Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah menyusun solusi untuk mengatasi NPF pada BMT. Metode yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan prioritas NPF pada BMT adalah lemahnya kemampuan Account Officer BMT dalam analisa permohonan pembiayaan, lemahnya sistem pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengetahuan dan pengalaman wirausaha nasabah yg masih minim dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penataan pasar dan PKL. Prioritas solusinya adalah meningkatkan kompetensi Account Officer, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis rescheduling, reconditioning restructuring dan jaminan, melakukan pembinaan dan pelatihan wirausaha nasabah berbasis UMKM dan berkoordinasi dan kemitraan dengan program pengembangan UMKM Pemerintah Daerah. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah menerapkan sistem manajemen operasional BMT yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas SDM pada BMT, memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah BMT, dan menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder terkait.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to develop a solution to overcome the NPF in BMT. The method used is the Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the priority issues on the BMT NPF is weak ability BMT Accounts Officer in the analysis of the financing application, lack of settlement and settlement system of financing problems, knowledge and entrepreneurial experience of customers who still minimal and Local Government policy in terms of structuring the market and street vendors. Priority solution is to increase the competence of Accounts Officer, perform settlement based financing problems rescheduling, reconditioning restructuring and guarantees, conduct training and entrepreneurship training-based small and medium business customers and coordination and partnership with small and medium enterprise development programs with local governments. While the strategy is a priority is to implement the operational management system BMT effective and efficient, improve the quality of human resources in the BMT, to provide optimum service to customers BMT, and cooperation with all relevant stakeholders."

"Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan mikro syariah didirikan untukmenyalurkan pembiayaan syariah dengan akad qardhul hasan kepada sektor usahamikro dan ultra mikro. Sumber dana Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur yangdisalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSMU) dengan akad hibah bi syartin. Sebagai LKMS yang beriorientasipada sosial, institusi ini juga harus memiliki upaya untuk tetap beroperasi sehinggadiperlukan manajerial Bank Wakaf Mikro yang optimal agar dapat menjalankan fungsisosial dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah, solusi, danstrategi utama dalam manajerial Bank Wakaf Mikro di Tanara, Serang. Penelitian inimenggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dengan pengumpulan datapenelitian smelalui in-depth interview dan kuesioner kepada para ahli lembagakeuangan mikro syariah. Lima kriteria yang diteliti pada aspek masalah dan solusiadalah Sumber Daya Manusia, Teknikal, Public Awareness, Legalitas dan Strategis.Penelitian dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk mendapatkan penilaian padamasing-masing elemen masalah dan solusi. Hasil penelitian menemukan bahwapermasalahan utama dalam mengoptimalkan manajerial Bank Wakaf Mikro adalahlemahnya legalitas, prirotitas kedua ada belum adanya standarisasi pengelola, danprioritas ketiga adalah lemahnya perencanaan strategis. Prioritas utama solusinyaadalah penguatan legalitas, prioritas kedua yaitu penguatan standar kompetensi padaBWM. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah penguatan hukum.

---

Micro Waqf Bank as an Islamic microfinance institution was established to channelIslamic financing with the qardhul hasan contract to the micro and ultra micro- businesssector. The source of funds for the Micro Waqf Bank came from donors channeledthrough the National Amil Zakat Institution of the Bangun Sejahtera Mitra Umat(LAZNAS BSMU) with a bi syartin contract. As a socially-oriented MFI, thisinstitution must also have an effort to continue to operate so that it needs optimalmanagerial of the Micro Waqf Bank in order to carry out social functions properly.This study aims to analyze the main problems, solutions, and strategies in themanagerial of the Micro Waqf Bank in Tanara, Serang. This study uses the AnalyticNetwork Process (ANP) method by collecting research data through in-depthinterviews and questionnaires to experts of Islamic microfinance institutions. The fivecriteria examined in the aspects of problems and solutions are human resources,Technical, Public Awareness, Legality, and Strategic. The study was conducted byfilling out the questionnaire to get an assessment of each element of the problem andthe solution. The results of the study found that the main problem in optimizing themanagerial of the Micro Waqf Bank was weak legality, second priority was the lack ofstandardization of managers, and the third priority was weak strategic planning. Themain priority of the solution is strengthening legality; the second priority isstrengthening the competency standards at BWM. Whereas the priority strategy is legalstrengthening."

