Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dilatarbelakangi oleh ketersingkiran pasar tradisional disebabkan persaingan yang tidak seimbang (unequal) dengan pasar modern. Oleh karena itu, disertasi ini berusaha menemukan formulasi hukum yang tepat untuk menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia. Untuk menemukan formulasi hukum tersebut, lebih dahulu penulis memaparkan konsep pasar, menempatkan posisi dan peran negara dalam menjamin keberadaan pasar tradisional serta memaparkan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta (statute approach) dan sejarah (historical approach) serta mengemukakan hasilnya secara deskriptif-sistematis.Studi ini mengajukan paradigma bahwa pasar bukan hanya sebagai institusi binis tetapi juga insitusi ibadah dan sosial yang meniscayakan sikap kejujuran, saling menghormati, saling bertanggungjawab serta kebersamaan dalam kekeluargaan sebagaimana perintah al-Quran dan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Paradigma pasar demikian menghendaki pengaturan tempat, penentuan harga, kerjasama antar pelaku usaha, efisiensi dan semua hal yang menyangkut pasar juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial antar pelaku usaha. Studi ini mengajukan penjelasan teoretik yang disebut dengan zariah legal movement dan peran negara sadd wa fath terhadap pasar untuk memperjelas peran peran negara terhadap pasar.Terdapat tujuh preskriptif hukum dalam menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia, yakni (1) mengoptimalkan konsep kepemilikan pasar sebagai bentuk kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah) untuk mencegah (sadd) monopoli pasar oleh pasar besar. (2) mengoptimalkan regulasi kerjasama antara pasar tradisional dan pasar modern (jam`u zariah), pola kerjasama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). (3). Penguatan konsep dan regulasi perlindungan pasar tradisional yang meliputi perlindungan hukum, penguatan infrastruktur, intervensi harga jual pasar modern, larangan membuat promosi penjualan dengan harga lebih murah dari harga di pasar tradisional, penguatan regulasi lokasi, jarak serta penempatan lokasi pasar modern di daerah pinggiran (surbun) serta penguatan diferensiasi produk dan pengaturan regulasi waralaba untuk menjaga keberadaan pasar tradisional. (4). Optimalisasi konsep dan pengaturan pemberdayaan pasar tradisional dengan merevitalisasi fasilitas dan manajemen pengelolaan secara profesional dengan pemberian pelatihan yang berkelanjutan dan penguatan pemberdayaan pasar dengan pembentukan BUMN khusus. (5). Penguatan konsep dan regulasi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang meliputi penguatan ontologis Hukum Persaingan Usaha Indonesia seyogyanya berdasarkan filosofi sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan persaudaraan dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang menghendaki keseimbangan ekonomi antara usaha kecil, menengah dan besar. Penguatan regulasi yang melindungi usaha kecil dapat dimuat UU No. 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan klausula yang berorientasi terhadap perlindungan usaha kecil. (6). Penguatan dan konsep regulasi sistem pasokan barang berdasarkan asas keadilan dan distribusi dengan melakukan klasifikasi pasar sesuai dengan mata rantai produk dari produsen ke pasar ritel disertai dengan fungsi dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya yang bertujuan mencegah (sadd) pelaku usaha melakukan permainan harga dan praktik monopoli. (7). Optimalisasi konsep dan pengaturan sanksi dan penegakan hukum seyogyanya bersifat tegas, dan memberikan efek jera serta optimalisasi kontrol sosial. Penguatan sanksi memerlukan harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan penerapan ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar-pasar kecil serta memperkuat peran serta masyarakat.Disertasi ini menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk mengatur pasar ritel setingkat undang-undang. Kepada pemerintah, seyogyanya membuat landscap/peta pasar untuk memudahkan mencari pola lokasi dan jarak serta kebijakan yang tepat untuk mengatur pasar ritel modern dan pasar tradisional. Selain itu, penggunaan teori analisis ekonomi terhadap regulasi (analysis economic of law) terhadap beberapa bentuk definisi yang menggunakan perhitungan ekonomis diperlukan untuk membuat regulasi yang ideal. Penelitian lanjutan penting dilakukan dalam hal penegakan hukum serta menyarankan lembaga pengawasan persaingan usaha dan penegakan hukum pasar hingga ke daerah terpencil serta membentuk lembaga khusus yang mengawasi periklanan bisnis untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat.

