Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan BLSM merupakan kebijakan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM tahun 2013 Kebijakan tersebut sudah tidak efektif lagi di Indonesia karena data yang digunakan oleh pemerintah ialah data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2013 Selain itu kebijakan BLSM ini sifatnya ialah cash money transfer yang rentan akan money politics Pada tahun 2008 tepat sebelum pemilu tahun 2009 pemerintah juga melakukan kebijakan yang serupa bernama Bantuan Langsung Tunai BLT pada tahun 2009 partai Demokrat berhasil mengambil perhatian masyarakat lewat kebijakan BLT pada tahun 2013 ini partai demokrat ingin mencoba merebut kemenangan lagi Adanya pengaruh nilai nilai politik sosial dan pribadi mempengaruhi aktor aktor yang terlibat di dalam kebijakan BLSM

---

The task of this thesis discusses the policy formulation While the Direct Aid Society BLSM in 2013 as compensation for the increase in fuel policy BLSM Policy 2013 This is considered to be no longer effective because the data used by the government is the central body of data statistics BPS in 2011 earlier the government had done a similar policy called direct cash assistance BLT in 2008 just before the 2009 election is considered failed In addition the nature of the policy BLSM cash Money Transfer assessed vulnerable to money politics BLSM populist policies in 2013 may increase popularity of Democrat who took full advantage of the BLT policy conducted earlier in the year 2008 The existence of political values organizations and private actors that influence policy making BLSM policies implemented"

"Tesis ini membahas dinamika aktor dalam proses formulasi kebijakan anggaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dengan memberikan fokus analisis pada interaksi antara kepala daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan pelibatan publik di dalamnya. Interaksi antar aktor di tubuh pemerintah dan dengan kalangan masyarakat sipil menjadi fokus kajian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian guna menjawab pertanyaan utama penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa ternyata terjadi kontestasi ide dalam proses formulasi kebijakan anggaran antara kepala daerah, DPRD, dan birokrat di jajaran Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan anggaran itu para aktor berkoalisi berbasiskan kepentingan dan kesamaan pandangan dan keyakinan. Ada kecenderungan kompromi meskipun pada beberapa program seperti KJS dan KJP gubernur berhasil menggolkannya berkat dukungan publik yang digalangnya pada tahap revisi KUA dan PPAS.

---

This thesis analyze the process of policy formulation Jakarta Provincial budget in Fiscal Year 2013 focussing on the analysis of interaction between the Governor and Council which is affected by societal actor during its process. This study is a descriptive qualitative research design. Case studies are used as a research strategy to answer the key research questions.

The results of this study found that the contestation of ideas occurs between the head region and the Council in the budgetary policy discussions, especially at this stage of the deliberation of RAPBD in Parliament. Although there is a tendency to compromise on some programs, the governur succes to make deal on his priority program such as KJS and KJP."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country.

In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan sistem penomoran faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur prosedur pemberian nomor seri faktur pajak yang disentralisasi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa perubahan material serta formal terkait faktur pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi kebijakan sistem penomoran pada faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia dan menjelaskan tinjauan awal atas kebijakan dari asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan penomoran faktur pajak mengacu pada identifikasi masalah dari hasil kebijakan sebelumnya. Pemberian nomor seri faktur pajak sebelumnya dibebaskan kepada pengusaha kena pajak sehingga menyebabkan faktur pajak fiktif, yang berdampak pada kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dari sisi asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration), kebijakan sistem penomoran faktur pajak ini telah memenuhi asas kepastian, kemudahan, efisiensi dan kesederhanaan.

---

This study discusses the formulation of tax policy invoice numbering system in 2013 in Indonesia. The policy regulates the procedure for granting the tax invoice serial number from Directorate General of Taxation centralized through the Tax Office and several changes related to material and formal things regarding to tax invoice.The purpose of this research is to explain the decision-making process on the tax invoice numbering system in 2013 in Indonesia and explain the initial review of the policy by ease of administration's principle. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data.

Results of this study concluded that the decision-making process on tax invoice numbering refers to identification problem from the results of previous policy. The previous policy gives freedom to tax payers to make serial numbers on tax invoice, causing lots of fictitious tax invoices which have an impact on VAT revenue leakage in Indonesia in 2011-2012. In terms of the ease of administration's principle, tax invoice numbering system policy is in compliance with the principle of certainty, convenience, efficiency and simplicity."

