Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui status hukum pemain sepakbola di Indonesia, bentuk pengaturan apa yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan hukum macam apa yang berhak diterima pemain sepakbola disaat pemain terkena masalah dalam perjanjian kerjanya.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan status hukum pemain sepakbola, pengaturan yang mengatur pemain sepakbola, dan perlindungan macam apa yang berhak diterima berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI,dan juga peraturan Liga. Dilakukan juga analisis terhadap UU Ketenagakerjaan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa status hukum pemain sepakbola tidaklah termasuk dalam buruh, namun seorang pemain sepakbola. Bentuk pengaturan yang mengatur pemain sepakbola adalah Lex Sportiva, dan pemain sepakbola berhak mendapatkan perlindungan hukum dari PSSI dan penyelenggara liga berdasarkan peraturan yang ada. Dibutuhkan juga NDRC sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

---

This research is conducted to further obtain the legal status of football players in Indonesia, form of regulation regulate football players, and kind of legal protection deserved by football players when having issues with their employment agreement. This research is conducted with normative juridical method, which is a method that concerns with legal status of football players, regulation regarding football players, and legal protections deserved by football players according to the prevailing laws and regulations of sports world of football such as FIFA regulation, PSSI regulation, as well as rules of League. Further analysis of Labor Law and National Sports System Law is also conducted in order to achieve comprehensive understanding of this research. The result of this research indicates that legal status of football players are not categorized as labor, but as a football player (professional). The form of regulation that regulate football player is Lex Sportiva. Furthermore, football players deserve a legal protection from PSSI and League Organizer in accordance with the prevailing law and regulation. The existence of National Dispute Resolution Center (NDRC) as an effective dispute resolution institution is also necessarily required."

"Sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Perkembangan sepakbola sebagai suatu industri utamanya terjadi di Eropa khususnya Inggris. Banyaknya penggemar sepakbola menyebabkan adanya komersialisasi dalam sektor-sektor penunjang sepakbola. Dengan perputaran uang yang besar, maka tidak heran ada pemain sepakbola yang mempunyai pendapatan yang besar. Jumlah penggemar sepakbola di Indonesia juga besar. Cukup banyaknya penggemar sepakbola di Indonesia menimbulkan minat bagi orang-orang untuk menjadikan sepakbola sebagai mata pencaharian. Namun demikian, industri sepakbola di Indonesia tidak semaju di Eropa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus gaji pemain sepakbola yang tidak terbayarkan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah status hukum dari seorang pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola di Indonesia?  2. Apakah implikasi hukum dari status hukum pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa pemain sepakbola merupakan tenaga kerja/buruh. Dan implikasi dari status tersebut adalah klub sebagai pemberi kerja harus memperhatikan hukum perburuhan dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan pemain sepakbola.

Football is the most popular sport in the world.

---

The development of football as an industry mainly occurs in Europe, especially England. The large number of football fans has led to commercialization in the supporting sectors of football. With a big turnaround, it`s no wonder there are football players who have a large income. The number of football fans in Indonesia is also large. Quite a number of football fans in Indonesia have created interest for people to make football a livelihood. However, the football industry in Indonesia is not as advanced as in Europe. This can be seen from the many cases of football player salaries that are not paid well. Based on this, the authors propose the subject matter, namely: 1. What is the legal status of a foreign football player in a work agreement with a football club in Indonesia 2. What are the legal implications of the legal status of a foreign football player in work agreement with a football club? The form of this research is normative juridical with descriptive research typology. In the end the writer got the conclusion that football players were labor/laborers. And the implication of this status is that the club as the employer must pay attention to labor law in the employment agreement made with football players."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam online ilegal, upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Online ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran pinjaman Online ilegal di Indonesia, perlindungan hukum debitur melibatkan data pribadi (undang-undang), serta upaya preventif dan represif dari pemerintah. Pada dasarnya, kontrak elektronik atau digital ialah perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sarana yang berbeda, khususnya sistem elektronik. Dengan mempergunakan metode penelitian doktriner, sumber data diperoleh dari data sekunder. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berdampak pada sahnya perjanjian pinjam meminjam online. Perjanjian online dengan demikian sah apabila dianggap sah karena diatur di KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Akan tetapi, Perjanjian melalui pinjaman online Ilegal tidak sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional. Hal itu disebabkan pinjaman online Ilegal banyak melanggar peraturan hukum nasional seperti melakukan pemerasan sesuai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar UU ITE serta perlindungan konsumen. Pemerintah telah melakukan edukasi literasi keuangan, sosialisasi hukum, dan analisis data pinjaman online ilegal. Tindakan represif termasuk larangan, penyelidikan, identifikasi situs berbahaya, rekomendasi tindakan, dan bantuan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian.

