Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU ASN No 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara ASN dimana poin utama yang melandasi diterbitkannya undangan ini adalah agar seseorang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri Kemlu merupakan salah satu instansi pemerintah yang harus menjalankan amanat UU ASN tersebut Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus satuan kerja Pusat Komunikasi Kemlu yaitu satuan kerja yang khusus menangani Teknologi Informasi TI di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI Dalam penilaian Pemeringkatan e Government Indonesia PeGI disebutkan bahwa Kemlu perlu melakukan pendataan SDM TI guna memperlancar penyelesaian pekerjaan dan meminimalisir personil ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya Kompetensi tidak semata mata pengetahuan yang dimiliki tetapi juga kepada bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas tugas dalam organisasi Kompetensi sendiri terdiri dari Hard Competency dan Soft Competency Hard Competency adalah kompetensi yang bersifat teknis pada pekerjaan sedangkan Soft Competency adalah kompetensi yang lebih mengarah pada kemampuan personil dalam mengelola pekerjaan dan mengembangkan hubungan dengan orang lain Oleh karena itu kedua kompetensi tersebut diperlukan dalam penyusunan standar kompetensi Kata kunci Standar Kompetensi Hard Competency Soft Competency UU ASN

---

The Law of The Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning on state civil apparatus have a main point that underlying the reason why this law issued specifically in order to put the right person in the right place according to the competency that they have Ministry of Foreign Affairs MoFA is one of the government institutions that should execute this mandate In this research study researcher would take case study in Pusat Komunikasi a working unit that handle Information Technology IT in the Ministry of Foreign Affairs MoFA head office and representatives around the world According to the Pemeringkatan e Government Indonesia PeGI MoFA should carry out the collection of IT human resources to accelerate the work and to minimize possibility putting the wrong man in the wrong place Competency is an ability to perform jobs Competency not just about the knowledge and skill but also about how the knowledge itself can be used to solve and perform our jobs Competency consist of Hard Competency and Soft Competency Hard Competency relates to the functional capacity of work which mainly deals with the technical aspect of job Soft Competency relates to the ability to manage job and develop an interaction with other persons Therefore this two types of competency are needed to construct competency standards Keywords Competency Standards Hard Competency Soft Competency Law of ASN"

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."

"Pada era sekarang ini, sebagian besar organisasi baik di bidang industri, perdagangan dan pemerintahan pada dasarnya tergantung pada peran sistem informasi yang mereka miliki untuk mendukung perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi nya. Berdasarkan dokumen strategi bisnis perusahaan, masih terdapat banyak kelemahan pada sisi teknogi informasi di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, salah satunya adalah tidak terpenuhinya kompetensi personil di bidang teknologi informasi. Karya akhir ini mencoba untuk merancang standar kompetensi jabatan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Proses pembuatan rancangan standar kompetensi jabatan dilakukan melalui studi literatur terhadap strategi bisnis perusahaan, kebijakan perusahaan dan uraian tugas untuk mendapatkan fungsi / jabatan yang dibutuhkan, kemudian dilakukan penyusunan isi standar kompetensi berdasarkan kamus kompetensi, SKKNI danvalidasi dari salah satu atau beberapa pakar di bidang kompetensi. Penelitian ini menghasilan rancangan standar kompetensi jabatan dengan 8 (delapan) kompetensi inti, 10 (sepuluh) kompetensi keterampilan dan kompetensi peran (jumlahnya bervariasi untuk setiap jabatan) dengan tingkatan / level yang terangkum dalam kamus kompetensi.

---

In the current era, most organizations in industry, commerce and government essentially dependon the role of the information systems to support the company in achieving its vision and mission. According to business strategy document, there are still many weaknesses in information technology aspect at Bumiputera Muda 1967 Insurance, one of them is lack of competence of personnel in information technology.

This paper try to design a competency standard as a solution to overcome the problem. Process designing the competency standard is study of literature of company's business strategy, company policies, and job descriptions to define the job and function is needed, then build competency standard base on competency dictionary, SKKNI, and validation from one or some expert of this field. Outcome of this research is 8 (eight) core competencies, 10 (ten) hard competencies and role competencies (total competencies base on the position) withlevelare summarized in thecompetency dictionary."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"Hasil penilaian indeks KAMI dari tahun ke tahun menyatakan bahwa sistem elektronik yang dikelola Kementerian Luar Negeri termasuk dalam kategori strategis, sehingga jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Laporan bulanan monitoring Pokja Network Security Operation Center (NSOC) Pustik KP Kemlu menunjukkan bahwa intensitas serangan siber yang ditujukan ke fasilitas TIK Kemlu sangat intensif. Sementara itu fasilitas Data Center Kemlu di Pejambon juga mengalami downtime dengan rata-rata SLA 97,23% pada tahun 2019. Aset yang strategis, tingginya ancaman dan vulnerability layanan, membuat Pustik KP selaku pengelola layanan TIK Kemlu membentuk Pokja NSOC yang bertugas melakukan monitoring terhadap ketersediaan layanan TIK dan keamanan informasi di Kemlu. Namun pada pelaksanaannya pokja NSOC memiliki kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disebabkan oleh tidak terdefinisinya kerangka kerja NSOC yang meliputi objektif, batasan, proses bisnis dan aliran data serta dukungan SDM dan teknologi yang optimal. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan kerangka kerja NIST Cyber Security Framework. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Design Science Research (DSR) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan kerangka kerja Network Security Operation Center yang dapat diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri.