"Bank umum syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, namun sampai dengan saat ini market share perbankan syariah di Indonesia belum mencapai 5%, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, Bank Indonesia dilanjutkan dalam Peraturan OJK (POJK) mengatur kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti. Bank Indonesia membagi perbankan menjadi 4 (empat) kategori buku bank, dimana setiap kategori bank memiliki cakupan produk dan aktivitas yang berbeda. Berdasarkan kategori tersebut, semakin tinggi buku bank, semakin besar modal inti yang dimiliki dan semakin luas cakupan produk dan aktivitas yang dilakukan. Hingga tahun 2014, bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank masih berada pada kategori buku 1 dan buku 2. Dengan demikian, perlu dikaji dan dianalisa lebih mendalam mengenai ketahanan bank umum syariah yang terdapat dikategori buku 1 dan buku 2 dengan menggunakan model Altman Z score dan analisa industri perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bank umum syariah buku 1 tidak lebih rentan dari bank umum syariah buku 2 dikarenakan memiliki nilai Z score yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi modal inti belum tentu dapat menambah ketahanan bank. Hal yang mempengaruhi ketahanan bank adalah kualitas penyaluran pembiayaan dan efisiensi atas kegiatan usaha bank umum syariah. Dengan demikian, semakin besar size bank, diperlukan monitoring yang semakin ketat.

---

Islamic banks started to operate in Indonesia in 1992, but until now their market share still can not reach 5%, despite the fact that Indonesia is a country with a Moslim majority population. In order to strengthen the resilience and competitiveness of the banking industry, Bank Indonesia and then continued by OJK in its Regulations (POJK), regulates banking business activities and expansion of branch network based on bank's core capital (namely BUKU). Bank Indonesia (and now OJK) divided banks into four buku (1 into 4), The higher the buku, the greater the core capital and broader ranges of products and activities undertaken. Until 2014, Islamic banks in Indonesia amounting to 12 banks were still in the category of BUKU 1 and 2. As such, it needs to have intensive study and analysis on the resilience of Islamic banks categorized in BUKU 1 and 2 by using a model of Altman Z Score Score and industrial analysis of the islamic banking industry. This study finds that BUKU 1 is not more susceptible than BUKU 2 because of its higher score of Z value. This shows that the higher core capital may not necessarily increases the resilience of banks. Things that affect the resilience of banks are the efficient of quality of finance portfolio and the business activities of Islamic banks. Thus, the larger the size of banks may require more stringent monitoring."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan investasi perbankan pada sukuk IILM dengan menghitung indeks preferensi perbankan. Keputusan investasi dilihat dari beberapa faktor diantaranya struktur sukuk IILM, mata uang yang digunakan dalam transaksi sukuk IILM, tenor sukuk IILM, akad yang digunakan dalam transaksi sukuk IILM, marketabilitas sukuk IILM, dan rating sukuk IILM. Tujuan penelitian selanjutnya adalah merekomendasikan fitur yang dapat menarik minat perbankan pada sukuk IILM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung indeks keputusan investasi perbankan pada sukuk IILM. Hasil penelitian ini adalah indeks keseluruhan keputusan investasi perbankan masuk dalam kategori tinggi. Ketika indeks keputusan investasi menunjukkan indeks yang tinggi namun sampai saat ini perbankan belum berinvestasi pada sukuk IILM. Hal ini dikarenakan diperlukannya edukasi dan sosialisasi yang mendalam kepada perbankan terkait sukuk IILM, dan pemberian informasi yang berkala sehingga perbankan bisa mendapat informasi terbaru mengenai sukuk IILM. Faktor lain yang membuat perbankan belum berinvestasi pada sukuk IILM adalah kebijakan internal perbankan. Rekomendasi untuk sukuk IILM yang pertama terkait penunjukan primary dealer, lembaga IILM diharapkan menunjuk primary dealer yang bertempat di Indonesia, agar memudahkan transaksi jual dan beli sukuk IILM. Selanjutnya dalam pemilihan tenor sukuk IILM diharapkan bisa memiliki beberapa pilihan tenor agar bisa memenuhi kebutuhan perbankan. Selanjutnya pemberian rating diharapkan bukan hanya pada sukuk IILM saja tetapi lembaga IILM juga distandardisasi agar menjadi lembaga yang lebih terpercaya sehingga bisa menambah investor.

---

This study aim to analyze the investment decision of banks and measure their investment preferences in IILM sukuk with IILM sukuk preference index. The investment decision is investigated from several factors, such as the structure of IILM sukuk, the currency used in the transaction IILM sukuk, tenors of IILM sukuk, covenants used in the transaction, marketability of IILM sukuk and IILM sukuk rating. The thesis also attempts to inform the features that can attract banks to invest in IILM sukuk. This research use quantitative methods to calculate the index of banking investment decision on IILM sukuk.

The results of this research is the index of banking investment decisions in the high category. The index investment decisions show a high index but until now, banks have not invested in IILM sukuk. This is because the need for in depth education and socialization to banks related to IILM sukuk, and providing periodic information are very important so the banks can get the latest information about IILM sukuk. Another factor that restrict banks investment in sukuk IILM is internal bank policies. Until now, banks still manage their funds by using investment instruments issued by the state, or domestic sukuk.

