"Penelitian ini merupakan studi mengenai TVRI masa Orde baru yang diarahkan pada peran TVRI dalam pendidikan politik rakyat dengan menganalisis penayangan pidato kampanye Pemilu masa orde baru melalui TVRI.
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari naskah pidato kampanye Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang ditayangkan di TVRI, Undang-Undang tentang Pemilu, Arsip Surat Keputusan - Surat Keputusan baik yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri-Menteri maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan kampanye melalui TVRI, wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait, informasi dari surat kabar, buku-buku, dan sumbersumber lain, Baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Iangkah-langkah penelitian historis,, yakni melalui pengumpulan sumber (heuristik), kemudian data yang telah terkumpul melaui proses kritik, selanjutnya penulis melakukan interpretasi dan terakhir menyajikan uraian deskriptif (historiografi).
Media massa (termasuk didalamnya TVRI) umumnya berfungsi sebagai medium hiburan, medium penerangan, medium promosi dan medium pendidikan, termasuk pendidikan politik. Idealnya, melalui TVRI masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang politik, baik melalui pemberitaan maupun acara-acara yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada masa Orde baru TVRI tidak menunjukkan fungsinya dalam pendidikan politik, Hal ini disebabkan karena Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pers otoritarian. Dalam system ini Pemerintah dengan kekuasaannya dapat membuat aturan kultural yang ketat dengan cara melarang opini yang tidak sejalan dengan negara, media massa harus dibawah kontrol negara. Pemerintah Orde Baru telah mengorganisir TVRI untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah, serta menjadikan TVRI menjadi abdi negara.
Peran TVRI sebagai pendukung dan abdi negara ditampilkan dengan jelas pada pemilu Orde Baru, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, diantaranya dengan dibuatnya aturan yang membatasi pidato kampanye Pemilu di TVRI dalam bentuk waktu yang relatif singkat dan adanya sensor dari Pemerintah.
Kemenagan Golkar sebagai Partai pemerintah sebenarnya telah dapat diperkirakan, namun manjadikan TVRI sebagai alat propaganda Pemerintah untuk mempertahankan status quo adalah harga yang harus dibayar mahal. Munculnya sikap tidak percaya dari OPP nonGolkar dan masyarakat terhadap TVRI dari Pemerintah adalah buktinya.
The aim of this research is to study the role of TVRI in the Orde Baru periode aimed to the role of TVRI on the people of political education by analyzing the presentation of the public election speech campaign during Orde Baru period on TVRI.
The data collected was the manuscript of the campaign speech of the organization of public election participants presented on TVRI, the public election regulations, the file of the decrees, the decrees either issued by President and minister or the government regulation related to the campaign policy on TVRI, the involved figures interview, the newspaper information, the related literatures and other primary or secondary sources.
The research employed a descriptive historical design. The data was collected, and it was critized, interpreted and presented in the descriptive design (historiography).
Mass media (including TVRI) generally functions as a medium of entertainment, information, promotion and education, including the education on politics. Ideally, TVRI can present the comprehension of politic through either news report or program. It can explain the government's right and obligation to people in the nation and country life.
The result of the research shows that in the Orde Baru period, TVRI didn't show its function on political education. This caused the Orde Baru government applied the otoritarian press system. In this, the government with its power could apply a strick cultural law to forbid the irrelevant opinion with the government, mass media had to be controlled by the government, the Orde Baru government had organized TVRI to support and apply the goverment policy and made TVRI a servant of the state.
The role of TVRI as a supporter and servant of the state was clearly presented in the Orde Baru public election, such as public election in 1971, 1977, 19S2, 1987, 1992 and 1997. In addition, the government made regulation to limit the public election campaign speech on TVRI with the limited time and sensor from the goverment party could be predicted, but it made TVRI a government propaganda device to hold back the status quo wich must be expensively paid. It arose the unbelievable attitude from the organization of public election participants, not Golkar and people to TVRI and government."
