Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112557 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ganis Syahputra R. Bustami
Pertanggungjawaban perusahaan angkutan atas perbuatan melawan hukum pegawai terhadap penumpang (Studi kasus: Herlina Julita Tampubolon melawan PT Blue Bird & Dany Sulistyono) = Liability of transportation company for illegal act done by the employee to passenger (Case study: Herlina Julita Tampubolon v PT Blue Bird & Dany Sulistyono)
"Taksi merupakan angkutan umum yang telah dikenal luas oleh masyarakat karena kenyamanan dan keamanannya. Namun, tidak semua proses pengangkutan Taksi berjalan dengan lancar. Pengemudi Taksi terkadang tidak dapat memenuhi kenyamanan, keamanan dan keselamatan Penumpang sebagai hak dari Penumpang berdasarkan Hukum Pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian.Untuk menuntut ganti rugi, dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Perusahaan Taksi sebagai pengangkut yang mempekerjakan Pengemudi dapat juga dimintakan pertanggungjawaban dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, salah satunya adanya PMH. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan pertanggungjawaban PT. Blue Bird walaupun terdapat kesulitan dalam pembuktian PMH Pengemudi PT. Blue Bird sebagai pengangkut dan untuk membuktikannya, perlu dikaitkan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam Hukum Pengangkutan.
Taxi is one of the public transportations which has been widely known by people because of its security and comfort. However, not every use of taxi could fulfill people’s expectation of such security and comfort. Sometimes, the taxi driver fails to give the best service to the passenger, so it can be resulted as a breach of passenger’s rights regarding their security, comfort and safety based on Transportation Law. In that condition, the passenger could ask for compensation resulted from such damage under Article 1365 of Indonesian Civil Code about illegal act or which also known as tort.
The taxi company who employs the driver can also be held liable for the driver’s mistakes, if all the elements required including the existence of tort are fulfilled. The case law which is used in this thesis, shows of how PT. Blue Bird could be held liable even though it was hard to prove so in the first place. Hence, in order to prove its liability, both parties’ obligations and rights based on Transportation Law have to be considered."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S57856
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juanita Tiffany Putri
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Karyawan (Studi Kasus PT. Antam Melawan Budi Said = Company Liability for Unlawful Acts Committed by Employees (Case Study of PT Antam Against Budi Said)
"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pertanggungjawaban pengganti atau dikenal dengan vicarious liability, yang diangkat dari kasus PT. Antam melawan Budi Said. Dalam kasus tersebut, meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh karyawan dari PT. Antam, namun PT. Antam tetap diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Budi Said. Bentuk penggantian tanggung jawab ini diterapkan kepada PT. Antam sebagai penjelmaan dari pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dari Putusan tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK dari PT. Antam melawan Budi Said yang dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan konsep vicarious liability. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya disparitas antar putusan hakim dikarenakan belum diaturnya terkait dengan bentuk pembatasan dari vicarious liability. Bahwa penerapan doktrin vicarious liability dalam pasal 1367 ayat (3) agar dapat mewujudkan kepastian hukum, seharusnya perlu dibatasi dengan pula memberikan bentuk - bentuk spesifik sebagai syarat dari pemenuhan pembatasan atas pertanggungjawaban pengganti sebagaimana tertuang dalam pasal 1367 ayat (5). Kekalahan PT.Antam dalam putusan MA No 554 PK/Pdt/2023 tidak menutup kemungkinan dilakukan upaya hukum kembali. Dimana sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2016, maka PT. Antam dapat melakukan upaya hukum kembali berupa peninjauan kembali kedua dengan syarat melampirkan putusan yang saling bertentangan.
The background to writing this thesis is the existence of vicarious liability, which is based on the case of PT. Antam against Budi Said. In this case, even though the unlawful act was committed by an employee of PT. Antam, but PT. Antam is still required to compensate for the losses suffered by Budi Said. This form of replacement of responsibility is applied to PT. Antam is an incarnation of article 1367 of the Civil Code. This writing uses a type of normative juridical research with a case approach from first level decisions, appeals, cassation, and PK from PT. Antam against Budi Said which was analyzed using the theory of legal certainty and the concept of vicarious liability. From the results of this research, it can be seen that there is disparity between judges' decisions because there is no regulation regarding the form of limitation of vicarious liability. That the application of the vicarious liability doctrine in article 1367 paragraph (3) in order to realize legal certainty, should need to be limited by also providing specific forms as a condition for fulfilling the limitations on vicarious liability as stated in article 1367 paragraph (5). PT Antam's defeat in Supreme Court decision No. 554 PK/Pdt/2023 does not rule out the possibility of taking legal action again. Where in accordance with SEMA No. 4 of 2016, PT. Antam can take legal action again in the form of judicial review II with the condition of attaching a conflicting decision."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Agnes Alfreda Agathia
Perbuatan melawan hukum dalam pemindahan hak atas saham perseroan terbatas tertutup (studi kasus putusan No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL ) = Unlawful act in transferring rights over non publicly listed limited liability company s shares case study decision No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
"[ ABSTRAK
Saham Perseroan Terbatas Tertutup merupakan benda yang dapat dipindahkan
kepemilikannya melalui perjanjian hibah dan/atau perjanjian jual beli.
