Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The success of family planning (FP) program in controlling fertility level in indonesia over last three decades has been associated with role of FP field workers. A study from Rwanda indicated that activity of FP field workers to deliver counseling has increased contraceptive prevalence rate until 29% points. However, since decentralization policy has been adopted and implemented in indonesia in 2014, later in 2009 it was found that total number of FP filed workers has been decreased to remain two-thirds from previous number i.e. 35 thousands workers before desentralization took place. A reflecting impat from this dynamic situation is a stagnant level of indonesia's total fertility rate (TFR) based on IDHS 2007 data that has been similar to that in IDHS 2003-2003, accounted for 2.6 children per woman. A stagnant TFR trend may stimulate fear of increasing TFR after then, When FP program performance including that performance of FP field workers are neglected. Increasing TFR would lead to a baby booming that threathens excessive utilization of natural resources that is already limited.this also worsen BKKBN efforts to achieve a zero growth population stage or replacement fertility level by year 2015. it is recommended that an optimum working climate should be pursued to yielding a maximum performance of FP field workers within these dynamic changes since decentralization policy has been applied. The recommendation includes establishing a reward system and recording reporting system with information technology basis. "

"Keberhasilan program KB mengendalikan tingkat kelahiran di Indonesia selama lebih dari tiga dekade tidak terlepas dari peran petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Di Rwanda, keaktifan penyuluhan oleh PKB dapat meningkatkan prevalensi kesertaan akseptor hingga 29%. Sejak tahun 2004, pascakebijakan desentralisasi di Indonesia, jumlah PKB menurun drastis hingga menyisakan dua pertiga dari jumlah awal sekitar 3.500 petugas. Dampak perubahan tersebut tercermin pada angka fertilitas total (TFR) Indonesia berdasarkan data SDKI 2007 yang bertahan sama dengan data SDKI 2002-2003 (2,6 anak per wanita). Hal tersebut dikhawatirkan dapat semakin meningkat apabila kinerja program KB termasuk kinerja petugas PKB tidak mendapat perhatian. Peningkatan TFR mengancam ledakan penduduk yang dapat menghabiskan sumber daya alam yang terbatas dengan segala konsekuensi negatif. Hal tersebut juga dapat memperberat sasaran BKKBN mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2015. Direkomendasikan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam lingkungan strategis yang terus berubah sejak kebijakan desentralisasi program KB, antara lain melalui sistem reward dan model pelaporan berbasis teknologi informasi."

"ABSTRAKProgram Keluarga Berencana yang merupakan tugas Dinas XYZ dinilai belum berhasil di DKI Jakarta karena salah satu tujuan programnya belum tercapai sejak tahun 2012. Penyebabnya antara lain adalah menurunnya kinerja Penyuluh Keluarga Berencana PKB karena jumlah PKB yang berkurang dan belum bisa ditambah. Reorganisasi di Dinas XYZ di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berdampak pada pergantian pimpinan dan tugas pokok fungsi organisasi dan para pegawainya termasuk juga bagaimana organisasi kemudian memperlakukan pegawai. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan kinerja dan persepsi dukungan organisasi pada PKB di Dinas XYZ. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner Survey of Perceived Organization Support versi singkat, pada 180 orang PKB dan penilaian kinerja diberikan oleh atasannya dengan In Role Performance Rating. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Program intervensi dibuat untuk meningkatkan kinerja PKB melalui persepsinya terhadap dukungan yang diterima dari tempat kerjanya. Pelatihan terhadap pimpinan dirancang berdasarkan strategi yang dikembangkan Eisenberger dkk 2016 untuk meningkatkan persepsi dukungan organisasi. Workshop dilaksanakan sebagai proyek uji coba pada 16 orang yang terdiri dari 9 PKB dan 7 atasannya untuk memantapkan persiapan pelatihan pada pimpinan di Dinas XYZ.

---

ABSTRACTThe family planning program which is one of the objectives XYZ Agency task, has yet to achieve one of its goals since 2012. Amongst the causes were the declining number of family planning fieldworkers and the inability to recruit more workers due to national policies. The reorganization of XYZ agency as part of the Provincial Government of DKI Jakarta in 2017 affect changes in leaders and the functions of the organization and how the organization eventually treated the employees. The purpose of this research was to find out the relationship between the performance and the perception of organizational support in the family planning fieldworkers in the XYZ agency. The data was gathered using the short version of Survey of Perceived Organization Support obtained from 180 family planning fieldworkers and their performance was rated by their supervisors using the In Role Performance Rating. The result proved the significant relationship between performance and perceived organization support. An intervention program was conceived to improve the performance of the fieldworkers through perceived organization support. A training program was developed based on the strategies by Eisenberger et al 2016 to improve perceived organization support. A workshop was delivered as a pilot project to a group consisting of 16 people made up of 9 fieldworkers and 7 supervisors before implementing the training program to the leaders in the XYZ agency. "