Recommendations for sukuk related IILM first appointment of primary dealers, institutions are expected to appoint IILM primary dealers located in Indonesia, in order to facilitate buying and selling transactions IILM sukuk. Furthermore, in the selection IILM tenor sukuk is expected to have miraculous tenor selection in order to meet the needs of banks. Further provision of rating is expected not only to IILM sukuk but also standardized IILM institution in order to be more reliable institutions that could add to investors."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Penelitian ini menganalisis tentang preferensi pelaku pasar keuangan terhadap penggunaan instrumen Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo Surat Berharga Syariah Negara dan Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada treasury sembilan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 85,38% market share dari keseluruhan BUS/UUS. Kuesioner terdiri enam dimensi pengukuran, yaitu Likuiditas, Tenor, Pricing, Biaya/Imbalan, Sanksi dan Preferensi lain. Preferensi pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut termasuk rendah karena BUS/UUS relatif tidak memiliki kesulitan likuiditas, Tenor yang kurang variatif, Pricing dan biaya/imbalan yang kurang menarik. Fitur-fitur yang dapat ditambahkan agar instrumen tersebut lebih menarik adalah variasi Tenor, Pricing dan biaya/imbalan. Tesis ini merekomendasikan kepada regulator keuangan syariah (BI/Kementerian Keuangan) untuk mempertimbangkan fitur-fitur tersebut sehingga meningkatkan minat pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut.

---

This research analyzes the preference of Islamic money market players to use instruments of Bank Indonesia Islamic Repo certificate, government sukuk Repo and Reverse Repo of the government sukuk. This is being analyzed since their preferences are quite low. Technically, data and information are collected through questioners to nine Islamic commercial banks (BUS)/Islamic banking windows (UUS) treasuries representing 85,38% of the total Islamic banking market shares. The questioners contain six dimensions, namely liquidity, maturity term, pricing, cost/yield, penalty and other preferences. The preferences of islamic money market players to use those instruments are low because BUS/UUS relatively do not have liquidity problems, maturity term, pricing and cost/yield is quite limited. However, there are some features that can be included to increase the preferences, which are variaties of maturity terms, pricing and cost/yield. Then, the thesis recommends the Islamic finance regulators (BI/Ministry of Finance) to consider those features in order to increase the preferences of Islamic money market players to use those instruments."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah. "

"Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh faktor internal (Capital Adequancy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Pertumbuhan Pembiayaan dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing) dan Makro Ekonomi (Inflasi dan Kurs Rupiah Terhadap Dolar) terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data gabungan bank umum syariah dan unit usaha syariah dari statistik perbankan syariah dan indicator moneter yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode Januari 2010 sampai April 2014.Hasil analisis data dengan menggunakan metode ECM (Error Correction Model) menyebutkan bahwa dalam jangka panjang Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing, Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing, Inflasi berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing dan Kurs Rupiah Terhadap Dolar berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Profit Loss Sharing berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia.

---

The purpose of this research is to obtain evidence of whether the internal factors (Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Growth Funding and Allocation Ratio Against Murabahah Financing on Profit Loss Sharing) and Macro Economics (Inflation and Rupiah Against Dollar) the influence of macroeconomics (inflation and rupiah against dollar) on non performing financing islamic bank in Indonesia. The research obtained from combining islamic bank data, islamic businnes units stats of syariah bank and monetary indicators which published by bank of Indonesia during January 2010 to April 2014.From the analysis, the hipothesis by using ECM (Error Corection Model) results that the term of leght financing to deposit ratio, ratio allocation against Murabahah financing on profit loss sharing, inflation and rupiah against dollar effect the non performig financing islamic bank in Indonesia. Meanwhile, in the short term the financing to deposit ratio, ratio allocation against Murabahah financing on profit loss sharing, non performing financing was influencig on Islamic bank in Indonesia."

"Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate, dan jumlah kantor pelayanan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) BMT Ta’awun. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda, dengan menggunakan data sekunder dan laporan bulanan periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan memberikan pengaruh terhadap DPK BMT Ta’awun, sebesar 69,4% terhadap DPK Tabungan dengan hubungan yang kuat, sebesar 21,3% terhadap DPK Total dengan hubungan yang lemah. Secara parsial, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap seluruh DPK, BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap DPK Tabungan, dan jumlah kantor pelayanan berpengaruh positif terhadap DPK Tabungan dan DPK Total.

---

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a microfinance institution that operates in accordance with Islamic principles. This study aimed to analyze the effects of inflation, BI rate, and the number of offices to the Third Party Fund (TPF) of Ta'awun BMT. The analysis used is multiple regressions, using secondary data and monthly report period 2007 to 2013. The results showed that all variables simultaneously giving effect to TPF of BMT Ta'awun, at 69.4% of the TPF Savings with strong relationship, amounting to 21.3% of the total third party funds with a weak relationship. Partially, inflation does not significantly influence to all TPF, BI rate have significant negative effect to TPF Savings, and the number of offices have positive effect to TPF Savings and TPF Total."