---

This study has been motivated by unfair market conditions in the form of marginalization of traditional markets in Indonesia due to unequal competition with the modern market.This article tries to find a fair legal formulation to maintain the existence of a small market (traditional). To find the legal formulation, the author will discuss market regulation in its legislation in Indonesia, analyzed and found it to be optimized to create a fair market arrangements in the perspective of Islamic law. This study uses normative legal research methods to approach the statutes (statute approach) and history (historical approach) and express the results in systematic-descriptive way.This study propose a paradigm that the market not only as an business institution but also as a kind of religious as well as social institutions which necessitates an attitude of honesty (sidq), mutual respect (jama`ah), mutual responsibility (takaful) and togetherness in the family as the Koran commands and in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution. Thus the market paradigm requires arrangement of place, pricing, cooperation among businesses, efficiency and all matters relating to the market must also consider social factors among businesses. This study propose a theoretical explanation of the so-called Zariah legal movement and the role of the state sadd wa fath on the market to clarify the roles of state against the market.There are seven prescriptive law in protecting traditional market in Indonesia, namely (1) optimizing the concept of ownership of the market as a form of common ownership (milkiyyah al-?ammah) to prevent the monopolization of the market by a large market. (2) optimize the regulation of cooperation (jam`u al-zariah) between the traditional and the modern market, the pattern of cooperation that can be tailored to the needs, characteristics, and potential areas based on the principle of profit sharing (mudharabah/musyarakah). (3) Strengthening the concept of traditional markets and regulatory protection that includes legal protection, strengthening of infrastructure, modern market selling price intervention, the ban made on any sales promotion at a cheaper price than the price at traditional markets, strengthening regulation on the location, spacing and placement of the modern market place in the suburbs (surbun ) as well as the strengthening of product differentiation and regulation of franchising arrangements to safeguard the existence of traditional markets. (4). Optimization of the concept and empowerment arrangements with revitalizing traditional markets and facilities management by professional management by providing ongoing training and empowerment strengthening market with the establishment of a special stateowned enterprises. (5). Strengthening the concept of regulation and prohibition of monopolistic practices and unfair business competition that includes strengthening ontological Indonesian Competition Law should be based on the philosophy of Indonesian economic system which is based on brotherhood (ukhuwwah) and purpose of Law No.5 of 1999 which requires the economic equality between small, medium and large enterprise. Strengthening regulations that protect small businesses as set out in Law No. 5 of 1999 to consider theclause that is oriented towards the protection of small businesses.(6). Strengthening the regulatory system and the concept of supply of goodsis based on the principle of fairness and distribution by market classification in accordance with the chain of products from the manufacturer to the retail market along with the functions and rules related thereto aimed at preventing (sadd) businesses perform and practice the price monopoly.(7) Optimization of the concept and setting penalties and enforcement should be firm, and provide a deterrent effect as well as the optimization of social control. Strengthening sanctions require legal harmonization with other legislation and law enforcement, having regard tothe application of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the markets for the small market and strengthen the role of thesociety.This dissertation suggests thatthe government and Parliament to regulate the retail market by the Act level legislation. The government should make lanscap/map of the market to facilitate the search for patterns of location and distance as well as the right policy to regulate the retail market between modern and traditional markets. In addition, the use of the theory of economic analysis against regulationissuance to some form of definition that uses economic calculations required to discrete an ideal regulation. However, further research is necessary for the purpose of law enforcement and suggest a kind of oversight committee against fair competition and enforce the law of market reaching up to remote areas and to establish a special agency that oversees the business advertisement in order to prevent unfair business competition."

