Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On September 2013, The Government of Indonesia (represented by The Ministry of State-Owned Enterprise) as the Controlling Shareholder of 4 (four) Indonesian State-Owned Banks, which are; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk had formed a Holding Function named KKB-BUMN (State-Owned Banks Policy Committee) to comply with Bank Indonesia Regulation No. 14/24/PBI/2012 concerning The Single Presence Policy in Indonesian Banks (The 2012 Single Presence Policy), nonetheless, in 2014, the Financial Services Authority and The Government suddenly had a change of plan and direction to Consolidate the 4 (four) State-Owned Banks under their control instead.Based on the aforementioned occurrence, this research is going to analyse the on-going discussion of State-Owned Banks Consolidation option proposed by The Financial Services Authority (OJK) and The Ministry of State-Owned Enterprise based on the perspective of The 2012 Single Presence Policy. Firstly, this research will compare and contrast the substantial legal aspects of the option of Consolidation and Holding Function in its applicability to Indonesian State-Owned Banks by evaluating the result of legal status and legal procedure required by each option, the legal implications and consequences generated by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, the scale of synergy produced by the option of Consolidation as opposed to Holding Function, as well as the provision of incentives provided for the option of Consolidation.In addition to that, this research will also analyse and evaluate the applicability of Single Presence Policy towards the Government of Indonesia throughout the course of Indonesian Banking history, from firstly enacted 2006 SPP, The 2012 SPP, as well as the treatment given to State-Owned Banks in The Bank Mandiri Merger Case back in 1999.This research will draw a conclusion on how the option of Consolidation weigh with the option of Holding Function as ownership structure adjustments offered by The 2012 Single Presence Policy by listing down the benefits and disadvantages generated by each option along with several findings on the applicability of The Single Presence Policy to Indonesian State-Owned Banks throughout the course of history in Indonesia?s Banking Industry; by doing so, this research aims to obtain insights on how the Single Presence Policy affect the Government of Indonesia as the Controlling Shareholders of more than one Indonesian State-Owned Banks, to obtain a profound legal study regarding the ownership structure adjustments of Consolidation as opposed to Holding Function, and to raise legal awareness on how complying with the Single Presence Policy through both Consolidation and Holding Function may set aside other rights and obligations determined by law.

---

Pada bulan September 2013, Pemerintah Indonesia (yang diwakili oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara) sebagai Pemegang Saham Pengendali dari 4 (empat) Bank BUMN Indonesia yakni; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah membentuk Fungsi Holding bernama KKBBUMN (Komite Kebijakan Bank BUMN) untuk menaati Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 mengenai Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, namun demikian, di tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara sebaliknya kemudian menginisiasikan pergantian rencana dan arah untuk mengkonsolidasikan keempat Bank BUMN Indonesia tersebut.Berdasarkan kejadian diatas, penelitian ini akan menganalisa rencana Konsolidasi Bank-Bank BUMN Indonesia yang diajukan oleh OJK dan Kementerian BUMN yang melalui perspektif Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia tahun 2012. Pertama-tama, penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek hukum substansiil dari pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dalam penerapannya terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia dengan mengevaluasi hasil kedudukan hukum dan prosedur hukum yang dipersyaratkan dalam masing-masing pilihan, implikasi dan konsekuensi hukum yang dihasilkan, skala sinergi yang ditimbulkan, serta insentif yang disediakan untuk masing-masing pilihan.Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa dan mengevaluasi penerapan Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sepanjang jalannya sejarah perbankan Indonesia, dimulai dari pertama kali berlakunya Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006, Kepemilikan Tunggal tahun 2012, dan juga perlakuan yang diberikan kepada Bank-Bank BUMN dalam Merger Bank Mandiri di tahun 1999 yang silam.Penelitian ini akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana pilihan Konsolidasi ditimbang dengan pilihan Fungsi Holding dengan mengidentifikasikan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh masing-masih pilihan berikut dengan penemuan-penemuan mengenai penerapan Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia terhadap Bank-Bank BUMN Indonesia seiring berjalannya sejarah perbankan Indonesia; dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mengenai dampak Kepemilikan Tunggal terhadap Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank BUMN Indonesia, mendalami studi hukum mengenai penyesuaian pemenuhan ketentuan kepemilikan tunggal Konsolidasi melalui perbandingannya terhadap Fungsi Holding, serta meningkatkan kesadaran hukum mengenai bagaimana pemenuhan Kepemilikan Tunggal melalui pilihan Konsolidasi dan Fungsi Holding dapat mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang telah ditentukan oleh hukum."

"Skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai sebuah upaya untuk memperkuat sistem permodalan bank. Sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada tahun 2006 sampai pada penyempurnaannya pada tahun 2012, bank-bank BUMN belum melakukan konsolidasi sebagaimana yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan tiga opsi untuk memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu dengan merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, atau membentuk fungsi holding. Penelitian ini membahas kepemilikan saham Pemerintah atas keempat bank BUMN yang belum memenuhi ketentuan kepemilikan tunggal dan masing-masing opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan guna memenuhi ketentuan dalam PBI No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

---

This research is a normative juridicial scientific work which refers to positive law or written norm laws. The background of this research is single presence policy which is issued by Bank Indonesia as an effort to strengthening the bank rsquo s capital system. Since the regulation been issued, State Own Banks have not consolidated as stipulated by Bank Indonesia. Bank Indonesia Regulation give 3 options to fulfilled the policy which are, merger or consolidation, establish Bank Holding Company, or through Holding Function. This research examines government rsquo s share on 4 state own banks which have not fulfill single ownership policy and each options which have been given by Bank Indonesia to be applied in order to fulfilled the provision in PBI No. 14 24 PBI 2012 regarding Single Ownership on Indonesia Banking."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Diawali dengan analisis yuridis setiap opsi yang ditawarkan oleh Single Presence Policy yang terdiri dari Merger atau Konsolidasi, pembentukan Bank Holding Company dan pembentukan Fungsi Holding jika diterapkan pada Bank-bank BUMN. Kemudian akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan Fungsi Holding sebagai opsi yang telah dipilih oleh pemerintah untuk menerapkan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN.Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian dari dua sisi berbeda yakni dari sisi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali yang diwajibkan memilih dan melaksanakan salah satu opsi dan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator yang mempunyai tujuan khusus bagi Perbankan secara keseluruhan sehingga Bank-bank BUMN tidak dikecualikan dalam kebijakan ini. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN mendapatkan banyak kendala seperti dari sisi persaingan usaha dan anggaran dana. Disetiap opsi yang ditawarkan memiliki hambatan, sehingga pada akhirnya dinilai bahwa pembentukan Fungsi Holding merupakan opsi yang paling sesuai dengan keadaan Bank-bank BUMN di Indonesia saat ini karena beberapa hal seperti tidak membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak melanggar ketentuan persaingan usaha. Perkembangan pembentukan Fungsi Holding ternyata tidak berjalan lancar karena sampai saat ini komite yang dibentuk belum berjalan secara efektif. Berdasarkan keadaan tersebut maka pengawasan untuk Fungsi Holding tersebutpun belum pernah dilakukan.

---

The writter tries to analize about the implementation of Single Presence Policy for State-owned Banks. this Thesis is started from judicary analysis on all option of Single Presence Policy which consist of Merger or Consolidation, Bank Holding Company, and Holding Function if it implemented to State-owned Bank. Then the thesis inform about the progress of establishment the Holding Function as the option which was selected by the Government for Single Presence Policy.

The Writter tries to see every aspect of the research from two different points of view which are from The Ministry of State-Owned Enterprises in Indonesia and from Indonesia Financial Services Authority (OJK) as the banking regulator that has spesific purpose for whole Banking sector in Indonesia. Then OJK create no exeption for State-owned bank to implement this oblogation. The writter use analysis descrption method.

