Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSeluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kebijakan upah minimum merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja untuk dapat hidup layak di suatu wilayah, namun begitu kemampuan untuk memberikan upah sesuai ketentuan upah minimum sulit untuk dilakukan oleh UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak implementasi kebijakan upah minimum terhadap UMKM di Kota Tangerang Selatan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan upah minimum pada UMKM dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap UMKM akan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori hubungan industrial, teori kebutuhan, teori upah, dan teori UMKM. Penelitian ini merupakan menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar UMKM mengambil kebijakan belum menerapkan upah minimum.

---

ABSTRACT

;All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs? policy hasn?t implemented minimum wage policy yet.

, All the Indonesian citizens have the right to earn a decent living. The minimum wage policy is the government effort to provide guarantees for all workers to make a decent living in a region, yet the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are still struggling to pay workers minimum wage. This study wanted to examine the impact of implementation of the minimum wage policy on MSMEs in South Tangerang. The role and efforts of South Tangerang Local Government to implement the local minimum wage policy on MSMEs and the impact of implementation of minimum wage on MSMEs will be highlighted in this study. The theories that are used in this reseach are theory of public policy, theory of industrial relation, theory of needs, theory of wages, and theory of MSMEs. This research used a qualitative approach, with in-depth interviews and literature study. The result of research showed that the majority of MSMEs’ policy hasn’t implemented minimum wage policy yet.

]"

"Disparitas Upah Minimum adalah kesenjangan upah karena ketimpangan pembagian Upah Minimum antar daerah. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, memang ada kesenjangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) antar wilayah dengan UMK tertinggi dan daerah dengan UMK terendah. Salah satunya terjadi di daerah yang berdekatan seperti Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dimana Upah Minimumnya disparitas Kabupaten / Kota (UMK) menjadi dua kali lipat. Penelitian ini mengkaji dampaknya perbedaan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ketimpangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) terhadap UMKM di PT Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian menggunakan software NVIVO untuk pengolahan data kualitatif. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas berdampak pada Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tidak terlalu dirasakan oleh mayoritas pekerja dan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik di Kota Mojokerto maupun di Kabupaten Mojokerto. Namun terdapat indikasi bahwa sebagian kecil UMKM di Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto merasakan dampak disparitas UMKM, antara lain: (1) kesulitan mencari tenaga kerja; (2) terhambatnya kelangsungan usaha; dan (3) kekuasaan beli pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas UMK yang terjadi antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, antara lain: (1) Kekuatan Persatuan Pekerja; (2) Perbedaan Geografis; dan (3) Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan.

---

Minimum Wage Disparity is the wage gap due to inequality distribution of Minimum Wages between regions. As happened in East Java, there is indeed a District / City Minimum Wage (UMK) gap between regions with the highest UMK and regions with the lowest UMK. One of them occurred in adjacent areas such as Mojokerto City and Mojokerto Regency where the Minimum Wage of District / City disparity (UMK) was doubled. This study examines the impact of differences in Regency / City Minimum Wages (UMK) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Mojokerto City and Mojokerto Regency. This study aims to determine the impact of Regency / City Minimum Wage inequality on MSMEs in PT Kota Mojokerto and Mojokerto Regency. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies, which then use NVIVO software for qualitative data processing. Results The results showed that the disparity impact on the Regency / City Minimum Wage (UMK) was not felt by the majority of workers and entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises, both in Mojokerto City and in Mojokerto Regency. However, there are indications that a small proportion of MSMEs in Mojokerto and Mojokerto Regency feel the impact of MSME disparities, including: (1) difficulty finding workers; (2) business continuity is hampered; and (3) workers' purchasing power. Factors affecting MSE disparities that occur between Mojokerto City and Mojokerto Regency, include: (1) Strength of Workers' Unions; (2) Geographical Differences; and (3) Formulation and Implementation of Regulations."