Pemindahan hak atas saham melalui perjanjian ini harus tunduk pada persyaratan
dan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun
Anggaran Dasar Perseroan agar sah secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut
tidak terpenuhi maka pemindahan hak atas saham itu dapat dikatakan sebagai
sebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dapat ditemui dalam putusan No.
604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Dua permasalahan utama yang akan dibahas dalam
penulisan ini adalah bagaimana tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan
Terbatas Tertutup melalui perjanjian jual beli dan hibah serta bentuk perbuatan
melawan hukum yang terjadi dalam perkara di atas. Penulisan dalam skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian
kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini, pelanggaran unsur esensialia
dalam suatu perjanjian pemindahan hak atas saham merupakan sebuah perbuatan
melawan hukum. Oleh karena itu penting bagi para pihak untuk patuh serta
memahami ketentuan umum perjanjian dan juga tata cara pemindahan hak atas
saham yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
ABSTRACT Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws., Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.]"
Universitas Indonesia, 2016
S62739
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Wahyu Putri
Pertanggung jawaban bank atas perbuatan melawan hukum (PMH) berupa hilangnya barang milik nasabah atas dasar perjanjian sewa menyewa safe deposit box (SDB) = Bank liability of doing an illegal act which cause damage on losing clients items based on safe deposit box (SDB) ease agreement
"Perbuatan melawan hukum adalah suatu setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Skripsi ini membahas mengenai penerapan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Bank sehubungan dengan terjadinya pembobolan SDB milik Bank yang disewa oleh nasabah. Analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada kentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, sewa - menyewa, dan penitipan barang, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, khususnya mengatur mengatur mengenai SDB. Atas hal ini, penulis berpendapat bahwa Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada nasabah atas terjadinya pembobolan SDB milik Bank.
An Illegal Act is every actions by a party that against the law causing damage towards other party shall be oblige to compensate the damage towards other party. This Thesis is focusing on the implementation of an illegal Act that Bank has been done in connection with the burglary of SDB. The analysis of the illegal act in this thesis refers to Indonesian Civil Code, focusing on the article that regulate about tort, lease agreement, and deposits agreement, and Law Number 7 Year 1992 in Banking, focusing on the article that regulate about SDB. Therefore, authors consider that Bank has commited an illegal act causing damage towards the client in connection with the burglary of SDB."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54539
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauziah Syifa Purworini
Studi komparatif pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap perbuatan melawan hukum oleh jurnalis di Indonesia, Denmark, dan Malaysia = Comparative studies of corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist in Indonesia, Denmark and Malaysia
"Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap Indonesia, Denmark, dan Malaysia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum dalam dunia pers baik di Indonesia, Denmark, dan Malaysia.
Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan pers Indonesia dan Denmark menerapkan doktrin vicarious liability dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh jurnalis, sedangkan di Malaysia tidak menerapkan doktrin vicarious liability. Hal ini dikarenakan kegiatan pers di Malaysia diawasi dengan ketat oleh pemerintah, maka para jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah. Penyelesaian permasalahan pers di Indonesia dan Denmark dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, namun di Malaysia penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah.
Freedom of the press in Indonesia is guaranteed in Article 28 F Indonesia's Constitution 1945. Guarantee of freedom of the press also provide freedom for the journalist to do their job such as to seek, obtain, dan disseminate the information to the public. However, journalists often commit an offense of an unlawful act while doing their job. This thesis discusses the corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist comparing by the cases between Indonesia, Denmark, and Malaysia. Furthermore, this thesis discusses the dispute resolution of an unlawful act of the press in Indonesia, Denmark, and Malaysia.