The result of this thesis shows that the implementation of Single Presence Policy for State-owned bank has several obstacles. Every option has their own constraint but at the end, the option to establish the Holding function was considered as the appropiate option to be implemented for state-owned bank. The Progress of establishment the Holding Function have not been running well since it was formed inside The Ministry of State-Owned Enterprises because until this thesis written, the committe made by The Ministry has not effectively operated. Then the supervision for the Holding Function also has not been conducted."

"Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi pesatnya pertumbuhan bank di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997, yang juga disebut sebagai Single Presence Policy, yang sekarang diatur dalam POJK No. 39 / POJK.03 / 2017. Peraturan tersebut menetapkan bahwa satu pihak hanya dapat mengendalikan pemegang saham di satu bank, untuk melakukannya, dapat dilakukan dengan 3 opsi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu merger dan / atau konsolidasi, pembentukan Perusahaan Induk Bank, dan Fungsi Induk. Untuk bank-bank BUMN, pemerintah Indonesia berencana untuk mendirikan Bank Holding Company melawan empat bank negara, yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Nasional. Tesis ini akan menjelaskan dan menganalisis implementasi Kebijakan Kepemilikan Tunggal bersama dengan implikasi positif dan negatif dari pembentukan Perusahaan Induk bank-bank BUMN, dengan penunjukan PT Danareksa sebagai perusahaan induk. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif analitis, dengan mengkaji bahan pustaka sebagai data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan informan. Dalam pembentukan Perusahaan Induk Bank, akan ada implikasi positif dan negatif, termasuk hukum persaingan usaha, kemampuan bisnis, holding operasional, dan hak istimewa BUMN. Direkomendasikan kepada regulator untuk melengkapi dan mensinkronkan UU BUMN baru dengan UU Anti Monopoli yang baru agar tidak saling bertentangan, dan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meninjau kembali rencana pendirian Bank Holding Company untuk meminimalkan munculnya aspek negatif termasuk risiko yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

---

Bank Indonesia has issued a policy to address the rapid growth of banks in Indonesia since the 1997 economic crisis, which is also called as the Single Presence Policy, which is now regulated under POJK No. 39 / POJK.03 / 2017. The regulations stipulate that one party can only be the controlling shareholder in one bank, to do so, it can be done with 3 options provided by the Financial Services Authority, namely mergers and / or consolidations, formation of a Bank Holding Company, and Holding Function. For state-owned banks, the Indonesian government plans to establish a Bank Holding Company against the four states banks, which is Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, and the National Savings Bank.

This thesis will explain and analyze the implementation of the Single Ownership Policy along with the positive and negative implications of the formation of the Holding Company of state-owned banks, with the appointment of PT Danareksa as the holding company. This research is normative legal research, and is descriptive analytical, by reviewing library materials as secondary data supported by interviews with informants. In the formation of the Bank Holding Company, there will be positive and negative implications, including business competition law, business abilities, operational holding, and the privileges of BUMN.

It is recommended to regulators to complete and synchronize the new BUMN Law with the new Anti-Monopoly Law so as not to contradict each other, and to the Ministry of Finance and Ministry of BUMN to review the plan to establish Bank Holding Company to minimize the emergence of negative aspects including risks that will have animpact in the Indonesian economy."

"Perubahan aturan single presence policy telah memberikan opsi baru bagi pemerintah selaku pemegang saham pengendali bank BUMN dalam mematuhi aturan kepemilikan tunggal tersebut. tujuan dari peneletian ini adalah untuk meneliti perubahan peraturan single presence policy tersebut bagi bank BUMN di Indonesia serta meneliti opsi terbaik bagi bank BUMN dalam melaksanakan aturan single presence policy tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari perubahan kebijakan single presence policy ini telah memberikan opsi baru berupa fungsi holding menggantikan opsi divestasi saham pada aturan single presence policy sebelumnya, dari perubahan tersebut, bank BUMN dalam rangka melaksanakan kebijakan single presence policy tersebut, Opsi bank holding company dinilai lebih baik mengingat fokus usaha dari bank-bank BUMN yang berbeda. Dalam mencapai efisiensi bank dan demi mematuhi aturan single presence policy, maka Opsi terbaik bagi bank BUMN dari segi akibat hukum adalah bank holding company dimana bank BUMN tidak perlu bergabung menjadi satu perusahaan sehingga penerapan opsi tersebut sebaiknya dilaksanakan secepat mungkin apalagi kita sedang dihadapkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN dimana perbankan yang kuat dan efisien sangat dibutuhkan.

---

Change the rules of the single presence policy has provided a new option for the government as the controlling shareholder of state banks in the sole possession abide by the rules. this research purpose is to examine the changes in the rules of the single presence policy for state-owned banks in Indonesia and researching the best options for state-owned banks in implementing the single presence policy rules using normative juridical research.

Change of single presence policy change has provided new options in the form of a holding function replaces divestiture option on the single presence policy rules previously, of the amendment, the state bank in order to carry out the policy of the single presence policy, the bank holding company options considered better considering the focus of business from state-owned banks are different.

In achieving the efficiency of banks and to comply with the rules of the single presence policy, then the best option for the state bank in terms of legal consequences is a bank holding company in which state owned banks do not need to be merged into one company so that the application of these options should be implemented as soon as possible especially we are faced with economic society ASEAN where a strong and efficient banking is needed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank yang melakukan merger terkait kebijakan kepemilikan tunggal dengan uji beda dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank yang dilihat dari sisi keuntungan/pengembalian terhadap asset yang diproksikan dengan ROA dengan metode regresi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank-bank yang merger karena kebijakan kepemilikan tunggal yang di keluarkan Bank Indonesia tahun 2006. Periode yang diambil dari pengamatan ini adalah empat tahun sebelum merger dan empat tahun sesudah merger. Untuk uji beda, metode yang digunakan adalah uji dua sampel berpasangan periode sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan alat uji Paired Samples T-Test untuk variabel yang datanya berditribusi normal, dan alat uji Two Related Sample Wilxocon untuk variabel yang datanya tidak berdistribusi secara normal. Dengan variable 1 Rasio Pemodalan CAR, 2 Rasio Likuiditas LDR, 3 Rasio Pengembalian terhadap Aset ROA, 3 Rasio Pengembalian terhadap ekuitas ROE, 5 Rasio Pendapatan Bunga Bersih NIM, 6 Rasio Biaya Manajemen BOPO dan 7 Rasio Resiko Kredit NPL. Untuk uji regresi, metode yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Ramadan, Kilani dan Kaddumi 2011 Mili, Trimeche 2014 dengan menggunakan variable spesifik bank, spesifik industri dan makroekonomi dan tambahan 1 variabel dummy yang menjelaskan sebelum dan sesudah merger. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sebelum dan sesudah merger untuk ROA ada 4 bank yang menurun dan 1 bank meningkat secara signifikan, untuk ROE ada 1 bank yang meningkat dan 2 bank menurun signifikan, untuk CAR ada 4 bank yang menurun dan 1 bank meningkat signifikan, untuk LDR ada 5 bank yang naik signifikan, untuk NPL ada 5 bank yang menurun signifikan dan 2 bank meningkat signifikan, untuk NIM 3 bank menurun signifikan dan untuk BOPO ada 1 bank meningkat dan 1 bank menurun signifikan. Sedangkan hasil yang mempengaruhi ROA secara signifikan berdasarkan hasil regresi adalah merger, modal CAR, deposit rasio LDR biaya operasional BOPO dengan faktor lain konstan. Sedangkan hasil regresi yang mempengaruhi CAR secara signifikan adalah variabel merger dan ROA.