"Profesi Financial Planner merupakan profesi yang berhubungan langsung dengan klien atau investor dan saat ini sudah melebarkan jasa perencanaan keuangannya pada industri Pasar Modal. Tidak adanya payung hukum yang mengatur aktifitas Financial Planner memberikan potensi yang besar terhadap isu perlindungan konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK mempunyai wewenang untuk mengatur aktifitas profesi ini sehingga kekosongan hukum yang saat ini ada tidak akan terjadi lagi. Dengan adanya kewenangan tersebut, sudah saatnya OJK mengeluarkan pengaturan atas aktifitas Financial Planner tersebut agar penegakan hukum atas aktifitas Financial Planner kembali ke ranah pengaturan sektoral yaitu Pasar Modal, dengan tentunya dengan melihat berbagai peraturan di negara lain yang sebelumnya telah mengatur aktifitas Financial Planner sebelumnya.

---

Financial Planner is a profession that deal with clients or investors directly and is now widening financial planning services in the capital market industry. The absence of an umbrella law governing the activities of the Financial Planner provides a great potential on the issue of consumer protection. In accordance with Law No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (Indonesia FSA), the Indonesia FSA has the authority to regulate the activities of these professions so the legal vacuum that currently exists will not happen again. With the existence of such authority, it is time for the Indonesia FSA to issue a regulation on the activities of the Financial Planner so that law enforcement on activities Financial Planner back to the realm of sectoral arrangements which is capital market, with a course by looking at the various regulations in other countries that previously had been set Financial Planner activity earlier"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perspektif Hukum Islam terhadap perlindungan hakcipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum apakahperlindungan hak cipta di Indonesia bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatankonseptual dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ditemukan jawabanbahwa perlindungan hak cipta di Indonesia tidak bertentangan dengan HukumIslam. Kesimpulannya, sumber utama Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadistidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai perlindungan hak cipta.Landasan perlindungan hak cipta diberikan di dalam sumber Hukum Islamlainnya yaitu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Berdasarkan ketiga sumberHukum Islam tersebut, hak cipta dikategorikan sebagai harta dalam bentukmanfaat. Selain itu, praktek negara-negara yang menganut Hukum Islam yaituArab Saudi, Yordania, dan Mesir juga menunjukkan bahwa perlindungan hakcipta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the perspective of Islamic Law on copyright protection inIndonesia. It also aims to address the issue whether the law of copyrightprotection in Indonesia is compatible to Islamic Law or not. This study employsnormative and juridical method by using conceptual and comparative approach.The results of the study will be the answer whether copyright protection inIndonesia is compatible to Islamic Law or not. The research found that the mainsources of Islamic law, namely the Holy Qur'an and the Hadits do not provideexplicit provisions and explanations about copyright protection. The generalprinciples of copyright protection in Islamic Laws can be found at ijma, qiyas, andmaslahih mursalah. Based on those resources copyright is categorized as propertyin the form of manfa?ah. In addition, the practices conducted by Muslimcountries, namely Saudi Arabia, Jordan, and Egypt also suggest that copyrightprotection, to some extent, is compatible with Islamic law."

"Penentuan pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang krusial dalam menganalisis suatu kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga sudah semestinya pendefinisian pasar bersangkutan di dalam suatu perkara harus tepat dan akurat agar tidak terjadi hasil analisis terhadap pelanggaran persaingan usaha yang keliru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur penetapan pasar bersangkutan dan struktur pasar terhadap kasus penguasaan pasar minyak goreng kemasan pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum maupun non hukum yang dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peraturan Ketua KPPU No. 4 Tahun 2022 serta ketidaksesuaian penafsiran struktur pasar oleh Majelis Komisi berdasarkan data faktual terkait industri minyak goreng yang dilihat melalui teori dasar ekonomi yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha. Sehingga saran yang diberikan adalah agar dibentuk produk hukum yang lebih rinci lagi dalam pengaturan terkait metode penentuan pasar bersangkutan dan struktur pasar agar tercapai kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Penulis juga memberikan saran agar dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, investigasi yang dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasar bersangkutan dan struktur pasar dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