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"Latar Belakang: Program KKBPK BKKBN mengalami penurunan pencapaian target kinerja pasca desentralisasi tahun 2004 yang mana PKB/PLKB saat itu sebagai ujung tombak program di lini lapangan juga termasuk SDM yang diserahakan ke Pemerintah Daerah sebagai pengelola dan pendayaguna khususnya di OPD KB namun dengan adanya UUD No. 23 Tahun 2014 maka PKB/PLKB kemudian dialihkelolakan kembali ke BKKBN dengan pendayagunaannya tetap pada OPD KB di daerah dengan harapan agar dapat menyukseskan kembali Program KKBPK. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PKB/PLKB pasca alih kelola menjadi PNS BKKBN tahun 2020 di DP3AP2KB Kab. Bogor berdasarkan MBCfPE. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi dengan disain cross sectional yang dilakukan di Dinas P3AP2KB Kab. Bogor tahun 2020 pada bulan Mei – Juli 2020. Populasi penelitian ini yaitu PKB/PLKB di Kab. Bogor dengan jumlah sampel 74 orang, diambil dengan metode cluster sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen penelitian ini yaitu kuesioner dalam bentuk google form sebanyak 81 pertanyaan kemudian dianalisis menggunakan statistic software dengan uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk angka dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat. Hasil: 1) PKB/PLKB pasca alih kelola menjadi ASN BKKBN di Dinas P3AP2KB Kab. Bogor tahun 2020 memiliki persepsi yang tinggi terhadap kepemimpinan (58,1%), perencanaan strategis (52,7%), fokus pelanggan sebesar (54,1%), pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan sebesar (60,8%), fokus staf (55,4%), manajemen proses (51,4%) dan kinerja (66,2%). 2) Ada hubungan antara perencanaan strategis dengan kinerja (p = 0,021), fokus pelanggan dengan kinerja (p = 0,048), pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan dengan kinerja (p = 0,018), fokus staf dengan kinerja (p = 0,000) dan manajemen proses dengan kinerja (p = 0,009) namun tidak ada hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja (p = 0,132) dan 3) Ada pengaruh fokus staf terhadap kinerja (p = 0,001) dan manajemen proses terhadap kinerja (p = 0,038), sebaliknya tidak ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja (p value = 0,871) perencanaan strategis terhadap kinerja (p = 0,093), fokus pelanggan terhadap kinerja (p = 0,679) dan pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan terhadap kinerja (p = 0,442) dan 4) Fokus staf sebagai faktor dominan mempengaruhi kinerja PKB/PLKB. Kesimpulan: Faktor yang mempengaruhi kinerja PKB/PLKB adalah fokus staf dan manajemen proses dan yang paling dominan berpengaruh adalah fokus staf. Saran: Memaksimalkan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja PKB/PLKB melalui pemenuhan dan pemerataan SDM, pendidikan dan pelatihan, penambahan dana dan kelengkapan fasilitas, keterlibatan dan keharmonisan hubungan staf serta sasaran kerja juga monitoring dan evaluasi rutin.

---

Background: Population, Family Planning and Family Development Program of National Family Planning Coordination Board showed decrease performance since decentralization in 2004 which family planning counselor/family planning filed officer at that time as the frontline of program also included that over to The Regional Government for Regional Device Organizationas as organizer and user. Then, with UU number 23 Year 2014, family planning counselor/family planning filed officer reorganized by National Family Planning Coordination Board and the Regional Organizationas of Family Planning as user hopefully the family pamily program will success as before.

Objective: Knowing the factors are affect to the performance of the utilization of family planning counselor/family planning filed officer since reorganize become of National Family Planning Coordination Board employees in 2020 at DP3AP2KB Bogor with MBCfPE.

Method: This research was a quantitative correlation study with cross sectional design conducted at DP3AP2KB Bogor in 2020, May - July 2020. The population was family planning counselor/family planning filed officer at Bogor with 74 respondens that taken by cluster sampling method with inclusion and exclusion criteria. Instrument of this study was a questionnaire with google form for 81 questions then analyzed using statistical software with chi-square test and multiple logistic regression. Results of the analysis displayed in numerics and interpreted in sentences.

Results: Family planning counselors at Bogor in 2020 has a high perception of leadership (58.1%), strategic planning (52.7%), customer focus (54.1%), measurement, analysis and knowledge management (60.8%), staff focus (55.4%), management process (51.4%) and performance (66.2%), 2) There were a correlation between strategic planning and performance (p = 0.021), customer focus with performance (p = 0.048), measurement, analysis and knowledge management with performance (p = 0.018), staff focus with performance (p = 0.000) and management process with performance (p = 0.009) but no relationship between leadership and performance (p = 0.132) and 3) There were an effect of staff focus on performance (p = 0.001) and process management on performance (p = 0.038), while there were not effect leadership on performance (p value = 0.871) strategic planning on performance (p = 0.093), customer focus on performance (p = 0.679) and measurement, analysis and knowledge management on performance ( p = 0.442) and 4) Staff focus as the dominant factor influencing family planing counselors performance. Conclusions: Factors affecting of performance of family planning counselors are staff focus and process management and the most dominant is staff focus.

