Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Dalam kerangka demokrasi perwakilan, partai politik di Indonesia selalu berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Pada beberapa kasus, partai politik juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mencapai tujuannya tersebut, termasuk diantaranya melakukan tindak pidana. Hukum pidana Indonesia telah mengatur pemidanaan partai politik, sebagai subjek hukum korporasi, atas tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi pemidanaan tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat pemikiran pemidanaan korporasi lebih didasarkan pada pemidanaan korporasi perdata yang berbeda karakteristik dengan partai politik yang merupakan korporasi publik., Within the framework of representative democracy, political parties in Indonesia are always trying to gain and maintain power on behalf of the aspirations of the people who they represent. In some cases, political parties also commit acts which are in conflict with the law to achieve their goals, including but not limited to commit a criminal offense. Indonesian criminal law has stipulated the punishment for a political party, as a corporation, for a criminal offense comitted by them. However, the punishment needs to be further reviewed since the idea of corporate punishment is solely based on the criminalization of civil corporations that have different characteristics from a political party which constitues a public corporation.]"

"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut meliputi aspek materiel maupun aspek formil sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Mekanisme pengujian mengacu pada adagium hukum bahwa ketentuan yang memiliki derajat lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah (lex superiori derogat legi inferiori), sehingga dalam perkembangan ke depan Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tercantum nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila masih diakui sebagai citahukum (Rechtsidee) bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia."

"Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan prosedur pembentukan tidak sesuai UUD NRI Tahun 1945 atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mendasari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah untuk membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membuat norma yang berakibat pada terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran. Kendati perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun hal tersebut diperlukan untuk memastikan UUD NRI Tahun 1945 tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini akan menjelaskan 2 (dua) pokok bahasan. Pertama, sebab terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan memberikan makna tekstual (textual meaning) terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui pemaknaan yang berbeda dari makna asli (original meaning) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, secara materiil terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang disebabkan adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menganggap kalimat konstitusi tidak jelas atau tidak memberikan jalan keluar. Kedua, akibat hukum perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) terjadi perubahan makna tekstual terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berakibat pada terjadinya perubahan implementasi ketentuan UUD NRI Tahun 1945; dan (ii) wewenang MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 tidak menjadi hilang setalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Sebab, wewenang MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak akan hilang sepanjang tidak dihapus dari UUD NRI Tahun 1945.

---

The judicial review of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) is an authority given to the Constitutional Court by the UUD NRI Tahun 1945. The legal consequences of reviewing a law that is inconsistent with the constitution are further specified in Article 56 and Article 57 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, namely that they do not have binding legal force. A law is declared to have no binding legal force because its formulation is not in accordance with the UUD NRI Tahun 1945 or the contents of paragraphs, articles and/or parts of the procedural law are contrary to the UUD NRI Tahun 1945. Based on the provisions of Article 56 and Article 57 of the Law It can be understood that the essence of the Constitutional Court's authority in reviewing laws is to abolish norms that are contrary to the UUD NRI Tahun 1945. However, in several of its decisions, the Constitutional Court not only annuls norms, but also makes norms that result in fatal in the occurrence of amendments to the UUD NRI Tahun 1945 through monitoring. Although the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 through the stipulation of the Constitutional Court was not specified in the UUD NRI Tahun 1945, this was necessary to ensure that the UUD NRI Tahun 1945 remained in accordance with the needs and developments of the state administration. By using normative juridical research methods, this thesis will explain 2 (two) main topics. First, the reason for the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 through the interpretation of the Constitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court interprets the constitution in judicial review by giving a textual meaning to the UUD NRI Tahun 1945 through a different meaning from the original meaning of the UUD NRI Tahun 1945. Thus, materially there was a change in the UUD NRI Tahun 1945 due to the interpretation of the Constitutional Court which considered the sentence of the constitution to be unclear or did not provide a way out. Second, the legal consequences of changing the UUD NRI Tahun 1945 through the interpretation of the Constitutional Court. The results showed that: (i) there was a change in the textual meaning of the UUD NRI Tahun 1945 which resulted in a change in the implementation of the provisions of the UUD NRI Tahun 1945; and (ii) the MPR’s authority to amend the UUD NRI Tahun 1945 was not lost after the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 was through the interpretation of the Constitutional Court. This is because the MPR’s authority to amend the UUD NRI Tahun 1945 is an attribution authority originating from the UUD NRI Tahun 1945, so it will not be lost as long as it is not removed from the UUD NRI Tahun 1945"

"ABSTRAKSejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Anas Urbaningrum dan aksi politiknya. Padahal Anas Urbaningrum dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran, gagasan, dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia. Anas Urbaningrum adalah salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide atau gagasan demokrasi. Selain itu ia juga dikenal sebagai pemimpin organisasi, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Tentu menjadi pertanyaan, sebagai pemimpin, apakah Anas Urbaningrum menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi meritokrasi yang di anutnya dengan aksi politik yang dilakukannya.Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian yang bertujuan menyikap informasi yang terperinci tentang gejala politik tertentu. Dalam penelitian ini gejala politik yang dimaksud adalah konsistensi pemikiran dan aksi yang dilakukan tokoh yang diteliti. Unit analisanya adalah individu, yakni Anas Urbaningrum. Sifat penelitian ini ada deskriptif-analitis. Walau unsur subyektifitas peneliti tak mungkin dihilangkan sepenuhnya, sebuah deskripsi adalah representasi obyektif dari fenomena yang diteliti. Analisa dan interprestasi data menjadi unsur penting dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni pengamatan tak langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diteliti. Generalisasi dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi sebagai instrument pengukurnya.Pemikiran Anas Urbaningrum tentang Demokrasi Meritokrasi mempunyai konsep cara berdemokrasi yang berbasiskan kapabilitas, kualitas, dan integritas disetiap individu. Untuk membangun budaya demokrasi yang adil dan produktif, Demokrasi harus berdampingan dengan Meritokrasi. Dengan sudut pandang nilai-nilai demokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum sebagai pemimpin organisasi, ia konsistensi tehadap pemikirannya. Anas Urbaningrum telah mengaplikasikan pemikirannya kedalam organisasi yang ia pimpin, bahkan sebelum ia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ia sudah menunjukkan konsistensi pemikirannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan gagasannya yaitu demokrasi meritokrasi

---

ABSTRACTSo far, no studies that specifically discusses Anas Urbaningrum democratic thought and political action. Though Anas Urbaningrum known as one of the productive issued thoughts, ideas and views on democracy and democratization in Indonesia. Therefore, researching on it would be beneficial to enrich the discourse of democracy in Indonesia. Anas Urbaningrum is one of the public figures who have attention to the idea or the idea of ​​democracy. He was also known as the organization's leader, Anas Urbaningrum was elected Chairman of the Democratic Party 2010-2015. Sure to be a question, as a leader, whether Anas Urbaningrum show consistency between democratic thought meritocracy in anutnya with political action does.This type of research is a case study. Research aimed menyikap detailed information about a specific political phenomenon. In this study the political phenomenon in question is the consistency of thought and action taken by leaders studied. The analysis unit is the individual, namely Anas Urbaningrum. The nature of this research there is descriptive-analytic. Although the element of subjectivity researchers could not be eliminated completely, a description is an objective representation of the phenomenon. Analysis and interpretation of data becomes an important element in this study, data were collected in three ways, namely indirect observation, interview, and literature study. The data were analyzed by the method of inductive thinking, which is a process of reasoning from the particular to the general. The goal for the conclusion of the cases studied. Generalization carried out based on the values ​​of democracy as the measuring instrument.Thoughts on Democracy Meritocracy Anas Urbaningrum have a concept-based democratic way capability, quality, and integrity of each individual. To build a culture of democracy that is just and productive, democracy must coexist with the Meritocracy. With the viewpoint of democratic values, the results showed that Anas Urbaningrum as the leader of the organization, he thought tehadap consistency. Anas Urbaningrum, has applied his thinking into the organization he led, even before he became Chairman of the Democratic Party, he has shown consistency thoughts. This is done to realize his idea that democracy meritocracy"

"Tulisan ini menerangkan pola berpikir masyarakat yang terkendali oleh pihak lain tanpa sepengatahuan atau ijin dari pihak yang dikendalikan. Dengan mengambil contoh pemilihan umum, dijelaskan bahwa seseorang peserta pemilihan umum ketika pada saat mencoblos menjatuhkan pilihannya pada calon legislative (caleg) yang berbeda antara caleg menurut kata hatinya dengan calon menurut pikirannya yang dikendalikan oleh orang lain misalnya pimpinan organisasi yang tinggi. Pikiran dan kata hati sering "berdebat" dalam otak pemilih. Pimpinan yang menguasai atau mengendalikan pikiran sesorang berusaha memenangkan kemauannya dengan memperhatikan masalah-masalah besar yang besar serta memperhatikan pengalaman hidupnya sendiri. Dalam Pemilu itu yang menang adalah partai yang berhasil menyuarakan masalah-masalah besar itu dan yang tidak henti-hentinya mengulangi sampai orang yang "dikuliahi" itu yakin sendiri atas kebenarannya (by framing issues and controoling minds). Dalam proses meyakinkan orang-orang yang di-"brainwashed" langkah-langkah yang dilakukan harus mengikuti jalur persuasi koersif yang halus. "Coercive persuasion" ini dapat berujung pada risiko bahwa organisasi dibawa menyimpang dari tujuan semula yang murni. Inilah "cost" yang besar yang dihadapi pengikut-pengikut. Rakyat yang dalam hal ini pengikut sang pemimpin tertinggi yang dikultuskan tidak ada pilihan lain selain menerima konsekuensi mengikuti sang kultus dan menanggung beban. Salah satu contoh penyimpangan dari tujuan semula adalah kultus Adolf Hitler yang memimpin rakyatnya dari masa hancur lebur karena kalah perang, bangkit kembali menjadi negara Jerman dan jaya, sampai tiba pada masa menyimpang dari tujuan murni suci mengorbankan orang-orang Jahudi di negaranya."