Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118465 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tommy Rizky Nugroho
"ABSTRAK
Jurnal ini membahas mengenai pemilihan umum presiden di Indonesia 2014 yang menghadirkan fenomena baru dalam proses demokratisasi di Indonesia. Fenomena tersebut salah satunya adalah media sosial. Hal ini terjadi karena Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah pengguna media sosial terbanyak di dunia. Opini masyarakat yang berkembang di media sosial dipengaruhi oleh terbukanya kesempatan untuk mengakses internet yang menjadikan internet (media sosial) menjadi medium menyampaikan pesan mengenai proses pesta demokrasi di Indonesia. Media sosial berubah menjadi ruang publik kontemporer yang dipenuhi oleh masyarakat yang berkespresi menyuarakan pendapat. Namun, ketika kebebasan berekspresi dalam mendukung kandidat calon presiden dan wakil presiden dipengaruhi oleh tim sukses dan partisan, maka peran kritisme di ruang publik menjadi senantiasa hilang dan fungsi ruang publik sebagai salah satu alat kontrol bagi pemerintah menjadi luntur.

ABSTRACT
This journal discusses about the presidential elections in Indonesia in 2014 that presents a new phenomenon in the process of democratization in Indonesia. This phenomenon is one of the social media. This happens because Indonesia has become one of the countries with the highest number of social media users in the world. Growing public opinion on social media influenced by the opening of opportunities to access the Internet that makes the internet (social media) into the medium to convey the message of the democratic party in Indonesia. Social media turns into a contemporary public space filled by people who expression their voice opinions. However, when freedom of expression in support of candidates for president and vice president are influenced by a successful team and partisan, the role of criticism in the public sphere becomes ever lost and public space functions as a control tool for the government becomes faded."
[, ], 2014
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Asaf Antariksa Riyanto
"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.
The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42453
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amtinah Fathul Latifah
"

Pemilu sebagai mekanisme penting untuk mewujudkan proses demokrasi Indonesia masih terus menghadapi masalah integritas. Setiap pemilu yang diselenggarakan selalu diwarnai oleh suasana manipulatif, kecurangan dan kurang terpercaya. Masalah ini menjadi lebih problematis ketika pemantau pemilu yang dianggap sebagai pilar pengawalan tidak mampu menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya. Pada pemilu tahun 2014 Indonesia, munculnya Kawal Pemilu sebagai gerakan pemantau pemilu berbasis teknologi menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia. Namun, sejumlah pertanyaan muncul berkaitan dengan validitas dan efektifitasnya sebagai pemantau pemilu. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan fenomena ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan konsepdemokrasi dari  Huntington, studi ini menemukan bahwa Kawal Pemilu merupakan organisasi gerakan sosial akar rumput yang lahir dari persimpangan antara masyarakat sipil dan teknologi dan untuk mencapai potensi penuh sebagai alat untuk melakukan tindakan sipil,aktor utama mengidentifikasi framing dan memanfaatkan potensi teknologi secara terampil, produktif dan kredibel untuk merespon kurangnya akuntabilitas dan kontrol pada proses pengambilan keputusan yang demokratis. Di sini, teknologi koneksi menjadi sekutu yang kuat di dalam mendorong dan  memperkuat masyarakat sipil di dalam mempromosikan transparansi dan kepercayaan publik dalam pemilu.


Election as an important mechanism to establish democratic process Indonesia still continue to confront issue of integrity. Every election that has been held were always tinged with manipulative, cheating and less reliable atmosphere. This issue becomes more problematic when election monitoring which were regarded as pillars of the escort was unable to create a genuine, fair, and reliable election. In the 2014 election in Indonesia, the emergence of Kawal Pemilu as a technology-based election monitoring movement becomes the new history of the democratic process administration in Indonesia. However, several questions arose related to its validity and effectiveness as an election monitoring. This study tried to explain this phenomenon using a qualitative approach. By using the democratic concept by Huntington, it was found that Kawal Pemilu is a grassroots social movement organization which was born from the intersection between civil society and technology and to reach its full potential as a tool for civic action the main actors identify framing and exploit the potential of technology skillfully, productively and credibly inresponse to the lack of accountability and control on the process of democratic decision-making. In this case, connection technology becomes a powerful ally to foster and strengthening civil society in promoting transparency and public confidence in elections."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad
"Skripsi ini membahas fenomena presidentialized party yang terjadi di Indonesia pasca adanya perubahan landasan konstitusional yakni amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, Indonesia mulai mempertegas sistem presidensialismenya dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun ia merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian nominating , pemilihan electing , dan pemerintahan governing. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart 2010 dan Kawamura 2013 sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb 2005, skripsi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah ldquo;petugas partai';. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party.