The determination of the relevant market is a crucial initial step in analyzing an activity suspected of violating Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the definition of the relevant market in a case should be precise and accurate to avoid erroneous analysis of competition law violations. The issue addressed in this research is how competition law regulates the determination of the relevant market and market structure in the case of the dominance of the packaged cooking oil market in Verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022. The legal research method employed is normative juridical with a descriptive analytical research type. The research materials consist of legal and non-legal sources, conducted through the study of legal documents and literature. The results of this research indicate that there is inconsistency in the method of determining the relevant market by the Commission Panel with Chairman of the KPPU Regulation No. 4 of 2022 and a mismatch in the interpretation of market structure by the Commission Panel based on factual data related to the cooking oil industry viewed through the basic economic theories used in competition law. Therefore, the suggestion is to establish more detailed legal provisions regarding the methods of determining the relevant market and market structure to achieve legal certainty for business actors in Indonesia. The author also recommends that in the examination of competition cases, investigations should be conducted more systematically and comprehensively to avoid errors in the interpretation of the relevant market and market structure in the enforcement of competition law in Indonesia."

"Disertasi ini membahas mengenai Alimentasi Anak Pascaperceraian yang berlaku di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Alimentasi anak pascaperceraian atau pemberian nafkah anak setelah perceraian kedua orang tua merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan, mengingat keberlangsungan hidup anak harus tetap terjamin pascaperceraian kedua orang tuanya. Terdapat pengaturan yang berbeda untuk masyarakat yang tidak memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam. Untuk yang tidak beragama Islam, pengaturan yang berlaku tentang alimentasi anak pascaperceraian di Indonesia ini terdapat dalam Pasal 41 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan dan untuk yang beragama Islam mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta hukum adat juga masih digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara masyarakat adat yang tidak diakomodir oleh peraturan yang dibuat oleh negara. Walaupun konsep pengasuhan anak di Indonesia dari ketiga sistem hukum tersebut berbeda-beda (hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat), tetapi semuanya memiliki kesamaan tujuan yaitu agar anak-anak tetap terjamin dalam segala aspek kehidupannya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Tidak adanya unifikasi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum alimentasi anak pescaperceraian menyebabkan perbedaan putusan-putusan tentang alimentasi anak di Indonesia. Pengaturan yang ada juga tidak mengatur secara rinci perihal hak dan kewajiban kedua orang tua pascaperceraian terhadap anak-anak mereka. Saran dari disertasi ini adalah perlunya perbaikan pengaturan pemberian alimentasi atau nafkah anak pascaperceraian yang memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci seperti kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak pengasuhan anak diberikan kepada siapa, batas usia pemberian alimentasi dan pengecualian atas kondisi-kondisi tertentu, penghitungan biaya alimentasi. Penyelesaian sengketa alimentasi anak diluar pengadilan dan lembaga eksekusi atas kewajiban alimentasi diluar pengadilan merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan agar kepentingan anak terjamin walau kedua orang tua telah bercerai.

---

This dissertation discusses post-divorce child alimony that applies in Indonesia from the perspective of civil law, Islamic law and customary (adat) law. Post-divorce child alimony or providing child support after the divorce of the parents is the main thing that must be considered, considering that the child's survival must remain guaranteed after the divorce of the parents. There are different arrangements for people who do not embrace Islam and those who adhere to Islam. For those who are not Muslim, the applicable regulations regarding post-divorce child alimony in Indonesia are contained in Article 41 Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Marriage Law and for those who are Muslim it refers to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, and customary law is also still usedto resolve cases of indigenous peoples that are not accommodated by regulations made by the state. Even though the concept of child care in Indonesia from the three legal systems is different (civil law, Islamic law and customary law), they all have the same goal, namely that children remain secure in all aspects of their lives, even though their parents are divorced. The absence of unification in the field of marriage law, especially the law on alimony for children of divorce, has led to differences in decisions regarding child alimony in Indonesia. The existing arrangements also do not regulate in detail the rights and obligations of both parents after divorce towards their children. The suggestion from this dissertation is the need to improve the arrangements for granting alimony or post-divorce child support which include more detailed provisions such as conditions that influence who child custody rights are given to, the age limit for granting alimony and exceptions to certain conditions, calculating alimentation costs. Settlement of child alimony disputes outside of court and institutional execution of alimony obligations outside of court are alternatives that need to be considered so that the child's interests are guaranteed even though the parents are divorced."