Recommendation: Maximize efforts to improve the performance of family planning counselors through recruitment and distribution of human resources, education and training, additional funds and facilities, involvement and harmony of staff and targets relations also regular monitoring and evaluation."

"Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasiterhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk programKeluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadapmix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakandesentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia,kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana.Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di levelindividu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan.Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain.Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam StandarPelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biayauntuk memperoleh layanan KB.

---

Indonesia`sdecentralization policy established in 1999 has implications for family planningprograms. This study aims to see the implications of decentralization policy oncontraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With amixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policyresults have influenced the family planning program on human resources, institutional,funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection ofcontraception at the individual level are the perceptions related to the lower costsincurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestionthat can be formulated is to incorporate the family planning program in MinimumService Standards Standar Pelayanan Minimal so that the community does not need tospend the cost to obtain family planning services."

"Penelitian ini membahas tentang peranan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana pada masa orde baru, sehingga dapat mencapai keberhasilan secara signifikan. Tingkat keberhasilan Keluarga Berencana Nasional dalam penelitian ini dapat dilihat dari program-program yang dibuat oleh lembaga BKKBN serta bagaimana bentuk pelaksanannya di dalam masyarakat pada masa Orde Baru. Keberhasilan program Keluarga Berencana tersebut tidak luput dari adanya dukungan jaringan-jaringan yang didapat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi dari dibentuknya jaringan itu sendiri yakni memudahkan BKKBN dalam memasyarakatkan program Keluarga Berencana. Selain itu kita juga dapat mengetahui peran serta bentuk kerja sama dari masing-masing jaringan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang turut membantu program Keluarga Berencana hingga mencapai tingkat keberhasilan.

---

This Research talks about the role of Coordinating Agency of National Family Planning in Delivering Family Planning in the New Order, until they can reaches the significant success. In this Research, National Family Planning success rate can be seen from the Programs created by The Agency of National Family Planning as well as how the implementation in the form of society in the New Order. The successful of Family Planning program wasn’t releasing from the support from domestic networks and also foreign networks. The function of formation of the network it self to help the Agency of National Family Planning to delivering the family planning program. More over, we can exactly know about the role of the contribution of each networks from domestic networks and foreign networks that helped the family planning programs to achieve the level of success."

"Keberhasilan kualitas layanan pada anggota kelompok UPPKS, tentunya tidak terlepas dari upaya layanan jasa yang diberikan oleh pemerintah melalui BKKBN dan fasilitas jasa yang menyertai pelayanan tersebut. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas layanan jasa BPMPKB DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur dilihat dari sisi para anggota kelompok UPPKS sebagai pelanggan dengan menggunakan atribut-atribut yang melekat pada lima dimensi kualitas layanan jasa, antara lain berwujud (tangible), keandalan (reliability), kesigapan (responsiveness), kepastian (assurance), dan keempatian (emphaty). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dalam mendukung ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kuantitatif evaluatif.Hasil penelitiannya adalah bahwa para anggota Kelompok UPPKS masih mempersepsikan layanan jasa yang diberikan BPMPKB DKI Jakarta cukup baik dan belum memuaskan karena masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dimana harapan para anggota kelompok UPPKS lebih tinggi dari kenyataan yang diterimanya. Skor gap per dimensi : berwujud (tangible) -0.69, keandalan (reliability) -0,81, kesigapan (responsiveness) -0.72, kepastian (assurance) -0.44, dan keempatian (emphaty) -0.61. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi BKKBN khususnya BPMPKB DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi pembangunan keluarga di masa yang akan datang.

---

The success of service quality to members of the group UPPKS, of course, is inseparable from the efforts of services provided by the government through the BKKBN and also the service facilities that accompany it. This research is used to see how the service quality of BPMPKB DKI Jakarta, especially in East Jakarta from the group members UPPKS as a customer by using the attributes attached to the five dimensions of service quality, among other : tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The purpose of this study is to know importance and performance levels analysis program of economic empowerment families through UPPKS group in support of family resilience. The research uses descriptive quantitative method of analysis.

The results of the study is that the members of UPPKS still perceive the services quality given by BPMPKB DKI Jakarta is good enough and has not been satisfactory because of the persistence of the gap between expectations and reality, in which members UPPKS expectations higher than reality. The gap score per dimension : tangible -0.69, reliability -0,81, responsiveness -0.72, assurance -0.44, and emphaty -0.61. Results of this study are expected to be used as one input for BKKBN, especially BPMPKB DKI Jakarta in efforts to improve the service quality for family development in the future."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018- 2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.

---

Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan."