dan memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan neto serta Wajib Pajak masih merasa kurang mampu untuk memberlakukan perilaku tersebut.

---

The Objective of this research is to determine the influence and how large the influence of attitudes, subjective norms and behavioral control on the intention of individual moslem taxpayer to use zakah as net income deduction. This research has 220 respondents (purposive sampling) in the city of Bekasi. The Respondents are taxpayer in Small Tax Office (STO) North Bekasi and South Bekasi. Data analysis was performed by Structural Equation Modeling base on Theory of Planned Behavior. The results of the research shows that there is a positive and significant influences of attitude toward of behavior and Subjective norm towards Moslem individual taxpayer intention to use zakah as a net income deduction. Perceived Behavioral Control does not have influencesignificantly,because there are still difficulties in reporting and obtaining information about the zakah as a net income deduction and the Taxpayers still feel less able to enforce this behavior."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan pengujian kewajaran utang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegitan usaha di bidang infrastruktur, serta ditinjaunya pengecualian Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang infrastruktur dari pengujian debt-to-equity ratio melalui asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data dengan cara wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, metode debt-to-equity ratio bukan lah satu- satunya pendekatan yang digunakan dalam menguji kewajaran utang yang dimiliki Wajib Pajak yang melakukan kegiatan infrastruktur. Akan tetapi, meskipun demikian, ketiadaan definisi maupun kriteria Wajib Pajak sektor infrastruktur menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis are made to analyze on how to do comparability analysis on loan that performed by Infrastructure company, and also to analyze the excluding of taxpayer that engaged in infrastructur section from debt-to-equity test by law’s certainty principle. This research was performed by qualitatife method and collect data through doing deepth interview and also study of literature. Results of the research shows that practically, debt-to-equity ratio is not the only method that used in doing comparability analysis on loan that performed by infrastructure company. However, the lack of infrastructure’s criteria and definition caused the lack of law certainty."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang terdapat pada KPP Pratama, yang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun. Evaluasi kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertujuan untuk menganalisis kinerja dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian murni, tujuan penelitian deskriptif, dan dimensi waktu cross-sectional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, library research (studi kepustakaan), dan pengamatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan adalah kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sudah cukup baik. Hambatan terbesar adalah jumlah SDM yang belum mencukupi. Untuk mengatasinya dapat dilakukan penambahan jumlah personil.

---

The act to extend the scope of Individual Taxpayers has been done by Tax Extension Unit which has been a part of the Small Taxpayer office (STO) and operating for nearly ten years. Performance evaluation has the purpose to analyze the performance and to identify the hurdle faced by Tax Extension Unit. This research use quantitative approach. The research is classified as descriptive and cross-sectional research. Data collection method used in the research are interviews, library research, and observation. The research shows that the performance of Tax Extension Unit has already been fairly well, and the biggest hurdle which being faced by the Unit is the number of human resources which has not yet been adequate. Adding the personnel quantity up can be done to solve the problem."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat dampak dari penerapan kebijakan Tindakan Pengamanan/ Safeguard terhadap tingkat effisiensi/produktivitas perusahaan yang dilindungi. Tujuan dari instrument Tindakan Pengamanan/ Safeguard sesuai agreement di WTO adalah untuk memberikan kesempatan bagi industri yang mengalami kerugian untuk dapat mengadakan penyesuaian struktural dan perbaikan kinerja. Tingkat produktivitas perusahaan akan diukur melalui Total Faktor Produktivity TFP . Penelitian ini juga melihat dampak dari faktor heterogenitas produktivitas perusahaan yang mengakibatkan adanya dugaan bahwa kebijakan proteksi dapat direspon berbeda-beda berdasarkan initial productivity suatu perusahaan dalam satu industry. Struktur data berupa unbalanced data panel menggunakan unit analisis pada level perusahaan yang berasal dari surat pemberitahuan tahunan SPT Pajak dari DJP. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan secara empiris, ditemukan bukti yang signifikan untuk berkesimpulan bahwa kebijakan proteksi sementara safeguard memberikan pengaruh positif terhadap tingkat produktivitas perusahaan TFP . Dengan melihat pengaruh heterogenitas perusahaan, ditemukan bukti untuk mendukung argument bahwa pada titik tertentu, perusahaan frontier justru mengalami penurunan produktivitas sedangkan untuk perusahaan ldquo;laggard rdquo; memperoleh manfaat peningkatan produktivitas dari implementasi kebijakan proteksi sementara tersebut

---

ABSTRACTThis study will look at the impact of implementation of the Safeguard policy on the Efficiency productivity level of the protected industries. Purpose of safeguard policy according to WTO agreement are to give opportunity for domestic producer under such conditions as to cause or threaten serious injury shall be free to the extent a necessary structural adjustment and improvement performance. The Efficiency Productivity level of protected industries measured by Total Factor Produktivity TFP . This study also consider factor of firm rsquo s heterogenity that allegedly trade policy affects firms differently depending on their initial productivity. The Structure of the data used is unbalanced data panel with unit analysis the firm level. Data obtained from Directorate General of Taxes DGT rsquo s Database that generated from annual tax return of Taxpayer. The result of this study show that empirically, we find significant evidence to conclude that safeguard policy have positive impact on the produktivity level TFP of the protected firms. The result also considering the factor of firm rsquo s heterogenity in estimation model provide evidence to support argument that frontier firm which is the firm with the highest TFP in their industry receive aweaker the impact of protection at certain level might reduce productivity rather than ldquo laggard rdquo firm that receive positive impact in productivity from implementing temporary protection policy."