"Secara garis besar bisa dikatakan hanya Hukum Keluargalah, ruh syari'ah (wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah) yang masih di berlakukan sebagai hukum positif di berbagai negeri Islam. Untuk konteks Indonesia, hukum keluarga Islam yang masih berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf. Kajian ini berusaha melihat isi Kompilasi Hukum Islam bagian hukum perkawinan dari dua sisi yaitu (1) Perspektif Fikih Konvensional, yang meliputi (a) Pengertian dan Tujuan Perkawinan (b) Hak dan Kewajiban Suami Istri (c) Larangan Kawin (d) Iddah, serta alasan Kompilasi merujuk kepada Fikih Konvensional dalam empat masalah tersebut; dan (2) Perspektif Pembaruan, yang meliputi (a) Pencatatan Perkawinan (b) Syarat dan Izin Berpoligami (c) Prosedur Perceraian (d) Prosedur Rujuk, serta metode yang digunakan Kompilasi dalam pembaruan tersebut.Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat dan menganalisa isi talcs Kompilasi Hukum Islam bidang perkawinan dan Kitab-kitab Fikih Konvensional, kemudian menyimpulkannya. Setelah dikaji, diketahui pertama, ada sebagian materi Kompilasi Hukum Islam yang merujuk secara total kepada kitab-kitab fikih konvensional, disebabkan dalil-dalil normatif yang dirujuk adalah sangat tegas dinyatakan didalam al-Qur'an dan Sunnah; kedua, dari kajian ini, ditemukan juga sebagian materi Kompilasi Hukum Islam yang sudah mengalami pembaruan, yang ditujukan untuk ketertiban administrasi dan kepentingan wanita. Metode yang digunakan Kompilasi dalam pernbaruan adalah siyasah .syar'iyah/takhsish al-gadha mashlahah mursalah, dan lalfiq.The fact, only Islamic Family law still be used by majority Muslim countries as positive law today. And specially for Indonesia, the Islamic Family Law still valid is marriage law, inheritance law, and endowment law. This study try to know the contents of marriage law in Indonesia into two part (1) Perspective Islamic Jurisprudence, its contains four issues there are (a) Marriage Definition (b) Obligation and Entitle of Couple (c) Women not allowed to Marry (d) Iddah, and the reason of Family Law took four issues above from classic Islamic Jurisprudence; and (2) Perspective Reformation, it's contains four issues also, there are (a) Marriage Registration (b) Polygamy (c) Divorce in Courts (d) Revocation of divorce in Courts, and also the methods used by the Family Law in reformation.

By descriptive method, the study have shown that half contents of marriage law took opinions of Islamic Jurisprudence books, because the Qur'anic and Sunnah statements about that, are very detail and clear. And the study also have shown that half contents of marriage law are reformed and departed from classical texts of Islamic Jurisprudence to the contemporary conceptual law, its for regularity administration and interest of women. The methods used by Family Law in reformation are siycrsah syar'iyah/takhsish al-gadha , mashlahah mursalah, and lalfiq "."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi produk furniture kayu Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar global dan pasar tertentu (Hungaria dan Arab Saudi). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan RCA dan ESI sebagai metodologi penelitian digabungkan dengan model SWOT untuk memformulasikan strategi di pasar spesifik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai tiga jenis produk furniture kayu yang mempunyai daya saing di pasar global, dua jenis produk furnitur kayu di Hungaria, dan tiga jenis produk fumiture kayu di Arab Saudi. Dalam rangka meningkatkan ekspor furnitur kayu Indonesia di pasar non tradisional, strategi yang harus di adopsi oleh Pemerintah Indonesia adalah strategi kelemahan-peluang.

---

The objective of this research is to identify kinds of Indonesia’s wooden furniture products that have Comparative Advantage in global and specific market (Hungary and Saudi Arabia). In order to reach this objective, author used Revealed Comparative Advantage (RCA) and Export Specialization Index (ESI) as methodology combined with SWOT model to formulate export strategy in specific market. This research shows that Indonesia have three product of wooden fumiture which have comparative advantage in global market, two product of wooden furniture in Hungary market, and three product of wooden furniture in Saudi Arabia market. In order to improve Indonesia’s wooden fumiture export in “Non-Traditional” market, the strategies that should be adopted by the Government is W-0 (Weakness-Opportunity) strategy."