The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that press company in Indonesia and Denmark apply the doctrine of vicarious liability in solving the problems done by journalists, while in Malaysia do not apply vicarious liability's doctrine. This is because the Malaysian press activites closely monitored by the government, the journalist who commited an unlawful act, or at least who is not in accordance with the Malaysian government's policies is sanctioned directly from the government. Solving problems of the press in Indonesia and Denmark can be resolved through the Press Council, but in Malaysia the government's settle the dispute."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eisya Lataruva
Pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan Leasing Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst) = The Liability of Leasing Finance Company For Unlawful Actions Conducted By Their Debt Collectors During The Collection of Overdue Credit (Case Study On Decision Number 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)
"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector-nya dalam proses penagihan kredit macet, dengan fokus pada studi kasus perkara No. 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan leasing memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik penagihan kredit macet yang dilakukan oleh debt collector-nya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector perusahaan pembiayaan leasing dalam melakukan penagihan yang disertai penarikan paksa objek perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perusahaan pembiayaan leasing dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan pembiayaan leasing terhadap praktik penagihan kredit macet, sehingga dapat melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak berkepentingan, termasuk otoritas pengawas, dalam memperkuat regulasi terkait debt collector dan pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan leasing terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agennya dalam proses penagihan kredit macet.
This paper analyzes the liability of a leasing finance company regarding the unlawful actions conducted by their debt collectors in the process of collecting overdue credit, with a focus on the case study on decision number 593/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. This paper employs doctrinal legal research. The results of this research indicate that leasing finance companies must ensure that the practices of collecting overdue credit by their debt collectors comply with the applicable legal provisions. In this case, there are indications that the debt collectors of the leasing finance company engaged in unlawful actions during the collection process, including the forced repossession of the financed objects. Therefore, this research examines various legal instruments that can be used to determine whether a leasing finance company can be held accountable for such unlawful actions. The expected outcome of this research is to contribute to the improvement of the supervision system and internal control of leasing finance companies over the practices of collecting overdue credit, thus protecting consumers' rights and maintaining compliance with applicable legal principles. Furthermore, this research is anticipated to serve as a reference for stakeholders, including regulatory authorities, to strengthen regulations related to debt collectors and the accountability of leasing financing companies for the unlawful actions conducted by their agents in the process of collecting overdue credit."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Jon Warif
Tanggung jawab perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya : studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012) = The Responsibility which charged to a limited liability company for unlawful act committed by its employees : supreme court ruling study number 2239 K/PID.SUS/2012)
"Tesis ini membahas mengenai bagaimana membebankan tanggung jawab hukum kepada suatu Perseroan Terbatas (PT) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan membahas pula putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012. Tesis yang menggunakan metode penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa suatu PT dapat dibebankan tanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan karyawannya dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Secara Tidak Langsung (Vicarious Liability). Selain itu, dalam Tesis ini dibahas pula secara mendalam mengenai kurang tepatnya putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 yang membebankan tanggung jawab kepada PT Asian Agri Group atas perbuatan karyawannya, dimana seharusnya ada mekanisme tersendiri untuk mengadili suatu badan usaha berbentu PT.
This thesis discusses about legal liability assessed to a limited liability company (PT) for unlawful act committed by its employees. In this thesis, examined about limitation of liability of a limited liability company against legal actions undertaken by both organs of the company or by its employees. This thesis uses the normative legal research methods which describes the imposition of liability to a limited liability in Indonesia with the use of the theory of liability for Unlawful Act indirectly (Vicarious Liability), In Thesis discussion, also equipped with an in depth study on the basis of consideration in the Supreme Court Supreme Court Ruling study number: 2239 K/PID.SUS/2012 imposes a responsibility to PT. Asian Agri Group for unlawful act committed by its employees where there should be a separate mechanism to prosecute a business entity such like limited liability company."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aspek pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum dalam perseroan terbatas.
"Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan
ekonomi yang berstatus badan hukum. Perseroan sebagai
kesatuan hukum, mempunyai kapasitas yuridis yang sama
dengan orang-perorangan, yaitu dapat melakukan perbuatan
hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, perseroan diwakili
oleh organ-organnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham,
Direksi dan Komisaris. Organ-organ tersebut bertindak untuk
kepentingan perseroan sesuai dengan kewenangannya yang
telah ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar perseroan.
Tindakan organ perseroan yang diluar kewenangannya (ultra
vires) tidak mengikat perseroan, melainkan menjadi tanggung
jawab pribadi organ yang bersangkutan. PT. Usaha Sandang
(Penggugat) mengadakan perikatan dengan PT. Dhaseng dan PT.