This thesis discusses the phenomenon of presidentialized party that occurred in Indonesia after the change of constitutional basis namely amendment of UUD 1945. In the amendment, Indonesia began to emphasize its presidential system by conducting direct election of president and vice president. This mechanism encourages the political party to choose the most popular candidate even though he she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as 'principal' will have difficulty controlling the 'agent' or outsider that they have nominated. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through the qualitative method and explanative research type, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDI P behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia in the 2014 Election. By combining Samuels Shugart 39 s model of presidentialized party 2010 and Kawamura 2013 as the main theory, coupled with the perspective of Poguntke Webb 2005 , this research produced several findings. First, PDI P, although it was still dominated by Megawati Soekarnoputri role in the party 39 s decision, but exploited the popularity of outsider figure, Joko Widodo, to win the 2014 Election. Second, in the case of PDI P, the principal agent relation is unique because its principal is Megawati only, remembering her central role in the party. As for the agents, there are two parties, first, the party administrators who obedient to Megawati, and since the 2014 election, came the second agent namely Joko Widodo who got the mandate to manage the executive. Third, there are several internal conflict dynamics dominated by conflict between different interests of agents. Fourth, Megawati as principal was having difficulty in controlling her agent, Jokowi, so Megawati was often reminded him with the term party officer . This study concludes that PDI P was presidentialized although it still had a personalized party character."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Dwi Utari
"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Wiryadi Muhammad
"Penelitian ini membahas komunikasi yang terjadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai ruang publik. Penelitian kualitatif dilakukan melalui metode studi kasus dengan desain studi multikasus. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diungkapkan bahwa proses komunikasi persidangan MKRI memenuhi kategori ruang publik. Dalam proses persidangan memang terjadi adanya intimidasi dalam persidangan di antara para pihak maupun perlakuan tidak setara yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Namun secara keseluruhan proses komunikasi dalam persidangan MKRI termasuk sebagai ruang publik.

This study discusses the communication that occurs in the trial in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) as a public space. Qualitative research conducted through the case study method to multi-case study design. From the observations made can be disclosed that the communication process hearing MKRI meet public space category. In the process of the trial does take place for intimidation in the trial between the parties or unequal treatment is carried out by the Constitutional Court. But overall communication process in the trial MKRI including a public space.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44426
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurdien Aji
"Evaluasi pemilih terhadap kinerja pemimpin politik menjadi pondasi bagi demokrasi, sehingga demokrasi dapat menghasilkan pemimpin politik dengan kinerja baik. Selain itu pemilihan umum juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan kebijakan mana yang tepat untuk diaplikasikan, berdasar kepada janji kampanye calon presiden. Kajian ini berusaha menangkap pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi di tingkat desa terhadap keterpilihan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan, tingkat akses ekonomi dan kondisi infrastruktur desa serta kelas menengah berperan besar dalam kemenangan Jokowi. Temuan lain adalah bahwa paparan media, baik televisi maupun internet sangat berpengaruh dalam proses penentuan suara oleh masyarakat.