"Pokok bahasan penelitian ini adalah multimodalitas dalam percakapan jual beli buah di pasar tradisional Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan multimodalitas yang digunakan penjual dan pembeli buah di pasar tradisional Wonogiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan (moda verbal) dan gestur (moda nonverbal) yang terdapat dalam 10 video percakapan transaksi jual beli buah di pasar tradisional Wonogiri. Data tersebut ditranskripsi dengan software ELAN dan diklasifikasikan berdasarkan konsep pasangan berdampingan (adjacency pair) dari teori Analisis Percakapan (Conversation Analysis). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori tindak tutur dari Searle (1975) untuk moda verbalnya, sedangkan moda nonverbalnya dianalisis menggunakan teori gestur oleh Mandal (2014) dan Kendon (2004). Adapun kecenderungan tindak tutur yang ditemukan adalah tindak tutur direktif, yang memiliki beberapa variasi, (1) meminta informasi kuantitas buah dengan demonstrativa iki ‘ini’ dan interogativa piro ‘berapa’ disertai gestur memegang dan mengemas buah, (2) meminta informasi harga dengan kata interogativa pinten ‘berapa’ dan numeralia disertai gestur interaktif dan komplemen, (3) meminta jenis buah tertentu dengan penyebutan langsung disertai gestur deiktif dan interaktif, (4) meminta informasi ketersediaan buah dengan verba dhuwe ‘punya’ dan pasangan kata karek iki ‘tinggal ini’ disertai gestur interaktif dan deiktik, (5) menawar harga dengan penggunaan polar question negasi disertai gestur deiktik, dan (6) menawarkan jenis buah lain dengan pasangan kata opo neh ‘apa lagi’ disertai gestur mengemas buah. Sementara itu, kombinasi moda verbal dan nonverbal dalam tindak tutur representatif, yakni (1) memberi informasi kuantitas buah dengan numeralia dan kuantifikator sithik ‘sedikit’ disertai tindakan memilih-milih buah, (2) memberi informasi harga buah dengan penyebutan langsung numeralia disertai tindakan memilih dan mengemas buah (3) memberi informasi kualitas buah dengan memuji fisik dan rasa buah disertai gestur deiktik dan moda visual, dan (4) memberi informasi ketersediaan buah dengan menyebutkan kuantitas ketersediaan atau menyampaikan alasan ketidaktersediaan buah. Kombinasi moda verbal dan nonverbal dilakukan secara sistematis oleh penjual dan pembeli untuk melancarkan proses jual beli buah di pasar tradisional Wonogiri.

---

The subject of this research is multimodality in the conversation of buying and selling fruit in the Wonogiri traditional market. The purpose of this study is to explain the multimodality used by sellers and buyers of fruit in the Wonogiri traditional market. The data used in this study are speech (verbal mode) and gesture (nonverbal mode) contained in 10 video conversations of fruit buying and selling transactions at the Wonogiri traditional market. The data was transcribed with ELAN software and classified based on the concept of adjacency pair from Conversation Analysis theory. In addition, this study also uses the speech act theory of Searle (1975) for the verbal mode, while the nonverbal mode is analyzed using the gesture theory by Mandal (2014) and Kendon (2004). The tendency of the speech acts found are directive speech acts, which have several variations, (1) asking for information on the quantity of fruit with the demonstrative iki 'this' and interrogative piro 'how much' accompanied by the gesture of holding and packing the fruit, (2) asking for price information with the word Pinten interrogative 'how much' and numeralia with interactive and complementary gestures, (3) asking for certain types of fruit by direct mention accompanied by interactive and deductive gestures, (4) asking for information on fruit availability with the verb dhuwe 'have' and the word pair karek iki 'stay ini ' accompanied by interactive and deictic gestures, (5) bargaining the price by using a polar question negation accompanied by a deictic gesture, and (6) offering other types of fruit with the word opo neh 'what else' paired with the gesture of packing fruit. Meanwhile, the combination of verbal and nonverbal modes in representative speech acts, namely (1) providing information on the quantity of fruit with numeralia and a 'little' sithik quantifier accompanied by the act of choosing fruit, (2) providing information on the price of fruit by direct mention of numeralia accompanied by the act of choosing. and packaging of fruit (3) providing information on fruit quality by praising the physicality and taste of the fruit with deictic gestures and visual modes, and (4) providing information on the availability of fruit by stating the quantity of availability or conveying the reasons for the unavailability of fruit. The combination of verbal and nonverbal modes is carried out systematically by sellers and buyers to expedite the process of buying and selling fruit in the Wonogiri traditional market."