---

Index KAMI assessment result, from year to year, state that the electronic system of the Ministry of Foreign Affairs are categorize as strategic. That if it fails, it will have a serious impact on the public interest, public service, business process of the state, or national defense and security. The monthly monitoring report of the Pokja Network Security Operations Center (NSOC) of Ministry of Foreign Affairs shows that the intensity of cyber-attacks aimed at the Ministry's ICT facilities is very intensive. Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs Data Center facility in Pejambon also experienced downtime with an average SLA of 97.23% in 2019. Strategic assets, high threat and vulnerability of services, made the Pustik KP as the management of ICT services in the Ministry of Foreign Affairs form the Pokja NSOC in charge of monitoring the availability of ICT services and information security in the Ministry of Foreign Affairs. However, in its implementation the NSOC working group has difficulties in carrying out its tasks and functions due to the undefined NSOC framework which includes objectives, boundaries, business processes and data flow as well as optimal HR and technology support. In order to answer these problems, this research was prepared using NIST Cyber Security Framework. The research methodology used is Design Science Research (DSR) with data collection methods through observation, document studies and interviews. The result of this study is a draft of Network Security Operation Center framework that can be implemented at the Ministry of Foreign Affairs."

"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sistem komunikasi berita yang dikelola Pustekinfokom KP tidak mencakup prosedur pengamanan pada konsep berita dan penyimpanan berita yang sudah terdistribusi ke pejabat pengguna. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi berita seperti yang sudah terjadi dengan beredarnya draft berita rahasia di salah satu majalah nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan baku seperti pembuatan Prosedur Operasional Standar POS pengelolaan berita. POS pengelolaan berita tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology SSM yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Penelitian ini menghasilkan 8 delapan rancangan prosedur pengelolaan berita yang terdiri dari pembuatan konsep berita, kirim berita biasa, kirim berita rahasia, terima berita biasa, terima berita rahasia, monitoring berita, pengarsipan berita, dan komunikasi darurat.

---

The regulation of the Minister of Foreign Affairs number 02 year 2016 about The Organization and Working Procedures of the Foreign Ministry, said that the Center of Information and Communication Technology for Ministry and Indonesia Representative ICT Center has the functions as a technical policy formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting in the development and management of information security system and encryption, the information and communication technologies, and news communication systems on the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia. News communication systems of ICT Center not included procedural safeguards for the concept of news and the news that already distributed to official users. This conditions poses a threat to information security as there are already happened with the release of a draft of secret news in one of Indonesia 39;s national magazine. Related to it, ICT Center required a Standard Operating Procedures SOP for news management. SOP for news management was compiled using Soft Systems Methodology SSM that have been modified. The needs of the procedure must be designed from the results of the interview results that were analyzed using the thematic analysis. This research resulted in 8 eight draft procedures for news management that consists of the creation of the concept of news, submit regular news, submit secret news, received regular news, received secret news, news monitoring, archiving, and news emergency communications."

"ABSTRAKMenurut Laporan Kinerja Tahun 2015, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri ternyata berada pada kategori Buruk. Melalui analisis akar permasalahan, diidentifikasi bahwa buruknya capaian IKU tersebut disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi tata kelola teknologi informasi. Dengan dilakukannya evaluasi tersebut, dapat diketahui keadaan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi untuk kemudian berdasarkan kondisi tersebut mengkonstruksi rekomendasi perbaikannya.Kerangka kerja COBIT 5 digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka acuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses teknologi informasi Kementerian Luar Negeri serta menyusun prioritasi dan rekomendasi perbaikan proses.Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) menghasilkan nilai rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0,7, dengan perincian 1 proses berada pada kapabilitas tingkat 2 (managed), 15 proses berada pada tingkat 1 (performed), dan 21 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Prioritasi melalui identifikasi pokok-pokok permasalahan (pain points) diperoleh 15 proses yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Rekomendasi perbaikan dibangun menggunakan panduan yang disediakan oleh COBIT 5 berupa aktivitas-aktivitas dan praktek terbaik untuk setiap proses teknologi informasi.

---

ABSTRACTAccording to 2015 Performance Reports, the Ministry of Foreign Affairs’ Key Performance Indicator (KPI): Percentage of the Implementation of Information Technology Master Plan performance falls into the poor category. Through root cause analysis, it is identified that the KPI’s poor performance is caused by the evaluation of information technology governance has never been performed. By performing such evaluation, the organization’s status of information technology governance can be determined, and then based on the position constructs the recommendations for improvements.COBIT 5 framework is used in this study as a frame of reference for assessing the capability level of the Ministry of Foreign Affairs’ information technology governance, prioritizing and constructing the recommendations for process improvement.The assessment of process capability using Process Assessment Model (PAM) generates an average rating of 0.7, where 1 process is at level 2 (managed), 15 processes are at level 1 (performed), and 21 processes are still at level 0 (incomplete). Prioritization using pain points yields 15 processes that are prioritized for improvements. The recommendations for improvements are constructed using the provided COBIT 5’s guidance, in the form of activities and best practices for each information technology process."

"Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di bidang teknologi informasi (TI) di Kementerian Sekretariat Negara, diperlukan peningkatan kualitas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TI yang profesional, memiliki kompetensi, integritas dan produktifitas yang tinggi. Untuk itu, diperlukan pengelolaan SDM dalam tata kelola teknologi informasi yang handal berdasarkan pada sebuah standar kompetensi.Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengukur kompetensi SDM TI pada sebuah unit kerja di organisasi dengan menggunakan konsep Competency Based Human Resources Management (CBHRM), yaitu konsep yang berfokus terhadap sumber daya manusia sebelum berfokus terhadap pekerjaan yang mereka hasilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan studi pustaka. Kompetensi yang dipetakan dan diukur meliputi soft dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana seorang manusia mengelola pekerjaan dan skill apa yang dimiliki dalam berinteraksi dengan orang lain, sementara hard competency adalah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan fungsional dalam menjalankan substansi pekerjaan.Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat soft dan hard competency pegawai saat ini dan tingkat kompetensi yang diharapkan pimpinan organisasi di masa yang akan datang. Rekomendasi yang dihasilkan berupa saran pelatihan dan/atau sertifikasi apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM TI tersebut.

---

In order to support the bureaucracy reformation in Information Technology (IT) sector of Ministry of State Secretariat, the presence of professional, competent, integrated, and productive IT Human Resource Management (HRM) in the organization would be required. Thus, a certain competency standard would need to be deveped as a base for the IT HRM governance.

This study aims to map and measure IT HRM competence in work units of an organization using Competency Based Human Resources management (CBHRM concept), which focus primarily on human resource before the work result. Qualitative study and literature review are used as the main research methods. Competency which will be mapped and measured include both soft and hard competency. Soft competency is related to how people manage works and interaction between each other, while hard competency is related to functional skill on executing work substance.

This research produces soft and hard competency level of human resource for present and future levels expected by leadership. Recomendation includes suggestion for training and/or certification needed to improve IT human resource."

"ABSTRAKKementerian Agama sebagai organisasi pemerintah tentunya fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, teknologi informasi TI harus dikelola dengan tepat sehingga berimbas pada kualitas layanan kepada masyarakat. Fokus tatakelola TI bukan pada teknik keputusan, tetapi pada siapa yang secara sistematis memutuskan dan memberikan masukan pada pengambilan keputusan, serta mekanisme yang dapat menjaga agar perilaku dalam mengambil keputusan yang selaras dengan misi, strategi, dan nilai-nilai organisasi.Dalam hal ini penulis mencoba mengembangan dan memperbaharui peran dan fungsi Unit TI dengan meneliti tatakelola TI terkait struktur organisasi pemerintah dengan menggunakan COBIT 5 dan CISR. Aktivitas proses grafik RACI dengan struktur organisasi dan/atau peran individu dalam organisasi. Menggambarkan tingkat keterlibatan masing-masing peran untuk setiap praktek proses: bertanggung jawab, akuntabel, berkonsultasi atau informasi.Penelitian ini menghasilkan rancangan tatakelola TI dengan mekanisme struktural dan mekanisme fungsional sehingga peran dan fungsi TI mendapatkan posisi penting di Kementerian Agama. Secara struktural perlu dilakukan penyesuaian dalam struktur organisasi yang ada, dengan membentuk struktur organisasi TI baru yang dapat mendukung mekanisme fungsional tatakelola TI dengan membentuk Dewan Pimpinan, Perencana Strategis, Forum TI dan lain-lain. Serta metode pengambilan keputusan penting mengenai kebijakan TI. Selain itu penelitian dapat dijadikan referensi serta kajian lebih lanjut bagi pihak akademis terkait dengan kajian lebih lanjut terkait proses tatakelola TI terkait struktur organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTAs the government organisations, Ministry of Religious Affairs focused on transparent society and accountable service improvement. Therefore, information technology IT must be managed well so that can be impacted to the quality of the society service. IT governance is not focus on decision technic, it refers to the one who decides and provides input in decision-making systematically, and maintaining mechanism so as behaviour in decision-making that appropriate by mission, strategy, and organisation values.In this case the writer tried to develop and improve IT role and function by research IT governance that related to the government organizational structure by COBIT 5 and CISR. RACI graphic activity process with organisational structure and/or individual roles in organisation. Describing the level of involvement each roles for every practice process: responsible, accountable, consultation or Information.This research is resulting IT governance programme with structural mechanism and functional mechanism so that IT 39;s function gets the important position in the Ministry of Religious Affairs. In the Structural existing organizational needs an adaptation structurally by creating a new IT organizational structure which can provide the mechanism of the functional IT governance with establish Board, Strategic Planner, IT Forum, etc. As well as the method of making important decisions about IT policy. Furthermore, the research can become a reference and further study for the related academic with further study that related to IT governance process and related to government organizational structure."