Voter evaluation of the political leader’s performance is the foundation for democracy, therefore democracy can produce a political leader with good performance. Elections are also a mean for the public to determine which policies are appropriate to be applied, based on the campaign. This study tried to capture the influence of socio-economic factors at the village level to the winning of Jokowi in 2014 election. The study found that poverty, economic access and infrastructure as well as the middle class plays a major role in the Jokowi’s victory. This study also found that media is influential to the vote decision.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43247
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dodi Prananda
"Tulisan ini membahas ruang publik sebagai tempat untuk arena berdebat dan menyampaikan gagasan bagi setiap orang. Namun, dalam konteks hari ini, ruang publik tidak lagi semata ruang dalam artian fisik, tetapi juga ruang di ranah virtual. Di ruang publik di media sosial, komunikasi face-to-face tidak lagi berlaku, termasuk jarak komunikasi seperti ruang publik dalam artian fisik. Sebagai ruang publik, media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan Kompasiana bersifat bebas akses dan menjadi tempat bertemunya berbagai ekspresi, gagasan dan pendapat.
Dalam tulisan ini dibahas lima kasus penggunaan ranah publik di media sosial, meliputi kasus Florence di Path, kasus penghinaan Jokowi di Facebook, kasus penghinaan Ahok di Twitter, kasus Prita dan RS Omi dan kasus Jilbab Hitam. Kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun prinsip kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik berlaku, pengguna bukan berarti dapat menyampaikan opini yang merugikan individu, kelompok atau institusi lain. Opini yang disampaikan tidak mengandung provokasi, baik berbentuk trolling ataupun flaming, sehingga pengguna tidak terjerat kasus hukum. Kasus penggunaan ruang publik dapat menciptakan sebuah gerakan sosial yang dijalankan para pengguna ruang publik. Sifat gerakan sosial tersebut bisa mendukung ataupun menjatuhkan subjek.

This paper explains about public sphere as the place for debatting and giving the idea for everyone. But, in today’s context, public sphere is not only a sphere in physical way, but also virtual way. In social media, it is no longer effective for face to face communication, including distance as is found in public sphere. As public sphere media, social media like Facebook, Twitter, Path and Kompasiana have free access and become a place where any expressions, ideas and opinions meet.
In this paper, discussion is made regarding five cases related to the use of public sphere in social media including Florence case in Path, Jokowi humiliation on Facebook, Ahok humilation on Twitter, Prita and Omni Hospital case and also Jilbab Hitam case. The cases reveal that inspite of the principle of freedom of expression in public sphere, social media users are not meant to convey any opinion that may harm an individual, group or institution. Opinion delivered does not contain any provocations, either “trolling” or “flaming” so that the user will not be legally or lawfully caught. Cases of the use of public sphere may bring about a social movoment by public sphere users. The nature of this social movement may either support or bring down the subject.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniawan Zen
Jakarta: LP3ES, 2015
324.6 ASE
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ajeng Apriliana Safitri
"Karya ilmiah ini meneliti pembentukan imej kandidat presiden Indonesia di media online yang bernama Viva.co.id dan Metrotvnews.com dan mengkritik kredibilitas media sebagai alat untuk menyampaikan berita politik. Dalam kampanye presiden Indonesia 2014, terdapat dua koran online yang terlihat berkompetisi satu sama lain untuk mendukung pasangan kandidat tertentu. Kecenderungan seperti ini telah menyalahgunakan fungsi media sebagai pihak netral dalam menyampaikan berita politik kepada masyarakat. Menggunakan beberapa artikel yang diterbitkan oleh kedua media selama periode kampanye dari Juni hingga Juli 2014, penelitian kualitatif dan perbandingan digunakan untuk membandingan bagaimana kedua media membangun wacananya masing-masing. Kemudian, empat parameter yang digunakan oleh Fairclough dalam analisis wacana media : mode, boundary maintenance, stylisticity and situationality, and setting digunakan untuk meneliti setiap paragraf di artikelartikel tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kedua media dinyatakan bias, dan kepentingan politik pemilik media telah memengaruhi kredibilitas kedua media selama kampanye presiden Indonesia 2014.

This paper examines the image making of Indonesian presidential candidates in online media, namely Viva.co.id and Metrotvnews.com and criticises the reliability of the media as a platform to deliver political news. In Indonesian presidential campaign 2014, there were two online newspapers that seemed competing each other to support certain candidate couple. This kind of preference has violated the function of media as a neutral party in delivering political news to public. Using the articles published by both media during the campaign periode from June to July 2014, a qualitative and comparative research was undergone to compare how each media builds its own discourse. Moreover, Fairclough‟s four parameters in media discourse analysis: mode, boundary maintenance, stylisticity and situationality, and setting were utilized to examine each paragraph in the articles. The research concludes that both media are found biased, and the political intention of media owner have affected the reliability of both media during the Indonesian presidential campaign 2014.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>