"Perjanjian vertikal merupakan perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang beroperasi pada tingkat rantai produksi dan/atau distribusi yang berbeda. Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, pasal yang mengatur tentang salah satu jenis perjanjian vertikal adalah Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 (UULPM) yang mengatur tentang Integrasi Vertikal. Dalam penerapan Pasal 14 UULPM terdapat kekosongan hukum dalam menetapkan sejauh manakah suatu pelaku usaha dapat melanggar Pasal 14 UULPM dari perhitungan pangsa pasarnya. Dalam PT Grab dan PT TPI melawan KPPU (PN Jakarta Selatan, 2020), Majelis Hakim mempertimbangkan batasan pangsa pasar dalam kasus integrasi vertikal yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan teori ekonomi dan doktrin rule of reason yang dianut dalam penegakan Pasal 14 UULPM. Pertimbangan demikian dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan datang sehingga diperlukan regulasi mengenai batasan pangsa pasar yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kerangka doktrin rule of reason. Pasal 3 dan Pasal 8 Vertical Block Exemption Regulation (VBER) Uni Eropa dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum mengenai integrasi vertikal. Pertama, terdapat safe harbour yang mana para pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar di bawah ketentuan dapat dikecualikan dari penegakan hukum sehingga terjamin kepastian hukum. Kedua, untuk pelaku usaha yang melebihi ketentuan batasan pangsa pasar, asesmen terhadap mereka tetap berpaku pada doktrin rule of reason ketimbang berpaku pada praduga ilegalitas karena batasan pangsa pasar dalam VBER hanya digunakan sebagai proksi untuk mengestimasi kekuatan pasar. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan batasan pangsa pasar dalam VBER dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan Integrasi Vertikal dan bagaimana implikasi ketentuan batasan pangsa pasar yang bersifat safe harbour tersebut dalam penegakan integrasi vertikal.

---

Vertical agreement is an agreement between two or more undertakings operating at a different level of production and/or distribution chain. In Indonesian Competition Law, Article 14 of Law No. 5 Year 1999 (UULPM) regulates Vertical Integration as one of many types of vertical agreement. A legal vacuum exists in the enforcement of Article 14 UULPM concerning the extent to which an undertaking can violate Article 14 UULPM, judging from the calculation of its market share. In PT Grab and PT TPI v. KPPU (South Jakarta District Court, 2020), the market share threshold for vertical integration which was opined by the Panel of Judges did not have appropriate legal basis. Furthermore, said threshold is also inconsistent with economic theories and the rule of reason doctrine that was adopted to enforce Article 14 UULPM. Such considerations may have legal uncertainty implications in the future so that there is an urgency to regulate market share threshold provision which can guarantee legal certainty within the framework of the rule of reason doctrine. Article 3 and Article 8 of the EU’s Vertical Block Exemption Regulation (VBER) can be taken into consideration in the enforcement of Vertical Integration. Firstly, the safe harbor nature of the provision ensures legal certainty so that undertakings with market shares below the threshold can be exempted from the law. Secondly, rule of reason is still applicable to assess the undertakings’ agreement whose market share exceeded the threshold, rather than assessing it under the presumption of illegality. This is because the threshold in VBER is only used as a proxy to estimate market power. The author uses juridical-normative method to analyze how can the market share threshold provision in VBER be considered to enforce Vertical Integration and how are the implications of said safe harbor provision in the enforcement of Vertical Integration."