Interland (Tergugat I dan II), yang kemudian ternyata bahwa
perikatan tersebut dibuat oleh direksi kedua badan hukum
(Tergugat III) dengan melampaui batas kewenangannya. Dalam
hal ini Penggugat sebagai pihak ketiga yang beritikad baik
dapat mengemukakan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa
perikatan tersebut dibuat oleh Tergugat III dengan
melampaui kewenangannya, sehingga perikatan tersebut tetap
sah. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, Tergugat III harus
bertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehubungan dengan
perlindungan pihak ketiga, akan terasa lebih adil apabila
perikatan tersebut tetap mengikat perseroan, sehingga
perseroan dibebani kewajiban pemenuhan perikatan tersebut
beserta dengan ganti kerugiannya. Kemudian perseroan dapat
menagih hak regressnya terhadap direksi yang telah bersalah
atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Alternatif ini
diberikan dengan mengingat bahwa kekayaan perseroan lebih
likuid dibandingkan dengan kekayaan direksi."
[Universitas Indonesia, ], 2004
S23372
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rayhana S.
Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia dalam kecelakaan lalu lintas (Studi kasus Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psr) = Liability for the torts against personal injury and death caused by the traffic accidents (Study decision No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr)
"Skripsi ini membahas tiga hal utama: lingkup tanggung jawab perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, dan pengemudi dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, implikasi perjanjian pengalihan risiko yang membatasi tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pekerjanya dalam kecelakaan lalu lintas, dan analisis mengenai kesesuaian pertimbagan hakim dengan peraturan yang berlaku (studi kasus Putusan No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan, dan pengemudi bertanggung jawab secara tanggung gugat dalam kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) suatu perjanjian pengalihan risiko tidak dapat menghilangkan tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh pekerjanya menurut hukum Indonesia serta sistem hukum Common Law, (3) Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun belum mempertimbangkan seluruh permasalahan.
This thesis reviews about three main things: liability of public transport company, owner of the vehicle, and driver for traffic accidents in tort law, the implication of exemption clause aim to restrict the employer liability for the torts of his employee regarding traffic accidents, and analysis on the judge decision and its compliance with the prevailing regulation (study in decision No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) public transport company, owner of the vehicle, and driver are vicarious liable for damages in traffic accidents under the Indonesian Civil Code and Law Number 22 Year 2009 regarding Road Traffic, (2) an agreement aim to limit the risk can not release the employer liability in respect for the injury to a third party caused by the torts of his employee under the Indonesian Law and Common Law system, (3) Judge decision has shown the compliance with the prevailing regulation, even though has not yet consider all the issues."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58575
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mayang Dias Putri
Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022) = Analysis of Bank's Vicarious Liability for Tortius Act Conducted by Bank Employees That Causing Loss to Costumers (Case Study on Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022)
"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious liability, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yakni doktrin yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya. Bank sebagai pemberi kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pegawainya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai terhadap nasabahnya. Pada kasus tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi mengenai penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pada hasil penelitian tulisan ini, penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Farrahdhiba Jusuf selaku pegawai Tergugat dengan melihat hubungan hukum yang sah berupa hubungan kerja dan kesalahan Tergugat yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi yang menerima salah satu eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kurang pihak dengan tidak menarik pihak pegawai bank sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga melepaskan tanggung jawab bank sebagai majikan, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dalam putusan terkait.
This paper analyzes the application of the vicarious liability doctrine in Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022 concerning the liability of a bank for the wrongful acts of its employees that harm customers, as regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. The study is conducted using the doctrinal research method. Vicarious liability doctine, in civil law is regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. This doctrine stipulates that an employer is responsible for the wrongful acts committed by subordinates within the scope of their employment. Banks as employers who have a employment relationship with their employees can be held liable for the wrongful acts committed by its employees against customers. In the case of bank's liability in the decision of Supreme Court No. 2600 K/Pdt/2022, there are differences in the considerations of the Judges at the First Instance Decision compared to the Decision at the Appellate and Supreme Court regarding the application of Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. Based on the findings of this study, the author agrees with the considerations of the First Instance Panel of Judges, stating that the bank as the defendant in this case is responsible for the losses incurred by Farrahdhiba Jusuf as an employee of the bank, considering the valid employment relationship and the bank's negligence in having a poor management system. In contrast, the considerations of the Appellate and Supreme Court, which accepted one of the defendant's exceptions regarding the inadequacy of the plaintiff's claim by not involving the bank employee as a co-defendant in this case thereby absolving the bank from employer liability, indicate that the Panels of Judges did not apply Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code in the related judgment."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>