"Penyakit DBD termasuk penyakit berbasis lingkungan ,jumlah dan penyebarannya kasus cenderung meningkat, seringkali menimbulkan KLB. Tujuan penelitian ini diketahuinya gambaran perilaku masyarakat dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN-DBD) di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Desain penelitian cross sectional yang dilakukan pada 6 desa, 10 kelurahan dengan responden ibu rumah tangga dengan wawancara. Hasil penelitian diperoleh gambaran perilaku baik dalam PSN-DBD 51,3%, pengetahuan responden tinggi 94%%, sikap responden bersikap positif 61,3%, reponden belum terpapar penyuluhan 57,3%. Variabel yang berhubungan dengan perilaku masyarakat adalah pendidikan (P Value=0,0001), pengetahuan (P Value=0,001), pemeriksaan jentik (P Value=0,001), sarana dan prasarana (P Value=0,001), dan biaya (P Value=0,004). Dan faktor yang paling dominan adalah pendidikan. Saran : Peningkatan upaya penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang DBD.

---

DHF including environmentally based disease, the number and distribution of cases is likely to increase, often causing outbreaks. The purpose of this study known picture of people's behavior and the factors related to people's behavior in the mosquito nest eradication of dengue hemorrhagic fever (PSN-DBD) in Kuningan Kuningan District. Cross-sectional design of the study conducted in 6 villages, 10 villages with respondents housewife with interviews.

The results obtained in both the behavioral description PSN-DBD 51.3%, high 94% of respondents knowledge%, positive attitude 61.3% of respondents, the respondents have not been exposed to 57.3% extension. Variables related to the behavior of people is education (P value = 0.0001), knowledge (P value = 0.001), examination of larvae (P value = 0.001), facilities and infrastructure (P value = 0.001), and cost (P Value = 0.004). And the most dominant factor is education.

Suggestion: Increase outreach efforts and public education about dengue."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Tesis ini mengkaji proses pembahasan RUU kesehatan khususnya yang berkaitan dengan aborsi. Pro kontra terhadap substansi RUU Kesehatan yang berkaitan dengan agama dan moralitas warga menimbulkan tanggapan yang keras dari masing-masing pihak, yakni pihak pro choice dan pro life. Pihak pro life adalah pihak yang melarang pembahasan aborsi untuk diatur perundangan, sebagai contoh dari pihak ini adalah LSM Komnas Gerakan Sayang Kehidupan dan Pro Life Indonesia serta dari DPR Komisi IX adalah fraksi PDS. Sedangkan untuk pihak pro choice adalah pihak yang mendukung pembahasan aborsi untuk diatur dalam perundangan, sebagai contoh dari pihak ini adalah LSM Yayasan Kesehatan Perempuan dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, serta dari DPR Komisi IX adalah F-PDIP,F-Golkar,F-Demokrat,F-PKS,F-PPP,F-PKB,FBPD, dan F-PAN. Sedangkan untuk F-PBR adalah fraksi yang menerima aborsi namun dengan catatan bahwa untuk materi atau substansi untuk korban pemerkosaan tidak setuju untuk dimasukkan dalam perundangan. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana perdebatan UU No.36 tahun 2009 mengenai pasal aborsi dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perdebatan antara kelompok pro life dan pro choice di DPR serta bagaimanakah konsensus yang dihasilkan. Penulisan ini menggunakan teori ideologi dari Deliar Noer dan Miriam Budiardjo. Selain itu, teori yang digunakan adalah demokrasi deliberasi yang dikemukakan oleh John Dryzek dan Maeve Cooke, serta menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maurice Duverger dan Maswadi Rauf. Teori lain yang digunakan adalah mengenai teori masyarakat sipil dari Larry Diamond. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data maupun informasi dan wawancara, serta penggunaan data primer dari dokumen dan catatan DPR. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembahasan diwarnai dengan berbagai masukan dari pemerintah dan kelompok kepentingan seperti LSM yakni dari Komnas Gerakan Sayang Kehidupan, Pro Life Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dalam proses perdebatan mengenai pasal aborsi, ideologi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam mengemukakan pandangan baik itu pro atau kontra mengenai aborsi. Dari perdebatan ini, muncul tiga pengelompokkan ideologi yaitu berdasar agama, feminism dan sekulerisme. Proses pengambilan keputusan terhadap substansi materi RUU dilakukan secara tertutup melalui forum lobbi karena pembahasan dalam rapat tidak mecapai titik temu atau sepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobbi ditempuh oleh fraksi dalam rangka mengakselerasi kepentingan masing-masing fraksi mereka yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga. Implikasi teorities menunjukkan bahwa ideologi yang dianut oleh masing=masing fraksi masih dipakai dalam memberikan pandangan atau pendapat mengenai substansi atau materi aborsi. Bagi fraksi yang menganut ideologi islam modernis, melihat permasalahan aborsi ini tidak hanya mutlak dari ajaran agama, namun juga dilihat dari hak perempuan dalam reproduksi serta pandangan fikih ajaran islam mengenai aborsi. Berbeda dengan yang menganut ideologi Kristen, seperti fraksi PDS secara mutlak menentang adanya pengaturan aborsi karena alasan tidak sesuai dengan ajaran agama, moralitas dan kemanusiaan. Teori deliberasi dan konsensus serta konflik dapat diterapkan dalam penelitian ini dan teori masyarakat sipil juga dapat diterapkan dalam penelitian ini, karena masyarakat sipil ikut berperan serta dalam merumuskan akhir materi aborsi. Dari masukan terhadap materi aborsi yang masyarakat sipil kemukakan terdapat beberapa masukan yang menjadi pertimbangan dalam perumusan akhir materi aborsi oleh fraksi yang ada di DPR.

---

This thesis examines the discussion process of the 2009 Bill on Health, with special focus on the abortion issue. The issue has generated a strong pros and cons between two factions- the pro choice group and the pro life faction. The pro life faction considers the discussion on abortion should not be submitted in the ruling. Those belong to this faction include the NGO National Movement for life, Pro life Indonesia as well as a number a mps from the PDS party in the Commission IX of the House of Representative. In opposition, the pro choice group, who support the abortion article to be included in the Bill, includes NGO Yayasan Kesehatan Erempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia and the majority MPs within the Commission IX from PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PKB, BPD, and PAN. MPs from PBR accepts the abortions article with a condition that rulings on rape victims should not be included.

This research seeks to answer question on : how the debate over the article takes places, what perspectives emerge from the debate between the two factions in the house, how consensus resulted in the end?

This paper uses theory of ideology from Miriam Budiardjo and Deliar Noer; theory of democratic deliberation suggested by John Dryzek and Maeve Cooke, theory of conflict and consensus by Maurice Duverger and Maswadi Rauf, and theory of civil society by Larry Diamond. This study uses qualitative analytical methods on data and information collected through, interviews, and literature study on related legal documents and records from the House of Representatives.

The findings of this study indicate the the existence of various input from the government and many interest groups such as NGO from Komnas Gerakan Sayang Kehidupan, Pro Life Indonesia, Yayasan Kesehatan Perempuan and Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia during the process of disscussion. In the process of the debate over the abortion article, ideology is a very influential factor in expressing views used by both factions.

There are three ideological groupings based on religion, feminism, and secularism. The decision making process on the substance of the material was held privately through the lobby forum because a meeting failed to reach a settlement or approved. That the two factions finally reach on compromise agreement through lobby forum pursued by factions in order to accelerate the decision making.

Implications teorities showed that ideologies are adopted used by each faction in expressing the views or opinions of the substance or matter of abortion. Judging from their respective factions in the abortion debate rules to set in law. The modernist moslem considers the abortion issue is not only absolute according to islamic religious teachings on abortion law, but also in the views of women in reproductive rights. In contrast, Christians who embrace an ideology, such as the PDS faction, strongly opposes the abortion article because it is not in accordance with the teachings of religion, morality and humanity. The theory of deliberation, civil society, consensus and conflict can be applied in this study, participation of both parties in formulating consensus and the final version of the abortion article, and suggest there are some compromised entries adopted in formulating a final abortion factions in the DPR."

"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

---

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation."