---

This article analyze the validity of illegal online lending and borrowing agreements, legal protection efforts for debtors who use illegal online loan applications and the government's efforts to eradicate the distribution of illegal online loans in Indonesia, legal protection of debtors involving personal data (law), as well as efforts preventive and repressive measures from the government. Basically, electronic or digital contracts are agreements between parties made through different means, especially electronic systems. By using doctrinal research methods, data sources are obtained from secondary data. Article 1320 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement, which has an impact on the validity of online lending and borrowing agreements. Online agreements are therefore valid if they are inline with the Civil Code, specifically Articles 1320 and 1338 of the Civil Code which regulate agreements. However, agreements via illegal online loans are invalid according to contract law and national law. This is because illegal online loans often violate national legal regulations, such as committing extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code (KUHP) and violating the ITE Law and consumer protection. The government has carried out financial literacy education, legal outreach, and data analysis of illegal online loans. Repressive measures include prohibitions, investigations, identification of dangerous sites, recommendations for action, and legal assistance for debtors who experience losses."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dan Inggris; dan 2) perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data primer berupa wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang asuransi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi, BPKN, LPKSM dan BPSK, kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning, kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan asuransi memberhentikan perjanjian keagenan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, BPSK, dan pengadilan umum, serta pemberian sanksi kepada agen asuransi; sedangkan di Inggris, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi dan FOS, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi FOS, arbitrase, dan county courts; 2) Perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah adalah tidak adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning di Inggris, tidak ada penyelesaian sengketa berupa arbitrase atau konsiliasi FOS, tidak ada penindaklanjutan dari FCA, serta tidak ada mekanisme pemberian sanksi kepada agen asuransi secara eksplisit di Inggris. Selanjutnya, saran dari Penulis adalah dibuatnya pengaturan perudangan mengenai masa tunggu yang wajib dilalui agen asuransi setelah pindah ke perusahaan asuransi yang baru.

---

This thesis discusses the problems of 1) legal protection for policyholders against act of Twisting and Churning in Indonesia and the UK; and 2) comparison of legal protection for policyholders against acts of Twisting and Churning in Indonesia and the UK. The research method used is normative juridical with the use of primary data in the form of interviews with parties experienced in the field of insurance, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done qualitatively. The results of this study are 1) in Indonesia, the form of legal protection against Twisting and Churning actions is by providing responsibility for compensation of losses to insurance companies, the right to make complaints to insurance companies, BPKN, LPKSM and BPSK, the obligation of insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning actions, OJK's authority to order insurance companies to terminate agency agreements, dispute resolution through LAPS SJK, BPSK, and general courts, as well as sanctions against insurance agents; while in the UK, the form of legal protection against Twisting and Churning is to provide liability for compensation to the insurance company, the right to complain to the insurance company and the FOS, as well as dispute resolution through FOS mediation, arbitration, and county courts; 2) The comparison between Indonesia and the UK regarding legal protection for policyholders against Twisting and Churning is that there is no obligation for insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning in the UK, there is no dispute resolution in the form of FOS arbitration or FOS conciliation, no follow-up from the FCA, and there is no mechanism for sanctioning insurance agents explicitly in the UK. Furthermore, the author's suggestion is to make a regulation regarding the waiting period that must be passed by insurance agents after moving to a new insurance company."

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."

"Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders."

"Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang-barang itu disita pun tidak dapat mengahapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan baik berupa praperadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan maupun upaya keberatan terhadap putusan perampasan.

---

Implementation Efforts in the form of forced confiscation of goods suspected of a crime related cause a variety of potential harm to the parties that the goods / assets used as evidence in judicial proceedings . Potential losses incurred due to loss of control over property rights attached to the items seized for evidentiary purposes in court. Confiscation of goods as a means of proving that a court ruling which legally binding status will be determined either returns to the initial owner of the thing seized or even decided to deprived as indemnification of state efforts, the reason is the result of a criminal offense and additional penalties for convicted. Seizure and confiscation of goods is very likely to put third parties of good will suffer a loss due to a period of relatively long proceedings to obtain a legally binding decision, especially if it is decided to capture. While the return of goods to the initial owner of the goods - the goods seized were not able to erase losses suffered by the parties concerned because of the decrease in the value of the goods and the potential return on investment that should be avoided , while the legal provisions regarding the protection of assets belonging to third parties of good will are not clearly and strictly regulate how the remedy can be done either in the form of pretrial against forceful measures and efforts made objections against the decision of deprivation."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang lisensi hak siar pertandingan sepak bola terhadap aksi yang dilakukan oleh penyedia layanan streaming gratis melalui internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak siar yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming gratis melalui internet, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang lisensi hak siar dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet.

---

This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the football games broadcasting rights holders towards broadcasting rights infringement conducted by internet based free streaming service sites. The problems under this study are the legal aspects of form of broadcasting rights infringement by free streaming service sites , what kind of legal protection that can be obtained for the football games broadcasting rights holders and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi pembeli dalam kontrak akuisisi saham perusahaan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (?PKP2B?) terkait dengan beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 4 Tahun 2009") yang memiliki dampak signifikan bagi kegiatan usaha perusahaan kontraktor PKP2B. Pembeli (acquiror) yang berencana melakukan transaksi akuisisi saham perusahaan kontraktor PKPB sejak tahap uji tuntas, perundingan, perancangan sampai dengan pelaksanaan kontrak akuisisi saham wajib memperhatikan dan merefleksikan pengaturan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 besertaperaturan pelaksananya selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang mengatur khusus tentang akuisisi saham dalam kontrak akuisisi saham tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

This study focuses on legal protection to the buyer (acquiror) in a shares acquisition contract of a company holding Coal Contract of Work ("CCOW") in relation to some new provisions under the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining (?Law No. 4 Year 2009?) which have significant impacts to the business of the CCOW company. The buyer (acquiror) who intends to acquire a CCOW company from the stage of due diligence, negotiation, drafting, up until the implementation of the share acquisition contract shall consider and reflect the new provisions under the Law No. 4 Year 2009 and its implementing regulations in addition to the Law No. 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Government Regulation No. 27 year 1998 regarding Merger, Consolidation, and Acquisition of Limited Liability Company in such shares acquisition contract. The approach of this study is juridical normative which focuses on the collected secondary data, such as legal material in relation to identified issues."