---

This research aims to know the comparative financial performance of banks that do a single ownership policy related to the merger with different test and analyze the factors that affect the performance of the banks seen from the advantages reversion against the asset diproksikan with ROA with regression method. The sample used in this study is the ratio of the banks financial merger since a policy of sole proprietorship issued Bank Indonesia in 2006. The period of observation is taken from the four years before the merger and four years after the merger. For a different test, the methods used are two assay sample pair the period before and after the merger by using the tool test Paired Samples T Test for a data variable berditribusi is normal, and a test of Two Related Sample Wilxocon to a variable whose data is not Gaussian, normally. With variable 1 ratio of the Pemodalan CAR, 2 Liquidity Ratio LDR, 3 the ratio of returns against assets ROA, 3 the ratio of returns against equity ROE, 5 the ratio of the net interest income NIM, 6 the Management Fee Ratio BOPO and 7 Credit Risk Ratio NPL. For regression test, the method used is the same one used by Ramadan, Kilani and Kaddumi 2011 Mili, Trimeche 2014 using the variable specific bank, specific industry and macroeconomic and an additional 1 dummy variables that explain the before and after the merger. Research results show that, before and after the merger to ROA there are 4 banks are declining and the bank significantly increased 1, to ROE is no 1 bank which rose and 2 banks decreased significantly, to CAR there are 4 banks are declining and the bank increased significantly, to LDR have 5 bank rose significantly, to the NPL exists 5 banks decreased significantly and 2 banks increased significantly, to the bank 39 s decreasing 3 significant NIM and for bank 1 BOPO increased and decreased significantly the bank 1. While the results affect the ROA is significantly based on the results of the regression is the merger, capital CAR, the deposit ratio LDR operating expenses BOPO and other factors constant. While the regression results that affect the CAR significantly is variable mergers and ROA."

" ABSTRAK Kepemilikan asing bank dalam Industri Perbankan Indonesia diperbolehkan mencapai 99 dari seluruh saham yang diterbitkan oleh bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun, hal tersebut telah menjadi subyek diskusi oleh pemerintah, dikarenakan persentase tersebut akan diturunkan dan pemerintah akan menentukan jumlah persentase yang baru yang akan menyesuaikan dengan kepentingan para pemegan kepetingan. Metode penelitian yang digunakan demi menulis skripsi ini adalah penilitian normative dengan menggunakan data sekunder seperti penilitian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, buku, dan interview. Pada akhirnya kepemilikan asing bank diatur oleh hukum internasional dan juga hukum domestik. Dari segi international, asing diperbolehkan memiliki sampai dengan 49 saham bank umum, hal ini didasarkan Indonesia Schedule of Specific Commitments, namun berdasarkan peraturan perundang-undang Indonesia, diperbolehkan hingga 99 . Dengan adanya perbedaan, maka dari itu Indonesia memiliki keluangan untuk mengatur persentase yang sesuai. Dengan hal tersebut, di waktu yang akan mendatang, pemerintah harus melakukan grandfathering investor asing yang sudah ada sebelum adanya revisi dan pemerintah harus menyatakan kembali bahwa regime baru tidak berlaku surut.

---

ABSTRACT

The current situation under the Indonesian Banking Industry with regards to foreign ownership is that under Government Regulation No. 29 Year 1999 concerning the Purchase of Indonesian Commercial Bank Shares, a foreign can own either directly or through a stock exchange 99 of an Indonesian Commercial Bank. However this has been brought up for a discussion given that the government would like to reduce such percentage, and finding a suitable yet arbitrary number to accommodate the relevant stakeholders will be the crux of this paper. This method of research will be done through a normative research utilizing the uses of secondary data such as the study of prevailing laws, books, and interviews. The paper will end stipulating that the governance of foreign ownership has been governed both internationally and domestically. Internationally, the foreigners are allowed to own 49 based on the Indonesia Schedule Specific of Commitments, but in domestically Indonesia allows 99 . It is within that Indonesia, in its future, has a regulatory flexibility to set the percentage. Thus it is recommended that the government grandfather rsquo s the existing investors and reiterate that any future revisions shall not apply retroactively."