"ABSTRAKIndonesia mendapatkan kembali status layak investasi pada 15 Desember 2011dari Lembaga Pemeringkat Fitch’s.Pencapaian ini ditunggu Indonesia selama 14tahun setelah krisis Asia. Laporan ini menganalisa data 18 tahunan untukmendapatkan bukti tersebut. Variabel dependennya adalah investasi langsungasing. Adapun variabel independen antara lain, cadangan devisa mata uang asing,pertumbuhan ekonomi dan derajat keterbukaan. Ditambah dua dummy. Dummy 1untuk kenaikan peringkat di risiko spekulatif, dan dummy 2 merefleksikan statuslayak investasi. Karena semua variabel memiliki tingkat stasioneritas yangberbeda, maka diputuskan menggunakan analisa pendekatan AutoregressiveDistributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungansignifikan antara peringkat investasi dengan investasi langsung asing di Indonesia.Begitupun dampak kenaikan peringkat di level spekulatif terhadap FDI. Variabelyang signifikan hanyalah cadangan devisa mata uang asing.

---

ABSTRACTIndonesia regained its first investment grade in 15th December 2011 fromFitch’s Rating Agency. This achievement had to wait for 14 years after AsianCrisis. This paper analyzed 18 years data (1996-2013) to prove the effect ofinvestment grade on FDI. FDI measured as a dependent variable. The independentvariables were foreign reserve, growth, openness, and two dummies for the creditratings. Dummy1 reflected the fluctuated ratings in speculative time, in the otherhand dummy2 for the time Indonesia gained investment grade. Since the variableshad variety in stationary level (only openness was stationer in level), so i decidedto use Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. The result showed thatthere was no significant impact of investment grade (dummy2) toward FDI. Northe improvement of speculative grade toward FDI. The significant variable wasforeign reserve only."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya dan menular. Salah satu obat yang umumnya digunakan untuk pasien pengidap tuberkulosis adalah isoniazid. Isoniazid biasanya diberikan dalam bentuk sediaan tablet konvensional. Akan tetapi, jenis sediaan tersebut sulit dikonsumsi untuk anak-anak, dikarenakan sulit untuk ditelan. Oleh karena itu, dikembangkanlah sediaan tablet cepat hancur yang mengandung isoniazid sebagai alternatif terapi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat tablet cepat hancur isoniazid dengan metode kempa langsung serta membandingkan konsentrasi dua superdisintegran, yaitu crospovidone dan sodium starch glycolate (SSG). Pada penelitian ini, dilakukan perbandingan lima formula dengan variasi konsentrasi crospovidone dan SSG, yaitu F1 (1:0), F2 (0:1), F3 (1:4), F4 (1:1), dan F5 (4:1). Evaluasi yang dilakukan antara lain uji sifat alir, kompabilitas, organoleptis, kadar, keseragaman ukuran, keragaman bobot, keregasan, kekerasan, waktu hancur, waktu pembasahan, disolusi, dan stabilitas selama 4 minggu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima formula memenuhi syarat tablet cepat hancur, yaitu terdisintegrasi di bawah 1 menit, dengan F1 memiliki waktu paling cepat (27,18 ± 6,71 detik) dan memiliki jumlah obat terdisolusi paling banyak (93 ± 1,30%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tablet cepat hancur F1 yang diperoleh dengan metode kempa langsung merupakan tablet cepat hancur paling baik.

---

Tuberculosis is one of the most dangerous and infectious diseases. One of the drug that is commonly used for patients with tuberculosis is isoniazid. Isoniazid is usually given in conventional tablet dosage forms. However, this type of dosage form is difficult to consume for children, because it is hard to swallow. Therefore, a fast disintegrating tablet containing isoniazid was developed as an alternative therapy. This study aims to make isoniazid fast disintegrating tablets by direct compression method and to compare the concentration ratio of two superdisintegrants, crospovidone and sodium starch glycolate (SSG). In this study, a comparison was made of five formulas with various concentrations of crospovidone and SSG, namely F1 (1:0), F2 (0:1), F3 (1:4), F4 (1:1), dan F5 (4:1). Evaluations carried out included flow properties, compatibility, organoleptic, size uniformity, weight variation, friability, hardness, disintegration time, wetting time, dissolution, and physical stability for 4 weeks. The results showed that the five formulas met the requirements for fast disintegrating tablets,where they disintegrated less than 1 minute, with F1 having the fastest time (27.18 ± 6.71 seconds) and having the most amount of drug dissolved (93 ± 1.30%). So it can be concluded that the fast disintegrating tablet F1 obtained by direct compression method is the best fast disintegrating tablet."